Ringkasan dokumen ini memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan desa berbasis data. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pengumpulan dan analisis data desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan desa mulai dari pengkajian keadaan desa, perumusan target, hingga penet
1. Dokumen tersebut merupakan materi presentasi tentang kebijakan Satu Data Indonesia yang disampaikan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat.
2. Materi presentasi menjelaskan tentang definisi data, penguatan tata kelola data pemerintah, pembentukan lembaga pengelola data, proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta implementasi kebijakan tersebut di instansi pemerintah.
3. Kebij
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021TV Desa
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan sistem Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) sejak tahun 1996 hingga sekarang yang telah berubah dari manual menjadi online berbasis website. Prodeskel didefinisikan sebagai gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa dan kelurahan yang mencakup berbagai data untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Harapannya adalah data Prodeskel dapat terintegrasi dan dimanfaatkan oleh berbagai
Dokumen tersebut membahas kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasinya di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen menjelaskan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia seperti standar data dan metadata, interoperabilitas data, serta penyelenggaraannya. Dokumen juga menjelaskan implementasi Single Data System di Jawa Tengah untuk mengintegrasikan data antar instansi dan membuatnya terbuka melalui Open Data. Hingga saat ini, terdapat 15 jenis data dari 15
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban soal pertemuan minggu 11 yang mencakup 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama menjelaskan mengapa sistem manajemen database diperlukan di organisasi sektor publik. Kedua membahas manfaat penggunaan struktur data dan sistem manajemen database. Ketiga menjelaskan cara menangani data besar secara elektronik. Keempat menjelaskan penggunaan database komputer dalam pelayanan SIAK.
1. Dokumen tersebut merupakan materi presentasi tentang kebijakan Satu Data Indonesia yang disampaikan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat.
2. Materi presentasi menjelaskan tentang definisi data, penguatan tata kelola data pemerintah, pembentukan lembaga pengelola data, proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta implementasi kebijakan tersebut di instansi pemerintah.
3. Kebij
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021TV Desa
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan sistem Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) sejak tahun 1996 hingga sekarang yang telah berubah dari manual menjadi online berbasis website. Prodeskel didefinisikan sebagai gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa dan kelurahan yang mencakup berbagai data untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Harapannya adalah data Prodeskel dapat terintegrasi dan dimanfaatkan oleh berbagai
Dokumen tersebut membahas kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasinya di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen menjelaskan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia seperti standar data dan metadata, interoperabilitas data, serta penyelenggaraannya. Dokumen juga menjelaskan implementasi Single Data System di Jawa Tengah untuk mengintegrasikan data antar instansi dan membuatnya terbuka melalui Open Data. Hingga saat ini, terdapat 15 jenis data dari 15
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban soal pertemuan minggu 11 yang mencakup 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama menjelaskan mengapa sistem manajemen database diperlukan di organisasi sektor publik. Kedua membahas manfaat penggunaan struktur data dan sistem manajemen database. Ketiga menjelaskan cara menangani data besar secara elektronik. Keempat menjelaskan penggunaan database komputer dalam pelayanan SIAK.
Dokumen tersebut membahas pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjelaskan proses pengumpulan, validasi, dan pengelolaan data serta tantangan-tantangannya, serta solusi seperti pembentukan forum data dan penguatan kapasitas SDM.
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur Bappenas yang memiliki latar belakang pendidikan SE dan MA. Dokumen ini juga menjelaskan tentang materi yang pernah disampaikan Dadang Solihin mengenai data dan informasi pembangunan daerah, perencanaan berbasis data spasial, serta pentingnya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxDidi584616
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan berbasis data dan informasi dengan tiga poin utama:
PERTAMA, mendorong ketersediaan data desa yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pembangunan. KEDUA, mendorong keterbukaan dan transparansi data. KETIGA, mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data antara instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sistem Informasi Data (SIDATA) Kalimantan Timur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pembangunan daerah yang diperlukan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan di Kalimantan Timur. SIDATA berisi lebih dari 3.000 elemen data yang terorganisir d
Dokumen ini membahas kebutuhan akan data berkualitas dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku serta menyoroti peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan data tersebut."
