SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
KEPALA DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 08 TAHUN 2017
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA
Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat ( 1 )
Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, maka dalam menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun berkenaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk
Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2015 tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017 Nomor 102 );
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah
Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016 Nomor 7 );
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor
8 );
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor
14 );
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 6 );
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah ( Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 9 );
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor
14 );
20. Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa )
( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 Nomor 10);
21.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes
( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2);
22.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2018
( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 Nomor 10);
Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA
Dan
KEPALA DESA BHUANA JAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BHUANA JAYA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2018
berjumlah Rp. 2.684.092.115,- ( Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh
Empat Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa Rp. 11.800.000,-
b. Pendapatan Tranfer Rp. 2.172.292.115,-
c. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 500.000.000,-
Jumlah Pendapatan Rp. 2.684.092.115,-
2. Belanja Desa
a. Penghasilan Tetap dan Operasional Rp 651.522.000,-
b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 176.805.109,-
c. Bidang Pembangunan Rp 942.768.400,-
d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 559.686.006,-
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 273.175.472,-
f. Bidang Tak Terduga Rp…...0...............
Jumlah Belanja Rp 2.603.956.987,-
Surplus/Defisit Rp. 80.135.128,-
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 21.175.472,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 101.310.600,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. ( 80.135.128,-)
= = = = = = = = = ===
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini, terdiri dari :
Lampiran I Ringkasan APB Desa
Lampiran II Rincian APB Desa
Lampiran III Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan
Desa, Unit Urusan Pemerintahan Desa, Program dan
Kegiatan
Lampiran IV Daftar Aparatur Desa
Lampiran V Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset
tetap dan aset lain-lain Desa
Lampiran VI Daftar kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
Lampiran VII Daftar Dana Cadangan
Lampiran VIII Daftar Pinjaman
Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
Operasional Pelaksanaan APBDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Desa
Pasal 4
Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penetapannya dalam lembaran Desa Bhuana Jaya.
Ditetapkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal 13 Desember 2017
KEPALA DESA BHUANA JAYA
S U W O N D O
Diundangkan di Bhuana Jaya
Pada Tanggal 13 Mei 2018
SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA
H E R I A N S Y A H
NIP.
LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2018 NO.16

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
 
SK KEPALA DESA
SK KEPALA DESASK KEPALA DESA
SK KEPALA DESA
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 

Similar to Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018

Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Suwondo Chan
 

Similar to Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018 (20)

Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023
 
APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023
 
Perdes No. 8 Tahun 2021
Perdes No. 8 Tahun 2021Perdes No. 8 Tahun 2021
Perdes No. 8 Tahun 2021
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
 
Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019
 
APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016
 
Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 

Recently uploaded

Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
miftamifta7899
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018

  • 1. KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 08 TAHUN 2017 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BHUANA JAYA Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat ( 1 ) Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun berkenaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
  • 2. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
  • 3. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 102 ); 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 ); 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 ); 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13); 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 ); 16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 6 ); 17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 8); 18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 9 ); 19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 ); 20. Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 Nomor 10);
  • 4. 21.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2); 22.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2018 ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 Nomor 10); Dengan persetujuan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA Dan KEPALA DESA BHUANA JAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp. 2.684.092.115,- ( Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa Rp. 11.800.000,- b. Pendapatan Tranfer Rp. 2.172.292.115,- c. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 500.000.000,- Jumlah Pendapatan Rp. 2.684.092.115,- 2. Belanja Desa a. Penghasilan Tetap dan Operasional Rp 651.522.000,-
  • 5. b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 176.805.109,- c. Bidang Pembangunan Rp 942.768.400,- d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 559.686.006,- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 273.175.472,- f. Bidang Tak Terduga Rp…...0............... Jumlah Belanja Rp 2.603.956.987,- Surplus/Defisit Rp. 80.135.128,- = = = = = = = = = === 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 21.175.472,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 101.310.600,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. ( 80.135.128,-) = = = = = = = = = === Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini, terdiri dari : Lampiran I Ringkasan APB Desa Lampiran II Rincian APB Desa Lampiran III Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Desa, Unit Urusan Pemerintahan Desa, Program dan Kegiatan Lampiran IV Daftar Aparatur Desa Lampiran V Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap dan aset lain-lain Desa Lampiran VI Daftar kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Lampiran VII Daftar Dana Cadangan Lampiran VIII Daftar Pinjaman
  • 6. Pasal 3 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Pasal 4 Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam lembaran Desa Bhuana Jaya. Ditetapkan di Bhuana Jaya Pada tanggal 13 Desember 2017 KEPALA DESA BHUANA JAYA S U W O N D O Diundangkan di Bhuana Jaya Pada Tanggal 13 Mei 2018 SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA H E R I A N S Y A H NIP. LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2018 NO.16