Dokumen ini membahas tentang pengertian dan jenis sumber hukum, termasuk sumber hukum tata negara yang terbagi menjadi sumber hukum material dan formal. Sumber hukum material di Indonesia berasal dari Pancasila, sementara sumber hukum formal mencakup undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan hirarki perundangan yang berlaku di Indonesia.

1. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sumber Hukum
Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan – aturan yang
mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang kalau dilanggar
mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam ilmu pengetahuan, sumber
hukum dapat ditinjau dari sudut pandang misalnya dari sudut panjang sejarah,
sosiologi, ekonomi, filsafat, agama, dan anggapan para ahli hukum.
Ditinjau dari sudut sejarah, sumber hukum dapat mempunyai dua arti :
a. Dalam arti sumber pengenalan hukum
b. Dalam arti sumber dari mana pembentuk hukum memperoleh bahan dan
dalam arti system-sistem hukum darimana tumbuh hukum positif suatu
Negara
Dari sudut pandang Filsafat, sumber hukum akan diartikan sebagai :
a. Sumber untuk menentukan isi hukum : apakah isi hukum itu sudah benar,
adil, sebagaimana mestinya ataukah masih dapat kepincangan dan tidak
sesuai dengan rasa keadilan.
b. Sumber untuk mengetahui kekuatan mengikatnya hukum, yakni untuk
mengetahui mengapa orang taat pada hukum.
Bagi seseorang sosiolog, yang dianggap sebagai sumber hukum adalah keadaan
masyarakat itu sendiri, bagaimana kehidupan sosial budayanya serta lembaga-
lembaga sosial yang ada didalamnya.
(Hermi Yanzi,S.Pd.,M.Pd,Hukum Tata Negara,Universitas Lampung,Bandar
Lampung,2016)
2.2 Sumber Hukum Tata Negara
Pengertian sumber Hukum tata Negara secara etimologis berasal dari istilah
“Sumber” dan “Hukum tata Negara”. Sumber (hukum) berarti sumber atau tempat
asal usul hukum Positif yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan
perundang-undangan. Sumber hukum itu terdiri dari sumber hukum tertulis dan
tidak tertulis. Selanjutnya mengenai pengertian “Hukum Tata Negara”

2. 4
(Constitution Law), beberapa pakar mengemukakan pandangannya, diantaranya
adalah Logemann.
Menurut Logemann peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara
mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi Negara itu, merupakan bagian
terbesar dari hukum tata negara. Peraturan hukum itu menangani :
1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya
2. Penunjukan para pejabat
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada jabatan
4. Wibawa, wewenang hukum yang terikat pada jabatannya
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara yang satu dengan yang
lain
7. Peralihan jabatan
8. Hubungan antara pejabat dan jabatan.
Kemudian menurut T.Koopmans, Guru Besar hukum tata negara dalam bukunya
berjudul “Compendium van het staatsrecht” mengatakan : “Termasuk dalam
hukum tata negara adalah ajaran-ajaran yang berkenaan dengan :
1. Kekuatan huukum mengikatnya peraturan perundang-undangan
2. Pembagian tugas diantara lembaga-lembaga Negara
3. Perlindungan terhadap hak-hak individu
Berdasarkan beberapa pengertian tentang sumber hukum dan hukum tata negara
dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum tata negara
adalah sumber (asal usul) darimanakah hukum tata negara itu.
(Hermi Yanzi,S.Pd.,M.Pd,Hukum Tata Negara,Universitas Lampung,Bandar
Lampung,2016)
Sumber Hukum Materil dan Formal
Pandangan para ahli hukum berkenaan dengan sumber-sumber huukum dapat
dibagi menjadi sumber hukum dalam arti Materil dan dalam arti Formal. Sumber
hukum dalam arti Materil adalah Sumber hukum yang menentukan isi hukum.
Sumber hukum dalam arti Materil ini diperlukan ketika kita menyelidiki asal usul
hukum, dan menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum Formal adalah

3. 5
sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan
hukum berlaku umum.
(Hermi Yanzi,S.Pd.,M.Pd,Hukum Tata Negara,Universitas Lampung,Bandar
Lampung,2016)
Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
A. Sumber Hukum Material
Sumber hukum material Indonesia adalah bersumber pada Pancasila karena
pancasila merupakan Start Fundamental Norm. Oleh karena itu Pancasila
merupakan dasar filososfis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi peraturan
Negara lebih lanjut, oleh karena itu setiap peraturan tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila.
B. Sumber Hukum Formal
1. Undang-Undang (Statue)
2. Kebiasaan (Custom)
3. Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie)
4. Traktat (Treaty)
5. Pendapat sarjana hukum (Doktrin)
 Undang-Undang (Statue)
Undang-undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh Penguasa Negara. Menurut Buys,
undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni :
1. Undang-undang dalam arti formal : ialah setiap keputusan pemerintah
yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya:
dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
2. Undang-undang dalam arti Materiil : Setiap keputusan pemerintah yang
menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.
 Kebiasaan (Custom)
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam
hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan
kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan

