informasi

1. JENIS – JENIS INFORMASI DUNIA CYBER
Oleh : Sonia Saraswati (1801437930)

2. KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya.Sehinggasayadapatmenyelesaikan jurnal yang berjudul “Jenis-Jenis Informasi Dunia
Cyber”. Penyusunan jurnal ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Cyber Law dan
Intellectual PropertyRights.Saya berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan khusunya
dalam bidang hukum.
Saya menyadari banyaknyakekurangandalampenyusunanjurnal ini.Karenaitu,saya sangat
mengharapkankritikandansarandari Bapak Bambang Pratamaselakudosenmata kuliah Cyber Law
dan Intellectual Property Rights untuk melengkapi kekurangan dan kesalahan dari jurnal ini.
Saya jugamengucapkanterimakasihkepadaBapakBambangPratamayang telahmembantu
selama Proses penyusunan jurnal ini.
Jakarta, April 2016
Sonia Saraswati

3. JENIS – JENIS INFORMASI DUNIA CYBER
Bab I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pesatnyaperkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak
dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia. Dekatnya hubungan informasi dan teknologi
jaringankomunikasi telahmenghasilkan cyber yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi
cyberspace.Teknologiini berisikankumpulaninformasi yangdapatdiaksesoleh semua orang dalam
berbentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Meskipun infrastruktur di
bidang teknologi informasi di indonesia tidak sebanyak negara-negara lain. Namun bukan berarti
indonesia lepas dari ketergantungan terhadap teknologi informasi.
Cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi
informasi.IstilahlainyangjugadigunakanadalahhukumTeknologi Informasi .Di internet hukum itu
adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas cyber law bukan hanya
meliputi tindakkejahatandi internet,namun jugaaturanyang melindungi parapelakue-commerce,
e-learning; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature.
CyberLaw erat lekatnyadengan dunia kejahatan. Hal ini didukung oleh globalisasi.
Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak
positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi yaitu globalisasi manusia
dipengaruhi dan dengan globalisasi manusia dipengaruhi. 1
Penjahat Cyber muncul dalam bentuk dan berkisar dari relatif tidak berbahaya
(seperti mengubah konten disitus web) untuk berbahaya (seperti data yang dicuri dan digunakan
untukmencuri identitas atau rahasia dagang). Setiap individu, Organisasi, Publik, Perusahaan atau
Instansi Pemerintah semua tingkatan mungkin menjadi korban oleh pejabat cyber. Siapa pun yang
bergantung pada komputer untuk kegiatan sehari-hari dapat menjadi korban. 2
1 Sulaiman,Robintan.Cyber Crimes : Perspektif E-Commerce Crime. PusatBisnis Fakultas Hukum: Universitas
Pelita Harapan,2002;(wikipedia)
2 Joshua B. Hill,Nancy E marion:Introduction to Cybercrime. Computer Crimes, Laws and Policingin the 21st
Century.

4. 1.2 Rumusan Masalah
1) Jenis – Jenis Informasi di dunia Cyber dari segi Private dan Publik
1.3 Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ialah
dengan menggunakan teknik literatur yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-
bahan pustaka yang mendukung baik dari buku maupun dari internet.
Bab II. KAJIAN PUSTAKA
1. Teori tentang Informasi
Teori informasi di ciptakan oleh Claude E. Shannon untuk studi aspek kuantatif
informasi tertentu, terutama informasi tertentu sebagai analisis dampak coding pada transmisi
informasi. Penelitiandi bidangini telahmenghasilkanbeberapateori matematika.Subjekkitaadalah
teori stokastik,seringdisebutsebagai ShannonTeori,yangberlangsungturundari pekerjaanperintis
Shannon. 3
2. Teori tentang Cyber
Ada beberapa guidance bagi kita untuk mengerti seluk beluk perdagangan secara
elektronik dengan melihat teori-teori, yaitu :
1) Teori Kepercayaan:teori menjelaskan bahwa ada pernyataan objektif yang
dipercayai pihak-pihak.Tercapainyakatasepakatdengankonfirmasi tertulis
2) Teori Pernyataan: keadaanobjektifrealitasolehpenilaianmasyarakatdapat
menjadi persetujuan tanpa memperdulikan kehendak pihak-pihak
3) Teori Kehendak : teori menitikberatkan pada kehendak para pihak
merupakan unsure essensil dalam perjanjian
4) Teori Ucapan : teori ini menganutsistemdimanapenawaranditawarkandan
disetujui maka perjanjian tersebut sudah sempurna dan mengikat kedua
belah pihak sebagai undang-undang
5) Teori Penawaran: konfirmasi pihakkeduaadalahkunci terjadinyaperjanjian
setelah di pihak penerima menerima tawaran dan memberikan jawaban
3 Imre Csizer, Janos Korner : Information Theory (CodingTheorems for Discrete Memoryless Systems

