Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi kemampuan personil Subdit Fasharkan Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dalam rangka memelihara, merawat, dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait patroli kapal. Beberapa hal yang diusulkan antara lain penambahan personil sesuai standar, pengembangan kompetensi personil, serta penyusunan anggaran yang mendukung tugas tersebut.

1. PAPARAN NASKAH
OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERSONIL SUBDITFASHARKAN DALAM
RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT DAN MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
TENTANG HARWAT KAPAL PATROLI DIREKTORAT POLISI
PERAIRAN POLDA JAMBI.
Oleh :
AKBP DADANG DJOKO
KARYANTO

2. PERMASALAHAN
PERSOALAN
Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah
kemampuan personil subditfasharkan ditpolair dalam rangka memelihara, merawat dan
menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang & jasa pemerintah dibidang harwat kapal belum
optimal?
Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah :
1). Bagaimana mengoptimalkan kemampuan personil subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi?
2). Bagaimana Tata kelola Subditfasharkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan harwat kapal
Ditpolair ?
3). Bagaimana cara subditfasharkan melaksanakan kegiatan pengadaan barang & jasa pemerintah
dibidang harwat kapal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan?
Prog Presiden RI Jokowi-Jk ttg NAWACITA, & 5 pilar agenda pembangunan utk mewujudkan
Poros Maritim Dunia. Grand Strategi Polri 2005-2025 pd tahap2 Patnership Building (2011-2015).
Program Quick Wins Polri 2015. 5 Poin Comannder Wish Kapolda Jambi yg disampaikan pd tgl 5
Agts 2014 di SPN Polda Jambi
Dit Polair dgan alat apung/kapal sebagai sarana/ alut patroli harus mampu cegah dan gul setiap
guan kamtibmas yg terjadi di wil perairan. Oleh karena itu sangat relevan dgn kondisi tersebut
diatas, adlh hal yang sangat tendensius utk segera dilakukan dgn katkan puan pers
subditfasharkan dlm melaks harwat kapal guna dukung tugas pokok fungsi polair dlm
pelayanan prima sehingga akan mewujudkan stabilitas kamtibmas di wil yuridiksi perairan
Jambi.

3. MAKSUD
Untuk memenuhi persyaratan seleksi Sespimmen Polri Dikreg ke-55
TA. 2015.
TUJUAN
Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan memelihara, merawat
dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang & jasa harwat
kapal saat ini;
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pers
subditfasharkan ditpolair dalam kegiatan memelihara, merawat dan
menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang & jasa dibidang
harwat kapal pada saat ini;
Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal pers subditfasharkan
ditpolair.
Utk memformulasikan optimalisasi kemampuan pers subditfasharkan
ditpolair dalam memelihara, merawat dan menyelenggarakan kegiatan
pengadaan jasa lainnya pada lingkup satker Ditpolair Polda Jambi;
Untuk mengetahui kegiatan pengadaan barang/jasa fasharkan apakah
sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yg berlaku?