4. 6
yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan
hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
(Hermi Yanzi,S.Pd.,M.Pd,Hukum Tata Negara,Universitas Lampung,Bandar
Lampung,2016)
Contoh konvensi :
1. Maklumat pemerintah tanggal 14 November No. X atas nama wakil presiden
yang merubah sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer.
2. Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 yang mengambalikan UUD 1945
3. Pidato dalam rapat umum, rapat raksasa Presiden Republik Indonesia (orde
lama) pada setiap tanggal 17 Agustus.
4. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (orde baru) dihadapan
siding paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tanggal 16 Agustus .
5. Tap MPR No.1/MPR/1983 tentang mempertahankan UUD 1945 dan
diperkenalkannya referendum dalam sistem ketataegaraan Republik Indonesia.
6. Praktik Musyawarah mufakat yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
7. Penjelasan Presiden terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara di hadapan DPR.
8. Adanya menteri Negara non departemen dan pejabat negara setingkat
menteri.
http://hukuminformasi.blogspot.co.id/2013/09/contoh-konvensi-ketatanegaraan-
di.html ( 20:25 17/09/2015)
 Keputusan Hakim (Yurisprudensi)
Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan
dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama.
(Hermi Yanzi,S.Pd.,M.Pd,Hukum Tata Negara,Universitas Lampung,Bandar
Lampung,2016)

5. 7
Ada 2 macam Yurisprudensi :
1. Yurisprudensi tetap
Yurisprudensi tetap keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan
yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara
(standart arresten).
2. Yurisprudensi tidak tetap
Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan menjadi
dasar bagi pengadilan (standart arresten).
http://donxsaturniev.blogspot.co.id/2010/05/yurisprudensi-putusan-hakim.html
(20:36 17/09/2015)
Contoh :
Seperti dilansir panitera MA, Senin (25/6/2012) kelima putusan berikut menjadi
putusan yang bisa dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara serupa:
1. Jual Beli dengan Unsur Paksaan
Kasus bermula saat Budi Haliman Halim yang merupakan pemilik sah lembaga
pendidikan Arise Shine Ces. Belakangan, pada 8 Agustus 2006, Yayasan Hwa Ing
Fonds dan Lo Iwan Setia Dharma mempolisikan Budi dengan tuduhan
pelanggaran hak cipta. Laporan ini ditindaklanjuti dengan menahan Budi.
Selama dalam tahanan, Yayasan Hwa Ing Fonds memaksa Budi menjual merek
tersebut sebesar Rp 400 juta sedangkan kepada Lo Iwan Setia Dharma sebesar Rp
400 juta dan disetujui. Meski belakangan, uang Rp 400 juta tersebut tidak pernah
dibayarkan. Adapun untuk pidananya, Yayasan Hwa Ing Fonds dan Lo Iwan Setia
Dharma berdamai dan tidak meneruskan laporannya.
Apakah jual beli merek tersebut sah? Menurut MA hal tersebut tidak sah dan batal
demi hukum. MA menilai pada saat dibuatnya perjanjian jual beli budi sedang
ditahan oleh polisi karena laporan dari Yayasan Hwa Ing Fonds dan Lo Iwan Setia

6. 8
Dharma untuk menekan Budi agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual
beli tersebut.
Hal ini adalah merupakan yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan,
karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata yaitu tidak ada
kehendak yang bebas dari pihak Penggugat.
2. Cerai Tidak Menghapus Utang
Perceraian mengakibatkan banyak konsekuensi hukum. Salah satunya utang-
piutang yang terjadi saat ikatan pernikahan masih berlangsung. Jika pasangan
suami istri cerai, maka utang ditanggung siapa?
Menjawab hal di atas, MA mengambil contoh perceraian yang terjadi di
Pengadilan Agama (PA) Semarang. Sepasang suami istri pada 2003 mempunyai
utang Rp 1 miliar. Belakangan mereka cerai sehingga terjadi sengketa siapa yang
menanggung utang tersebut. Lantas pada 6 September 2008 MA membuat
keputusan bahwa utang tersebut dilunasi dari harta gono-gini.
"MA berpendapat utang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang
berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama,
sehingga sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) adalah sah dan
berharga," ujar MA.
3. Kasus Pemilukada MK
Orang selalu mencari celah hukum. Tidak terkecuali ketidakpuasan atas putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya dibawa ke peradilan umum.
Kasus bermula saat Dirwan Mahmud menjadi peserta pemilukada Bengkulu
Selatan. Dalam putaran pertama, Dirwan menang karena memperoleh 51,7 persen
suara. Namun hal ini dibatalkan oleh MK karena Dirwan pernah dihukum pidana
pada 1985 silam.

