Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk tim pelaksana kegiatan bidang pembangunan di desa tersebut untuk tahun anggaran 2017, yang terdiri atas 7 orang perwakilan unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai anggaran.
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk tim pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2017 yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, perangkat desa sebagai ketua dan sekretaris, serta unsur LKMD dan tokoh masyarakat sebagai anggota.
Keputusan Kepala Desa Balingasal menetapkan daftar penerima program subsidi kesehatan Buy One Get One tahun 2017 yang bersumber dari anggaran desa berdasarkan pertimbangan menurunkan angka kemiskinan dan memenuhi program asuransi kesehatan universal.
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk tim pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2017 yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, perangkat desa sebagai ketua dan sekretaris, serta unsur LKMD dan tokoh masyarakat sebagai anggota.
Keputusan Kepala Desa Balingasal menetapkan daftar penerima program subsidi kesehatan Buy One Get One tahun 2017 yang bersumber dari anggaran desa berdasarkan pertimbangan menurunkan angka kemiskinan dan memenuhi program asuransi kesehatan universal.
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan APBDesa tahun 2021 yang diajukan Kepala Desa dan menetapkan keputusan untuk menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Desa ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Clapar tahun 2021 sebesar Rp. 24 juta menjadi total Rp. 1,521 miliar. Perubahan ini disetujui Badan Permusyawaratan Desa melalui keputusannya.
Nota kesepakatan antara pemerintah desa Melung dan Badan Permusyawaratan Desa Melung menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 1,7 miliar dan total belanja Rp. 1,6 miliar menghasilkan surplus Rp. 26 juta.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Tim Pengawas pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Desa Bhuana Jaya. Tim ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proyek semenisasi jalan usaha tani sesuai peraturan yang berlaku.
Peraturan Desa ini mengatur perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 di Desa Clapar, Kabupaten Kebumen. Anggaran semula sebesar Rp1,5 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp25 juta sehingga menjadi Rp1,5 triliun. Perubahan anggaran ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan APBDesa tahun 2021 yang diajukan Kepala Desa dan menetapkan keputusan untuk menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Desa ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Clapar tahun 2021 sebesar Rp. 24 juta menjadi total Rp. 1,521 miliar. Perubahan ini disetujui Badan Permusyawaratan Desa melalui keputusannya.
Nota kesepakatan antara pemerintah desa Melung dan Badan Permusyawaratan Desa Melung menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 1,7 miliar dan total belanja Rp. 1,6 miliar menghasilkan surplus Rp. 26 juta.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Tim Pengawas pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Desa Bhuana Jaya. Tim ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proyek semenisasi jalan usaha tani sesuai peraturan yang berlaku.
Peraturan Desa ini mengatur perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 di Desa Clapar, Kabupaten Kebumen. Anggaran semula sebesar Rp1,5 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp25 juta sehingga menjadi Rp1,5 triliun. Perubahan anggaran ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 mencakup program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia.
Keputusan Kepala Desa Seboro menetapkan pengurus dan penyimpan aset serta barang pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menunjuk tim pengelola keuangan desa untuk tahun anggaran 2020. Tim terdiri atas Kepala Desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Bendahara Desa, dan beberapa pelaksana kegiatan. Masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa yang mengatur perubahan rencana pembangunan jangka menengah Desa Dermolo tahun 2015-2020 untuk menambah beberapa kegiatan baru dan menetapkan persetujuan badan permusyawaratan desa atas perubahan tersebut.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Desa Salimbatu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dokumen tersebut menjelaskan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 2,7 miliar dan total belanja Rp. 2,7 miliar sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 28 juta.
Peraturan Desa Clapar Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Clapar, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya mengangkat perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku. Perangkat desa mendapat tunjangan sesuai jabatan berdasarkan anggaran desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) tahun anggaran 2020 di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2020."
Peraturan Desa Clapar Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kebumen.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang pelaksanaan pemerintahan di Desa Balingasal pada tahun 2021, mencakup program kerja, anggaran, pencapaian, dan tantangan. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai asas pengelolaan keuangan desa.
The document is a collection of random letters, symbols and punctuation that do not form coherent words or sentences. It appears to be gibberish with no discernible meaning or purpose.
Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 diselenggarakan di Balai Desa Balingasal untuk memvalidasi dan menetapkan 118 keluarga miskin sebagai penerima BLT-DD dari total 212 calon penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Musyawarah ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat unt
Peraturan Kepala Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan daftar 45 keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 dan besaran bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk masing-masing keluarga selama 12 bulan. Bantuan akan dibayarkan mulai Januari 2022.
Dokumen tersebut merupakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Balingasal tahun 2021 yang mencakup program kerja dan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa selama tahun 2021.
Desa Balingasal dahulu terdiri dari tiga desa yaitu Desa Jatiteken, Desa Bleber, dan Desa Kalapacung. Pada tahun 1922, ketiga desa tersebut digabung menjadi satu desa bernama Desa Balingasal. Sejak saat itu, desa ini mengalami berbagai perkembangan dan perubahan kepemimpinan hingga saat ini.
Dokumen ini berisi daftar 21 anggota Satuan Linmas Desa Balingasal Kecamatan Padureso beserta informasi tentang nomor desa, RW, RT, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor HP, dilat yang pernah diikuti, dan ketentuan masuk menjadi anggota.
Sosialisasi pendataan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen tahun 2017 bertujuan untuk memperoleh data penduduk miskin yang valid dan akurat melalui metode sensus dan partisipatif untuk menentukan program penanggulangan kemiskinan. Pendataan dilakukan oleh tim desa dengan mengumpulkan data 36 indikator kemiskinan untuk menentukan kategori rumah tangga miskin.
1. KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL,
KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/24/KEP/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA DESA BALINGASAL,
Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, maka
perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa
Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa,
di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
2. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
3. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2015 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang
4. Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014
Nomor 5);
26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015
Nomor 4);
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran
Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa, di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso,
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
b. melaksanakan kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa ;
c. pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada
Bendahara Desa sesuai kegiatan tersebut;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
KETIGA Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
5. Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso,
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
Balingasal
12 Desember 2016
KEPALA DESA BALINGASAL,
PRIYATINI
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen;
4. Camat Padureso;
5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Balingasal;
6. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal.
__________________________________________________________________
6. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Balingasal
Kecamatan Padureso, Kabupaten
Kebumen
Nomor : 141/24/KEP/2016
Tanggal : 12 Desember 2016
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO,
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO N A M A DARI UNSUR
KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. Priyatini Kepala Desa Pembina
2. Manang Perangkat Desa Ketua
3. Sarino Unsur Masyarakat Sekretaris
4. Manisih Unsur Masyarakat Bendahara
5. Sahid Perangkat Desa Anggota
6. Gothot Perangkat Desa Anggota
7. Poniman Perangkat Desa Anggota
KEPALA DESA BALINGASAL
PRIYATINI
7. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Balingasal
Kecamatan Padureso, Kabupaten
Kebumen
Nomor : 141/24/KEP/2016
Tanggal : 12 Desember 2016
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO,
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO N A M A DARI UNSUR
KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. Priyatini Kepala Desa Pembina
2. Manang Perangkat Desa Ketua
3. Sarino Unsur Masyarakat Sekretaris
4. Manisih Unsur Masyarakat Bendahara
5. Sahid Perangkat Desa Anggota
6. Gothot Perangkat Desa Anggota
7. Poniman Perangkat Desa Anggota
KEPALA DESA BALINGASAL
PRIYATINI