Mata kuliah wajib yang diberikan tidak hanya untuk mahasiswa hukum tetapi juga bagi mahasiswa di bidang ekonomi dengan tujuan mempertajam pengetahuan hukum yang hadir dalam dunia ekonomi dan bisnis
Hbl, rini magfira, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercubuana, 2018Rini Magfira
Hukum perburuhan adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Mencakup kontrak kerja, serikat buruh, pemogokan, dan perlindungan hak pekerja. Lingkupnya meliputi individu, waktu sebelum, selama dan sesudah kerja, serta wilayah kerja baik regional maupun nasional.
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perjanjian internasional, termasuk definisi, proses kodifikasi Konvensi Wina 1969, perumusan hukum internasional oleh Komisi Hukum Internasional PBB, pengertian perjanjian internasional, berbagai jenis perjanjian internasional, format perjanjian internasional, istilah-istilah dalam perjanjian internasional, dan proses pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral."
Mata kuliah wajib yang diberikan tidak hanya untuk mahasiswa hukum tetapi juga bagi mahasiswa di bidang ekonomi dengan tujuan mempertajam pengetahuan hukum yang hadir dalam dunia ekonomi dan bisnis
Hbl, rini magfira, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercubuana, 2018Rini Magfira
Hukum perburuhan adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Mencakup kontrak kerja, serikat buruh, pemogokan, dan perlindungan hak pekerja. Lingkupnya meliputi individu, waktu sebelum, selama dan sesudah kerja, serta wilayah kerja baik regional maupun nasional.
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perjanjian internasional, termasuk definisi, proses kodifikasi Konvensi Wina 1969, perumusan hukum internasional oleh Komisi Hukum Internasional PBB, pengertian perjanjian internasional, berbagai jenis perjanjian internasional, format perjanjian internasional, istilah-istilah dalam perjanjian internasional, dan proses pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral."
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum perdata Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian hukum perdata, sejarah KUH Perdata, sistematika hukum perdata menurut BW dan ilmu pengetahuan, serta hukum perorangan yang mengatur tentang status hukum dari orang dan badan hukum sebagai subjek hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Dimebag Darrell
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif hukum pidana ekonomi. Dibahas mengenai pengertian kejahatan bisnis, tindak pidana ekonomi, dan kedudukan serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan bisnis berdasarkan hukum pidana ekonomi."
This document discusses flexible working hours and their benefits for both employees and employers. Flexible working hours allow employees to work the normal number of hours but have flexibility in when they start and stop working. Benefits for employees include better work-life balance, reduced fatigue, more holidays, lower medical costs, and less absenteeism. Benefits for employers are motivated employees who work more efficiently, lower costs from reduced absenteeism and fewer facilities needed, and an improved ability to recruit talent. However, flexible hours also carry risks like a thinner boundary between work and personal life and potential decreased employee discipline.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep ekonomi makro dan profesi terkait, diantaranya:
1. Pengertian ekonomi makro yang mempelajari hubungan antara variabel ekonomi agregatif secara keseluruhan
2. Beberapa profesi seperti treasury, CFO, marketing, customer service, dan arsitek beserta penjelasan singkat tugasnya
3. Kegunaan ekonomi teknik dalam membuat keputusan rekayasa dengan mempertimbangkan fak
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum perdata Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian hukum perdata, sejarah KUH Perdata, sistematika hukum perdata menurut BW dan ilmu pengetahuan, serta hukum perorangan yang mengatur tentang status hukum dari orang dan badan hukum sebagai subjek hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Dimebag Darrell
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif hukum pidana ekonomi. Dibahas mengenai pengertian kejahatan bisnis, tindak pidana ekonomi, dan kedudukan serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan bisnis berdasarkan hukum pidana ekonomi."
This document discusses flexible working hours and their benefits for both employees and employers. Flexible working hours allow employees to work the normal number of hours but have flexibility in when they start and stop working. Benefits for employees include better work-life balance, reduced fatigue, more holidays, lower medical costs, and less absenteeism. Benefits for employers are motivated employees who work more efficiently, lower costs from reduced absenteeism and fewer facilities needed, and an improved ability to recruit talent. However, flexible hours also carry risks like a thinner boundary between work and personal life and potential decreased employee discipline.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep ekonomi makro dan profesi terkait, diantaranya:
1. Pengertian ekonomi makro yang mempelajari hubungan antara variabel ekonomi agregatif secara keseluruhan
2. Beberapa profesi seperti treasury, CFO, marketing, customer service, dan arsitek beserta penjelasan singkat tugasnya
3. Kegunaan ekonomi teknik dalam membuat keputusan rekayasa dengan mempertimbangkan fak
This document discusses concepts related to human resource management, including definitions, functions, scope, challenges, and the procurement process. It provides an overview of key HRM topics such as planning, organizing, staffing, training, compensation, integration, maintenance and separation. The goal of HRM is to utilize human resources optimally by ensuring the right person is in the right job at the right time. Globalization, regulations, technology and workforce diversity present challenges to effective HRM.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen produksi, proses produksi, faktor-faktor produksi, penentuan lokasi pabrik, lingkungan kerja, material handling, dan pengendalian produksi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar manajemen produksi dan operasi pabrik.
