Contoh SK.kordinator PTPK dan PTPK desa Bhuana Jaya

1. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BHUANA JAYA
ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262
e-mail : bhuanajaya@gmail.com Web: www.bhuanajaya.desa.id
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR : /01-SK-PTPKD/ I /2016
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR
PETUGAS TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA
(KOORDINATOR PTPKDes)
DESA BHUANA JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA
Menimbang 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b. Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara No 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Koordinator PTPK Des,
dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Nomor.1 tahun 2014 dan Peraturan
Kepala Desa tentang RKP Desa tahun 2016;
2. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas maka perlu segera menunjuk
Koordinator Petugas Teknis Pengelola Keuangan Desa, (Koordinator
PTPKDes) sebagaimana dimaksud dengan ditetapkannya dalam
Keputusan Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik

2. Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64 );
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 );
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 );
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 12 );
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 );
17. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes ( Lembaran Desa
Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) ( Lembaran Desa Bhuana Jaya
Tahun 2016 Nomor 8);
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
3. Peraturan Bupati No 14 Tahun 2016 tentang Tata cara pengadaan
barang dan Jasa di Desa
4. Peraturan Bupati No 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa ;
5. Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa ;
6. Hasil rapat Pemerintahan Desa Jaya tgl 04 Mei 2016 di kantor Desa
jam 08.45 sampai selesei
MEMUTUSKAN

3. Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Koordinator Petugas Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKDes)
desa Bhuana Jaya kecamatan Tenggarong Seberang dengan nama, jabatan,
specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dibawah ini :
Koordinator Petugas Teknis Pengelola Keuangan (PTPKDes)
No NAMA/ JABATAN
SPECIMEN
TANDA TANGAN PARAF
1. SUWONDO
KEDUA : Koordinator Petugas Teknis Pengelola Keuangan (PTPKDes) sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai
berikut :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB
Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
d. menyusun rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB
Desa, penjabaran perubahan APB Desa dan penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
e. Dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan dan perintah kepala desa yang
berlaku.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) desa
Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarongn Seberang tahun 2016
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan daam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal, 09 Mei 2016
Kepala Desa Bhuana Jaya
M A U L A N A
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala BPM dan Pemdes di -Tenggarong
2. Kepala Itwilkab di - Tenggarong
3. Camat Tenggarong Seberang di -Manunggal Jaya
4. BPD Bhuana Jaya di -Bhuana Jaya
5. LPMD Bhuana Jaya di- Bhuana Jaya
6. Arsip

4. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BHUANA JAYA
ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262
e-mail : bhuanajaya@gmail.com Web: www.bhuanajaya.desa.id
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR : /01-SK-PTPKD/ I /2016
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA
( PTPKDes)
DESA BHUANA JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA
Menimbang 3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b. Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara No 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Koordinator PTPK Des,
dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Nomor.1 tahun 2014 dan Peraturan
Kepala Desa tentang RKP Desa tahun 2016;
4. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas maka perlu segera menunjuk
Koordinator Petugas Teknis Pengelola Keuangan Desa, (Koordinator
PTPKDes) sebagaimana dimaksud dengan ditetapkannya dalam
Keputusan Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik

5. Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64 );
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 );
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 );
31. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 12 );
32. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 );
34. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes ( Lembaran Desa
Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) ( Lembaran Desa Bhuana Jaya
Tahun 2016 Nomor 8);
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Bupati No 14 Tahun 2016 tentang Tata cara pengadaan
barang dan Jasa di Desa
9. Peraturan Bupati No 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa ;
10. Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa ;
11. Hasil rapat Pemerintahan Desa Jaya tgl 04 Mei 2016 di kantor Desa
jam 08.45 sampai selesei
MEMUTUSKAN

6. Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Petugas Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKDes) desa Bhuana
Jaya kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2016 dengan nama, jabatan,
specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dibawah ini :
a. Petugas Teknis Pengelola Keuangan (PTPKDes)
No NAMA/ JABATAN
SPECIMEN
TANDA TANGAN PARAF
1. S U S I L O W A T I
2. AHMAD ARIPIN
3. SUGIARTI
4. MARIO WIWINDRA
b. Staf Pelaksana Kegiatan
KEDUA : Petugas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKDes) sebagaimana dimaksud
pada dictum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. PTPKDes :
a. melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam
rangka melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah
ditetapkan dengan peraturan desa;
b. melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam
rangka melaksanakan belanja program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam peraturan desa;
c. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan;
d. memonitor dan memverifikasi rancangan Rencana Anggaran
Belanja ( RAB ) dan dokumen lain yang disampaikan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan ( TPK ) serta mempersiapkan Nota
Permohonan Pencairan Dana (NPPD);
e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala Desa.
2. Staf Pelaksana Kegiatan
a. Membantu administrasi pengelolaan keuangan kegiatan desa;
b. Membantu membuat laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan;
c. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban
penyelesaian kegiatan;
d. Membantu membuat laporan keuangan sesuai perkembangan
pelaksanaan APBdes;
e. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang menjadi tugas pokok dan
fungsi dan perintah atasan.

7. KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) desa Bhuana Jaya Kecamatan
Tenggarong Seberang tahun 2016
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dan penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
.
Ditetapkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal, 09 Mei 2016
Kepala Desa Bhuana Jaya
M A U L A N A
Tembusan disampaikan kepada Yth :
7. Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala BPM dan Pemdes di -Tenggarong
8. Kepala Itwilkab di - Tenggarong
9. Camat Tenggarong Seberang di -Manunggal Jaya
10. BPD Bhuana Jaya di -Bhuana Jaya
11. LPMD Bhuana Jaya di- Bhuana Jaya
12. Arsip