Draft perdes rkp desa 2020

DRAFT PERATURAN DESA SELING
NOMOR ….. TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020
DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KEBUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA SELING
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA SELING
NOMOR …….. TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELING,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa,Desa Seling Tahun 2017;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1);
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7);
2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
50);
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor
52);
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
Peraturan Desa SELING Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SELING
Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING
dan
KEPALA DESA SELING
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SELING TAHUN 2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa;
Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Bupati adalah Bupati Kebumen;
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya
disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa
dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan
dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah
stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas
kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah
Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala
Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang
ada di Desa,baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,
maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan
keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat
guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta
kearifan lokal;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

23.
24.
25.
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat;
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus;
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadap di desa;
Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan
sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
1. Tujuan dan Manfaat
2. Proses Penyusunan
3. Sistematika
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi –Misi Kepala Desa
B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun
sebelumnya;
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa;
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang berkepanjangan;
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah.
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2020
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2021
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing
Bidang/Sektor
BAB V PENUTUP
BAB VI LAMPIRAN
Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
1. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2020
2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun
Anggaran 2020
3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun
Anggaran 2020
4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun
2021
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan
Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2020
Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa,
Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana
Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun
Anggaran 2020.
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di Desa Seling
Pada tanggal ……………… 2019
Kepala Desa Seling
SUTARJO
Diundangkan di Desa Seling
Pada tanggal ……….. 2019
Sekretaris Desa
ADITIA PURNOMO
LEMBARAN DESA SELING TAHUN 2019 NOMOR …….

G. LAMPIRAN FORMAT PERATURAN DESA
LAMPIRAN
NOMOR …….. TAHUN 2019
TENTANG
TAHUN 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa
diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan
partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di
desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa
yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta
partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.
Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yakni :
”terwujudnya yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa
harus kehilangan jati diri”
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pemberdayaan masyarakat
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,
prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar
desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta
adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan
bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa
tahun anggaran bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan
dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
6321);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2);
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 50);
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018 Nomor 37);
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Desa SELING Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa SELING Tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021.
C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. TUJUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah
sebagai berikut :
a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu)
tahun;
b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d) Menetapkan kerangka pendanaan;

e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap;
f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan
di desa; dan
g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
2. MANFAAT
1 Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
2 Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
3 Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
4 Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5 Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
6 Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan
antar Desa.
D. PROSES PENYUSUNAN
Proses Penyusunan RKP Desa Seling Tahun 2020 dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut :
1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan
desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2020;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Seling Tahun 2020;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP
Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP
Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020.
E. SISTEMATIKA
Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi –Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III :RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun
sebelumnya
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan
atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2020
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2021
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing
Bidang/Sektor
BAB V PENUTUP
BAB VI LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun
Anggaran 2020
2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan Tahun Anggaran 2020
3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan
Perdesaan Tahun Anggaran 2020
4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan
Kabupaten Tahun 2020
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun
2019
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan
dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa
Tahun Anggaran 2020
BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. VISI DAN MISI
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM
Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan
harus dapat menghantarkan tercapainya Visi –Misi Kepala Desa.
Visi –Misi Kepala Desa Seling disamping merupakan Visi-Misi Kepala
Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama
masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan
pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya
dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai
tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Seling, sebagai berikut :
“SELING SEJAHTERA MELALUI EKONOMI KERAKYATAN DAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS BUDAYA LOKAL”
Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan
pengertian terhadap variabel yang terdapat dalam visi di atas sebagai batasan
operasionalnya, yaitu:
Sejahtera : Kondisi di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan hak-
hak dasarnya dan aman sentosa;
Ekonomi
Kerakyatan
: Adalah di mana kondisi ekonomi yang meliputi pertanian,
UMKM, peternakan, perikanan dll, yang dikelola oleh
masyarakat dengan menganut azas gotong royong dan
kerukunan;
Pemerintahan
Yang Baik
: Adalah kondisi dimana pemerintahan desa sebagai
pelayan masyarakat menjunjung tinggi prinsip
transparan, partisipatif, akuntabel dan dilakukan dengan
sepenuh hati;
Budaya Lokal : Adalah di mana pandangan dan kondisi desa Seling dalam
segala aspek kehidupan tetap berpegang kepada budaya,
adat istiadat dan agama serta mempertimbangkan
perubahan zaman;
Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai
berikut:
1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa dari
masyarakat, oleh masyarakat dan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran masyarakat;
2. Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun
internasional demi kesejahteraan rakyat;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berbasis pada perekonomian
produktif;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan;
5. Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang
agamis dan berbudaya.
B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
1. Data Kemiskinan
Data Kemiskinan Desa Seling Berdasarkan :
a. Data Penerimaan BPNT 82 KK
b. Data Perenimaa PKH 63 KK
2. Profil Desa
Secara umum kondisi Desa Seling baik secara demografi maupun

