Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
•
0 likes•33 views
Peraturan Desa Bhuana Jaya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 sebesar Rp. 2,252 miliar. Pendapatan berasal dari sumber-sumber seperti Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan lain-lain. Belanja akan dialokasikan untuk penghasilan tetap dan operasional, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. APBDes ini diharapkan d
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Similar to Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
- 1. KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 06 TAHUN 2016 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BHUANA JAYA Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat ( 1 ) Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun berkenaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158). 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 1 ); 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 ); 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 ); 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai
- 3. Kartanegara ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 12 ); 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13); 16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 ); 17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 14 ); 18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 15); 19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 16 ); 20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 ); 21. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2); 22. Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2016 Nomor 10); Dengan persetujuan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA Dan KEPALA DESA BHUANA JAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
- 4. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp. 2.252.952.764,- ( Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa Rp. 21.400.000,- b. Pendapatan Tranfer Rp. 1.962.900.650,- c. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 280.000.000,- Jumlah Pendapatan Rp 2.264.300.650,- 2. Belanja Desa a. Penghasilan Tetap dan Operasional Rp 588.870.915,- b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 78.361.614,- c. Bidang Pembangunan Rp 1.152.157.000,- d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 278.600.000,- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 154.963.235,- f. Bidang Tak Terduga Rp…...0............... Jumlah Belanja Rp 2.252.952.764,- Surplus/Defisit Rp. 11.347.886,- = = = = = = = = = === 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 45.700.589,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 57.048.475,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. ( 11.347.886,-) = = = = = = = = = === Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini, terdiri dari : Lampiran I Ringkasan APB Desa Lampiran II Rincian APB Desa Lampiran III Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Desa, Unit Urusan Pemerintahan Desa, Program dan Kegiatan
- 5. Lampiran IV Daftar Aparatur Desa Lampiran V Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap dan aset lain-lain Desa Lampiran VI Daftar kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Lampiran VII Daftar Dana Cadangan Lampiran VIII Daftar Pinjaman Pasal 3 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Pasal 4 Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam lembaran Desa Bhuana Jaya. Ditetapkan di Bhuana Jaya Pada tanggal 28 Desember 2016 KEPALA DESA BHUANA JAYA M A U L A N A Diundangkan di Bhuana Jaya Pada Tanggal 08 Mei 2017 SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA S U W O N D O NIP.196612032007011018 LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2017 NO.11
- 6. Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... td