SlideShare a Scribd company logo
Waktu : 8 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
2. Mengevaluasi
berbagai
sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.1.2.1. Menganalisis sistemMenganalisis sistem
pemerinta-han di berbagaipemerinta-han di berbagai
negara.negara.
2.2. Menganalisis pelaksanaan2.2. Menganalisis pelaksanaan
sistem pemerintahan negarasistem pemerintahan negara
Indonesia.Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan2.3. Membandingkan pelaksanaan
sistem pemerintahan yangsistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia denganberlaku di Indonesia dengan
negara lain.negara lain.
Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.1. Menganalisis sistem2.1. Menganalisis sistem
pemerintahan di berbagaipemerintahan di berbagai
negara.negara.
(Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Menjelaskan pengertian pemerintahan.
 Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.
 Mendeskripsikan berbagai sistem
pemerintahan.
 Menganalisis sistem pemerintahan di
beberapa negara.
Pengertian PemerintahanPengertian Pemerintahan
SISTEMSISTEM
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
Bentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerinta-Sistem Pemerinta-
han di Beberapahan di Beberapa
NegaraNegara
Amerika SerikatAmerika Serikat
InggrisInggris
Republik RakyatRepublik Rakyat
CinaCina
1.1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
a.a. PengertianPengertian
PemerintahanPemerintahan
1.1. Dalam arti luasDalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).(badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).
2.2. Dalam arti sempitDalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)(badan eksekutif beserta jajarannya)
3.3. Menurut UtrechtMenurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :, punya pengertian yang tidak sama :
 Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badanPemerintahan sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif).eksekutif dan yudikatif).
 Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-
raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,
atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
 Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)
bersama dengan kabinetnya.bersama dengan kabinetnya.
Pemerintahan (Pemerintahan ( governinggoverning) menurut) menurut KooimanKooiman,,
merupakan proses interaksi antara berbagaimerupakan proses interaksi antara berbagai
aktor dalam pemerintahan dengan kelompokaktor dalam pemerintahan dengan kelompok
sasaran atau berbagai individu masyarakat.sasaran atau berbagai individu masyarakat.
Lanjutan ………….
Pola penyelenggaraanPola penyelenggaraan
pemerintahanpemerintahan
dalam masyarakat dewasa ini :dalam masyarakat dewasa ini :
1.1. Proses koordinasiProses koordinasi
((coordinatingcoordinating),),
2.2. Pengendalian (Pengendalian (steeringsteering),),
3.3. Pemengaruhan (Pemengaruhan (influencinginfluencing), dan), dan
4.4. Penyeimbangan (Penyeimbangan (balancingbalancing).).
b.b. BentukBentuk
PemerintahanPemerintahan
Bentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan
KlasikKlasik
Ajaran PlatoAjaran Plato
(429 - 347SM)(429 - 347SM)
 Aristokrasi,Aristokrasi,
 Timokrasi,Timokrasi,
 Oligarki,Oligarki,
 Demokrasi,Demokrasi,
 Tirani.Tirani.
Ajaran AristotelesAjaran Aristoteles
(384 - 322 SM)(384 - 322 SM)
 Monarki,Monarki,
 Tirani,Tirani,
 Aristokrasi,Aristokrasi,
 Oligarki,Oligarki,
 Politeia,Politeia,
 Demokrasi.Demokrasi.
Ajaran Polybios (204-122 SM)Ajaran Polybios (204-122 SM)
Lanjutan ………….
MONARKI
TIRANI
ARISTOKRASI
OLIGARKI
DEMOKRASI
OKHLOKRASI
SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOSSKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS
Lanjutan ………….
BENTUKBENTUK
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
REPUBLIKREPUBLIKMONARKIMONARKI
 AbsolutAbsolut
 KonstitusionaKonstitusiona
ll
 ParlementerParlementer
 AbsolutAbsolut
 KonstitusionaKonstitusiona
ll
 ParlementerParlementer
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerinta-
han di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan
Bentuk pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan
menjawab per-tanyaan sebagai berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
No Tokoh Uraian Singkat
1. Utrecht .......................................................................
2. Offe .......................................................................
1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan”
sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................
Lanjutan ………….
2.2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan prosesPengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses
interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan denganinteraksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan
kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikankelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
Timokrasi Oligarkhi
......................................
..............................
......................................
..............................
a. Aktor dalam pemerintahan : ...................................................
b. Kelompok sasaran : .................................................................
3.3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara,Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara,
yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beriyaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri
penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahanBerikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan
monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyakmonarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak
yang berubah menjadi monarkhiyang berubah menjadi monarkhi
konstitusional !konstitusional ! ....................................................................................................................................................................
..................................................
5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentukTuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk
pemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional denganpemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional dengan
Republik Parlementer di bawah ini !Republik Parlementer di bawah ini !
Persamaan Perbedaan
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Lanjutan ………….
c.c. SistemSistem
PemerintahanPemerintahan
Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Pada sistem parlementer, hubungan
antara eksekutif dan parlemen sangat
erat. Hal ini, karena adanya
pertanggung jawaban para menteri
terhadap parlemen, maka setiap
kabinet yang dibentuk harus
memperoleh dukungan kepercayaan
dengan suara yang terbanyak dari
parlemen.
Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan ParlementerCiri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
1.1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
2.2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
3.3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
4.4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
5.5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligusDalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus
sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yangsebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang
memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6.6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,
karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7.7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen danApabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan
kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yangkepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang
benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
Lanjutan ………….
Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan
rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan
kepada pemilihan rakyat.
Dalam Praktiknya, sistem presidensialDalam Praktiknya, sistem presidensial
menerapkan teori Trias Politikamenerapkan teori Trias Politika
Montesqueu secara murni melaluiMontesqueu secara murni melalui
pemisahan kekuasaaan (pemisahan kekuasaaan ( Separation ofSeparation of
PowerPower ). Contohnya adalah Amerika). Contohnya adalah Amerika
dengandengan Chek and BalanceChek and Balance. Sedangkan. Sedangkan
yang diterapkan di Indonesia adalahyang diterapkan di Indonesia adalah
pembagian kekuasaanpembagian kekuasaan (Distribution of(Distribution of
PowerPower).).
Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan PresidensialCiri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
1.1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden.Penyelenggara negara berada di tangan presiden.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligusPresiden adalah kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan.kepala pemerintahan.
2.2. Kabinet dibentuk oleh presiden. KabinetKabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet
bertanggung jawab kepada presiden dan tidakbertanggung jawab kepada presiden dan tidak
bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3.3. Presiden tidak bertanggung jawab kepadaPresiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen.parlemen.
4.4. Presiden tak dapat membubarkan parlemenPresiden tak dapat membubarkan parlemen
5.5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif danParlemen memiliki kekuasaan legislatif dan