geografis dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Luas Wilayah
251,1 Ha
b. Jumlah Penduduk
1528 Jiwa
c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa) SID
Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No Kelompok
Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 335 21.92% 165 10.80% 170 11.13%
2 PETANI/PERKEBUNAN 321 21.01% 167 10.93% 154 10.08%
3 KARYAWAN SWASTA 241 15.77% 144 9.42% 97 6.35%
4 PELAJAR/MAHASISWA 187 12.24% 93 6.09% 94 6.15%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 127 8.31% 1 0.07% 126 8.25%
6 BURUH HARIAN LEPAS 90 5.89% 52 3.40% 38 2.49%
7 WIRASWASTA 56 3.66% 34 2.23% 22 1.44%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1.51% 10 0.65% 13 0.85%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 1.05% 9 0.59% 7 0.46%
10 PENSIUNAN 13 0.85% 9 0.59% 4 0.26%
11 PEDAGANG 8 0.52% 2 0.13% 6 0.39%
12 GURU 7 0.46% 4 0.26% 3 0.20%
13 PERDAGANGAN 7 0.46% 3 0.20% 4 0.26%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.33% 0 0.00% 5 0.33%
15 KARYAWAN HONORER 4 0.26% 1 0.07% 3 0.20%
16 PERAWAT 2 0.13% 1 0.07% 1 0.07%
17 SOPIR 2 0.13% 2 0.13% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
19 TUKANG GIGI 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
21 PELAUT 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
22 KEPALA DESA 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
23 BIDAN 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
24 SENIMAN 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%

d. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk
memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes,
Posyandu, jalan-jalan tani)
a. Polindes 1 unit
b. Sekolah Dasar 1 unit
c. Paud 1 unit
e. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan,
perkebunan)
f. Dan lain-lain
C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber
APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD,
Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi,
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Seling Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp 1.152.306.400 ( satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus
enam ribu empat ratus rupiah), yang berasal dari:
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 33.689.000,-
2. Dana Desa Rp. 824.323.366,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 16.851.224,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 7.139.000,-
5. ADD Rp. 208.158.200,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 25.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp. 5.000.000,-
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. ,-
D. KEBIJAKAN BELANJA DESA
Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa
yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah : Rp. 311.328.400,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 971.814.366,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 89.056.000,-
5. Bidang Takterduga : Rp. ,-

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIlPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas,mencakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan Pembayaran Utang.
BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan
makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah.
Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah
dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta
tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi
permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat
efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada
akhirnya inefisiensi anggaran.
Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan
situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya
lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Seling dikelompokkan menjadi
beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :
A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA
TAHUN SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa
terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP
Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai
berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
…………………………………………………
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
a. Penyediaan PMT Posyandu Pencegahan Stunting
b. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD
c. Fasilitasi Keagamaan PHBI
d. Penyelenggaraan TPQ
e. Penyelenggaraan Merdi Desa
f. Pengadaan Jambanisasi RTM
g. Pembangunan Drainase Blok Bp Hendoyono
h. Pembangunan Drainase Blok Wiryadi s.d Gardu Rt 2 Rw 2
i. Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Utara Rw 1
j. Pembuatann Kanopi Bumdesa
k. Penguatan Kapasitas Peranngjat dan Lembaga Desa
l. Fasilitasi Kegiatan BPD
m. Fasilitasi Kegiatan Rt Rw
n. Fasilitasi Kegiatan LKMD
o. Fasilitasi Forum Anak Desa
p. Fasilitasi Kegiatan HUT RI
q. Fasilitasi KPMD
r. Fasilitasi Kegiatan PKK
s. Pengadaan Peralatan Tepat Guna Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik
B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Seling Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM
Desa Seling tahun 2016 -2021 yang sudah di jabarkan dalam RKPDesa
Tahun 2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan adalah sebagai
berikut :
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
a. Pembangunan Rabat Beton Dk Seprih
C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga
memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari
evaluasi
Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.
Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan
Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
a. Pembangunan Saluran Irigasi/Drainase Blok Gledug
b. Pembangunan Embung Rw 2
c. Pembangunan Bronjong Blok Lahar
d. Pembangunan Saluran Air Blok Siwuluh
e. Pembangunan Jembatan Blok Gledug
2. Bidang Ekonomi:

