Dokumen tersebut membahas pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjelaskan proses pengumpulan, validasi, dan pengelolaan data serta tantangan-tantangannya, serta solusi seperti pembentukan forum data dan penguatan kapasitas SDM.

1. Disampaikan Oleh :
BP4D TOJO UNA-UNA
1

2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa Perencanaan
Pembangunan didasarkan pada DATA dan
INFORMASI yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tatacara Pengolahan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah.
2

3. Penyusuna
n
Rencana
Pengendalia
n
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaa
n
Rencana
Penetapa
n
Rencana
3

4. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta
baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual
(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung
maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau
perangkat penyimpan lainnya.
Informasi adalah data sudah terolah yang digunakan
untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
Sistem data dan informasi adalah suatu sistem
informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk
menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana
Pembangunan, sasaran dan hasilhasil yang telah dicapai.
4

5. • Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan
statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan
statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan
perencanaan.
• Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi
upaya perumusan kebijakan dalam:
– menyusun perencanaan,
– melakukan pemantauan/monitoring, dan
– mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan.
• Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.
5

6. Data dan Informasi sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga
untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan
terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang sedemikian
cepat dan kompleks.
6
Penyusunan dokumen perencanaan daerah sangat
membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to
date. Ketersediaan Data dan Informasi yang valid, akurat,
dan terkini ini memerlukan suatu system yang kita bangun
bersama.

7. Alasan dibutuhkannya suatu data adalah untuk mengetahui
apakah ada persoalan atau tidak serta untuk memecahkan
persoalan yang sudah ada atau baru muncul, dan yang
perlu diperhatikan data harus obyektif, yaitu harus sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya supaya informasi lebih
dapat dipercaya atau benar, tepat waktu, tidak kadaluwarsa
dan relevan dengan kebutuhan.
Dengan demikian dapat menyusun perencanaan
pembangunan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan
bukan sesuai dengan keinginan
7

8. 8
Data berupa
Indikator
Data berupa
Indikator
Proses
Perencanaan
Proses
Perencanaan
Target
Pembangunan
Target
Pembangunan
Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan
adalah untuk menyediakan target-target pembangunan

9. Otonomi
Daerah
Pemda dituntut
memanfaatkan
sumber daya (resources)
yang ada secara optimal
Implementasi sistem
perencanaan yang lebih
komprehensif dan
sistematis
Data yang akurat
pada setiap tahapan
Perencanaan
9

10. • BPS Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan
di Indonesia
• Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan BPS dalam
perencanaan pembangunan
• Sumber-sumber data :
- Sensus
- Survei: Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes,
- Catatan Administrasi Instansi Pemerintah : Pendidikan,
Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll
10

11.  Dalam lingkup nasional, institusi yang menyediakan
data tidak hanya BPS dan BKKBN. Lembaga
pemerintah seperti departemen teknis/sektoral juga
turut melakukan penyediaan data baik untuk program
penanggulangan kemiskinan maupun untuk kegunaan
lainnya. Data-data yang diperoleh dari lembaga
sektoral tersebut bisa dikatakan sebagai data sektoral
yang lingkupnya nasional. Beberapa institusi sektoral
serta contoh data di antaranya adalah sebagai berikut:
ƒ
11

12.  Departemen sosial, terkait dengan identifikasi data
kelompok fakir miskin, yatim piatu, jumlah
penyandang masalah sosial dan sebagainya ƒ
 Departemen pendidikan nasional, terkait dengan data
jumlah siswa penerima bantuan/beasiswa, jumlah
siswa dari keluarga miskin, data anak putus sekolah
(drop-out) dan sebagainya. ƒ
 Departemen kesehatan, memiliki data kesehatan
seperti jumlah anak penerima vaksin, data balita
kurang gizi, dan sebagainya.
12

13. • Ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga
terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan
data yang tidak update
• Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga
banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu
instansi
13

14. Tantangan Ketersediaan Data
Kurangnya kualitas data
Belum teridentifikasinya ketersediaan data untuk
perencanaan dan kinerja di Setiap Bidang di
lingkungan Bappeda dan masing-masing OPD.
Belum teridentifikasinya ketersediaan data di level
Kabupaten, termasuk antara kabupaten induk dan
kabupaten pemekaran
Belum tersedianya data terpilah sesuai dengan
acuan pemerintah pusat
14