4. KONSEP ANALISA
SWOT
TEORI
MANAJEMEN
TEORI
MANAJEMEN
STRATEGITEORI
KINERJA
TEORI
YAN PRIMA

5. OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERSONIL SUBDITFASHARKAN DALAM RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT DAN
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TENTANG HARWAT KAPAL POLISI
PATROLI DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI.
SUBYEK METODE OBYEK
Dirpolair
Wadirpolair
Kasubditfasharkan
1. Konsep SWOT
2. Teori Manajemen
3. Teori Manajemen
Strategi
4. Teori Kinerja
5. Teori
Pengembangan
SDM
1.Para Kasi Staf
Fasharkan
2. Para Pamin Staf
Fasharkan
3. Bintara Staf
Fasharkan
4. Para Komandan
Kapal & ABK-nya
FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI
INTERN EKSTERN
1.Kuantitas Pers belum sesuai DSP
2.Kualitas kemampuan & ketrampilan masih
sangat terbatas
3.Dukgar masih relatif kecil
4.Sarpras terbatas shg tidak mendukung beban
pekerjaan yg banyak
5.Belum terdukungnya anggaran pengadaan
1.Pertelahaan anggaran Ditpolair Polda
Jambi 2015 untuk diusulkannya adanya
perubahan anggaran terkait harwat kapal
sebagaimana yang tertera didalam standar
biaya Polri tahun 2014 telah dikirim.
2. Sistem Buttom up, yaitu menggali
segala permasalahan dari bawah untuk
disampaikan sebagai bahan
perencanaan
K O N D I S I
A W A L
INDIKATOR
1.Biaya harwat 5(lima)
thn sblmya tidak
sesuai dengan
standar biaya umum
dilingkngn Polri ;
2.Kurun waktu 5(lima)
tahun kebelakang
terdapat 2(dua) unit
kapal dalam kondisi
RB , sudah diusulkan
disposal;
3.Pengadaan barang
dan jasa pemerintah
di Ditpolair tidak
didukung oleh
anggaran
KEMAMPUAN PERS
SUBDITFASHARKAN
BELUM OPTIMAL
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
FEED BACK
INSTRUMENTAL INPUT
1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan
kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan
barang dan jasa pemerintah
4. Kep Kapolri nomor: Kep/523/VII/2013 tgl 24 Juli 2013; Kep Kapolri nomor:
Kep/606/X/2010 tgl 05 Oktober 2010;
INDIKATOR
1.Biaya harwat tahun
kedepannya sesuai
dengan standar biaya
umum dilingkungan
Polri ;
2.Kurun waktu tahun
kedepannya
keberadaan 2(dua)
unit kapal (2001 & BS)
dalam kondisi RB ,
sudah disposal;
3.Kinerja berbasis
anggaran, kegiatan
pengadaan barang dan
jasa pemerintah di
Ditpolair didukung oleh
anggaran
KEMAMPUAN PERS
FASHARKAN
YANG OPTIMAL

6. ALUR
PIKIR
KONDISI AWAL
KEMAMPUAN PERS
SUBDITFASHARKAN
BELUM OPTIMAL
1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua
atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah
4. Kep Kapolri nomor: Kep/523/VII/2013 tgl 24 Juli 2013; Kep Kapolri
nomor: Kep/6060/X/2010 tgl 05 Oktober 2010;
5. Permenkeu RI nomor 53/PMK.02/2014 ttg Standar biaya masukan
T.A.2015
SUBDITFASHARKA
N MAMPU
MELAKSANAKAN
GIAT HARWAT
KAPAL SCR
PROFESIONAL
UPAYA
1.Penambahan, Jmlh
Personil, sesuai dg DSP
2.Pengembangan
Kemampuan Pers &
bersetifikasi pengadaan,
ahli perkapalan
3.Membuat produk pertelaan
ttg dukgar & usulan scr
buttom up ke Biro Rena;
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
- INTERNAL
- EKSTERNAL
KONDISI YG DIHARAPKAN
:KEMAMPUAN PERS
FASHARKAN
YANG OPTIMAL
DATA AWAL :
1.Jumlah pers 6;
2.Terbatas puan
harwat kapal
3.Inventaris dock
kapal polair tidak
ada;
4.Kegiatan
pengadaan tidak
ada dukgar
LATAR BELAKANG
GRAND STRATEGI
POLRI THP II (2011-
2015) PARTNERSHIP
BUILDING
YAN PRIMA DITPOLAIR
POLDA JAMBI BLM
MAKSIMAL
KONDISI SAAT INI
1. Agar Dirpolair mengajukan usulan kepada Kpolda
Jambi melalui Karo SDM untuk melaksanakan pelatihan
tentang perpres nomor 54 tahun 2010 dan perpres
nomor 70 tahun 2012 tentang prbhn atas perpres nomor
54 tahun 2010 tntng pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang didkng oleh anggaran;
2. Agar diusulkan untuk mengisi jabatan struktural yang
kosong pada unit kerja subditfasharkan Ditpolair Polda
Jambi, terutama jabatan para kasi (kepala seksi) antara
lain kasi fasilitas job kompol, kasi harkan job kompol,
dan para pamin staf subditfasharkan dengan
kepangkatan IPDA/ IPTU/AKP;
3. agar Dirpolair melalui Kasubbagremin terutama
dibagian perencanaan membuat tulisan ditandatangani
oleh Dirpolair Polda Jambi yang isinya berupa saran
pendapat tentang cela dan kelemahan dalam produk
Norma indek dilingkungan Polri
OPTIMALISASIOPTIMALISASI KEMAMPUAN PERS SUBDITFASHARKAN DALAM RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT
DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TENTANG HARWAT KAPAL
PATROLI DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI.
1.Sumber daya manusia belum
sesuai dengan
kompetensinya;
2.Dukgar belum sesuai dgn
norma indeks Polri;
3.Sarpras Kapal belum
maksimal, kelengkapan dock
kapal Polair belum dimiliki
REKOMENDASI