a. Bantuan bibit ternak Sapi
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Seling yang tersusun
dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai
permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas,
Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif
untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya
meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak –
hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses
informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa
secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada
tingkat desa.Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa
2020 secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
a) Sistem organisasi masyarakat adat;
1. ...................
b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
1. ...................
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
1. ...................
d) Pengelolaan tanah kas Desa;
1. ...................
e) Pengembangan peran masyarakat Desa
1. ...................
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1. Penghasilan Tetap kades dan perangkat
2. Tunjangan BPD
3. Operasional Pemdes
4. Tambahan Tunjangan
5. Penyusunan APBDesa Murni
6. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
7. Pendataan Kemiskinan Desa
8. Penyusunan RKPDesa
9. Pengadaan Sarpras kantor

10. Penyusunan Perdes Lingkungan Hidup
11. Penyusunan Perdes Keterbukaan Informasi Publik
b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
1. Penyediaan PMT Posyandu Pencegahan Stunting
2. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD
3. Fasilitasi Keagamaan PHBI
4. Penyelenggaraan TPQ
5. Penyelenggaraan Merdi Desa
6. Pengadaan Jambanisasi RTM
7. Pembangunan Drainase Blok Bp Hendoyono
8. Pembangunan Drainase Blok Wiryadi s.d Gardu Rt 2 Rw 2
9. Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Utara Rw 1
10.Pembuatann Kanopi Bumdesa
c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1. ...............................
d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
1. Penguatan Kapasitas Peranngjat dan Lembaga Desa
2. Fasilitasi Kegiatan BPD
3. Fasilitasi Kegiatan Rt Rw
4. Fasilitasi Kegiatan LKMD
5. Fasilitasi Forum Anak Desa
6. Fasilitasi Kegiatan HUT RI
7. Fasilitasi KPMD
8. Fasilitasi Kegiatan PKK
9. Pengadaan Peralatan Tepat Guna Pelatihan Pembuatan Aneka
Kripik
e) Bidang tak terduga
B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA
(KECAMATAN/ KABUPATEN)
Prioritas program pembangunan skala Supra
Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan
pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa 2020
tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan
pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan
kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu
membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara
sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun
prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan
tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi
Peserta Desa Seling yang dipilih secara partisipatif pada forum
Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
2. Bidang Ekonomi:
1. ................................

3. Bidang Sosial & Budaya :
1. ................................
PAGU ANGGARAN SEMENTARA
a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :
Rp. 311.328.400,-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :
Rp. 971.814.366,-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :
Rp. -
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :
Rp. 89.056.000,-
5) Bidang Tak Terduga sebesar
Rp. ,-
6) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar:
Rp. 330.860.366,- sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP
Desa Tahun 2020.
Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama
bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih
rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 20120 tercantum
pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun
desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai
dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih
menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya
permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul
manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak
memadai.
Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian
desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan
secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui
pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.
Ditetapkan di Seling
pada tanggal ………2019
Kepala Desa Seling
SUTARJO

LAMPIRAN
NOMOR …… 2019
TENTANG
TAHUN 2020
MATRIK SKALA DESA
MATRIK SKALA KABUPATEN
MATRIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MATRIK RKP
BERITA ACARA
SURAT KEPUTUSAN
DOKUMENTASI
DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KEBUPATEN KEBUMEN