15. Tantangan Horisontal
Kurang sinkronnya indikator baik dalam lingkungan
Bappeda maupun OPD di lingkungan kabupaten
Belum lancarnya mekanisme arus dan alur data dari,
ke dan antar OPD dan Bappeda Kabupaten dan
pendokumentasian di tingkat kabupaten
Tantangan Pemanfaatan Data
Belum optimalnya analisis data untuk perencanaan
15

16. Tantangan Vertikal
 Belum lancarnya dari sharing data dari Kabupaten ke
Provinsi
 Perbedaan kapasitas pendataan antar Kabupaten
 Belum Lancarnya mekanisme sharing data dari OPD ke
Bappeda
 Belum lancarnya mekanisme sharing pengetahuan dan
pendokumentasiannya di Kabupaten
 Kurangnya Bintek dari Propinsi ke Kabupaten dan
Pusat ke Propinsi
16

17. Tantangan Sumberdaya
 Belum adanya tenaga fungsional statistik di
lingkungan Bappeda dan OPD
 Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang
database
 Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang web
 Belum adanya panduan standar mengenai
penghitungan indikator
17

18. Pemetaan Ketersediaan data pada setiap OPD di tingkat
Kabupaten
Pemetaan Ketersediaan data di Bappeda
Penyiapan Panduan sebagai acuan untuk penghitungan
indikator
Penunjukan Wali Data dari setiap OPD
Pembentukan FORUM DATA Pembangunan di Kabupaten
Tojo Una-Una
18

19. Bekerjasama dengan Mitra Pembangunan untuk Penguatan
Data di tingkat Provinsi dan Kabupaten :
 Dukungan terhadap identifikasi data apa yang
harus ada di bagian data Bappeda, bagian lain di
Bappeda dan OPD
 Pembuatan SOP mengenai mekanisme sharing
data antar OPD
 Harmonisasi indikator dan metadata antara
Bappeda dan OPD
 Dukungan teknis terhadap pengelolaan
pengetahuan dan pendokumentasian
19

20. ANGKET
PEMETAAN DATA
IDENTIFIKASI /
PENGISIAN ANGKET
 Data itu ‘ADA’
 Data ‘VALID’
 Data ‘AKURAT’
 Data ‘Up to date’
 SDM Peng-INPUT DATA
 Transfer KNOWLEDGE
 Koordinasi Antar OPD
 FORUM DATA
20

21.  Merupakan Kumpulan dari Wali Data setiap OPD.
 Wali Data akan meyampaikan / menyajikan data yang dimiliki oleh
OPD, dengan Program Software DefInfo.
 Wali Data berada dalam wadah : FORUM DATA yang terbentuk
berdasarkan SK Bupati.
 Secara rutin, Wali Data diharapkan meng-update data yang ada.
 Kedepan, Perlu adanya Sosialisasi FORUM DATA di tingkat
Kabupaten/Kota, dan diharapkan adanya hubungan ONLINE
untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam
mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
21

22.  Pembentukan Forum Data Kabupaten Tojo Una-
Una untuk mewujudkan Tojo Una-Una Hebat Satu
Data
 Tugas dan Fungsi Forum Data
1. Finalisasi Struktur Data Kabupaten Tojo Una-Una
2. Pertemuan reguler Forum Data
3. Update data secara berkala
4. Agenda Peningkatan kapasitas terkait pengelolaan dan
manajemen data untuk para anggota Forum Data
tingkatan Teknis
22

23.  Perlunya ketersediaan data yang Valid, Akurat, dan Terkini dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah di Papua.
 Perlunya dukungan koordinasi antar lembaga (seluruh OPD)
dalam upaya pengumpulan data, validasi data dan entry data pada
aplikasi.
 Agar aplikasi DATA dapat berjalan berkesinambungan perlu
dukungan dan pembinaan SDM yang bertugas entry data ke
dalam aplikasi secara terus menerus dan diperlukan transfer of
knowledge antar SDM yang bertugas dalam entry data jika terjadi
bergantian personel.
 Perlu adanya FORUM DATA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam
mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
23

24. 24