7. PENGADAAN BUKU CEK HARWA
MENGOPTILKAN POTENSI
SDM YG ADA
NO JABATAN PANGKAT ESELON DSP RIIL KET
1 KASUBDITFASHARKAN AKBP IIIA2 1 1 1
2 KASI FASILITAS KOMPOL IIIB 1 - -1
3 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 1 -1
5 BAMIN/ BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3
6 KASIHARKAN KOMPOL IIIB 1 - -1
7 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 - -2
8 BAMIN, BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3
JUMLAH 17 6 -10
NO DIKJUR JUMLAH
NO
DIK UMUM JUMLAH
PA BA PA BA TA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Suspariksa Laut 1 -
1
SMU 6 97 192 Dasar Polair 7 34
3 Idik Polair 3 8
4 ANT - V 2 7
5 ATT – V - 2
6 Harwat kapal - 6
2 D 3 - - 17 Reserse 1 1
8 Intel 2 1
9 SAR - 6
3 STRATA 1 6 5 -
10 Komlek - 5
11 Brimob 1 -
12 Keuangan - 1
3 STRATA 2 3 1 -13 Binmas 1 -
14 Labfor 1 -
PELAKS TUGAS &
MINIMALIS
KESALAHHAN

8. NO KEGIATAN DIPA RKA-KL JUMLAH (Rp) KET
1 Kegiatan Harwat Kapal Ta.2009 Dipa Rka-Kl TA.2009 Sejumlah Rp
46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta
Rupiah
Rp 46.000.000 (Empat
Puluh Enam Juta Rupiah
Pl (Pengadaan Langsung)
2 Kegiatan Harwat Kapal Ta.2010 Dipa Rka-Kl TA.2010 Sejumlah
Rp.81.224.500
Rp.81.224.500 Pl (Pengadaan Langsung)
3 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2011 Dipa Rka-Kl T A.2011 Sejumlah
Rp.90.727.000
Rp.90.727.000 Pl (Pengadaan Langsung)
4 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2012 Dipa Rka-Kl TA.2012 Sejumlah
Rp.108.017.000
Rp.. 108.017.000 Pl (Pengadaan Langsung)
5 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2013 Dipa Rka-Kl TA.2013 Sejumlah
Rp. 96.700.000
Rp. 96.700.000 Pl (Pengadaan Langsung)
6 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2014 Dipa Rka-Kl TA.2014 Sejumlah
Rp.85.000.000
Rp.85.000.000 Pl (Pengadaan Langsung) =Dukgar
Rp.85 Juta dgn rincian sbb: C2= 1 Unit
Rp.80.600.000,-, C3= Rp.4.400.000,-
7 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2015 Dipa Rka-Kl. TA.2015
Sejumlah Rp.269.000.000
Rp.269.000.000 Tender Bebas/LPSE =Dukgar Rp 269
Juta dgn rincian sbb:
C2=Rp.33.666.666,- X 6 Unit =Rp.202
Juta.
C3=Rp.20 Juta X3 Unit =Rp 60 Juta
2 Unit Perahu Karet =Rp.7 Juta

9. N
O
JENISKAPAL
JUMLAH
KAPAL
KONDISI KETERANGAN
1
NON
STANDART
1
1 Unit RB dan tidak
Layak/laik Laut
Rencana didisposal dan
telah dilaporkan ke Biro
Sarpras Polda
2 TYPE C-2 8 8 Layak/Laik Laut Baik dan Laik Laut
3 TYPE C-3
4 3 Baik, 1 unit RB (BS –
02, Yamaha 2X 40 PK,
viber), Rencana di
disposal
BS – 02, Yamaha 2X 40 PK,
viber, Rencana Didisposal,
dan telah dilaporkan ke
Biro Sarpras Polda
JUMLAH
13 Unit 11 Unit Layak Laut 2 Unit RB telah diusulkan
didisposal