menjabat sebagai lembaga perwakilan.menjabat sebagai lembaga perwakilan.
6.6. Presiden tidak berada di bawah pengawasanPresiden tidak berada di bawah pengawasan
langsung parlemen.langsung parlemen.
MenurutMenurut Rod HagueRod Hague, pada sistem pemerintahan, pada sistem pemerintahan
presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :
1.1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankanPresiden yang dipilih rakyat, menjalankan
pemerintahan dan mengangkat pejabat-pemerintahan dan mengangkat pejabat-
pejabat pemerintahan yang terkait.pejabat pemerintahan yang terkait.
2.2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden danMasa jabatan yang tetap bagi presiden dan
dewan perwakilan, keduanya tidak bisa salingdewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling
menjatuhkan (menggunakan kekuasaanmenjatuhkan (menggunakan kekuasaan
secara sewenang-wenang).secara sewenang-wenang).
3.3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindihTidak ada keanggotaan yang tumpang tindih
antara eksekutif dan legislatif.antara eksekutif dan legislatif.
Lanjutan ………….
Lanjutan ………….
Model Sistem Pemerintahan Lain :Model Sistem Pemerintahan Lain :
Sistem Pemerintahan Referendum
Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang
berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai
hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk :
1. Referandum Obligatoir,
2. Referendum Fakultatif,
3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen :
a. Satu Kamar
b. Dua Kamar
 Federalisme
 Kebangsawanan
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “SistemRumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem
Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !
2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahanBerikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
parlementer di Inggris dianggap yang tertua !parlementer di Inggris dianggap yang tertua !
3.3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang duluBerikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu
be-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkanbe-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan
sistem presidential !sistem presidential !
4.4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistemTuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem
peme-rintahan parlementer !peme-rintahan parlementer !
5.5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahanBerikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecilreferandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil
semacam Swiss !semacam Swiss !
6.6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negaraTuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara
lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dualebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua
kamar !kamar !
d.d. Sistem Pemerintahan di BeberapaSistem Pemerintahan di Beberapa
NegaraNegara
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
PARLEMENPARLEMEN
(LEGISLATIF) ATAU(LEGISLATIF) ATAU
KONGGRESKONGGRES
BADANBADAN
PERWAKILANPERWAKILAN
SENATSENAT
MAHKAMAHMAHKAMAH
AGUNGAGUNG
(YUDIKATIF)(YUDIKATIF)
PRESIDENPRESIDEN
(EKSEKUTIF)(EKSEKUTIF)
PEMILIHAN UMUMPEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUMPEMILIHAN UMUMTETAPTETAP
R A K Y A T P E M I L I HR A K Y A T P E M I L I H
Keterangan :Keterangan :
:: Checking Power With PowerChecking Power With Power
Sistem Pemerintahan Inggris
Keterangan :
: Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif).
: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen
(legislatif).
PERDANA MENTERI
DEWAN MENTERI-MENTERI
(KABINET)
PARLEMEN
Pemilihan Umum Artikulasi Kepentingan
P E M I L I H
Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina
Ketua
Konferensi Negara
Tertinggi
Dewan Pertahanan
Nasional
Dewan Negara :
Perdana Menteri
15 Wakil Perdana Menteri,
Sekretaris Jenderal,
Menteri-menteri, dan
Kepala-Kepala Komisi
49 Kementerian dan
Komisi
Komisi Tetap
Konggres Rakyat
Nasional
Mahkamah
Rakyat
Tertinggi
Kejaksaan
Rakyat
Tertinggi
Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung
Dewan-Dewan Rakyat
Konggres-konggres
Rakyat
Pengadilan-
Pengadilan
Rakyat
Tertinggi
Kejaksaan
Rakyat
Daerah-daerah Istimewa
dan chou otonom
Pengadilan-
Pengadilan
Rakyat
Menengah
Kejaksaan
Rakyat
Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat CinaNegara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina ,,
lakukanlakukan
Strategi Pembelajaran dengan PenugasanStrategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative IntegratedCooperative Integrated
Reading and CompositionReading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu(CIRC) atau Kooperatif Terpadu
MembacaMembaca
dan Menulis.dan Menulis.
Langkah-langkah :Langkah-langkah :
1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.
6.6. Penutup.Penutup.
Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan negara Indonesia.pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku dipemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negara lain.Indonesia dengan negara lain.
(Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia menurut UUD 1945.
 Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara
Republik Indonesia.
 Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan
sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut
suatu negara terhadap negara lain.
 Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan
negara lain.
Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945
SISTEMSISTEM
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
DI INDONESIADI INDONESIA
Struktur KetatanegaraanStruktur Ketatanegaraan
Kelebihan dan KelemahanKelebihan dan Kelemahan
Pengaruh suatu sistem pemerintahan yangPengaruh suatu sistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia dengan negara lainberlaku di Indonesia dengan negara lain
Perbandingan pelaksanaan sistemPerbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan negara RI dengan negara lainpemerintahan negara RI dengan negara lain
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistemmenganut sistem distribution of powerdistribution of power..
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1.1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaanTidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan
itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentuitu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.yang tidak boleh saling campur tangan.
2.2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagianTidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian
saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukansaja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan
oleh 3 organ saja.oleh 3 organ saja.
3.3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukanTidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
1.1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.
2.2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistemBentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah presidensial.pemerintahan adalah presidensial.
3.3. Pemegang kekuasaanPemegang kekuasaan eksekutifeksekutif adalah Presiden yang merangkapadalah Presiden yang merangkap
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4.4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,
serta bertanggung jawab kepada presiden.serta bertanggung jawab kepada presiden.
5.5. ParlemenParlemen terdiri atas 2 bagian (terdiri atas 2 bagian (bikameralbikameral), yaitu Dewan), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6.6. KekuasaanKekuasaan yudikatifyudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dandijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi danbadan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi danpengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial.Komisi Yudisial.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum danSistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945Setelah Amandemen UUD 1945
Masa Orde Baru
(Sebelum amandemen UUD 1945)
Masa Reformasi
(Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum
(rechtssaat)
Negara Indonesia adalah negara
Hukum.
Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.
Struktur Ketatanegaraan Negara Republik IndonesiaStruktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN HIDUP
BANGSA PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
BPK DPRMA PRESIDEN DPA
Setelah Amandemen UUD 1945Setelah Amandemen UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
DPD DPR
MPR KEHAKIMAN
BPK
PRESIDEN
WAPRES MK MA KY
Legislatif Eksekutif Yudikatif
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan SistemKelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No Kelebihan Kelemahan
1. Adanya kepastian dan suprema-
si hukum dalam penyelenggara-
an pemerintahan negara.
Masih ada oknum aparat penegak
hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang
belum bekerja secara profesional.
2. MPR yang terdiri dari anggota
DPR, Utusan Daerah dan Utusan
golongan, berwenang mengubah
UUD dan memberhentikan
Presiden/Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD.
MPR yang terdiri dari anggota DPR,
Utusan Daerah dan Utusan golongan,
merupakan lembaga negara yang sarat
dengan muatan politis sehingga
keputusan maupun ketetapan-
ketetapannya sangat bergantung
kepada konstelasi politik rezim yang
berkuasa pada saat itu.
Lanjutan ………….
3. Jabatan Presiden (eksekutif)
tidak dapat dijatuhkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan
sebaliknya Presiden juga tidak
dapat membubarkan DPR.