FORMAT I PERATURAN KEPALA DESA DESA SELING
Nomor :
Tanggal :
DESA : DESA SELING Tentang : RKP Desa Tahun 2020
KECAMATAN : KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN : KEBUMEN
B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
PADes Lain-lain Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
1.1
Kegiatan penghasilan tetap dan
tunjangan pemerintah Desa
penghasilan Tetap Kades dan
perangkat
1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 205,200,000 205,200,000
1.2
Kegiatan penghasilan tetap dan
tunjangan pemerintah Desa
Tunjangan BPD 1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 5,400,000 5,400,000
1.3 Kegiatan operasional Pemerintah Desa Operasional Pemdes 1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 2,958,200 18,590,200 3,650,000 25,198,400
1.4 KEGIATAN TAMBAHAN TUNJANGAN Tambahan Tunjangan Pemdes 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 30,039,000 30,039,000
1.5
Kegiatan penyusunan dan penetapan
APB Desa
Penyusunan APBDesa Murni TA 2020 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 8,256,000 8,256,000
1.6
Kegiatan pengelolaan dan
pengembangan sistem administrasi dan
informasi Desa
Pengelolaan Sistem Informasi Desa 1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 1,800,000 1,800,000
1.7 Kegiatan pendataan kemiskinan Desa Pendataan Kemiskinan Desa 1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 5,855,000 5,855,000
1.8 Kegiatan penyusunan RKP Desa Penyusunan RKPDesa 1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 8,500,000 8,500,000
1.9
Kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana kantor
Pengadaan sarpras kantor 1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 12,500,000 12,500,000
PELAKSANA
KEGIATAN
LOKASI
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2020
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN
BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
SIFAT SUMBER DANA ( Rp.)

1.10
Penyusunan Kebijakan Desa
(Perdes/Perkades, dll - diluar
dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Perdes Lingkugan Hidup 1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 4,580,000 4,580,000
1.11
Penyusunan Kebijakan Desa
(Perdes/Perkades, dll - diluar
dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Perdes Keterbukaan
Informasi Publik
1 Tahun
K.Umum
(Nofianti)
Desa V 4,000,000 4,000,000
32,991,000 208,158,200 23,990,200 33,689,000 12,500,000 311,328,400
2
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
2.1
Kegiatan penyelenggaraan dan
pengelolaan Posyandu
Penyediaan PMT Posyandu Pencegahan
Stunting
1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 10,320,000 10,320,000
2.2
Kegiatan penyelenggaraan dan
pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 5,100,000 5,100,000
2.3
Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan
keagamaan di tingkat Desa
Fasilitasi Keagamaan PHBI 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 2,000,000 2,000,000
2.4
Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan
keagamaan di tingkat Desa
Penyelenggaraan TPQ 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 5,000,000 5,000,000
2.5
Kegiatan Penyelenggaraan Sanggar Seni
Budaya
Penyelenggaraan Merdi Desa 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 16,000,000 16,000,000
2.6
Kegiatan pembangunan/pemeliharaan
jalan Desa
Pembanguanan Rabat Beton 377 Meter
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
Dk Seprih Rt 3
Rw 1
V 239,538,000 239,538,000
2.7
sanitasi lingkungan
Pengadaan Jambanisasi 20 Unit
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
Desa V 20,000,000 20,000,000
2.8
Drainase
Pembangunan Drainase 21.28 Meter
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
blok bp
hendoyono
V 31,290,000 31,290,000
JUMLAH

2.9
Drainase
Pembangunan Drainase 242,7 Meter
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
Blok Wiryadi s.d
Gardu RT 2/2
V 342,981,000 342,981,000
2.10
Drainase
Pembangunan Drainase/ saluran air 450 Meter
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
Jalan Lingkar
Utara RW 1
V 285,005,366 285,005,366
2.11
Kegiatan pendirian dan pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa
Pembuatan Kanopi Gedung Bumdes 1 Tahun
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
Desa V 14,580,000 14,580,000
716,956,366 15,320,000 239,538,000 971,814,366
3
BID PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
4
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4.1
Kegiatan pendidikan dan pelatihan
aparatur Pemerintah Desa
Penguatan Kapasitas Perangkat dan
lembaga Desa
1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 12,500,000 12,500,000
4.2
Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Kegiatan BPD 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 4,578,000 4,578,000
4.3
Penguatan kapasitas Lembaga
Kemasyarakat Desa
Fasilitasi kegiatan Rt Rw 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 9,012,000 9,012,000
4.4
Penguatan kapasitas Lembaga
Kemasyarakat Desa
Fasilitasi Kegiatan LKMD 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 2,500,000 2,500,000
4.5 Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda Fasilitasi Forum Anak Desa 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 2,435,000 2,435,000
4.6 Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda Fasilitasi Kegiatan HUT RI 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 5,795,000 5,795,000
4.7
Kegiatan peningkatan kapasitas Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Fasilitasi KPMD 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 5,000,000 5,000,000
JUMLAH
JUMLAH