Facebook was founded in 2004 by Mark Zuckerberg and has grown to over 800 million active users. It allows users to create profiles, share photos and interests, communicate with friends through messages and chat. However, excessive social media use can negatively impact relationships and mental health, potentially triggering divorce, suicide, jealousy, or feelings of unattractiveness.
What 33 Successful Entrepreneurs Learned From FailureReferralCandy
Entrepreneurs encounter failure often. Successful entrepreneurs overcome failure and emerge wiser. We've taken 33 lessons about failure from Brian Honigman's article "33 Entrepreneurs Share Their Biggest Lessons Learned from Failure", illustrated them with statistics and a little story about entrepreneurship... in space!
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak dan perikatan. Menguraikan pengertian hukum kontrak nominaat dan innominaat, serta implementasi hukum kontrak yang harus sesuai dengan peraturan dan memperhatikan asas-asas kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.
Hukum bisnis adalah peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar berjalan secara adil dan tertib. Hukum bisnis mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi seperti perseroan terbatas, pengangkutan, dan kontrak. Hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak bisnis, meliputi pengertian, unsur, tahapan, dan cara berakhirnya kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam bidang ekonomi. Unsur penting kontrak bisnis adalah adanya kesepakatan, objek perjanjian, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Tahapan kontrak bis
INISIASI 3 HUKUM DAGANG DAN KEPAILITAN (fix)(1).pptxSherlyNelsaFitri2
Dokumen tersebut membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam kegiatan perdagangan dan hak cipta serta hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Terdapat dua perspektif hukum yaitu perdata dan pidana, serta berbagai kegiatan yang dilarang seperti monopoli dan dumping. Dibahas pula kerugian akibat perbuatan melawan hukum, teori kausalitas, serta hak cipta dan hak kekayaan intelektual seperti mere
Buku ini membahas sejarah dan sumber hukum dagang. Pada bab II dijelaskan bahwa perkembangan hukum dagang dimulai pada abad pertengahan di Eropa dengan lahirnya kota-kota perdagangan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat di Prancis pada abad ke-17. Bab ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum dagang di Indonesia.
MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptxRIhsanFadhelAhmad1
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kontrak hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi kontrak internasional, prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional seperti kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, serta perkembangan hukum perdagangan internasional dari masa awal hingga saat ini dengan adanya lembaga-lembaga internasional seperti WTO.
Hbl,agung pangestu,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas me...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, meliputi pengertian, pendekatan, dan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dijelaskan meliputi kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Juga diuraikan perkembangan hukum perdagangan internasional melalui tiga tahapan.
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...anindiaputri762
Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan implementasinya. Modul ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, tujuan hukum perdagangan internasional, sumber hukum perdagangan internasional, dan subyek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum perdagangan internasional.
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
HBL 14, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional...Rinytrianas21
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional yang mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan sumber-sumber hukum perdagangan internasional. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi perdagangan internasional menurut beberapa ahli, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, serta sumber-sumber hukum seperti perjanjian internasional dan hukum nasional.
2. m.kholil/3/25/2006
Apa Hukum itu?Apa Hukum itu?
Hukum adalah peraturan yang tertulisHukum adalah peraturan yang tertulis
mapun tidak tertulis yang mengaturmapun tidak tertulis yang mengatur
manusia dalam hidup bermasyarakat,manusia dalam hidup bermasyarakat,
yang apabila dilanggar ada sanksi yangyang apabila dilanggar ada sanksi yang
tegas.tegas.
Tujuan hukum adalah untuk mencapaiTujuan hukum adalah untuk mencapai
keadilan masnusia dalam hidupkeadilan masnusia dalam hidup
bermasyarakat di samping kepastianbermasyarakat di samping kepastian
hukum.hukum.
3. m.kholil/3/25/2006
Apa Hukum Bisnis itu?Apa Hukum Bisnis itu?
Bisnis adalah kegiatan usaha yangBisnis adalah kegiatan usaha yang
ditujukan untuk mencapai keuntungan,ditujukan untuk mencapai keuntungan,
baik itu di bidang:baik itu di bidang:
a. Produksia. Produksi
b. Distribusi/Pemasaran; danb. Distribusi/Pemasaran; dan
c. Perdaganganc. Perdagangan
Hukum Bisnis adalah peraturan-peraturanHukum Bisnis adalah peraturan-peraturan
yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnisyang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis
dijalankan secara adil.dijalankan secara adil.
4. m.kholil/3/25/2006
Apa Hukum Ekonomi itu?Apa Hukum Ekonomi itu?
Ekonomi berasal dari mistilah “oikos”=Ekonomi berasal dari mistilah “oikos”=
rumah tangga, dan “nomos”= mengatur.rumah tangga, dan “nomos”= mengatur.
Jadi ekonomi artinya mengatur rumahJadi ekonomi artinya mengatur rumah
tangga agar tercapai kesejahteraan dalamtangga agar tercapai kesejahteraan dalam
hidup.hidup.