Presiden dengan DPR bekerja
sama dalam pembuatan
Undang-Undang.
Pengawasan rakyat terhadap
pemerintah kurang berpengaruh,
sehingga ada kecenderungan
eksekutif lebih dominan bahkan
dapat mengarah ke otoriter.
Demikian juga pada masa orde baru,
meskipun ada lembaga-lembaga
negara lain namun kurang berfungsi
sebagaimana mestinya.
4. Jalannya Pemerintahan
cenderung lebih stabil karena
program-program relatif lancar
dan tidak terjadi krisis kabinet.
Menteri-menteri adalah
pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari
orang-orang yang jujur, bersih dan
profesional, program-program
pemerintah tidak berjalan efektif dan
populis (berpihak kepada rakyat).
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-halinternet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal
berikut :berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 4
1.1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistemRumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem
pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelahpemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah
amandemen UUD 1945 !amandemen UUD 1945 !
2.2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945
dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahandengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia !presidensial di Indonesia !
3.3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yangBerikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang
terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisiterdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial dengan tugasnya masing-masing !Yudisial dengan tugasnya masing-masing !
4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorongBerikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong
pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !
5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahanIdentifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan
kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatifkedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif
sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistemsebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem
pemerintahan negara republik Indonesia !pemerintahan negara republik Indonesia !
2.2. Perbandingan Pelaksanaan SistemPerbandingan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Yang Berlaku di IndonesiaPemerintahan Yang Berlaku di Indonesia
dengan Negara Laindengan Negara Lain
a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang
Dianut Suatu Negara Terhadap Negara
Lain
Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklahPenerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah
sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dansama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan
politik yang berkembang di negara bersangkutan.politik yang berkembang di negara bersangkutan.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua modelSistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model
sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.
Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyakDalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak
dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dandijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan
Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lainArgentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain
oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
Faktor SejarahFaktor Sejarah
NoNo NegaraNegara
IndukInduk
Negara Dalam HubunganNegara Dalam Hubungan
SejarahSejarah
SistemSistem
PemerintahanPemerintahan
1.1. PerancisPerancis Kamerun, Chad, KaledoniaKamerun, Chad, Kaledonia
Baru, Kamboja, RepublikBaru, Kamboja, Republik
Afrika Tengah, Aljazair,Afrika Tengah, Aljazair,
Burundi dan lain-lain.Burundi dan lain-lain.
ParlementerParlementer
2.2. InggrisInggris Kanada, Afrika Selatan,Kanada, Afrika Selatan,
Selandia Baru, Australia,Selandia Baru, Australia,
India, dan lain-lain.India, dan lain-lain.
ParlementerParlementer
3.3. Rusia/ UniRusia/ Uni
SovietSoviet
Kuba, Korea Utara, Vietnam,Kuba, Korea Utara, Vietnam,
RRC, Ukraina, Bulgaria danRRC, Ukraina, Bulgaria dan
lain-lain.lain-lain.
PresidensialPresidensial
4.4. AmerikaAmerika
SerikatSerikat
Filipina, Irak, Afghanistan,Filipina, Irak, Afghanistan,
dan lain-lain.dan lain-lain.
PresidensialPresidensial
5.5. SpanyolSpanyol Argentina, Bolivia, Chili,Argentina, Bolivia, Chili,
Ecuador, Guetamala, danEcuador, Guetamala, dan
lain-lain.lain-lain.
PresidensialPresidensial
Faktor IdeologiFaktor Ideologi
Berdasarkan faktor ideologi (Berdasarkan faktor ideologi ( fasisme, individualismefasisme, individualisme
dan sosialisme/ komunisme)dan sosialisme/ komunisme) , dapat berpengaruh, dapat berpengaruh
terhadap pemerintahn suatu negara.terhadap pemerintahn suatu negara.
Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur danPasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan
muncul perse-teruan ideologi besar untukmuncul perse-teruan ideologi besar untuk
memperebutkan pengaruhnya.memperebutkan pengaruhnya.
N
o
Negara Induk Dalam Hubungan
Ideologi
Sistem
Pemerintahan
1. Amerika Serikat
(Liberal)
Inggris, Perancis, Italia,
Kanada, Australia, Jerman,
Korea Selatan, dll.
Presidensial atau
Parlementer dengan
lebih satu parti
2. Uni Soviet
(Komunis)
Albania, Rumania, Cekoslo-
vakia, Bulgaria, Ukraina,
Rusia, RRC, Kuba, Korea
Utara, Vietnam, dll.
Presidential hanya
dengan satu partai
tunggal komunis
b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerinta-
han Negara Indonesia dengan Negara Lain
Negara-negara lainNegara-negara lain
PrancisPrancis
 Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung olehKedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh
rakyat.rakyat.
 Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7
tahun.tahun.
 Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa daruratPresiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat
dalam menyelesaikan krisis.dalam menyelesaikan krisis.
 Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presidenJika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden
boleh membubarkan legislatif.boleh membubarkan legislatif.
 Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidakJika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak
disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayatdisetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat
melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelaismelalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais
Konstitusional.Konstitusional.
 Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuahPenerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah
mosi boleh diajukan dalam sidangmosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatifbadan legislatif, harus didukung oleh, harus didukung oleh
Lanjutan ………….
Negara-negara lainNegara-negara lain
IndiaIndia
1.1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagaiBadan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai
kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin olehkepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh
seorang perdana menteri.seorang perdana menteri.
2.2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun olehPresiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh
anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupunanggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun
di negara-negara bagian.di negara-negara bagian.
3.3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat miripDalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip
dengan Inggris dengan modeldengan Inggris dengan model Cabinet GovernmentCabinet Government..
4.4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” danPemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan
pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelakupembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku
politik dan kegiatan media masa agar tidakpolitik dan kegiatan media masa agar tidak
mengganggu usaha pembangunannya.mengganggu usaha pembangunannya.
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 5
Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksa-Perbandingan Pelaksa-
naan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negaranaan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara
lainlain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau
pernyataan sebagai berikut :pernyataan sebagai berikut :
1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan
yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya !
Penjelasan : ..................................................................................................
.....................
No
Contoh
Negara
Uraian Singkat
1.
2.
2.2. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkanDi negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkan
sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensialsistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial
kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikankabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
Lanjutan ………….
a. Demokrasi konstitusional : ................................................................
b. Presidensial kabinet : .........................................................................
3.3. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selainPada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selain
Presiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dariPresiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dari
parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawahparlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah
ini !ini !
Parlemen Senat
..........................................................
................................................
........................................................
..............................................
Lanjutan ………….
4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-
sidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori triassidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias
politika Mostesqueu secarapolitika Mostesqueu secara
murni ! .....................................................................................................murni ! .....................................................................................................
............................
5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahanTuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahan
presidensial dengan pemisahan kekuasaan (presidensial dengan pemisahan kekuasaan (separation of powerseparation of power) dan) dan
pembagian kekuasaan (pembagian kekuasaan (distribution of powerdistribution of power) di bawah ini !) di bawah ini !
Persamaan Perbedaan
..........................................................
................................................
.....................................................
.......................................................
.............................................
..................................................
3.3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-
naan Sistem Pemerintahan R.I.naan Sistem Pemerintahan R.I.
Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikapHal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap
pedulipeduli
terhadap penyelenggaraan negara :terhadap penyelenggaraan negara :
1.1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yangMendukung setiap kebijakan pemerintah yang
berorientasi pada kesejahteraan rakyatberorientasi pada kesejahteraan rakyat
2.2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yangBerpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang
dijalankan pemerintahdijalankan pemerintah
3.3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifatMemberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat
konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurangkonstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang
berorientasi pada rakyat banyakberorientasi pada rakyat banyak
4.4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan danMelakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan
program pemerintah yang berorientasi padaprogram pemerintah yang berorientasi pada
pembangunan nasionalpembangunan nasional
5.5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negaraBerupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara
yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri danyang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan
meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehinggameningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga
SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1.1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistemJelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistem
pemerintahan” !pemerintahan” !
2.2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah denganBerikan penjelasan perbedaan antara pemerintah dengan
pemerintahan !pemerintahan !
3.3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahanBeri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan
Monarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi danMonarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi dan
Brunai Darussalam !Brunai Darussalam !
4.4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalamBerikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalam
penerapan sistem pemerintahan parlementer !penerapan sistem pemerintahan parlementer !
5.5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan diBeri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan di
negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
6.6. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapanTuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapan
sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !
7.7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannyaBerikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya
pemerintahan cenderung lebih stabil .... !pemerintahan cenderung lebih stabil .... !
8.8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang palingMenurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling
mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangkamungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka
melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !
9.9. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapatJelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat
mempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negaramempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negara
lain dan berikan contohnya !lain dan berikan contohnya !
10.10.Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan danBerikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan
kelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurutkelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurut
pengamatan anda !pengamatan anda !
TUGAS DAN DISKUSITUGAS DAN DISKUSI
1.1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikutDiskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut
ini !ini !
a.a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di IndonesiaPenerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia
tahun 1950 – 1959.tahun 1950 – 1959.
b.b. Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama,Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama,
orde baru dan era reformasi.orde baru dan era reformasi.
c.c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarkiTantangan penerapan demokratisasi di negara monarki
palementer.palementer.
d.d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistemPengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem
pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.
2.2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,
internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapaninternet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan
sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.
INQUIRIINQUIRI
Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-
rapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemenrapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen
UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !
No Bidang Dampak Positif Dampak Negatif
1. Politik ................................................
........................................
..........................................
..........................................
2. Ekonomi ...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
3. Sosial dan
Budaya
...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
4. Hukum ...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
5. Pertahan
dan
Kemanan
...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
1.1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yangBagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yang
disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusatdisampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusat
Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?
2.2. Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?
3.3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau RomaCarilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau Roma
sekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negarasekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negara
tersebut !tersebut !
4.4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dariBagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dari
negara-negara lain tentang kerukunan umat beragama dinegara-negara lain tentang kerukunan umat beragama di
Indonesia akan dijadikan model ?Indonesia akan dijadikan model ?
5.5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umatMenurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umat
beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yangberagama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang
diyakini oleh bangsa Indonesia ?diyakini oleh bangsa Indonesia ?
Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat,Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat,
tanggapan atau analisa anda !tanggapan atau analisa anda !
6.6. Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agarBagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agar
kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpeliharakerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara
dengan baik ?dengan baik ?
7.7. Bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkanBila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan
perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :
a.a. Kerukunan hidup antar umat beragama !Kerukunan hidup antar umat beragama !
b.b. Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara !berbangsa dan bernegara !
c.c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan !Pancasila sebagai paradigma pembangunan !
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Sistem Pemerintahan PKn Kelas XII

