Bahan kuliah hukum acara

1. SIDANGSIDANG
DI PENGADILANDI PENGADILAN
Dr.Dr. H. MH. Muh.uh. KhambaLi,KhambaLi, Sfils,Sfils, SH, MHSH, MH
AdvokatAdvokat, Dosen,, Dosen, Konsultan HukumKonsultan Hukum
HP/WA 0819.83.7055HP/WA 0819.83.7055
Email:Email: hmkhambali@yahoo.comhmkhambali@yahoo.com
Website:Website: https://mkhambali.onlinehttps://mkhambali.online

2. BAGAN KEKUASAAN KEHAKIMANBAGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIAKEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
 ( Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 )( Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 )
 MAHKAMAH AGUNGMAHKAMAH AGUNG
 PERADILAN UMUMPERADILAN UMUM
 PERADILAN ANAKPERADILAN ANAK
 PERADILAN NIAGAPERADILAN NIAGA
 PERADILAN HAMPERADILAN HAM
 PERADILAN AGAMAPERADILAN AGAMA
 PERADILAN MILITERPERADILAN MILITER
 PERADILAN T.U.N.PERADILAN T.U.N.
 MAHKAMAH KONSTITUSIMAHKAMAH KONSTITUSI

3. TATA-CARA DAN PROSES PERSIDANGANTATA-CARA DAN PROSES PERSIDANGAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILANPERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERINEGERI
 SURAT KUASA KHUSUSSURAT KUASA KHUSUS ::
 GUGATANGUGATAN
 JAWABANJAWABAN
 REPLIKREPLIK
 DUPLIKDUPLIK
 PEMBUKTIANPEMBUKTIAN
 KESIMPULANKESIMPULAN
 PUTUSANPUTUSAN
 UPAYA HUKUMUPAYA HUKUM

4. JAWABAN TERGUGATJAWABAN TERGUGAT
 Eksepsi KompetensiEksepsi Kompetensi
 Pokok PerkaraPokok Perkara
 Eksepsi, Pokok PerkaraEksepsi, Pokok Perkara
 Pokok Perkara, RekonpensiPokok Perkara, Rekonpensi
 Eksepsi, Pokok Perkara, RekonpensiEksepsi, Pokok Perkara, Rekonpensi

5. DASAR HUKUM SURAT KUASADASAR HUKUM SURAT KUASA
 HIRHIR
 Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja.Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja.
 KUH PERDATAKUH PERDATA
 Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanyaSurat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya
untuk satu kepentingan tertentu (untuk satu kepentingan tertentu (Pasal 1975 KUHPerPasal 1975 KUHPer ).).
 SEMASEMA
 SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959.SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959.
 SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962.SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962.
 SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971.SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971.
 SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

6. Berdasarkan ke-4 SEMABerdasarkan ke-4 SEMA
 Secara garis besar syarat-syarat dan formulasi SuratSecara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat
Kuasa Khusus adalah :Kuasa Khusus adalah :
 Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untukMenyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk
berperan di pengadilan;berperan di pengadilan;
 Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri manaMenyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana
kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagaiMenyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai
penggugat dan tergugat);penggugat dan tergugat);
 Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyekMenyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek
sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Palingsengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling
tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.
 Syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga bila salah satuSyarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu
syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengansyarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan
kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

7. SURAT KUASA KHUSUSSURAT KUASA KHUSUS
 Surat Kuasa PENGGUGAT.Surat Kuasa PENGGUGAT.
 Surat Kuasa TERGUGAT.Surat Kuasa TERGUGAT.
 Surat Kuasa Substitusi.Surat Kuasa Substitusi.
 Surat Kuasa Tambahan.Surat Kuasa Tambahan.
 Surat Kuasa Banding.Surat Kuasa Banding.
 Surat Kuasa Kasasi.Surat Kuasa Kasasi.
 Surat Kuasa Peninjauan Kembali.Surat Kuasa Peninjauan Kembali.

8. DENAH RUANG SIDANGDENAH RUANG SIDANG
(Lampiran KepMenKeh No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 Tgl. 16 Desember 1983)(Lampiran KepMenKeh No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 Tgl. 16 Desember 1983)
1
4
57 6
2 3
8
9
1314 1615
19
18
20 20
2020
20 20
21
23
12

9. .
Majelis Hakim
Pembacaa
n
GUGATAN JAWABAN
(Eksepsi)
REPLIK
DUPLIK
Pembuktia
n Pembuktia
n
Kesimpulan
PUTUSAN AKHIRB.H.T.
Upaya
Hukum
Penggugat Tergugat
MediasiG A G A L
.
.
.
.
.
.
.
Kesimpulan
Putusan SELA
.
.
.
.
Eksek
usi
. .
.

10. Terima kasih
Dr. Drs. H. Muh. KhambaLi, SH. MH.
HP: 0.819.83.7055
https://mkhambali.online