Recommended
More Related Content
Similar to Perkades No 3 Tahun 2023
Similar to Perkades No 3 Tahun 2023 (20)
More from NoerCholies1
More from NoerCholies1 (17)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Perkades No 3 Tahun 2023
- 1. KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN KEPALA DESA CLAPAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 3. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumeber Daya Alam Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penyusunan Indeks Desa Membangun; 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jateng Tahun 2019 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
- 4. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 162); 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21); 26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48); 27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54); 28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66); 29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57); 31. Peraturan Desa Clapar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CLAPAR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Clapar Tahun Anggaran 2023 bertambah/ berkurang dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa 1.1. Pendapatan Asli Desa a. Semula Rp. 0,- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan Rp. 0,-
- 5. 1.2. Transfer a. Semula Rp. 1.313.812.400,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 275.951.600,- Jumlah setelah perubahan Rp. 1.589.764.000,- 1.3. Pendapatan Lain-lain a. semula Rp. 580.000,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah setelah perubahan Rp. 580.000,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.590.344.000,- 2. Belanja Desa 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Semula Rp. 500.035.400,- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.640.200,- Jumlah setelah perubahan Rp. 493.395.200,- 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Semula Rp. 667.090.000,- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 274.091.800,- Jumlah setelah perubahan Rp. 941.181.800,- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa a. Semula Rp. 10.625.000,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000,- Jumlah setelah perubahan Rp. 20.625.000,- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Semula Rp. 65.000.000,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000,- Jumlah setelah perubahan Rp. 63.500.000,- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa a. Semula Rp. 86.400.000,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah setelah perubahan Rp. 86.400.000,- Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.605.102.000,- Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (14.758.000,-) 3. Pembiayaan Desa 3.1 Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 14.758.000,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah setelah perubahan Rp. 14.758.000,- 3.2 Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp 0,- b. bertambah/(berkurang) Rp 0,- Jumlah setelah perubahan Rp 0,- Selisih Pembiayaan/ Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 14.758.000,- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,-
- 6. Pasal 2 Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. Pasal 3 Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran. Pasal 4 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Clapar. Ditetapkan di Clapar pada tanggal 27 September 2023 KEPALA DESA CLAPAR MURTINI Diundangkan di Clapar pada tanggal 29 September 2023 SEKRETARIS DESA CLAPAR SARYONO BERITA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2023.