Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kebijakan Penapisan Konten (Azhar Hasyim - Dir eBusiness, Kemkominfo)

301 views

Published on

Materi Seminar Festival TIK 2015, Bandung

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kebijakan Penapisan Konten (Azhar Hasyim - Dir eBusiness, Kemkominfo)

  1. 1. Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM Bandung, 28 Mei 2015
  2. 2. 2 □ Kominfo melaksanakan pemblokiran pertama kali sejak kasus video porno artis pada tahun 2010. □ Sejak tahun 2011, Kominfo menerima aduan dari masyarakat terkait dengan konten/situs internet bermuatan negatif. □ Mulai pada tahun 2012, Kementerian/Lembaga negara mulai mengirimkan aduan terkait situs internet bermuatan negatif sesuai dengan sektor-nya untuk dilakukan pemblokiran oleh Kominfo. Kementerian/Lembaga yang pernah mengirimkan aduannya antara lain:  Kepolisian melaporkan situs-situs perjudian dan penipuan serta pornografi;  BPOM melaporkan situs-situs penjualan obat ilegal;  Bapebbti dan OJK melaporkan situs-situs investasi ilegal;  BNP2TKI melaporkan situs palsu BNP2TKI;  BNPT melaporkan situs-situs terorisme dan SARA. □ Sampai saat ini Kominfo sudah melakukan pemblokiran sebanyak 814.594 situs.
  3. 3. •Pasal 17: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. • Pasal 18: Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet; Amanat UU No. 44/2008 tentang Pornografi
  4. 4. Pasal 27 Ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Amanat UU No. 11/2008 tentang ITE MELIPUTI: - Penyedia Sistem Elektronik - Penyedia Web - Peng-upload - Penyedia Transmisi dan Akses
  5. 5. Pasal 21: Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Amanat UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi SANKSI: Dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin setelah diberi peringatan tertulis. MELIPUTI: - Penyedia Jasa Akses Internet
  6. 6. Butir 3.13 Kewajiban Pengamanan Jaringan: Penyelenggara ISP wajib mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet termasuk penyamaan setting waktu atau clock synchronizer, gangguan hacking, spamming dan pornografi. Modern Licensing
  7. 7. Pasal 27 Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Amanat UU No. 11/2008 tentang ITE
  8. 8. •Pasal 28 Ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik . •Pasal 28 Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Amanat UU No. 11/2008 tentang ITE
  9. 9. Pasal 40 ayat (2) : “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.” Amanat UU No. 11/2008 tentang ITE
  10. 10. Amanat UU No. 28/2014 tentang HAK CIPTA UU No. 28/2014 tentang HAK CIPTA: Pasal 56 • Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. • Ketentuan lebih Ianjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
  11. 11. 11 Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) menyatakan: “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang pembatasan.” Namun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kebebasan menyampaikan pendapat atau berekspresi tersebut diimbangi dengan hak negara untuk membatasi kebebasan berekspresi demi alasan moralitas, tatanan publik dan kenyamanan masyarakat umum (Pasal 29). ASPEK HAK ASASI MANUSIA
  12. 12. 12 Amandemen ke empat UUD 1945 memberikan kebebasan akan tetapi hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. • Pada Pasal 28 J ayat (1) diatur bahwa setiap orang wajib menghormati ha asasi orang lain • Pasal 28 J ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam Undang-Undang. ASPEK HAK ASASI MANUSIA
  13. 13. 13 PERMEN KOMINFO NO.19 Tahun 2014 Pasal 4 (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: a. Pornografi; dan b. Kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. 14. 14 Pasal 10 Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut: 1. Privasi; 2. Pornografi anak; 3. Kekerasan; 4. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau 5. Muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakatsecara luas.
  15. 15. 15 Pasal 11 (1) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; (2) Permintaan pemblokiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian;
  16. 16. FORUM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF (1) 16  Dengan melihat potensi dan eskalasi semakin banyaknya dan maraknya muatan internet yang bersifat negative, maka Kementerian Kominfo sejak awal Januari 2015 telah merencanakan pembentukan Forum Penanganan Situs Internet yang di dalam nya terdapat Panel-Panel Penilai yang melibatkan prominent persons di bidangnya baik dari masyarakat maupaun dari lembaga terkait.  Forum ini dibentuk dengan mengedepankan . • meningkatkan governance • meningkatkan partisipasi masyarakat • Meningkatkan perlindungan kekayaan interlektual khususnya hak cipta • Keterlbatan dalam menilai, mempertimbangkan dan memberikan rekomendasi/keputusan penilaian.
  17. 17. Judicial Review Atas PERMEN 19/2014 • Permen 19 telah digugat oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dkk sejak tahun lalu, dengan beralasan bahwa pemblokiran ini seharusnya melalui UU, bukan melalui Permen karena terkait HAM. • Pada tanggal 12 Mei 2015, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan tidak menerima permohonan penghapusan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. • hthttp://inet.detik.com/read/2015/05/22/162839/2922437/399/ma- tolak-gugatan-permen-konten-negatif 17
  18. 18. TERIMA KASIH 18

×