2014 10 09 fgd perencanaan pengembangan si supradesaIrman Ariadi
Dokumen tersebut membahas perencanaan pengembangan sistem informasi desa (SID) dalam konteks membangun inisiatif open data desa di kabupaten sebagai rujukan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Beberapa poin utama yang dibahas adalah perkembangan fungsi SID, jenis data dan informasi yang disimpan dalam SID, siklus hidup pengembangan sistem, dan pertanyaan diskusi mengenai profil agenda penerapan dan pengembangan SID
SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dokumen tersebut menjelaskan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Metode yang digunakan meliputi identifikasi, inventarisasi, wawancara, survei, dan pengumpulan data. Prosesnya meliputi analisis spasial, partisipatif, dan studi literatur. Hasil akhirnya adalah program aksi pengembangan kawasan. Metodologinya ter
Dokumen tersebut merangkum tentang pembentukan Pusat Sumber Daya Kemiskinan (Poverty Resource Center/PRC) di Kabupaten Bojonegoro guna mengelola dan menyediakan data kemiskinan secara terintegrasi dan transparan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. PRC diimplementasikan melalui aplikasi interaktif berbasis peta yang menampilkan data kemiskinan secara visual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjelaskan proses pengumpulan, validasi, dan pengelolaan data serta tantangan-tantangannya, serta solusi seperti pembentukan forum data dan penguatan kapasitas SDM.
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur Bappenas yang memiliki latar belakang pendidikan SE dan MA. Dokumen ini juga menjelaskan tentang materi yang pernah disampaikan Dadang Solihin mengenai data dan informasi pembangunan daerah, perencanaan berbasis data spasial, serta pentingnya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxDidi584616
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan berbasis data dan informasi dengan tiga poin utama:
PERTAMA, mendorong ketersediaan data desa yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pembangunan. KEDUA, mendorong keterbukaan dan transparansi data. KETIGA, mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data antara instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sistem Informasi Data (SIDATA) Kalimantan Timur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pembangunan daerah yang diperlukan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan di Kalimantan Timur. SIDATA berisi lebih dari 3.000 elemen data yang terorganisir d
Dokumen ini membahas kebutuhan akan data berkualitas dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku serta menyoroti peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan data tersebut."
2014 10 09 fgd perencanaan pengembangan si supradesaIrman Ariadi
Dokumen tersebut membahas perencanaan pengembangan sistem informasi desa (SID) dalam konteks membangun inisiatif open data desa di kabupaten sebagai rujukan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Beberapa poin utama yang dibahas adalah perkembangan fungsi SID, jenis data dan informasi yang disimpan dalam SID, siklus hidup pengembangan sistem, dan pertanyaan diskusi mengenai profil agenda penerapan dan pengembangan SID
SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dokumen tersebut menjelaskan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Metode yang digunakan meliputi identifikasi, inventarisasi, wawancara, survei, dan pengumpulan data. Prosesnya meliputi analisis spasial, partisipatif, dan studi literatur. Hasil akhirnya adalah program aksi pengembangan kawasan. Metodologinya ter
Dokumen tersebut merangkum tentang pembentukan Pusat Sumber Daya Kemiskinan (Poverty Resource Center/PRC) di Kabupaten Bojonegoro guna mengelola dan menyediakan data kemiskinan secara terintegrasi dan transparan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. PRC diimplementasikan melalui aplikasi interaktif berbasis peta yang menampilkan data kemiskinan secara visual.
Similar to MOUDL 2_MATERI PELATIHAN POKOK BAHASAN 1_16112023.pptx (20)
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
2. Salah satu aspek kemandirian tata kelola yang harus diterapkan oleh pemerintah
desa adalah mengatur kedudukan Sistem Informasi Pembangunan Desa. Desa
memiliki hak untuk memperoleh sistem informasi data yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan pembangunan desa dan
pembangunan kawasan perdesaan.
Perencanaan Pembangunan Desa harus disusun berdasarkan hasil kesepakatan di dalam
musyawarah Desa. Sebelum melakukan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat harus
melakukan musyawarah pemangku kepentingan guna menyiapkan data pendukung, menggali serta
menampung aspirasi dan membahas serta merumuskan aspirasi pemangku kepentingan. Sistem
Data desa memberikan gambaran dan justifikasi keadaan desa yang akan sangat membantu dalam
memastikan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa
3. Terdapat salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJM Desa yaitu Pengkajian
Keadaan Desa. Pengkajian tersebut meliputi:
1) Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
2) Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset
Desa;
3) Pemutakhiran data informasi pembangunan Desa;
4) Penggalian gagasan dusun atau kelompok.
Penyusunan RPJM Desa memerlukan data sebagai basis kajian keadaan desa yang dapat
menggambarkan kondisi desa secara aktual, sebagai acuan dalam perencanaan
pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan desa.
Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa pada bidang pemerintahan desa.
