1. Dokumen tersebut merupakan materi presentasi tentang kebijakan Satu Data Indonesia yang disampaikan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2. Materi presentasi menjelaskan tentang definisi data, penguatan tata kelola data pemerintah, pembentukan lembaga pengelola data, proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta implementasi kebijakan tersebut di instansi pemerintah. 3. Kebij

1. 1
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Cirebon, 23 Oktober 2019
Acara Bapeda Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

2. “Data adalah jenis kekayaan
baru bangsa kita, kini data
lebih berharga dari minyak”
Presiden Joko Widodo
Pidato Kenegaraan di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16/8/2019

3. REPUBLIK
INDONESIA
TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN, DAN KAIDAH
RPJMN 2020-2024
3

4. REPUBLIK
INDONESIA
HIGHLIGHT: PEMBANGUNAN TRANSFORMASI DIGITAL
4

5. REPUBLIK
INDONESIA
SUBSTANSI PERPRES NO. 39/2019
SATU DATA INDONESIA

6. REPUBLIK
INDONESIA
6
Persoalan Proses, Produk,
Produsen, Pengguna

7. REPUBLIK
INDONESIA
MEMASTIKAN DATA PEMERINTAH BERKUALITAS
• Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
• Data Statistik adalah Data berupa angka tentang
karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang
diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis.
• Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis,
dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi.
• Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang
disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem
akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Survey
dan
Sensus
SI
M
IoT
Smart
City
2
3
1
1
2
3
4
DEFINISI DATA
(Pasal 1 Ayat 2-5)
7

8. REPUBLIK
INDONESIA
MEMPERJELAS DAN MEMPERKUAT
PENYELENGGARA DATA
8
Tingkat Pusat
Dewan
Pengarah
Forum SDI
Tingkat Pusat
Sekretariat SDI
tingkat pusat
Pembina
Data
Walidata
Produsen
Data
Tingkat Daerah
Forum SDI
Tingkat Daerah
Sekretariat SDI
tingkat daerah
Pembina
Data
Walidata
Produsen
Data
Walidata
pendukung
• Dibentuk Dewan Pengarah untuk:
• mengoordinasikan dan menetapkan
kebijakan terkait penguatan dan
perbaikan tata kelola data
pemerintah
• mengoordinasikan penyelesaian
permasalahan dan hambatan
pelaksanaan tata kelola data
pemerintah
• Dilaksanakan Forum SDI untuk
memperkuat koordinasi Pembina Data,
Walidata, dan Produsen Data
• Disusun Daftar Data yang terintegrasi
pusat dan daerah, untuk memastikan
ketersediaan data dan mencegah
duplikasi data
• Disusun dan dilaksanakan Rencana Aksi
yang terintegrasi pusat dan daerah,
untuk memastikan tersedianya program
dan kegiatan dari Instansi Pusat dan
Daerah yang mendukung pencapaian
SDI termasuk dukungan anggaran.
Kepala
Daerah

9. REPUBLIK
INDONESIA
MEMPERKUAT KOLABORASI PUSAT DAN DAERAH
Penyusunan Daftar Data dan Rencana Aksi Terpadu
• Tugas Dewan Pengarah adalah melakukan
koordinasi, penetapan kebijakan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SDI di
tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 12 Ayat 2c)
• Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat
melakukan koordinasi untuk mengumpulkan
daftar data dan daftar data prioritas serta
rencana aksi (Pasal 16 Ayat 4)
• Dalam menyusun daftar Data, instansi Daerah
mengacu pada daftar Data yang telah
ditentukan oleh instansi Pusat (Pasal 26 Ayat 3)
• Rencana aksi SDI yang disusun oleh instansi
Pusat dilaksanakan oleh Penyelenggara SDI
tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 30 Ayat 3)
9
• Daftar Data
• Daftar Data
Prioritas
• Data induk &
Kode Referensi
• Arsitektur Data
• Rencana Aksi
FORUM SDI
TINGKAT PUSAT
FORUM SDI
PROVINSI
FORUM SDI
KAB/KOTA