4.8
Kegiatan penguatan kapasitas kelompok
perempuan
Fasilitasi Kegiatan PKK 1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa 37,556,000 37,556,000
4.9
Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna
( misal : alat perontok padi/jagung,
perajang tembakau, penyulingan, dll.....
Pengadaan peralatan dan Pelatihan
Pembuatan Aneka Kripik
1 Tahun
K. Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa V 9,680,000 9,680,000
74,376,000 14,680,000 89,056,000
5
BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA DAN MENDESAK DESA
824,323,366 208,158,200 23,990,200 30,000,000 33,689,000 252,038,000 1,372,198,766
Ditetapkan Pada Tanggal ………………. 2019
KEPALA DESA DESA SELING
SUTARJO
JUMLAH TOTAL
JUMLAH
JUMLAH

FORMAT IB PERATURAN KEPALA DESA DESA SELING
Nomor : ……………….
Tanggal : …………………….
DESA : DESA SELING Tentang : RKP 2020
KECAMATAN : KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN : KEBUMEN
LOKASI
B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
PADes Lain-lain Total
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BIDANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
1 1
Kegiatan pendataan
kemiskinan Desa
Pendataan Kemiskinan Desa 1 Tahun
K. Umum
(Nofianti)
Desa V 5,855,000 5,855,000
5,855,000 5,855,000
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
2 1
Pembangunan/Rehabilitasi/P
eningkatan Prasarana Jalan
Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan
lain) **
Pembangunan Drainase 450 M²
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
jalan lingkar
utara RW 1
v 285,005,366 285,005,366
2 2
Kegiatan
Pembangunan/pemeliharaan
sanitasi lingkungan
pengadaan MCK 20 Unit
K. Kesra (Alif
Wahyudi)
Desa v 20,000,000 20,000,000
2 3
Kegiatan penyelenggaraan
dan kegiatan dan pengelolaan
posyandu
Penyediaan PMT Posyandu 1 Tahun
K.
Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa v 10,320,000
305,005,366 10,320,000 315,325,366
BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKALA DESA TAHUN 2020
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN
BIDANG/ PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
PELAKSANA
KEGIATAN
SIFAT
( Program dan Kegiatan merupakan bagian dari Format I )
1
1
2
3
SUMBER DANA ( Rp.)

BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4 1
Kegiatan pelatihan teknologi tepat
guna ( misal : alat perontok
padi/jagung, perajang tembakau,
penyulingan, dll.....
Pengadaan peralatan dan
Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik
1 Tahun
K.
Pemerintahan
(Kasiyah)
Desa v 9,680,000
9,680,000 9,680,000
BIDANG TAK TERDUGA
310,860,366 20,000,000 330,860,366
ditetapkan pada tanggal ……………………….. 2019
Kepala Desa Seling
SUTARJO
4
5
JUMLAH TOTAL

Format untuk desa dan kelurahan
DESA/KELURAHAN : SELING
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG
KABUPATEN : KEBUMEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Saluran Irigasi Blok
Gledug
1 unit 250,000,000 Blok Gledug
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
DPUPR
2 Pembangunan Embung 1 Unit 350,000,000 Desa
Pembangunan embung,
dan bangunan
penampung air lainnya
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
DPUPR
3 Bibit Ternak Sapi 20 ekor 300,000,000 Desa
Pengembangan Desa
Mandiri Pangan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Kebumen)
DISTAPANG
4 Pemasangan Bronjong 1 Unit 200,000,000 Blok Lahar
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Program pembangunan
turap/talud/bronjong
DPUPR
5 saluran blok siwuluh 1 unit 250,000,000 Blok Siwuluh
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
DISTAPANG
6 Pembangunan Jembatan 1 unit 60,000,000 Blok Gledug Pembangunan Jembatan
Program pembangunan
Jembatan
DPUPR
* Pada kolom keterangan apabila ada usulan kegiatan yang sifatnya antar desa dalam rangka mendukung
kawasan perdesaan agar ditulis "Usulan Kawasan Perdesaan" ditetapkan pada tanggal ……………………..
Kepala Desa Seling
SUTARJO
KETERANGAN*
TANDATANGAN UPT
DINAS/BADAN
TERKAIT
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2021
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2019
NO
INDIKATOR KELUARAN
(JENIS BARANG/JASA,
PELATIHAN)
VOLUME
ANGGARAN
(Rp)
LOKASI NAMA KEGIATAN NAMA PROGRAM
SKPD YANG
DITUJU