Kewenangan tersebut meliputi: pendataan tenaga kerja, pendataan penduduk,
pendataan potensi desa, serta melakukan pengembangan sistem informasi
pembangunan desa. Pengembangan sistem data desa menjadi satu hal yang harus
dijalankan guna mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik.
5. Analisis
data
Penentuan
kebutuhan data Pengambilan data Inventarisasi data
Penentuan
tujuan analisis Justifikasi
Database atau Sistem
data desa
Jenis data yang dibutuhkan
untuk dianalisis
Sebagai acuan untuk
menyimpulkan kondisi desa
Data desa yang dibutuhkan
Berdasarkan justifikasi yang dibutuhkan
untuk menggambarkan desa
Proses mengolah data untuk
mendapatkan acuan justifikasi
Tahapan Produksi
Data
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk
menemukan informasi yang menunjukkan keadaan tertentu serta dapat
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
0
1
2
2018 2019 2020 2021
DD ADD PAD
58%
23%
10%
9%
Pertanian Peternakan
Perkebunan Perikanan
10
20
30
2018 2019 2020 2021
Pendapatan BUMDes
(juta rupiah)
Pendapatan BUMDes
Kuantitatif
Kualitatif
SWOT
7. Pemanfaatan Data Desa untuk
Perencanaan Pembangunan
Desa
Keberhasilan pembangunan desa merupakan hasil dari perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran.
Perencanaan harus memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapainya.
Perencanaan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan tertentu.
Perencanaan dapat memperkirakan asumsi baik dan buruk yang nantinya dapat terjadi, sehingga dapat meminimalkan
ketidakpastian.
Perencanaan memberikan kesempatan untuk pemerintah desa memilih berbagai strategi terbaik dalam pencapaian tujuan.
Perencanaan harus rasional, bukan berdasarkan emosi dan perkiraan-perkiraan yang tidak berdasar.
Perencanaan harus dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil. Perencanaan yang BURUK berbasis pada DATA YANG TIDAK AKURAT.
8. Penentuan Hasil Pemilihan Indikator Baseline Data Pemilihan target
Kerangka Perencanaan
Berbasis Data
Spesific/Spesifik. Capaian tidak oleh terlalu umum dan kurang detail. Target ditentukan
dengan bahasa yang lugas.
Measurable/Terukur. Jika capaian tidak dapat diukur maka sulit untuk mengetahui perubahan
dan dampak yang terjadi.
Attainable/dapat dicapai. Capaian harus realistis, tidak boleh terlalu sulit dan terlau mudah
untuk dicapai, sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya.
Relevant/relevan. Capaian haru sesuai dengan implementasi dan tujuan yang diinginakan
Time-bound/dibatasi waktu. Penentuan capaian harus disesuaikan dengan waktu agar
dengan waktu yang telah ditentukan capaian dapat terjadi
Penentuan capaian harus memperhatikan
prinsip SMART (Specific-Measurable-
Attainable-Relevant-Time bound).
9. Musyawarah desa
tentang perencanaan
desa
Pembentukan Tim
Penyusunan
RPJMDes
Penyelasaran
dengan kebijakan
dan perencanaan
pembangunan
daerah
Kajian Keadaan Desa
MUSRENBANGDes
pembahasan
penyusunan Draft
RPJMDes
Penyusunan
Rancangan
RPJMDes
Musyawarah Desa
Penyepakatan
RPJMDes
Msuyawarah BPD
Penyepakatan
rancangan Peraturan
Desa tentang
RPJM Desa
Laporan Hasil kajian
keadaan Desa
Penyelarasan
Data Desa;
Hasil
Musyawarah
Dusun
Musyawarah Khusus
unsur Masyarakat
Penetapan RPJMDes Sosialisasi RPJMDes
Penentuan baseline, target
capaian dan Indikator
Perencanaan pembangunan
berbasis data dan hasil
Penyusunan RPJM Des
10. Pembentukan tim penyusun
RKP Desa
Musyawarah Desa
perencanaan pembangunan
tahunan
Pencermatan pagu indikatif
dan program masuk ke
Desa
Penyusunan RKP Desa
(Desain & RAB) serta DU RKP
Pencermatan ulang RPJM
Desa
Musrenbang Desa membahas
rancangan RKP Desa
Musyawarah Desa
pembahasan dan penetapan
RKP Desa
Musyawarah BPD penetapan
Perdes RKP Desa;
Penyusunan RKP Des
11. Data Informasi Pengetahuan Wawasan Perspektif Pemahaman
Transformasi Data
Produksi data melalui sistem data mendorong transformasi data
14. Sistem Data dan
Informasi Desa
• Sistem data merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk
mengelola suatu basis data serta menjalankan operasi atau analisis
terhadap data untuk memunculkan sebuah kesimpulan tertentu yang
diminta.