10. REPUBLIK
INDONESIA
MEMPERKUAT KETERPADUAN PROSES
PENYELENGGARAAN SDI
FORUM SDI
Perencanaan
PRODUSEN DATA
Mengumpulkan
Data
WALIDATA
Memeriksa Data
PEMBINA DATA
Memeriksa Data
Prioritas
Prioritas
Non
Prioritas
PEMBINA DATA
Prinsip SDI
Tidak Sesuai
Prinsip SDI
Tidak Sesuai
Prinsip SDI
WALIDATA
Menyebarluaskan
Data
Sesuai
Prinsip
SDI
Sesuai
Prinsip
SDI
PORTAL SATU
DATA
INDONESIA
MEDIA LAINNYA
• Daftar Data
• Daftar Data
Prioritas
• Rencana Aksi
FORUM
SDI
TINGKAT
PUSAT
FORUM
SDI
PROVIN
SI
FORUM
SDI
KAB/KO
TA
10

11. REPUBLIK
INDONESIA
11
Catatan: Perbandingan Siklus Hidup Data
UU IG
Pengumpulan
Pengolahan
Penyimpanan &
Pengamanan
Penyebarluasan
Penggunaan
Perpres SDI
Perencanaan
Pengumpulan
Pemeriksaan
Penyebarluasan
GSBPM
Specify Needs
Design
Build
Collect
Process
Analyse
Disseminate
Evaluate
DMBOK
Plan
Specify
Enable
Create & Acquire
Maintain & Use
Archive & Retrieve
Purge
COBIT
Plan
Design
Build/Acquire
Use/Operate
Monitor
Dispose
GSBPM: Generic Statistical Business Process Model
DMBOK: Data Management Book of Knowledge
COBIT: Control Objectives for Information & Related Technology

12. REPUBLIK
INDONESIA
MEMASTIKAN PEMANFAATAN DATA
ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
12
Raw DATA
(Data yang
dihasilkan
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah
DATA STATISTIK
DATA SPASIAL
DATA KEUANGAN
Pemerintah
Pusat &
Pemerintah
Daerah
(Pasal 2 ayat
(1)
• Pembina Data menetapkan :
1. Standar Data lintas Instansi Pusat &
Daerah (Psl 6 ayat (1)
2. Struktur baku & format baku lintas
instansi Pusat & Daerah (psl 8 ayat (1)
• Menkoninfo menetapkan ketentuan
interoperabilitas Data (Psl 9 ayat (3)
• Dewan Pengarah menetapkan Kode
referensi dan atau Data Induk (Psl 10
ayat (5)
• Produsen Data menghasilkan Data sesuai
Prinsip SDI dan menyampaikan Data dan
Metadata kepada Walidata (Psl 15 ayat (1))
• Walidata (Psl 14 ayat (1 ):
• mengumpulkan, memeriksa Data, dan
mengelola data yang disampaikan
Produsen
• Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode
Referensi dan Data Induk di Portal SDI
• Pembina Data memeriksa ulang terhadap
Data Prioritas
Data
Statistik
Data
Geospasial
Data
Keuangan
PORTAL SDI
yang dikelola
Sekretariat SDI
(Psl 36 ayat
(5))
Ketentuan akses data yang disediakan di Portal
SDI diatur sesuai Pasal 37

13. REPUBLIK
INDONESIA
INTERNATIONAL FRAMEWORK
13

14. REPUBLIK
INDONESIA
KEBIJAKAN SDI
DALAM TATA KELOLA DATA INSTANSI PUSAT
DAN INSTANSI DAERAH

15. REPUBLIK
INDONESIA
NORMA SATU DATA INDONESIA
15
Semua ketentuan yang digunakan sebagai tatanan
dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan
SDI merujuk pada 2 norma pokok, yaitu:
1. Norma Hukum Positif; dan
2. Norma Akademis