More Related Content

What's hot

Ppt pemikiran ekonomi nasional
Ppt pemikiran ekonomi nasionalPpt pemikiran ekonomi nasional
Ppt pemikiran ekonomi nasional
University Of Tarbiyah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
afifahdhaniyah
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiAhmad Dahlan University
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Tri Widodo W. UTOMO
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
Muhamad Yogi
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
afifahdhaniyah
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Smywlndr wlndr
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
Muhamad Yogi
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Andhika Pratama
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
Rico Afrinando
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastondinnianggra
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
Doris Agusnita
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
Produk Hukum
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Rizza Magfira
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknnuffiq ahmad
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
M Abdul Aziz
 

What's hot (20)

Ppt pemikiran ekonomi nasional
Ppt pemikiran ekonomi nasionalPpt pemikiran ekonomi nasional
Ppt pemikiran ekonomi nasional
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT
 
Identitas nasional dan globalisasi
Identitas nasional dan globalisasiIdentitas nasional dan globalisasi
Identitas nasional dan globalisasi
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david easton
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pkn
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
 

Viewers also liked

Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunPenerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunNadShop Ship
 
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesiaPkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Reza Aulia
 
Bab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahanBab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahanShefira Yuga
 
PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)
PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)
PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)
afilahs
 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)Rajabul Gufron
 
Pengertian masyarakat madani ( civic society )~PKN
Pengertian masyarakat madani ( civic society )~PKNPengertian masyarakat madani ( civic society )~PKN
Pengertian masyarakat madani ( civic society )~PKN
Khofifahh Indrianii
 
Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...
Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...
Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...STIE Prima Graha
 
Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - Pkn
Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - PknPemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - Pkn
Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - PknIndah Maharani
 
Perwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKnPerwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKn
Arsal Maulana
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
 
Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)
Iswi Haniffah
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Chaing Saing
 
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Awis Mirad
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
akhdi romli
 
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik IndonesiaKedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Dhea Dhea
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Hendrastuti Retno
 
Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013Fianggoro
 
PKN-Pers
PKN-PersPKN-Pers
PKN-Pers
AmaliaLailannor
 

Viewers also liked (20)

Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahunPenerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
Penerapan sistem pemerintahan parlementer di indonesia tahun
 
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesiaPkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
 
Bab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahanBab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahan
 
PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)
PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)
PKN Kelas XII (Sistem Pemerintahan Republik Perancis)
 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
 
Pengertian masyarakat madani ( civic society )~PKN
Pengertian masyarakat madani ( civic society )~PKNPengertian masyarakat madani ( civic society )~PKN
Pengertian masyarakat madani ( civic society )~PKN
 
Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...
Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...
Pkn kelompok 2 kelas xii ipa 1 - Sistem Pemerintahan - Menganalisis Sistem Pe...
 
Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - Pkn
Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - PknPemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - Pkn
Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - Pkn
 
Perwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKnPerwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKn
 
keadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaankeadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaan
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
 
Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)Perjanjian internasional (PKn)
Perjanjian internasional (PKn)
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
 
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Pancasila Sebagai Sumber NilaiPancasila Sebagai Sumber Nilai
Pancasila Sebagai Sumber Nilai
 
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik IndonesiaKedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013Materi pp kn kls x kurikulum 2013
Materi pp kn kls x kurikulum 2013
 
PKN-Pers
PKN-PersPKN-Pers
PKN-Pers
 

Similar to Sistem Pemerintahan PKn Kelas XII

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
Rochimudin
 
Bab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di indBab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di ind
eli priyatna laidan
 
Tugas makalah (sistem politik)
Tugas makalah (sistem politik)Tugas makalah (sistem politik)
Tugas makalah (sistem politik)Aziza Zea
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
amrinarosada7x
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanAwis Mirad
 
Bab 4
Bab 4Bab 4
Bab 4
RADONA97
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesiaSistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
Muhammad Sunardi
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaNhofa Eriana
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaNhofa Eriana
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
HidayatulJumaah
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!jesslynJC
 
my bab 2 exp
my bab 2 expmy bab 2 exp
my bab 2 exp
Yue Setiamisa
 
Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1
Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1
Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1
MadeAgus7
 

Similar to Sistem Pemerintahan PKn Kelas XII (20)

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
02 birokrasi
02 birokrasi02 birokrasi
02 birokrasi
 
Bab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di indBab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di ind
 
sistem politik di indonesia
sistem politik di indonesiasistem politik di indonesia
sistem politik di indonesia
 
Tugas makalah (sistem politik)
Tugas makalah (sistem politik)Tugas makalah (sistem politik)
Tugas makalah (sistem politik)
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Pamong praja 3
Pamong praja 3Pamong praja 3
Pamong praja 3
 
Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
Bab 4
Bab 4Bab 4
Bab 4
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesiaSistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!
 
my bab 2 exp
my bab 2 expmy bab 2 exp
my bab 2 exp
 
Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1
Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1
Rangkuman sistem pemerintahan indonesia kel 1
 

More from Muhamad Yogi

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
Muhamad Yogi
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
Muhamad Yogi
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Muhamad Yogi
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUAL
Muhamad Yogi
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
Muhamad Yogi
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Muhamad Yogi
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan Islam
Muhamad Yogi
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
Muhamad Yogi
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015Muhamad Yogi
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDMuhamad Yogi
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaMuhamad Yogi
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...Muhamad Yogi
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation pptMuhamad Yogi
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorMuhamad Yogi
 

More from Muhamad Yogi (20)

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUAL
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan Islam
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan Islam
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation ppt
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Pilar Belajar
Pilar BelajarPilar Belajar
Pilar Belajar
 
Prasangka Sosial
Prasangka SosialPrasangka Sosial
Prasangka Sosial
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai Motivator
 

