Dokumen tersebut membahas tentang etika dan hukum dalam sistem informasi. Topik utama yang dibahas adalah privasi, akurasi, properti, dan akses informasi. Dokumen juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait informasi di Indonesia seperti UU KIP dan UU ITE beserta tujuan dan asas-asas yang diatur dalam UU tersebut.

1. Keamanan
Informasi
Week 2 . Etika dan Hukum Sistem Informasi

2. Etika dalam Sistem Informasi
• Etika : kepercayaan tentang hal yang benar dan
salah atau yang baik dan yang tidak
• Etika dalam SI dibahas pertama kali oleh
Richard Mason (1986:
1. Privasi
2. Akurasi
3. Properti
4. Akses

3. Etika dalam Sistem Informasi
• PRIVASI menyangkut hak individu untuk
mempertahankan informasi pribadi dari
pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak
diberi izin untuk melakukannya
• Kasus:
▫ Junk mail
▫ Manajer pemasaran mengamati e-mail bawahannya
▫ Penjualan data akademis

4. Etika dalam Sistem Informasi
• AKURASI terhadap informasi merupakan
faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem
informasi
• Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan
hal yang menggangu, merugikan, dan bahkan
membahayakan.
• Kasus:
▫ Terhapusnya nomor keamanan sosial yang dialami
oleh Edna Rismeller (Alter, 2002, hal. 292)
▫ Kasus kesalahan pendeteksi misil Amerika Serikat

5. Etika dalam Sistem Informasi
• Perlindungan terhadap hak PROPERTI yang
sedang digalakkan saat ini yaitu yang dikenal
dengan sebutan HAKI (hak atas kekayaan
intelektual).
• HAKI biasa diatur melalui hak cipta (copyright),
paten, dan rahasia perdagangan (trade secret).

6. Etika dalam Sistem Informasi
• Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh
kekuatan hukum yang melarang penduplikasian
kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya
• Hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan
diberikan kepada pemegangnya selama masa
hidup penciptanya plus 70 tahun.

7. Etika dalam Sistem Informasi
• Paten merupakan bentuk perlindungan
terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit
didapatkan karena hanya akan diberikan pada
penemuan-penemuan inovatif dan sangat
berguna. Hukum paten memberikan
perlindungan selama 20 tahun.

8. Etika dalam Sistem Informasi
• Hukum rahasia perdagangan
melindungi kekayaan intelektual melalui
lisensi atau kontrak.
• Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang
menandatangani kontrak menyetujui untuk
tidak menyalin perangkat lunak tersebut
untuk diserahkan pada orang lain atau dijual.

9. Etika dalam Sistem Informasi
• Berkaitan dengan dengan kekayaan
intelektual, banyak masalah yang belum
terpecahkan (Zwass, 1998); Antara lain:
– Pada level bagaimana informasi dapat dianggap
sebagai properti?
– Apa yang harus membedakan antara satu produk
dengan produk lain?
– Akankah pekerjaan yang dihasilkan oleh komputer
memiliki manusia penciptanya? Jika tidak, lalu hak
properti apa yang dilindunginya?

10. Etika dalam Sistem Informasi
• Fokus dari masalah AKSES adalah pada
penyediaan akses untuk semua kalangan
• Teknologi informasi diharapkan malah
tidak menjadi halangan dalam melakukan
pengaksesan terhadap informasi bagi
kelompok orang tertentu, tetapi justru
untuk mendukung pengaksesan untuk
semua pihak

11. Hukum yang mengatur tentang
informasi
• UU Nomor 14 Tahun 2008 KIP
• UU RI no. 11 thn 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

12. • Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi
setiap Pemohon Informasi Publik untuk
mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
a.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum,
b.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat
c.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara
UU Nomor 14 Tahun 2008 KIP

13. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap
Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi
Publik, kecuali :
c.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan
dan keamanan negara, yaitu:
 informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan
dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi,
teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
Pasal 17 butir c UU KIP :

14.  jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan
dan/atau instalasi militer;
 data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara
lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara
tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama
militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian
tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
; dan/atau
 sistem intelijen negara.