16. REPUBLIK
INDONESIA
NORMA HUKUM POSITIF DI INSTANSI PUSAT
16

17. REPUBLIK
INDONESIA
NORMA HUKUM POSITIF DI INSTANSI DAERAH
17

18. REPUBLIK
INDONESIA
SATU DATA INDONESIA:
PIJAKAN TRANSFORMASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN
18
Sistem Statistik
Nasional
UU 16/1997
Statistik
Jaringan Informasi
Geospasial
Nasional
UU 4/2011
Informasi Geospasial
Sistem Informasi
Manajemen
UU 25/2004
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Sistem Informasi
Manajemen
UU 23/2014
Pemerintahan
Daerah
Sistem Membutuhkan Data dan Informasi yang Berkualitas
Sistem Menghasilkan Data dan Informasi yang Berkualitas
Sistem Informasi
Manajemen
UU 17/2003
Keuangan Negara
Sistem
Informasi
Manajemen
Pemerintahan
Lainnya
PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES NO. 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas

19. REPUBLIK
INDONESIA
IMPLEMENTASI SDI

20. REPUBLIK
INDONESIA
DASAR HUKUM KELUARAN SDI
20
• Perpres 39/2019
• Tata Kelola Data Nasional
• Portal SDI
• Perpres 95/2018
• Arsitektur Data & Informasi (p9)
• Pedoman Manajemen Data (p49)
• Akurat, mutakhir, terintegrasi,
• Arsitektur, Data Induk & Kode Referensi,
Basis Data, Kualitas Data
• Implikasi
• Kamus Data/Katalog Data
• Klasifikasi Data
• Rahasia, Terbatas, Publik

21. REPUBLIK
INDONESIA
PENDEKATAN KEGIATAN SDI
21
• Top-Down
• Kajian regulasi terkait urusan
kepemerintahan (UU 39/2008,
Permen/Perka OTK masing-masing
instansi, dsb)
• Kajian kerangka kerja dan referensi
arsitektur data (FEAF, DoDAF, dsb).
• Bottom-Up
• Identifikasi data induk dari masing-
masing Instansi Pusat dan Daerah
• Identifikasi kesiapan Instansi Pusat
dan Daerah dalam
mengimplementasikan SDI.
21

22. REPUBLIK
INDONESIA
PENDEKATAN KEGIATAN SDI
(Top – Down)
22

23. REPUBLIK
INDONESIA
PENDEKATAN KEGIATAN SDI
(Bottom - Up)
23
1. Data Penduduk
1.1 Jumlah Penduduk Miskin
1.1.1 Jumlah Penduduk Miskin yang menerima bantuan
2. Data Siswa
2.1 Jumlah Siswa Berprestasi
2.1.1 Data Siswa Berprestasi yang mendapatkan program beasiswa pemerintah
3. Data Lahan Hutan
3.1 Luas Hutan Konservasi
3.1.1 Luas Hutan Konservasi yang dipulihkan
3.2 Luas Hutan Produksi
3.2.1 Luas Hutan Produksi yang ditanami pohon jati
4. Data Jalan
4.1 Data Jalan Provinsi
4.1.1 Data Jalan Provinsi yang telah dilakukan perbaikan
5. Data Kapal
5.1 Jumlah Kapal Penangkap Ikan

24. REPUBLIK
INDONESIA
Tata
Kelola
Data
Pedoman
Pengelolaan
Data
24
KELUARAN SDI: ARSITEKTUR KEBIJAKAN DATA
Arsitektur
Akurat
Mutakhir
Terpadu
Akuntabel
Aksesibel
Sharable
Data Induk/Kode Referensi
Standar Data
Meta Data
Akurat
Mutakhir
Integrasi
Kualitas
Portal
Pemanfaatan
Basis Data
Regulasi Referensi Arsitektur

25. REPUBLIK
INDONESIA
PERLUASAN PRAKTIK BAIK : DATA POKOK PENDIDIKAN
25

26. REPUBLIK
INDONESIA
TERIMA KASIH