Recently uploaded

Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 

Sistem Pemerintahan PKn Kelas XII

  • 1.
  • 2. Waktu : 8 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 2.1.2.1. Menganalisis sistemMenganalisis sistem pemerinta-han di berbagaipemerinta-han di berbagai negara.negara. 2.2. Menganalisis pelaksanaan2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negarasistem pemerintahan negara Indonesia.Indonesia. 2.3. Membandingkan pelaksanaan2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yangsistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia denganberlaku di Indonesia dengan negara lain.negara lain.
  • 3. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 2.1. Menganalisis sistem2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagaipemerintahan di berbagai negara.negara.
  • 4. (Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Menjelaskan pengertian pemerintahan.  Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.  Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan.  Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara.
  • 5. Pengertian PemerintahanPengertian Pemerintahan SISTEMSISTEM PEMERINTAHANPEMERINTAHAN Bentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan Sistem Pemerinta-Sistem Pemerinta- han di Beberapahan di Beberapa NegaraNegara Amerika SerikatAmerika Serikat InggrisInggris Republik RakyatRepublik Rakyat CinaCina
  • 6. 1.1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan Di Berbagai Negara a.a. PengertianPengertian PemerintahanPemerintahan 1.1. Dalam arti luasDalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).(badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). 2.2. Dalam arti sempitDalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)(badan eksekutif beserta jajarannya) 3.3. Menurut UtrechtMenurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :, punya pengertian yang tidak sama :  Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badanPemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).eksekutif dan yudikatif).  Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega- raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).  Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.bersama dengan kabinetnya.
  • 7. Pemerintahan (Pemerintahan ( governinggoverning) menurut) menurut KooimanKooiman,, merupakan proses interaksi antara berbagaimerupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompokaktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.sasaran atau berbagai individu masyarakat. Lanjutan …………. Pola penyelenggaraanPola penyelenggaraan pemerintahanpemerintahan dalam masyarakat dewasa ini :dalam masyarakat dewasa ini : 1.1. Proses koordinasiProses koordinasi ((coordinatingcoordinating),), 2.2. Pengendalian (Pengendalian (steeringsteering),), 3.3. Pemengaruhan (Pemengaruhan (influencinginfluencing), dan), dan 4.4. Penyeimbangan (Penyeimbangan (balancingbalancing).).
  • 8. b.b. BentukBentuk PemerintahanPemerintahan Bentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan KlasikKlasik Ajaran PlatoAjaran Plato (429 - 347SM)(429 - 347SM)  Aristokrasi,Aristokrasi,  Timokrasi,Timokrasi,  Oligarki,Oligarki,  Demokrasi,Demokrasi,  Tirani.Tirani. Ajaran AristotelesAjaran Aristoteles (384 - 322 SM)(384 - 322 SM)  Monarki,Monarki,  Tirani,Tirani,  Aristokrasi,Aristokrasi,  Oligarki,Oligarki,  Politeia,Politeia,  Demokrasi.Demokrasi.
  • 9. Ajaran Polybios (204-122 SM)Ajaran Polybios (204-122 SM) Lanjutan …………. MONARKI TIRANI ARISTOKRASI OLIGARKI DEMOKRASI OKHLOKRASI SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOSSKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS
  • 10. Lanjutan …………. BENTUKBENTUK PEMERINTAHANPEMERINTAHAN REPUBLIKREPUBLIKMONARKIMONARKI  AbsolutAbsolut  KonstitusionaKonstitusiona ll  ParlementerParlementer  AbsolutAbsolut  KonstitusionaKonstitusiona ll  ParlementerParlementer
  • 11. Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerinta- han di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan menjawab per-tanyaan sebagai berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1 No Tokoh Uraian Singkat 1. Utrecht ....................................................................... 2. Offe ....................................................................... 1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................
  • 12. Lanjutan …………. 2.2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan prosesPengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan denganinteraksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikankelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan ! Timokrasi Oligarkhi ...................................... .............................. ...................................... .............................. a. Aktor dalam pemerintahan : ................................................... b. Kelompok sasaran : ................................................................. 3.3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara,Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beriyaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
  • 13. 4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahanBerikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyakmonarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak yang berubah menjadi monarkhiyang berubah menjadi monarkhi konstitusional !konstitusional ! .................................................................................................................................................................... .................................................. 5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentukTuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk pemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional denganpemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional dengan Republik Parlementer di bawah ini !Republik Parlementer di bawah ini ! Persamaan Perbedaan .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... Lanjutan ………….
  • 14. c.c. SistemSistem PemerintahanPemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen.
  • 15. Lanjutan …………. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan ParlementerCiri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 1.1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. 2.2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3.3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. 4.4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 5.5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligusDalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yangsebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi. 6.6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7.7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen danApabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yangkepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
  • 16. Lanjutan …………. Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam Praktiknya, sistem presidensialDalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politikamenerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melaluiMontesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (pemisahan kekuasaaan ( Separation ofSeparation of PowerPower ). Contohnya adalah Amerika). Contohnya adalah Amerika dengandengan Chek and BalanceChek and Balance. Sedangkan. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalahyang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaanpembagian kekuasaan (Distribution of(Distribution of PowerPower).).
  • 17. Lanjutan …………. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan PresidensialCiri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 1.1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden.Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligusPresiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.kepala pemerintahan. 2.2. Kabinet dibentuk oleh presiden. KabinetKabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidakbertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. 3.3. Presiden tidak bertanggung jawab kepadaPresiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.parlemen. 4.4. Presiden tak dapat membubarkan parlemenPresiden tak dapat membubarkan parlemen 5.5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif danParlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan.menjabat sebagai lembaga perwakilan. 6.6. Presiden tidak berada di bawah pengawasanPresiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.langsung parlemen.
  • 18. MenurutMenurut Rod HagueRod Hague, pada sistem pemerintahan, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur : 1.1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankanPresiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pemerintahan dan mengangkat pejabat- pejabat pemerintahan yang terkait.pejabat pemerintahan yang terkait. 2.2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden danMasa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa salingdewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaanmenjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).secara sewenang-wenang). 3.3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindihTidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.antara eksekutif dan legislatif. Lanjutan ………….
  • 19. Lanjutan …………. Model Sistem Pemerintahan Lain :Model Sistem Pemerintahan Lain : Sistem Pemerintahan Referendum Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir, 2. Referendum Fakultatif, 3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen : a. Satu Kamar b. Dua Kamar  Federalisme  Kebangsawanan
  • 20. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2 1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “SistemRumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara ! 2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahanBerikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang tertua !parlementer di Inggris dianggap yang tertua ! 3.3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang duluBerikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu be-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkanbe-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential !sistem presidential ! 4.4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistemTuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem peme-rintahan parlementer !peme-rintahan parlementer ! 5.5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahanBerikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecilreferandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss !semacam Swiss ! 6.6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negaraTuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dualebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !kamar !
  • 21. d.d. Sistem Pemerintahan di BeberapaSistem Pemerintahan di Beberapa NegaraNegara Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat PARLEMENPARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU(LEGISLATIF) ATAU KONGGRESKONGGRES BADANBADAN PERWAKILANPERWAKILAN SENATSENAT MAHKAMAHMAHKAMAH AGUNGAGUNG (YUDIKATIF)(YUDIKATIF) PRESIDENPRESIDEN (EKSEKUTIF)(EKSEKUTIF) PEMILIHAN UMUMPEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUMPEMILIHAN UMUMTETAPTETAP R A K Y A T P E M I L I HR A K Y A T P E M I L I H Keterangan :Keterangan : :: Checking Power With PowerChecking Power With Power