2 3
BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
1 1 pengadaan perlengkapan /sarpras kantor kantor desa
1 2 operasional pemdes kantor desa
1 3 penyusunan RKPDesa kantor desa
1 4 penyusunan perdes APBDesa kantor desa
1 5 Penyusunan Perdes APBDesa Perubahan kantor desa
1 6 Penyusunan Revisi Perdes RPJMDesa kantor desa
1 7 Penyusunan Perdes Kewenangan kantor desa
1 8 tunjangan Kesehatan kantor desa
1 9 Tambahan Tunjangan Pemdes ( janggolan ) kantor desa
1 10 siltap kantor desa
1 11 Tunjangan BPD kantor desa
1 12 OP BPD kantor desa
1 13 Penyusunan Perdes Pungutan kantor desa
1 14 pengadaan papan informasi warga kantor desa
1 15 Penyusunan Profil Desa kantor desa
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
2 1 pembangunan/ finishing gedung balaidesa Desa
2 2 pengaspalan ulang
jalan desa RW 2 dr balai
desa ke bp wito
2 3 pembangunan drainase
gardu rt 2/2 s/d belik
tengah
2 4 pembuatan MCK Gd Pertemuan
2 5 pembangunan talud
mushola nurul hikmah rt
03 rw 01
SD pencil s/d Batas Desa
Widoro
gardu rt 2/2 s/d belik
tengah
RW 2 dr bp karsono s/d
balai desa
2 9 pembangunan rabat beton
rw 2 blok bp toni s.d bp
hadiwijaya
2 10 pengadaan paving halaman Gd Pertemuan
rt 2/2 belik tengah s.d bp
tijo
rt 2/2 bp sanwardi s.d
belik tengah
2 13 pembangunan saluran irigasi blok kedung dawa
1
MATRIK RKP 2020
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN
BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
1
2

2 14 penambahan sumber air rw 2
2 15 pemasangan listrik penerang jalan rw 2
2 16 pemugaran rumah rw 1
2 17 pemugaran rumah rw 2
2 18
pembangunan paseban dan gudang
peralatan
rw 2
2 19 pengadaan mesin pompa air mushola al ikhlas
2 20 rehab atap masjid al-barokah rw 2
2 21 pembuatan badan jalan
jembatan ke blok kedung
dawa
2 22 pembangunan embung desa
2 23 pembuatan lumbung padi rw 2
2 24 pengadaan bibit ternak desa
2 25
pembangunan rabat beton dan plat deaker
Paseban menuju Lahan Pertanian / makam jago
seling
RT 03 RW 01
2 26
pembangunan makadam jalan lingkar utara rt2
rw1
RT 02 RW 01
2 27 pembangunan drainase rw 1 blok bp hendoyono
2 28 pembangunan talud seprih blok saman
2 29 rehab aula balai desa Desa
Gd Pertemuan s/d bp
muhroji
2 31 pembangunan makadam sepanjang 1820 m kayupari
2 32 pelebaran jalan 1070 kayupari
rt 2/2 blok bp supangat-
Sungai
rt 2/2 blok bp supangat-
saijan
2 35 perbaikan dan perawatan jalan jalan lingkar utara rw 2
2 36 pembangunan drainase jalan lingkar utara rw 2
2 37 Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Utara Rw 1
desa ke bp wito
desa ke bp wito
2 40 pembangunan saluran irigasi RT 03 RW 02
2 41 pemagaran batas makam rw 1
2 42 pembangunan bronjong kedung dawa
2 43 pembangunan saluran irigasi blok siwuluh
2 44 proyek MCK desa
2 45 penyuluhan dari UPTD PERTANIAN desa
2 46 penyuluhan dari UPTD pertanian desa
2 47 pengadaan SAPRODI desa
2 48 pengadaan sumur pantek rw 2
2 49 drainase Jalan Desa di wilayah RW 01 RW 01
2 50 pembuatan badan jalan RT 01 RW 01 Blok Kepuh