7. 9
Lantas, Dirwan pun menggugat putusan MK ini ke PN Manna, Bengkulu, agar
putusan MK itu adalah batal dan harus dianggap tidak pernah ada. Upaya ini
ditolak oleh PN Manna dan MA. Apa alasan MA?
"MA tidak berwenang menilai dan menguji putusan MK. Walaupun MA dapat
memahami persoalan yang dihadapi Dirwan yaitu dengan tidak bolehnya yang
bersangkutan mengikuti pemilukada, seolah-olah terhadap diri Dirwan telah
terjadi kematian perdata. Namun dalam menyelenggarakan kewenangannya
sebagai lembaga peradilan umum, MA tidak dapat melakukan koreksi atau
menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti MA, " tulis putusan
MA.
4. Lelang atas Lelang
Kasus bermula saat terjadi sengketa rumah di Jalan Panjaitan No 153 A Medan,
Sumatera Utara sebagai buntut perebutan harta warisan. Lalu rumah tersebut
dibeli oleh Hassan Chandra pada 1982.
Belakangan kasus ini berbuntut panjang. Baik ahli waris dan Hassan saling
mengajukan sita eksekusi atas rumah tersebut. Terdapat dua putusan pengadilan
yang memerintahkan eksekusi lelang. Apa sikap MA?
"Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan, " ujar MA.
Menurut MA, pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara
Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus
dilindungi.
"Apabila di kemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang

8. 10
berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap
tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan unntuk
membatalkan lelang. Yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek
sengketa dari pemohon lelang, " beber MA.
5. Perselisihan Organisasi Wartawan
Kasus bermula saat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Papua Barat
pecah hingga menggelar Munaslub. Lalu pihak yang kalah menggugat ke
Pengadilan Negeri Manokwari kalah. Tidak terima, kubu yang kalah melakukan
banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura pada 11 Desember 2009 dan
mengabulkan permohonan banding.
Lalu kasus pun masuk ke MA dan pada 18 November 2010 telah diputuskan
dengan mengabulkan permohonan kasasi yang memperbaiki putusan PN
Manokwari. Apa alasan MA?
"MA berpendapat apabila terjadi kemelut di tubuh PWI oleh karena
penyelesaiannya sudah diatur dalam AD/ ART dan Kode Etik Jurnalistik, serta
dipertanggungjawabkan dalam kongres maka kemelut tersebut tidaklah dapat
dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal
1365 KUH.Perdata, " ujar panitera MA, Soeroso Ono.
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik
sepanjang hari ini, di "Reportase Malam", Senin sampai Jumat pukul 00.30 -
01.00 WIB, hanya di Trans TV
http://news.detik.com/berita/1950026/5-kasus-menarik-yang-jadi-yurisprudensi-
ma(20:44 17/09/2015)

9. 11
 Traktak (Treaty)
Traktat adalah Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang
menyangkut kepentingan bersama antara negara yang mengadakan perjanjian
tersebut. Traktat ini juga merupakan sumber hukum, sebab ia memuat hukum
yang berlaku pada masing-masing negara, dan yang kadang-kadang juga
menyangkut warganegaranya. Dengan demikian traktat dapat pula mempengaruhi
hukum yang berlaku atau akan berlaku dalam suatu negara.
(Hermi Yanzi,S.Pd.,M.Pd,Hukum Tata Negara,Universitas Lampung,Bandar
Lampung,2016)
Traktat dibagi menjadi 2 :
a) Traktat bilateral adalah perjanjian yang diciptakan oleh dua negara. Traktat ini
bersifat tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan.
Misalnya, Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
b) Traktat multilateral adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari
dua negara. Contohnya, perjanjian internasional tentang pertahanan bersama
negara-negara Eropa (NATO). Apabila ada traktat multilateral yang memberikan
kesempatan pada negara-negara yang semula tidak turut mengadakannya, tetapi
kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif
atau traktat terbuka, misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
http://pendidikankewarganegaraans.blogspot.co.id/2013/10/traktat.html(21;02
17/09/2015)
 Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)
Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan
berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam Yurisprudensi terlihat bahwa
hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana
hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan dalam penetapan apa yang akan
menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat
seseorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika
sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar
keputusan hakim tersebut.

10. 12
Terutama dalam hubungan Internasional pendapat-pendapat para sarjana hukum
mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum Internasional yang sangat penting.
(Hermi Yanzi,S.Pd.,M.Pd,Hukum Tata Negara,Universitas Lampung,Bandar
Lampung,2016)
2.3 Sumber Hukum Tata Negara Berupa Hirarki Perundangan Di Indonesia
TAP MPRS No.
XX/MPRS/1966 :
TAP MPRS No.
III/MPRS/2000
UU No.10 Tahun 2004
a. UUD 1945 a. Undang-Undang Dasar
1945
a. Undang-Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945
b. Ketetapan MPRS/MPR b. Ketetapan MPR. b. Peraturan Pemerintah
Pengganti UU
c. UU/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
c. Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Pemerintah
Pengganti UU (Perpu)
d. Peraturan Presiden
e. Keputusan Presiden e. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Daerah
f. Peraturan-praturan
pelaksana lainnya, seperti
Peraturan Menteri,
Instruksi Menteri dan
lain-lainnya
f. Keputusan Presiden f. Perda Provinsi
g. Peraturan Daerah g. Perda Kabupaten /
Kota- Perdes / Peraturan
setingkat
http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/tata-urutanhierarki-peraturan-
perundang.html 4:0021/09/2015