10. PELUANG
Pertelahaan anggaran Ditpolair Polda Jambi 2015 untuk
diusulkannya adanya perubahan anggaran terkait harwat kapal
sebagaimana yang tertera didalam standar biaya Polri tahun 2014
telah dikirim ke Kapolda Jambi up.Biro Rena Polda Jambii.
Digulirkannya sistem Buttom up oleh Mabes Polri dalam
perencanaan, yaitu menggali segala permasalahan dari bawah
untuk disampaikan sebagai bahan perencanaan kegiatan kerja
tahun anggaran kedepannya telah dilaksanakan dan selanjutnya
diharapkan adanya suatu perubahan terutama untuk kegiatan
tahun kedepannya.
KEKUATAN
1. Loyalitas & Pengabdian Serta Semangat Kerja
Tinggi Dgn Jumlah Pers Hanya 6 Orang (1
Kasubdit, 1 Pamin Fasilitas, 4 Bamin/Banum;
2. Kondisi Kapal 11 Unit Laik Laut, 2 Unit RB
Diusulkan Disposal;
3. 6 Pers Tsb Tidak Memiliki Susjur Harwat Polair
Kapal Patroli
KELEMAHAN
Kurangnya kualitas dan kemampuan personil tentang fungsi teknis
Polair terutama kualifikasi tenaga pengadaan barang dan jasa
pemerintah, kualifikasi profesional harwat kapal polisi, dan
kualifikasi pengawakansubditfasharkan;
Dukungan anggaran tentang pemeliharaan dan perawatan kapal
patroli sudah mulai bertambah untuk tahun anggaran 2014 sekalipun
belum maksimal;
Belum adanya Bangunan Dockkapal sendiri sehingga pekerjaan
pemeliharaan, perawatan dan perbaikan angkutan air belum
maksimal, karena harus sewa dock galangan kapal milik
masyarakat;
Masih terbatasnya jumlah personil Dit Polair Polda Jambi yang
memiliki kemampuan khusus Tehnika / ahli perbengkelan dan
permesinan;
ANCAMAN
Minimalisnya tim ahli dibidang pengadaan barang dan jasa
harwat kapal polisi yang ada di Satker Ditpolair Polda Jambi;
Dukungan anggaran dalam bidang harwat kapal polisi juga
sangat minimalis;
Faktor secara umum kapal polisi patroli buatan pabrikan (dock
kapal BUMN ataupun swasta) yang akan di harwat spekteknya
terbuat dari fiber glass yang sangat rentan mudah pecah;
Kurang minatnya pemborong atau pengusaha proyek setempat
untuk melakukan pekerjaan harwat kapal polisi anggapan mereka
bahwa dana hawat kapal kurang dari 1 miliar adalah proyek
pengadaan yang nilai anggarannya kecil;
Mainset pemborong atau pengusaha proyek beranggapan bahwa
pekerjaan pengadaan yang ada di institusi polisi terlalu ribet dan
meresahkan karena APIP atau inspektorat terlalu detail dalam
mencampuri kegiatan pekerjaan;

11. SUMBER DAYA MANUSIA
1. KUANTITAS
A. Diawaki oleh personil yang memiliki
kuantitas tenaga berijasah dan bersertifikat
LKPP pengadaan barang dan jasa pemerintah,
kemudian subditfasharkan diawaki oleh
personil yang memiliki ijasah kemampuan
dasar, berijasah ahli mesin, dan memiliki
pengalaman dalam bidang perbengkelan.
B. Terisinya seluruh personil yang
mengawaki dalam struktur subditfasharkan
sebagaimana yang tertera dalam Perkap
Nomor 22 tahun 2010 tentang SOTK Polda
tanggal 28 September 2010, Jakarta, 2010,
hal.92.
2. KUALITAS
A. berkemapuan sertifikat tenaga pengadaan
dan berpengalaman sebagai ahli perbengkelan
(ATT)
DUKUNGAN ANGGARAN
2. Dukgar mengalami peningkatan
sebagaimana dalam data subbagrenmin
dalam rentang 5 (lima) tahun kebelakang