2 51 Pembangunan rabat beton
RT 1 RW 1 Blok Bp
Mandiwirya s/d Bu
Kasem
2 52 pembangunan talud seprih blok gardu
2 53 rehab aula balai desa Desa
2 54 pembangunan drainase kayupari
2 55 pembangunan platdeaker 5 titik kayupari
rw 2 rt 3 bu nikkem s.d
pemakaman
2 57 pembangunan saluran air rw 2 depan bp samikin
rw 2 blok bu sinem s.d
jalan desa
jalan desa
2 60 pembangunan platdeaker
jalan desa
rt 2/2 bp saijan ke bp
supangat
2 62 perbaikan dan perawatan jalan jlan lingkar utara rw 2
2 63 pembangunan cekdam blok Duda rt 3/2
2 64 pembangunan saluran irigasi blok Duda rt 3/3
blok bp solehan s.d bu
rijah
2 66 pembangunan drainase rt 3/2 blok bp seja
2 67 pembuatan badan jalan
seprih bp sugeng ke
gledug
2 68
platdeaker Paseban menuju Makam Jago
Seling
RT 03 RW 01
2 69 pembangunan rabat beton rt 1 ke rt 2 blok bp tirta
2 70 rabat beton
blok bu chodiroh ke bp
resa
2 71 pembangunan cekdam rw 2
2 72 pembangunan cekdam blok guyangan rt 3/2
2 73 Pembangunan saluran irigasi blok guyangan rt 3/2
2 74 pembangunan bronjong blok lahar
2 75 pembuatan MCK di Belik rw 2
2 76 Penambahan bangunan Masjid Al Barokah rw 2
2 77
pengadaan bibit ternak
sapi,kambing,unggas
rw 2
BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3 1 Penguatan Kelompok Tani / Gapoktan desa
3 2 penguatan komite sekolah desa
3 3 koordinasi dengan pihak sekolah desa
3 4
penyadaran orang tua , dari pemdes ( terkait
dengan anak sekolah )
desa
3 5 penyadaran masyarakat tentang lingkungan desa
3 6 penyadaran SDM masyarakat dalam bersosial desa
3

3 7 pembinaan dan penguatan kesenian desa
3 8 pembinaan dan penguatan tutor paud desa
3 9 optimalisasi UPZ desa
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4 1 Pendataan TKP2KDesa kantor desa
4 2 Fasilitasi pemberian bantuan jamban
4 3 fasilitasi SID
4 6
Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan RT dan
RW
desa
4 7
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan lingkup
Desa (PKK)
desa
4 8
Pemberdayaan Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa
desa
4 9 Pemberdayaan Keagamaan Desa desa
4 10 Pemberdayaan Balita dan Lanzia desa
4 11 Fasilitasi lembaga pendidikan anak usia dini
4 12 Pemberdayaan Kapasitas Lembaga / pemdes desa
4 13 Pemberdayaan pengelola BUMDesa desa
4 14
Pemberdayaan Keamanan Lingkungan
Masyarakat
desa
4 15 pengadaan perlengkapan linmas desa
4 16 Pemberdayaan pemuda karangtaruna desa
4 17 pembinaan kelompok perikanan desa
4 18 pemberdayaaan produksi pertukangan kayu rw 2
4 19
pengadaan bahan baku dan peralatan pengrajin
emping
desa
4 20 Fasilitasi kegiatan peringatan HUT RI desa
4 21 Fasilitasi kegiatan Merdi Bumi
4 22 Kegiatan Banprov
4 23 Pemberdayaan KPMD desa
4

2020
2 3 4 5 7
1
1 1 pengadaan sarpras kantor pemdes kantor desa 
1 2 penyusunan RKPDesa pemdes kantor desa 
1 3 penyusunan perdes APBDesa pemdes kantor desa 
1 4 Penyusunan Perdes APBDesa Perubahan pemdes kantor desa 
1 5 Penyusunan Perdes Kemiskinan pemdes kantor desa 
1 6 Musyawarah Pembangunan Desa pemdes kantor desa 
1 7 Penyusunan Profil Desa pemdes kantor desa 
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 1 pembuatan badan jalan 250 m x 1m RT 1 dari gang SD s/d rumah bp resa 
2 2 pembuatan jembatan RT 01 RW 01 Blok Kepuh 
2 3 Pembangunan rabat beton P=150m, L=1m RT 1 RW 1 blok Bp Parsiman s/d Bapak Sukijo 
2 4 pembangunan rabat beton 377 x 3 seprih pnghubung desa pencil 
2 5 pembangunan gorong-gorong blok bu chodiroh ke bp resa 
2 6 perbaikan dan perawatan jalan 586 m jalan lingkar utara rw 2 
2 7 pembangunan cekdam blok asinan rt 3/2 
2 8 pembangunan saluran irigasi blok asinan rt 3/3 
2 9 pembuatan dinding belik rw 2 
2 10 penyuluhan dari UPTD PERTANIAN rw 1 
2 11 pengadaan SAPRODI rw 2 
2 12 penyuluhan dari UPTD pertanian rw 2 
2 13 pengadaan SAPRODI gapoktan rw 2 
3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3 1 penguatan komite sekolah desa 
3 2 koordinasi dengan pihak sekolah desa 
3 3 penyadaran orang tua , dari pemdes desa 
3 4
penyadaran masyarakat tentang
lingkungan
2 dusun desa 
3 5
penyadaran SDM masyarakat dalam
bersosial
2 dusun desa 
3 6 penguatan kapasitas lembaga 30 orang desa 
3 7 penguatan kapasitas pemdes 7 orang desa 
3 8 pembinaan dan penguatan kesenian 12 Kelompok desa 
1 6
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
MATRIK RPJMDESA TAHUN 2020
DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KODE BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
TAHUN
CAPAIAN
AKHIR