Hukum Ekonomi adalah hukum yangHukum Ekonomi adalah hukum yang
mengatur distribusi/pembagian sumber-mengatur distribusi/pembagian sumber-
sumber daya agar tercapai kesejahteraansumber daya agar tercapai kesejahteraan
yang berkeadilan.yang berkeadilan.
9. m.kholil/3/25/2006
HUKUM KONTRAK BISNISHUKUM KONTRAK BISNIS
Perjanjian yang dibuat tertulis disebut Kontrak.Perjanjian yang dibuat tertulis disebut Kontrak.
Perjanjian adalah dua pihak atau lebih yangPerjanjian adalah dua pihak atau lebih yang
saling mengikat janji untuk melakukan sesuatusaling mengikat janji untuk melakukan sesuatu
hal.hal.
Dasar Pengaturan: Buku ke III KUHPerdataDasar Pengaturan: Buku ke III KUHPerdata
Suatu hal = obyek perjanjian, dapat berupa:Suatu hal = obyek perjanjian, dapat berupa:
a. Menyerahkan sesuatu;a. Menyerahkan sesuatu;
b. Melakukan sesuatu perbuatan; danb. Melakukan sesuatu perbuatan; dan
c. Tidak melaksanakan sesuatu.c. Tidak melaksanakan sesuatu.
10. m.kholil/3/25/2006
Asas-asas Hk. PerjanjianAsas-asas Hk. Perjanjian
1.1. Prinsip KonsensualismePrinsip Konsensualisme
2.2. Prinsip Kebasan BerkontrakPrinsip Kebasan Berkontrak
3.3. Pacta Sunt ServandaPacta Sunt Servanda
4.4. dll.dll.
11. m.kholil/3/25/2006
Syarat Umum Syahnya PerjanjianSyarat Umum Syahnya Perjanjian
Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:
1.1. KesepakatanKesepakatan
2.2. KecakapanKecakapan
3.3. Suatu hal tertentuSuatu hal tertentu
4.4. Suatu sebab yang halal.Suatu sebab yang halal.
12. m.kholil/3/25/2006
Akibat Hukum Tidak TerpenuhiAkibat Hukum Tidak Terpenuhi
Syarat Syahnya PerjanjianSyarat Syahnya Perjanjian
Tidak terpenuhi point 1 dan 2 (syaratTidak terpenuhi point 1 dan 2 (syarat
subyektif) adalah DAPAT DIMINTAKANsubyektif) adalah DAPAT DIMINTAKAN
PEMABATALAN.PEMABATALAN.
Tidak terpenuhi point 3 dan 4 (syaratTidak terpenuhi point 3 dan 4 (syarat
obyektif) adalah BATAL DEMI HUKUM.obyektif) adalah BATAL DEMI HUKUM.
14. m.kholil/3/25/2006
Anatomi KontrakAnatomi Kontrak
1.1. Judul KontrakJudul Kontrak
2.2. PembukaanPembukaan
3.3. Para PihakPara Pihak
4.4. Recital (latar belakang)Recital (latar belakang)
5.5. Isi (hak & kewajiban para pihak dlmIsi (hak & kewajiban para pihak dlm
pasal2)pasal2)
6.6. PenutupPenutup
7.7. Tanda-tangan para pihakTanda-tangan para pihak
15. m.kholil/3/25/2006
WanprestasiWanprestasi
Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidakWanprestasi atau ingkar janji adalah tidak
melaksanakan apa yang dijanjikan (obyekmelaksanakan apa yang dijanjikan (obyek
perjanjian) dapat berupa:perjanjian) dapat berupa:
1.1. Tidak melaksanakan sama sekali apa yangTidak melaksanakan sama sekali apa yang
dijanjikan.dijanjikan.
2.2. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapiMelaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapi
terlambat.terlambat.
3.3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidakMelakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak
seperti yang dijanjikan (tidak sempurna).seperti yang dijanjikan (tidak sempurna).
4.4. Melakukan sesuatu yang harusnya tidakMelakukan sesuatu yang harusnya tidak
dilaksanakan.dilaksanakan.
16. m.kholil/3/25/2006
Akibat WanprestasiAkibat Wanprestasi
Kerugian bagi pihak yang beritikat baikKerugian bagi pihak yang beritikat baik
melaksanakan perjanjian.melaksanakan perjanjian.
Upaya bagi pihak yang dirugikan adalahUpaya bagi pihak yang dirugikan adalah
melakukan tuntukan ganti kerugian, denganmelakukan tuntukan ganti kerugian, dengan
cara terlebih dahulu harus ada teguran tertuliscara terlebih dahulu harus ada teguran tertulis
(SOMASI) untuk pemenuhan prestasi.(SOMASI) untuk pemenuhan prestasi.
Dengan somasi tersebut maka dapat dipastikanDengan somasi tersebut maka dapat dipastikan
dan dapat dijadikan bukti bahwa ybs melakukandan dapat dijadikan bukti bahwa ybs melakukan
Wanprestasi.Wanprestasi.