12. SARANA & PRASARANA
1. Tidak dimiliknya markas komando tempat perbengkelan dan
dock kapal polisi aset Polri, maka sewa dock kapal dalam
kegiatan pengadaan harwat menjadi alternative pilihan
2. Melakukan kegiatan pengadaan pemeliharaan serta
perawatan secara kontinyu atau berkelanjutan terhadap
seluruh materiil dan fasilitas kapal patroli beserta peralatannya,
sehingga usia pakai kapal patroli yang dimiliki dapat bertahan
lama
METODE YG DIGUNAKAN
1Kegiatan tender pengadaan bebas melalui LPSE,
dan terbuka untuk umum;
2. Subditfasharkan diawaki oleh personil yang
secara kualitas maupun kuantitas sesuai denga
DSP sebagaimana yang diatur dalam peraturan
Kapolri.
.
Lanjutan……….

13. TUJUAN
1. TERCAPAINYA SUMDA
POLAIR DLM DUKUNG
GIAT HARWAT
2. TERLAKSANANYA TATA
KELOLA HARWAT YG
PROFESIONAL
SASARAN
1. MENINGKATKAN SDM
,
ANGGARAN, SARPRAS
& METODE YG
DIGUNAKAN.
2. TATA KELOLA GIAT
HARWAT KAPAL
PERENCANAAN,
PENGORGANISASIAN,
PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN YG
BAIK.
KEBIJAKAN
1. TERDUKUNGNYA
SUMDA HARWAT
2. TERDUKUNGNYA
TATA KELOLA
HARWAT YG
PROFESIONAL
KA-DEK (0-6 BLN )
A. BUAT SOP LELANG
B. BUAT SOP HARWAT
C. BUAT RUP HARWAT
D. BUAT KAK
PENGADAAN HARWAT
E. BUAT HPS
F. BUAT SURAT
PERLTELAAHAN KE
BIRO RENA & RO SDM
KA-DANG (6-1 THN )
A. PERS LIBATKAN
PELATIHAN INTERNAL
B. SELENGGARAKAN
BUKU CEK HARWAT
RUTIN
C. USULKAN DIKJUR &
PERB ANGGARAN
KA-JANG (1-2 THN )
A. KERMA RO SARPRAS
B. IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
C. PERS LAT LPSE
D. GAKTIBPLIN/TEKAN
PELANGGRN
PERS
A
C
T
I
O
N
P
L
A
N
UPAYA TINGKATKAN SUMDA
1. Bidang SDM
a. Usul isi jab pr Kasi, pamin
b. Diklat FT. Harwat & LKPP
c. Sosialisasi UU & SOP
d. APP sebelum laks tugas
e. Binrohtal & terapkan SMK
f. Buat Pakta integritas
2. Anggaran
a. Usulan perubahan anggaran
b. Buat pertelaahan dukgar
c. Usulan penambahan harwat
3. Sarpras
Usulan pengadaan dock harwat tmpat
perbengkelan kapal
4. Modifikasi Metode Harwat
a. Metode pengadaan e-lelang
sederhana;Metode kualifikasi :pasca
kualifikasi; Metode evaluasi:sistem
gugur
b. Penyelenggaraan Buku Cek Harwat
Kapal
TATA KELOLA HARWAT KAPAL
1. Perencanaan : Progiat &
anggaran
2. Pengorganisasian : Pelaksana
(ABK), Bintek
Harwat(Kasubditfasharkan),
Cek Harwat (pr Kasi & Pamin)
3. Pelaksanaan : Giat lelang pengadaan
harwat
4.Pengendalian : Rmenyelenggarakan buku
cek harwat kapal, akernis, R&P,
Provos
VISI: Meningkatkan
pelayanan prima dalam
rangka melaksanakan
harwat kapal patroli
guna mendukung
sitkamtibmas yang
kondusif di wilayah
perairan Polda Jambi
MISI:1.Meningkatkan
kondisi sumber
daya manusia ; 2.
Meningkatkan tata
kelola yg dapat
mendukung
pelaksanaan tugas

