HUKUM DAN KEADILAN

1. 1

2. 2

3. 3

4. 1. Istilah Hukum Pidana
2. Pengertian Hukum Pidana
3. Pembagian Hukum Pidana
4. Sumber Hukum Pidana
5. Determinisme & Indeterminisme dlm H.Pdn.
6. Sifat Hukum Pidana
7. Norma dan Sanksi dalam Hukum Pidana
8. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi

5. BAB II
ASAS LEGALITAS
(PRINCIPLE OF LEGALITY; NULLUM
DELICTUM)
1. Pengertian asas legalitas
2. Asas Legalitas dlm Hkm. Pidana
3. Jenis2 Per-uu-an (persyaratan asas legalitas)
4. Sejarah asas legalitas
5. Arti asas legalitas menurut Psl .1
KUHPidana ;
6. Makna perkembangan & Tujuannya;

6. 1.1. Latar BelakangLatar Belakang
2.2. TeoriTeori
3.3. Asas Personalitas atau NasionalitasAsas Personalitas atau Nasionalitas
4.4. Asas Nasionalitas Pasif /Asas PerlindunganAsas Nasionalitas Pasif /Asas Perlindungan
5.5. Asas UniversalitasAsas Universalitas
6.6. Asas Teritorialitas dan Eksteritorialitas;Asas Teritorialitas dan Eksteritorialitas;
7.7. Pengaruh Hukum InternasionalPengaruh Hukum Internasional
8.8. Locus & tempus delictiLocus & tempus delicti
BAB IIIBAB III
LINGKUNGAN KUASALINGKUNGAN KUASA
BERLAKUNYA KUHPidanaBERLAKUNYA KUHPidana

7. BAB IV
INTERPRETASI UNDANG-UNDANG PIDANA
1. Latar Belakang
2. Arti & Makna Pentingnya
Interpre-tasi
3. Syarat interpretasi
4. Penemuan Hukum Oleh Hakim
5. Cara & Jenis2 Interpretasi dalam
uu Pidana
6. Sistematika Interpretasi

8. BAB VBAB V
PIDANAPIDANA (STRAF)(STRAF)
1. Arti
2. Teori Pemidanaan
• Absolut
• Relatif.
• Gabungan

9. BAB VI
TINDAK PIDANA – DELIK
(STRAFBAARFEIT)
1. Istilah Tindak Pidana
2. Pengertian Tindak Pidana
3. Unsur-unsur Tindak Pidana:
 TeoRI MoNISMe
 TeoRI DuAlISMe
1. Teknik/Cara Merumuskan Tindak Pidana
2. Subjek Tindak Pidana
3. Jenis-jenis Tindak Pidana
4. Kualifikasi unsur tindak pidana gabungan

10. BAB VII
UNSUR PERBUATAN
PIDANA
1. Istilah dan Pengertian Perbuatan Pidana
2. Pengertian Perbuatan Pdn & Strafbaarfeit
3. Elemen-elemen Perbuatan Pidana
4. Sumber & Dasar Penentuan Perbuatan Pdn
5. Perumusan Susunan Kalimat Perbuatan
Pidana dalam KUHPidana.

11. BAB VIII
MELAWAN HUKUM
(WEDERRECHTELIJKHEID)
1. Pengertian Wederrechtelijkheid
2. Paham-paham Wederrechtelijkheid
3. Unsur Wederrechtelijkheid di Dalam
Rumusan Delik (tegas & diam-diam)
4. Wederrechtelijkheid dari suatu Delik
Omisi
5. Melawan hukum formil & materil.
6. Fungsi melawan hukum materil

12. BAB IXBAB IX
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
PIDANAPIDANA
kemampuan bertanggung jawabkemampuan bertanggung jawab
(teorekeninjgsvabaar heid)(teorekeninjgsvabaar heid)
1.1. Arti Mampu BertanggungjawabArti Mampu Bertanggungjawab
2.2. SyaratSyarat
3.3. Pertanggungjawaban PidanaPertanggungjawaban Pidana
4.4. Pertanggungjawaban PidanaPertanggungjawaban Pidana
dalam UUdalam UU

13. BAB X KESALAHAN (SCHULD)
1. Pengertian Kesalahan (schuld) Secara Umum
2. Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana
3. Kesengajaan (Dolus) pada Umumnya
4. Kesengajaan Menurut Memori Penjelasan
5. Kesengajaan dari Sudut Terbentuknya
6. Sifat Kesengajaan (Dolus Malus)
7. Gradasi Kesengajaan
8. Kesengajaan Dalam Perumusan KUHP
9. Kekeliruan (Eror) pada Kesengajaan (Dolus)
10.Pembagian atau Jenis Dolus dihubungkan dengan
Sasaran

14. ALPA-LALAI
(NENGLIGENCE/CULPA)
1. Arti - Istilah Kealpaan dalam uu;
2. Syarat – isi
3. J`e n i s
4.Perbedaan:
 Culpa Lata dan Culpa Levis;
 Culpa lata yg disadari & culpa lata yg
tidak disadari
5. Perbarengan :
 Unsur Kesengajaan- (dolus) dan delik
culpa;
 Delik eventualis & delik lata

15. BAB XI AJARAN SEBAB-AKIBAT
TEORI KAUSALITAS (CAUSALI-TEITLEER)
1. Tujuan Mempelajari Sebab-Akibat
2. Sebab Akibat dalam delik Material dan Formal
3. Teori Syarat
4. Teori Khusus
5. Teori Umum
6. Pendapat-pendapat Mengenai Sebab- Akibat
7. Kaitan Ajaran Sebab Akibat dengan Delik Omisi
8. Perumusan Sebab Akibat dalam Undang-undang
9. Hubungan Kausal antara Sebab Akibat
10.Sebab Akibat dalam Praktek Hukum
11.Sebab Akibat ditinjau dari Sudut Kriminologi
12.Ajaran Sebab Akibat yang Dipedomani

16. BAB XII
DASAR PENIADAAN
PIDANA
(STRAF UITSLUITINGS GRONDEN FAIT D’EXCUSE)1. Pengertian
2. Pembagian Dasar Peniadaan Pidana
3. Dapat Dipertanggungjawabkan
4. Daya Paksa
5. Pembelaan Terpaksa
6. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
7. Menjalankan Ketentuan Undang-undang
8. Menjalankan Perintah Jabatan

17. BAB XIII
DASAR PEMBERATAN PIDANA
(STRAF VERHOGINGS GRONDEN)
BAB XIV
DASAR PERINGANAN PIDANA

18. 18
Terima KasihTerima Kasih
Terima KasihTerima Kasih
Terima KasihTerima Kasih