  • 22. Sistem Pemerintahan Inggris Keterangan : : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif). : Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif). PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET) PARLEMEN Pemilihan Umum Artikulasi Kepentingan P E M I L I H
  • 23. Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina Ketua Konferensi Negara Tertinggi Dewan Pertahanan Nasional Dewan Negara : Perdana Menteri 15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-menteri, dan Kepala-Kepala Komisi 49 Kementerian dan Komisi Komisi Tetap Konggres Rakyat Nasional Mahkamah Rakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Tertinggi Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung Dewan-Dewan Rakyat Konggres-konggres Rakyat Pengadilan- Pengadilan Rakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Daerah-daerah Istimewa dan chou otonom Pengadilan- Pengadilan Rakyat Menengah Kejaksaan Rakyat Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
  • 24. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3 Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahanSistem pemerintahan Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat CinaNegara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina ,, lakukanlakukan Strategi Pembelajaran dengan PenugasanStrategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative IntegratedCooperative Integrated Reading and CompositionReading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu(CIRC) atau Kooperatif Terpadu MembacaMembaca dan Menulis.dan Menulis. Langkah-langkah :Langkah-langkah : 1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. 2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. 3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. 4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama. 6.6. Penutup.Penutup.
  • 25. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.pemerintahan negara Indonesia. 2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku dipemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.Indonesia dengan negara lain.
  • 26. (Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945.  Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.  Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.  Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain.  Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan negara lain.
  • 27. Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 SISTEMSISTEM PEMERINTAHANPEMERINTAHAN DI INDONESIADI INDONESIA Struktur KetatanegaraanStruktur Ketatanegaraan Kelebihan dan KelemahanKelebihan dan Kelemahan Pengaruh suatu sistem pemerintahan yangPengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lainberlaku di Indonesia dengan negara lain Perbandingan pelaksanaan sistemPerbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lainpemerintahan negara RI dengan negara lain
  • 28. Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistemmenganut sistem distribution of powerdistribution of power.. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : 1.1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaanTidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentuitu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.yang tidak boleh saling campur tangan. 2.2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagianTidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukansaja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja.oleh 3 organ saja. 3.3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukanTidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
  • 29. 1.1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas. 2.2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistemBentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.pemerintahan adalah presidensial. 3.3. Pemegang kekuasaanPemegang kekuasaan eksekutifeksekutif adalah Presiden yang merangkapadalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4.4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.serta bertanggung jawab kepada presiden. 5.5. ParlemenParlemen terdiri atas 2 bagian (terdiri atas 2 bagian (bikameralbikameral), yaitu Dewan), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 6.6. KekuasaanKekuasaan yudikatifyudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dandijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi danbadan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi danpengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.Komisi Yudisial. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
  • 30. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum danSistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945Setelah Amandemen UUD 1945 Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat) Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
  • 31. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik IndonesiaStruktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR BPK DPRMA PRESIDEN DPA
  • 32. Setelah Amandemen UUD 1945Setelah Amandemen UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DPD DPR MPR KEHAKIMAN BPK PRESIDEN WAPRES MK MA KY Legislatif Eksekutif Yudikatif
  • 33. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan SistemKelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I.Pemerintahan Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. No Kelebihan Kelemahan 1. Adanya kepastian dan suprema- si hukum dalam penyelenggara- an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional. 2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan- ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
  • 34. Lanjutan …………. 3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
  • 35. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-halinternet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 4 1.1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistemRumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelahpemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945 !amandemen UUD 1945 ! 2.2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945 dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahandengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia !presidensial di Indonesia ! 3.3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yangBerikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisiterdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tugasnya masing-masing !Yudisial dengan tugasnya masing-masing ! 4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorongBerikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen ! 5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahanIdentifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatifkedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistemsebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia !pemerintahan negara republik Indonesia !
  • 36. 2.2. Perbandingan Pelaksanaan SistemPerbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku di IndonesiaPemerintahan Yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Laindengan Negara Lain a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut Suatu Negara Terhadap Negara Lain Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklahPenerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dansama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara bersangkutan.politik yang berkembang di negara bersangkutan. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua modelSistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara. Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyakDalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dandijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lainArgentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
  • 37. Faktor SejarahFaktor Sejarah NoNo NegaraNegara IndukInduk Negara Dalam HubunganNegara Dalam Hubungan SejarahSejarah SistemSistem PemerintahanPemerintahan 1.1. PerancisPerancis Kamerun, Chad, KaledoniaKamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, RepublikBaru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair,Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain.Burundi dan lain-lain. ParlementerParlementer 2.2. InggrisInggris Kanada, Afrika Selatan,Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia,Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain.India, dan lain-lain. ParlementerParlementer 3.3. Rusia/ UniRusia/ Uni SovietSoviet Kuba, Korea Utara, Vietnam,Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria danRRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain.lain-lain. PresidensialPresidensial 4.4. AmerikaAmerika SerikatSerikat Filipina, Irak, Afghanistan,Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain.dan lain-lain. PresidensialPresidensial 5.5. SpanyolSpanyol Argentina, Bolivia, Chili,Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, danEcuador, Guetamala, dan lain-lain.lain-lain. PresidensialPresidensial
  • 38. Faktor IdeologiFaktor Ideologi Berdasarkan faktor ideologi (Berdasarkan faktor ideologi ( fasisme, individualismefasisme, individualisme dan sosialisme/ komunisme)dan sosialisme/ komunisme) , dapat berpengaruh, dapat berpengaruh terhadap pemerintahn suatu negara.terhadap pemerintahn suatu negara. Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur danPasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perse-teruan ideologi besar untukmuncul perse-teruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya.memperebutkan pengaruhnya. N o Negara Induk Dalam Hubungan Ideologi Sistem Pemerintahan 1. Amerika Serikat (Liberal) Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dll. Presidensial atau Parlementer dengan lebih satu parti 2. Uni Soviet (Komunis) Albania, Rumania, Cekoslo- vakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dll. Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis
  • 39. b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerinta- han Negara Indonesia dengan Negara Lain Negara-negara lainNegara-negara lain PrancisPrancis  Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung olehKedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat.rakyat.  Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun.tahun.  Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa daruratPresiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis.dalam menyelesaikan krisis.  Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presidenJika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif.boleh membubarkan legislatif.  Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidakJika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayatdisetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelaismelalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.Konstitusional.  Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuahPenerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidangmosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatifbadan legislatif, harus didukung oleh, harus didukung oleh