14. 1. DLM KATPUAN SUMDA AGAR :
A. USULKAN RENLAT FT. POLAIR & USULAN
PENGISIAN JABATAN YG MSH KOSONG
B. AJUKAN ANGGARAN : HARWAT KAPAL
C. USULAN PENGADAAN SESUAI DG NORMA
INDEKS POLRI
D. MODIFIKASI METODE HARWAT KAPAL
2. MELAKSANAKAN TATA KELOLA HARWAT KAPAL
POLAIR DG :
A. BUAT REN HARWAT KAPALSESUAI DATA INV
B. PEMBERDAYAAN SUMDA HARWAT KAPAL YG
ADA
C. MENINGKATKAN TGG JWB PERS FASHARKAN
DLM TUPOKSINYA HARWAT KAPAL
D. WASDAL UTK TINGKATKAN KINERJA &
KURANGI PELANGGARAN ANGGOTA.
1. PUAN PENYELENGGAAAN SUBDIT
FASHARKAN BLM OPTIMAL, KARENA
BERBAGAI KENDALA & HAMBATAN AL :
A. TERBATASNYA PUAN SDM
B. ALOKASI ANGGARAN HARWAT
BELUM OPTIMAL
C. DUKUNGAN & PUAN SARPRAS
TERBATAS
D. METODE YG DIGUNAKAN BLM
EFEKTIF EFISIEN
2. TATA KELOLA BLM DILAKS SCR OPTIMAL
OLH KRN ITU HRS DIUPAYAKAN SBB :
A. RENPROGAR
B.MENETAPKAN PELAKS
PENGADAAN HARWAT SCR LPSE
C.PEMBERDAYAAN PELAKSANAAN
DATA BUKU CEK HARWAT RUTIN
D. WASDAL GIAT HARWAT RUTIN

15. Katkan kondisi SDM dlm mendukung pelaks kgiat harwat kapal pol
adlh sbb:
a. Agar Dir Polair mengajukan usulan kpd KA melalui Karo SDM
untuk melaks pelatihan ttg perpres nomor 54 tahun 2010 dan perpres
nomor 70 tahun 2012 ttg pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
didukung oleh anggaran;
b. Agar diusulkan untuk mengisi jabatan struktural yang kosong
pada unit kerja subditfasharkan Ditpolair, terutama jabatan para kasi
antara lain kasi fasilitas job kompol, kasi harkan job kompol, dan para
pamin staf subditfasharkan dengan kepangkatan IPDA/ IPTU/AKP;
2. Katkan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang dan jasa pemerintah dalam bidang harwat serta kegiatan
harwat rutinnya oleh karena itu Subditfasharkan agar menempuh
langkah2 sbb:
a. Buat perenc yg akurat terkait kgiatan harwat pengadaan
barang & jasa pemerintah serta harwat rutin;
b. Berdayakan sel puan SDM yang dimiliki dgn
mengklasifikasikan minat, bakat, susjur yang dan sertifikasi dimiliki
oleh pers ditpolair;.

16. c. Kasubditfasharkan dan stafnya agar memiliki ref yg cukup ttg
peraturan presiden & peraturan menkeu, standar biaya masukan
tahun anggaran, standar biaya umum Polri dalam menyusun dan
memberikan masukkan kpd fungsi perenc dlm menggulirkan
rancangan kerja Satker Ditpolair ;
d. Melak wasdal yg lebih intens untuk katkan kinerja pers sub
fasharkan serta mengurangi gar/kesalahan-kesalahan personil di
lapangan.
3. Menyarankan agar Dirpolair melalui Kasubbagremin terutama
dibagian renc buat tulisan untuk dialamatkan kpd Karo Rena utk
disampaikan ke Assrena Kapolri yang isinya berupa saran pendapat
tentang celah dan kelemahan dalam produk Norma indek
dilingkungan Polri atau standar biaya khusus Polri yang telah
disusun oleh Mabes Polri, agar segera dilakukan direvisi &
penyempurnaan, terkandung maksud utk penyusunan TA kedepannya
mendapatkan standar/ acuan yg jelas & tepat sasaran dlm
penyusunan rancangan renja TA baru terutama dibid anggaran harwat
kapal .