• Sistem data biasanya berupa perangkat lunak khusus yang melakukan
manajemen dan pengelolaan basis data.
• Perangkat lunak akan menentukan pengelolaan, penyimpanan,
pembaharuan data untuk tujuan tertentu.
• Sistem juga melakukan mekanisme pengamanan data, pemakaian data
secara bersama, dan menjamin keakuratan dan konsistensi data.
15. Data menurut Permendes No 6 Tahun 2023 tentang
perubahan atas Permendes No 21 Th 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa?
16. Desa Cerdas dan Data SDG,s Desa
SDG
kantordanfassilitas
No
PilarDesa
Cerdas
TemaDimensi Contoh
Keterkaitandengan
1 Masyarakat Keterampilan Program-programliterasi
digitaluntukmeningkatkan
keterampilan
SDG1-Tidakada
kemiskinan
SDG5-
KesetaraanGender
SDG10-
Mengurangi
ketidaksetaraan
Kreativitas Menggunakanketerampilan
untukmeningkatkan
kreativitasonlinedanoffline
Inklusi Meningkatkanaksesinternet
yanglebihinklusi
2 Ekonomi
Cerdas
Budayaberusaha
daninovasi
Start-upsdaninovasi SDG-8Usaha
yanglayakdan
pertumbuhan
ekonomi
Produktivitas Teknologiuntuk
Meningkatkanefisiensidan
produktivitas
Akseskepasar PlatformE-Commerce
3 TataKelola
Cerdas
Keterbukaan Pengumpulandan
penggunaan datayang
mudahdiaksesoleh
masyarakat
SDG16–
Perdamaian,K
eadilan,
Kelembagaan yang
kuat
SDG17 –
Kerjasamadalam
Infrastruktur Investasidalamdigitalisasi
pemerintahan
Administrasi Meningkatkanefisiensi
layananwarganegaradan
administrasipublik
LayananOnline Meningkatkanakses
terhadaplayananpublic
melaluiteknologi
SDG
penggunaan tanahdanair
berkelanjutan
(Telemedicine)dan
pelacakankesehatan
No
PilarDesa
Cerdas
TemaDimensi Contoh
Keterkaitandengan
4 Lingkungan
Cerdas
PengelolaanSDA
berkelanjutan
danterintegrasi
Meningkatkanpengetahuan
danefisiensikonservasi
SDG6–Airbersih
dan sanitasi
SDG7 – E
nergi
yangbersih dan
terjangkau
SDG 13 – Aksi cuaca
SDG14– Kehidupan
bawahair
SDG15–Kehidupan
di
permukaantanah
SDG3–Kesehatan
yangbaikdan
kesejahteraan
SDG4-Kualitas
Pendidikan
SDG18-
Kelembagaandesa
dinamisdanbudaya
desaadaptif
Pembangunan
daerah
Meningkatkanefisiensi
5 Kehidupan
Cerdas
Pendidikan PlatformPendidikandan
pembelajaranonline
Kesehatan Pengobatanjarakjauh
meningkatkanupaya
preventif
SosialBudaya Meningkatkanpengetahuan
budayadanjaringansosial
6 Mobilitas
Cerdas
Infratsruktur Pembangunan fisikdari
infrastrukturdigital
SDG9–Industri,
inovasidan
infrastuktur
Jaringan Aplikasiuntukkoneksi
person to person
Layananwarga Pelayananmenghubungkan
masyarakat denganpemdes
17. Lembar Kerja 1
HASIL ANALISIS REKOMENDASI PROGRAM SDGS DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA CERDAS
No. Indikator SGDs Desa Rekomendasi Pro gram Usulan/ Ajuan Gagasan Program Pembangunan Desa Cerdas
1 Jelaskan bunyi dari
indikator pada tujuan
SDGs ini
Jelaskan bunyi dari
rekomendasi program
pada indikator SDGs
Desa ini
Berikan sedikit pandangan tentang
program apa yang dapat diajukan untuk
membangun Desa Cerdas
2 Jelaskan bunyi dari
indikator pada tujuan
SDGs ini
Jelaskan bunyi dari
rekomendasi program
pada indikator SDGs
Desa ini
Berikan sedikit pandangan tentang
program apa yang dapat diajukan untuk
membangun Desa Cerdas