3 9
pembinaan dan penguatan poktan dan
gapoktan
6 kelompok desa 
3 10
pembinaan dan penguatan pengusaha
micro menengah
20 0rang desa 
3 11 pembinaan dan penguatan tutor paud 3 orang desa 
3 12 optimalisasi UPZ desa 
3 13 pembinaan dan penguatan linmas desa 
3 14 pembinaan dan pelatihan sinoman 2 dusun desa 
4 PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
4 1 pembinaan kelompok perikanan 1 kelompok desa 

BERITA ACARA
LOKA KARYA DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2019
Pada hari ini Selasa tanggal Dau Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Seling Kecamatan Karangsambung
Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir
terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.
Lokakarya Desa membahas :
1. Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
2. Analisa Kegiatan RPJM Desa Tahun Bersangkutan
3. Analisa Kegiatan Supra Desa
4. Analisa Keadaan Darurat
5. Analisa Keuangan Desa
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya
7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa
Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :
a. Pimpinan Rapat : Aditia Purnomo
b. Notulensi : Nofianti
c. Narasumber
1. Kecamatan : Bp. R Nurdin Santoso, S,Sos
2. Pendamping Desa : Ibu. Ria Lestari
4. UPTD BLKB : Ibu. EVI
5. KORWIL BIDIK : Bp. SISWANDI
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka dihasilkan
beberapa kesepakatan sebagai berikut :
1. Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
2. Hasil Analisa Kegiatan RPJM Desa Tahun Bersangkutan
3. Hasil Analisa Kegiatan Supra Desa
4. Hasil Analisa Keadaan Darurat
5. Analisa Keuangan Desa
6. Rencana Anggaran dan Biaya
7. Matrik kegiatan RKP Desa
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Seling, 20 Agustus 2019
Ketua Tim Penyusun Notulensi,
( ADITIA PURNOMO ) ( NOFIANTI )
Mengetahui,
Kepala Desa Seling
( SUTARJO )

Mewakili Peserta Loka Karya Desa RKP Desa
Desa Seling Kecamatanan Karangsambung Kabupaten Kebumen
Tahun 2019
No. Nama
Lembaga /
Instansi
Alamat Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KEPALA DESA SELING
SUTARJO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
DESA SELING KECAMATAN KEBUMEN TAHUN 2019
Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu
Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Seling telah diselenggarakan Musrenbang
Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen yang dihadiri
pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta.
Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh :
Bp. Sutarjo : Kepala Desa Seling
S Purwanto : Ketua BPD Desa Seling
Bp R Nurdin Santoso S,Sos : Camat Karangsambung
2. Pemaparan materi lainnya :
Bp. Aditia Purnomo : Sekdes Desa Seling
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Desa terhadap materi
yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan
Musrenbang Desa, maka pada :
Hari dan Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Seling
Musrenbang Desa Seling :
MENYEPAKATI :
a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020;
b. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun
Anggaran 2020;
c. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran
2020;
d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021 yang akan diusulkan
ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2019; dan
e. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP Desa
Tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya
Seling, 26 Agustus 2019
Pimpinan Sidang,
S PURWANTO
Mewakili Peserta Musrenbang Desa RKP Desa
Desa Seling Kecamatanan Karangsambung Kabupaten Kebumen
Tahun 2019
No. Nama
Lembaga /
Instansi
Alamat Tanda Tangan
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
KEPALA DESA SELING
SUTARJO

DOKUMENTASI
SOSIALISASI RKPDesa TA 2020

DOKUMENTASI
LOKAKARYA RKPDesa TA 2020

DOKUMENTASI
MUSRENBANGDesa RKPDesa TA 2020

Draft perdes rkp desa 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Draft perdes rkp desa 2020

Similar to Draft perdes rkp desa 2020 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

Draft perdes rkp desa 2020