15. • Yang dimaksud dengan “sistem persandian
negara” adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi
rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang
material sandi dan jaring yang digunakan , metode dan teknik
aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan
pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang
meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan,
aktivitas, pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi,
serta hasil analisis dan personil sandi yang melakukan.
Penjelasan Pasal 17 butir c.6 UU
KIP

16. Regulasi
• UU RI no. 11 thn 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

17. • Pasal 1 ayat 5 :
“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik”
UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan
Transaksi Elektronik

18. Defenisi Cyber Crime
 Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and
the Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina,
Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal. Pertama adalah
istilah ‘cyber crime. Kedua adalah istilah ‘computer related crime’.
Dalam back ground paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina,
Austria istilah ‘cyber crime’ dibagi dalam dua kategori. Pertama, cyber
crime dalam arti sempit (in a narrow sense) disebut ‘computer crime’.
Kedua, cyber crime dalam arti luas (in a broader sense) disebut
‘computer related crime’.
 Cyber crime in a narrow sense (computer crime) : any illegal behaviour
directed by means of electronic operations that targets the security of
computer system and the data processed by them.
 Cyber crime in a broader sense (computer related crime) : any illegal
behaviour committed by means on in relation to, a computer system or
network, including such crime as illegal possession, offering or
distributing information by means of a computer system or network.

19. Masih menurut dokumen tersebut, cyber crime meliputi
kejahatan yang dilakukan:
 Dengan menggunakan sarana-sarana dari
sistem atau jaringan komputer (by means of a
computer system or network)
 Di dalam sistem atau jaringan komputer (in a
computer system or network) ; dan
 Terhadap sistem atau jaringan komputer
(against a computer system or network).

20. Peran komputer dalam cyber crimes
1. sebagai sarana
2. sebagai tempat menyimpan 3. sebagai sasaran

21. Beberapa kata kunci yang dihasilkan oleh Council Of Europe dalam
Convention On Cyber Crime di Budapest, Hongaria pada tahun 2001.
 Illegal access: sengaja memasuki atau mengakses sistem
komputer tanpa hak.
 Illegal interception: sengaja dan tanpa hak mendengar atau
menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data
komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem
komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
 Data interference: sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan,
penghapusan atau perubahan data komputer.
 System interference: sengaja melakukan gangguan atau rintangan
serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
 Misuse of devices: penyalahgunaan perlengkapan komputer
termasuk program komputer, password komputer, kode masuk.

22. Kegiatan Berpotensi Cyber Crimes
Layanan Online Shopping (toko
online), yang memberi fasilitas
pembayaran melalui kartu kredit
Layanan Online Banking (perbankan
online)

23. Kejahatan Kartu Kredit
(Credit Card Fraud)
Sebelum ada kejahatan kartu kredit
melalui internet, sudah ada model
kejahatan kartu kredit konvensional
(tanpa internet)
Jenis kejahatan ini muncul akibat
adanya kemudahan sistem
pembayaran menggunakan kartu
kredit yang diberikan online shop
Pelaku menggunakan nomer kartu
kredit korban untuk berbelanja di
online shop

24. Tindak Pencegahan Kejahatan
Credit Card Fraud dapat diantisipasi
dengan menerapkan sistem otorisasi
bertingkat
Sistem online banking dapat
meningkatkan keamanan dengan
menggunakan sistem penyandian
transmisi data (secure http), digital
certificate dan OTP (one time
password)

25. Asas UU ITE
1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Kehati-hatian
4. Itikat baik
5. Kebebasan memilih teknologi

26. Tujuan UU ITE
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab
4. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggaran teknologi infomrasi

27. Tindakan Pengamanan
1. Modernisasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
2. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan
komputer.
3. Melakukan langkah-langkah yang membuat peka masyarakat, aparat
pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan
kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
4. Melakukan pelatihan para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum
mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime.
5. Memperluas rule of ethics dalam penggunaan komputer dan
mengajarkannya melalui kurikulum infomratika
6. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime termasuk untuk
mendorong korban melaporkan adanya cyber crime

28. Terima Kasih