  • 40. Lanjutan …………. Negara-negara lainNegara-negara lain IndiaIndia 1.1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagaiBadan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin olehkepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.seorang perdana menteri. 2.2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun olehPresiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupunanggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian.di negara-negara bagian. 3.3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat miripDalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan modeldengan Inggris dengan model Cabinet GovernmentCabinet Government.. 4.4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” danPemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelakupembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidakpolitik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.mengganggu usaha pembangunannya.
  • 41. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 5 Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksa-Perbandingan Pelaksa- naan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negaranaan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lainlain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :pernyataan sebagai berikut : 1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya ! Penjelasan : .................................................................................................. ..................... No Contoh Negara Uraian Singkat 1. 2.
  • 42. 2.2. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkanDi negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensialsistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikankabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan ! Lanjutan …………. a. Demokrasi konstitusional : ................................................................ b. Presidensial kabinet : ......................................................................... 3.3. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selainPada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selain Presiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dariPresiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dari parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawahparlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !ini ! Parlemen Senat .......................................................... ................................................ ........................................................ ..............................................
  • 43. Lanjutan …………. 4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre- sidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori triassidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias politika Mostesqueu secarapolitika Mostesqueu secara murni ! .....................................................................................................murni ! ..................................................................................................... ............................ 5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahanTuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan (presidensial dengan pemisahan kekuasaan (separation of powerseparation of power) dan) dan pembagian kekuasaan (pembagian kekuasaan (distribution of powerdistribution of power) di bawah ini !) di bawah ini ! Persamaan Perbedaan .......................................................... ................................................ ..................................................... ....................................................... ............................................. ..................................................
  • 44. 3.3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa- naan Sistem Pemerintahan R.I.naan Sistem Pemerintahan R.I. Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikapHal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap pedulipeduli terhadap penyelenggaraan negara :terhadap penyelenggaraan negara : 1.1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yangMendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyatberorientasi pada kesejahteraan rakyat 2.2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yangBerpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahdijalankan pemerintah 3.3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifatMemberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurangkonstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyakberorientasi pada rakyat banyak 4.4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan danMelakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi padaprogram pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasionalpembangunan nasional 5.5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negaraBerupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri danyang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehinggameningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga
  • 45. SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 1.1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistemJelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistem pemerintahan” !pemerintahan” ! 2.2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah denganBerikan penjelasan perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan !pemerintahan ! 3.3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahanBeri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan Monarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi danMonarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi dan Brunai Darussalam !Brunai Darussalam ! 4.4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalamBerikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalam penerapan sistem pemerintahan parlementer !penerapan sistem pemerintahan parlementer ! 5.5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan diBeri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan di negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !
  • 46. Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. 6.6. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapanTuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapan sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !sistem presidensial yang diterapkan di Amerika ! 7.7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannyaBerikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil .... !pemerintahan cenderung lebih stabil .... ! 8.8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang palingMenurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangkamungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien ! 9.9. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapatJelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat mempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negaramempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negara lain dan berikan contohnya !lain dan berikan contohnya ! 10.10.Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan danBerikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurutkelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurut pengamatan anda !pengamatan anda !
  • 47. TUGAS DAN DISKUSITUGAS DAN DISKUSI 1.1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikutDiskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut ini !ini ! a.a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di IndonesiaPenerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia tahun 1950 – 1959.tahun 1950 – 1959. b.b. Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama,Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama, orde baru dan era reformasi.orde baru dan era reformasi. c.c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarkiTantangan penerapan demokratisasi di negara monarki palementer.palementer. d.d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistemPengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.pemerintahan di Asia pasca perang dunia II. 2.2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapaninternet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.
  • 48. INQUIRIINQUIRI Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene- rapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemenrapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain ! No Bidang Dampak Positif Dampak Negatif 1. Politik ................................................ ........................................ .......................................... .......................................... 2. Ekonomi ........................................... ........................................... .......................................... .......................................... 3. Sosial dan Budaya ........................................... ........................................... .......................................... .......................................... 4. Hukum ........................................... ........................................... .......................................... .......................................... 5. Pertahan dan Kemanan ........................................... ........................................... .......................................... ..........................................
  • 49. 1.1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yangBagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yang disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusatdisampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ? 2.2. Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ? 3.3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau RomaCarilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau Roma sekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negarasekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negara tersebut !tersebut ! 4.4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dariBagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dari negara-negara lain tentang kerukunan umat beragama dinegara-negara lain tentang kerukunan umat beragama di Indonesia akan dijadikan model ?Indonesia akan dijadikan model ? 5.5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umatMenurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yangberagama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia ?diyakini oleh bangsa Indonesia ? Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat,Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat, tanggapan atau analisa anda !tanggapan atau analisa anda !
  • 50. 6.6. Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agarBagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpeliharakerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara dengan baik ?dengan baik ? 7.7. Bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkanBila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap : a.a. Kerukunan hidup antar umat beragama !Kerukunan hidup antar umat beragama ! b.b. Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara !berbangsa dan bernegara ! c.c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan !Pancasila sebagai paradigma pembangunan ! Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….