Indeks Kinerja Logistik/Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014 menunjukkan kinerja sistem logistik Indonesia yang belum optimal,
Rencana perbaikan dan pengembangan sistem logistik Indonesia telah tertuang dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012
Sebagai bagian dari PJL, perusahaan-perusahaan BUMN sektor logistik mempunyai potensi besar untuk berperan dalam implementasi sistem logistik nasional, termasuk dalam peningkatan efisiensi biaya logistik
9. Sinergi BUMN/anak usaha di sektor logistik akan meningkatkan efisiensi operasional yang akan berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang dilayani (baik swasta maupun BUMN produsen) dan meningkatkan profitabilitas BUMN/anak usaha di sektor logistik itu sendiri.
Dalam ruang lingkup yang lebih luas, sinergi BUMN/anak usaha di sektor logistik akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi logistik nasional. Sinergi ini juga akan mendukung pencapaian misi Sislognas, yaitu memperlancar arus barang secara efektif dan efisien, serta membangun simpul simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah, dan antar pulau. Selain itu, sinergi ini juga berpotensi meningkatkan LPI Indonesia, terutama berkaitan dengan komponen competence and quality of logistics services.
Indeks Kinerja Logistik/Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014 menunjukkan kinerja sistem logistik Indonesia yang belum optimal,
Rencana perbaikan dan pengembangan sistem logistik Indonesia telah tertuang dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012
Sebagai bagian dari PJL, perusahaan-perusahaan BUMN sektor logistik mempunyai potensi besar untuk berperan dalam implementasi sistem logistik nasional, termasuk dalam peningkatan efisiensi biaya logistik
9. Sinergi BUMN/anak usaha di sektor logistik akan meningkatkan efisiensi operasional yang akan berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang dilayani (baik swasta maupun BUMN produsen) dan meningkatkan profitabilitas BUMN/anak usaha di sektor logistik itu sendiri.
Dalam ruang lingkup yang lebih luas, sinergi BUMN/anak usaha di sektor logistik akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi logistik nasional. Sinergi ini juga akan mendukung pencapaian misi Sislognas, yaitu memperlancar arus barang secara efektif dan efisien, serta membangun simpul simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah, dan antar pulau. Selain itu, sinergi ini juga berpotensi meningkatkan LPI Indonesia, terutama berkaitan dengan komponen competence and quality of logistics services.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
project risk management plan,project risk management, communication plan, sistem informasi,its,manjemen proyek,manajemen proyek teknologi informasi,mpti
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
merupakan rangkaian cerita tentang keberhasilan pemerintah daerah dan komunitas dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Keunikan buku ini adalah dalam mengungkapkan pembelajaran dari masing-masing pemenang AMPL Award
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
project risk management plan,project risk management, communication plan, sistem informasi,its,manjemen proyek,manajemen proyek teknologi informasi,mpti
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
merupakan rangkaian cerita tentang keberhasilan pemerintah daerah dan komunitas dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Keunikan buku ini adalah dalam mengungkapkan pembelajaran dari masing-masing pemenang AMPL Award
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
RAPAT PENYUSUNAN PENETAPAN TARGET, PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014, DAN PELATIHAN APLIKASI PP NO. 39 TAHUN 2006
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. Monitoring dan Evaluasi
Dasar Pelaksanaan Monev
Pasal 107 huruf d
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik
bertujuan untuk mendukung proses monitoring dan
audit;
Pasal 115 ayat (2)
Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala
realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP
Sinergi antara TEPPA dan LKPP dalam Sistem
Monitoring dan Evaluasi
3. Apa Sinergi antara TEPPA dan LKPP dalam Sistem
Monitoring dan Evaluasi?
Sinergi dalam bentuk: Integrasi SISMONTEP dengan E-
Monev LKPP
SISMONTEP adalah: Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran yang dibangun oleh TEPPA.
TEPPA adalah: Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan
Anggaran yang dibentuk oleh Unit Kerja Presiden bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)
Monitoring dan Evaluasi
8. • Datawarehouse:
SiRUP
Rencana Pengadaan
• DATAWAREHOUSE:
•SPSE Modul
•e-Tendering & e-Purchasing
• E-Pengadaan Langsung
• E-Penunjukan Langsung
• E-Kontes Sayembara
•E-Swakelola
•E-Kontrak
Realisasi Pengadaan
PEMANFAATAN APLIKASI SPSE UNTUK E-REPORTING dalam
MONEV ONLINE
Diintegrasikan
OUTPUT:
MONEV
9. TUGAS ADMIN PADA APLIKASI MONEV
• Datawarehouse:
SiRUP
Rencana Pengadaan
• DATAWAREHOUSE: SPSE Modul
•e-Tendering & e-Purchasing
• E-Pengadaan Langsung
• E-Penunjukan Langsung
• E-Kontes Sayembara
•E-Swakelola
•E-Kontrak
Realisasi Pengadaan
Adjustment/
Perbaikan/
Penyesuaian
oleh Admin
Adjustment/
Perbaikan/
Penyesuaian
oleh Admin
10. HAMBATAN IMPLEMENTASI
• Masih banyak K/L/D/I
yang belum mengupload
RUP ke dalam Inaproc
(SiRUP)
Rencana
Pengadaan
• K/L/D/I belum seluruhnya
e-Procurement
• Aplikasi belum akomodir
semua proses realisasi
pengadaan
Realisasi
Pengadaan
11. No
Admin
PPE/Admin
Agency
Pejabat
Penghubung
All User Keterangan
Admin PPE (login melalui LPSE atau
Monev.lkpp.go.id), Admin Agency
(login melalui monev.lkpp.go.id),
Pejabat Penghubung (login melalui
monev.lkpp.go.id )
Admin PPE dan Admin Agency
membuatkan user Pejabat Penghubung
Pejabat Penghubung melihat data.
Apabila belum sesuai, menginputkan
manual data adjustment kedalam tabel
yang tersedia
Data ditampilkan dan dapat dilihat oleh
seluruh pengguna
Start
Login
Adjustment
Tambah
User
Display
LANGKAH ADJUSTMENT
12. ADJUSTMENT
a. Digunakan hanya untuk menyesuaikan data yang
ditampilkan pada Sistem Reporting
b. Akses adjustment diberikan kepada Pejabat
Penghubung/Entitas Pelapor oleh Admin PPE (LPSE
System Provider)
13. PARA PIHAK DALAM E-MONEV dan SISMONTEP
Monev
Data warehouse
Laporan
UKP4
KLDI
Laporan
UKP4
Masyarakat
Admin PPE
& Admin
Agency
Laporan
UKP4
Laporan
UKP4
Pejabat Penghubung
detail
Summary
• Melihat Rencana &
Proses PBJ
• Update Rencana &
Proses PBJ
• Melihat Rencana &
Proses PBJ
• Membuat Admin
Agency dan Admin
Pejabat Penghubung
• Pengawasan
• Penegakan hukum
• Kebijakan
• Kontrol publik
• Transparansi
• Akuntabilitas
24. RENCANA PAKET PENGADAAN
Klik field Update Rencana Paket Pengadaan maka akan tampil view sbg berikut :
1. Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hasil Penarikan dari RUP
2. Koreksi Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Agregasi Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25. Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Hasil Penarikan dari RUP
Koreksi Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Agregasi Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
33. 33
33
LPSE Kementerian Kehutanan
BIRO UMUM – SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
http://lpse.dephut.go.id