5. 6) Teori Pengetahuan:Konsensusdalambentukperjanjiantersebutterjadi bila
si penawar mengetahui hukum penawaran disetujui walaupun tidak ada
konfirmasi
7) Teori Pengiriman : Bukti pengiriman adalah kunci dari lahirnya perjanjia,
artinya jawaban dikirim pada saat itulah sudah lahir perjanjian yang
dimaksud
Berdasarkan Undang-Undang dalam konsep tentang Informasi
 Privat
- Badan :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang : Rahasia Perusahaan
Berdasarkan Lingkup Rahasia Dangang Pasal 2 “lingkup rahasia dagang meliputi metode
produksi, metode pengelolaan, metode penjualan atau informasi lain dibidang teknologi dan
bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”
2) Undang – Undang no. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan : Data Perusahaan
Berdasarkan Data Perusahaanatau DokumenPerusahaanPasal 1 ayat 2 “Dokumen Perusahaan
adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan
dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun
terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar”
- Orang :
1) Privacy (Undang-Undang no. 39 tahun 1999 Tentang HAM berdasarkan pasal 14 ayat 1
“setiap orang berhakuntukberkomunikasidan memperoleh informasiyang diperlukan untuk
mengembangkan pribadidan lingkungan sosialnya” dan Undang-Undang no. 11 tahun 2008
TentangInformasi danTransaksi Elektronik berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf c “Hak pribadi
merupakan untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data
seseorang”)

6.  Publik
- Penyelenggaraan Negara :
1) Undang-Undang no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan
pasal 4 “setiap orang berhakmemperoleh informasipubliksesuai ketentuan undang-undang
ini”
2) Undang-Undangno 28 tahun1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf a “ peran serta
masyarakatsebagaimana dimaksud dalampasal8terwujudkan dalambentuk:hakmencari,
memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara”
Berdasarkan Undang-Undang dalam Konsep tentang Cyber 4
 Undang-Undang no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (materil dan formil)
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang no. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 Undang-Undang no. 10 tahun 1998 Jo. Undang- Undang no. 7 tahun 1992 Tentang
Perbankan
 Undang-Undang no. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran
 Undang-Undang no. 15 tahun 2001 Tentang Merk
 Undang-Undang no. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
 Undang-Undang no. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
 Undang-Undang no. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta
 Undang-Undang no. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang no. 14 tahun 2001 Tentang Paten
 Undang-Undang no. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
 Undang-Undang no. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
 Undang-Undang no. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 Undang-Undang no. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa
 Undang-Undang no. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
4 Ramli,Ahmad M. Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006

7. Bab III. PEMBAHASAN
Untuk lebih mengenal jenis-jenis dunia cyber dapat melihat contoh kasus dalam ruang
lingkup private dan publik. 5
 Contoh Kasus Private
Online Shop A menawarkan Iphone 6 yang harganya dipasaran Rp. 12 juta, dipatok
pelakuhanyaRp.5 juta.Tergiuriklanyangdisebarkanpelakudi berbagai situsbelanjaonline
dan mediasosial sepertiTwitter,Kaskus,Instagram.Korbanmengontaknomortelepon yang
tertera iklan. Ketika harga sudah disepakati, pelaku meminta untuk mentransfer uang
pembayaran terlebih dahulu. Untuk meyakinkan korban, pelaku membuat no resi palsu,
ketika korban mengecek ternyata no resi tersebut tidak terdaftar dalam perusahaan jasa
pengiriman. Korban baru sadar tertipu setelah barang pesanan tidak juga sampai ke
tangannya.Nomorponsel pelakumenjaditidakaktif setelahtransaksi dilakukan.Dengan hal
ini, Pelaku Usaha atau Online Shop A dapat dituntut berdasarkan UU no. 11 tahun 2008
pasal 28 ayat 1 yang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi
internet” dan dapat dikenakan sanksi UU no. 11 tahun 2008 pasal 45 ayat 2 “setiap orang
yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana
dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)”
 Contoh Kasus Publik
Pada bulan juli tahun 2009, twitter kembali menjadi media infeksi modifikasi New
Koobface, worm yang mampu membajak akun Twitter dan mampu menular melalui
postingannyadanmenjangkitsemuafollowers. Semua kasus ini hanya sebagian dari sekian
banyak kasus penyebaran Malware di antara jejaring sosial. Twitter tak kalah target, pada
bulan agustus tahun 2009 diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis.
Ketikapenggunamengkliknya,makaotomatismendownload videotersebut.DenganHal ini,
para penggunaakun Twitter harus berhati-hati dengan adanya penyebaran Video tersebut
yang akan merusak sistem jaringan akun bagi pengguna akun Twitter dan para Tim
Keamanan akun Twitter sudah membuang infeksi tersebut lalu akan diberikan hukuman
kepadapenyebarvirus meskipun belum ada kepastian hukum. Adapun Hukum yang dapat
menjerat Penyebaran Virus tersebut dengan berdasarkan UU no. 11 Tahun 2008 pasal 33
5 Julianidian.Cyberlaw:kasus UU ITE

8. ayat 1 yang “senggaja melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik
menjadi tidakbekerjasebagaimana semestinya” dan terdapat sanksi yang mengatur dalam
UU no. 11 tahun 2008 pasal 46 yang “memenuhi unsur pada pasal 31 ayat 1 atau ayat 2
dapat dipenjara dengan hukuman pidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”
D. KESIMPULAN
Dari rumusanmasalahsebelumnya,makadapatdiambil kesimpulanbahwadalamjenis-jenis
informasi terdapat sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang
diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Secara garis besar ruang lingkup cyber ini
berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek aspek hukum yang terbagi dalam private dan
publik.
Dalam ruang lingkup private adalah ruang atau tempat tertutup yang dapat diakses oleh
orang yang diizinkan dengan syarat tertentu. Sedangkan, ruang linkup publik adalah ruang atau
tempatterbukadapatdiaksesolehorangbanyakdantidakperludenganizindengansyarattertentu.
Private Publik
HAKI,E-Commerce, Cyber Contract, Privacy,
Domain Name
Juridiksi,EtikaKegiatanOnline,Perlindungan
Konsumen,PersainganSehat,Anti Monopoli
dan Perpajakan