SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
PENANGANAN PENYIDIKAN POLRI
DI BID PERKEBUNAN THDP KORPORASI
1
PRSHN LIDIK SIDIK
LUAS
AREAL
TSK HASIL
1. P.T. KAL
(Kab. Kapuas)
Apr-Mei
2012
P.21
30-10-2012
1.140 Ha TD (DIREKTUR) TAHAP-II
09-01-2014
2. PT. PSW
(Kab. Seruyan)
Ags-Okt
2012
P.21
11-06-2013
5.520 Ha EL (DIREKTUR) TAHAP-II
04-07-2013
3. PT. MML
(Kab. Lamandau)
Ags-Okt
2012
P.21
19-04-2012
1571 Ha - KK (DIREKTUR)
- MY(DIREKTUR UTAMA)
TAHAP-II
14-03-2013
4. PT. ATA
(Kab. Gunung Mas)
Jun-Sep
2012
P.21
23-08-2013
10.135 Ha GS (DIREKTUR UTAMA) TAHAP-II
29-11-2013
5. PT. HPA
(Kab. Kotim)
Okt
2012
P.21
04-03-2014
261.3 Ha -IBW (GM )
-IN (MANAGER
TAHAP-II
(Renc Bln Apr)
6. PT. SMU
(Kab. Lamandau)
Ags-Okt
2012
Okt 2012
s.d skrng
3.726 Ha -SRD (Direktur)
-HT (Dirut)
TAHAP I
05-03-2014
7. PT. STP
(Kab. Seruyan)
Ags-Okt
2012
Okt 2012
s.d skrng
3.308 Ha WNA
msh dlm pencarian
Proses Sidik
8. PT. RC
(Kab. Seruyan)
Jun-Sept
2012
Okt 2012
s.d skrng
165.8 Ha PROSES Proses Sidik
9. PT. AP PEMBAKARAN (RIAU) SEPT 2013 2014 600 Ha GTM (DIRUT TAHAP II
2
NO PRSHN SIDIK
LUAS
AREA
L
TSK HASIL
1. PT. KIP 10 FEB
14
JMS (DIREKTUR) P.21
2. PT. PIDI 02-08-
12
BNTR (DIRUT) SIDIK
3. PT.RPI 23-10-
12
(DIREKTUR) SIDIK
4. PT. PP 08-04-
13
KA (DIR) HAP.II
5. PT. MBS
30-10-
13
SS (DIRUT)
HAP.I
PENANGANAN PENYIDIKAN POLRI
DI BID PERTAMBANGAN THDP KORPORASI
“PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN”
PENYIDIKAN POLRI
DI BIDANG LINGKUNGAN TERKAIT KORPORASI
3
PRSHN LIDIK SIDIK
LUAS
AREAL
TSK HASIL
PT. TTSL
(Tangerang)
Feb 2012 Sept 2012 XH alias AYG
(Dir)
Hap-II
15 Okt 2012
PT. TM
(Tangerang)
Des 2012 Jun 2013 XCP
(Dir)
Hap-II
20 Jun 2013
PT. SKE
(Musi Banyuasin)
Des 2012 Jun 2013 H. HLM
(Dir)
Sidik
PT. DPL
(Bandung)
Feb 2014 Feb 2014
HK
(Dir)
Pros Sidik
PT. UBK
(Bandung)
Apr 2014 Apr 2014 (blm ada)
Pros Sidik
PT. MI
(Makasar)
Okt 2013 Nov 2014 H.NM
Pros Sidik
“PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN”

More Related Content

More from Indonesia Anti Corruption Forum

Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaIndonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pUu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pIndonesia Anti Corruption Forum
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
 
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaUu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
 
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uangUu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
 
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pUu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
 

Recently uploaded

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (8)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Penanganan perkara hutan

  • 1. PENANGANAN PENYIDIKAN POLRI DI BID PERKEBUNAN THDP KORPORASI 1 PRSHN LIDIK SIDIK LUAS AREAL TSK HASIL 1. P.T. KAL (Kab. Kapuas) Apr-Mei 2012 P.21 30-10-2012 1.140 Ha TD (DIREKTUR) TAHAP-II 09-01-2014 2. PT. PSW (Kab. Seruyan) Ags-Okt 2012 P.21 11-06-2013 5.520 Ha EL (DIREKTUR) TAHAP-II 04-07-2013 3. PT. MML (Kab. Lamandau) Ags-Okt 2012 P.21 19-04-2012 1571 Ha - KK (DIREKTUR) - MY(DIREKTUR UTAMA) TAHAP-II 14-03-2013 4. PT. ATA (Kab. Gunung Mas) Jun-Sep 2012 P.21 23-08-2013 10.135 Ha GS (DIREKTUR UTAMA) TAHAP-II 29-11-2013 5. PT. HPA (Kab. Kotim) Okt 2012 P.21 04-03-2014 261.3 Ha -IBW (GM ) -IN (MANAGER TAHAP-II (Renc Bln Apr) 6. PT. SMU (Kab. Lamandau) Ags-Okt 2012 Okt 2012 s.d skrng 3.726 Ha -SRD (Direktur) -HT (Dirut) TAHAP I 05-03-2014 7. PT. STP (Kab. Seruyan) Ags-Okt 2012 Okt 2012 s.d skrng 3.308 Ha WNA msh dlm pencarian Proses Sidik 8. PT. RC (Kab. Seruyan) Jun-Sept 2012 Okt 2012 s.d skrng 165.8 Ha PROSES Proses Sidik 9. PT. AP PEMBAKARAN (RIAU) SEPT 2013 2014 600 Ha GTM (DIRUT TAHAP II
  • 2. 2 NO PRSHN SIDIK LUAS AREA L TSK HASIL 1. PT. KIP 10 FEB 14 JMS (DIREKTUR) P.21 2. PT. PIDI 02-08- 12 BNTR (DIRUT) SIDIK 3. PT.RPI 23-10- 12 (DIREKTUR) SIDIK 4. PT. PP 08-04- 13 KA (DIR) HAP.II 5. PT. MBS 30-10- 13 SS (DIRUT) HAP.I PENANGANAN PENYIDIKAN POLRI DI BID PERTAMBANGAN THDP KORPORASI “PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN”
  • 3. PENYIDIKAN POLRI DI BIDANG LINGKUNGAN TERKAIT KORPORASI 3 PRSHN LIDIK SIDIK LUAS AREAL TSK HASIL PT. TTSL (Tangerang) Feb 2012 Sept 2012 XH alias AYG (Dir) Hap-II 15 Okt 2012 PT. TM (Tangerang) Des 2012 Jun 2013 XCP (Dir) Hap-II 20 Jun 2013 PT. SKE (Musi Banyuasin) Des 2012 Jun 2013 H. HLM (Dir) Sidik PT. DPL (Bandung) Feb 2014 Feb 2014 HK (Dir) Pros Sidik PT. UBK (Bandung) Apr 2014 Apr 2014 (blm ada) Pros Sidik PT. MI (Makasar) Okt 2013 Nov 2014 H.NM Pros Sidik “PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN”