anc

1. Simulasi Teknis Pemenuhan
Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas, Kode Referensi
Dr. Agung Indrajit, ST., M.Sc
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/ Bappenas

2. Kode Referensi
3
Agenda Interoperabilitas Data
2
4
Standar Data, Metadata
1 Pengantar SDI

3. Standar Data, Metadata
1

4. Transformasi Dijital Pemerintahan
5 Arahan Presiden Terkait Perencanaan
Transformasi Digital
1
2
3
4
5
Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur
digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di
12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis
seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial,
pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran
Percepatan integrasi pusat data nasional
Mempersiapkan kebutuhan SDM (sumber daya manusia) talenta
digital
Mempersiapkan dengan cepat regulasi, skema pendanaan, dan
pembiayaan transformasi digital
“Data adalah jenis kekayaan
baru bangsa kita”
Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Sumber: Pidato kenegaraan di DPR (16 Agustus 2019)
Sumber: Ratas Perencanaan Transformasi Digital pada 3 Agustus 2020

5. 5
Arahan Presiden Jokowi pada Ratas 30-5-2022
Konsolidasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
SDI mendukung Registrasi Sosial Ekonomi
Enforcement Implementasi Kebijakan SDI
Monitoring dan Evaluasi Satu Data Indonesia
Dukungan Infrastruktur TIK Nasional

6. 6
Kesepakatan Rapat Dewan Pengarah SDI Tahun 2022
MenPPN, MenKeu, Menkominfo, MenPanRB, Ka BPS, Ka BIG, Ka BSSN
Penguatan penyelenggaraan SDI
Peningkatan Sinergi antara SDI dengan SPBE
Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur TIK Nasional untuk berbagipakai data
Peningkatan Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kebijakan
Mendukung Registrasi Sosial Ekonomi bersinergi dengan SDI
1
2
3
4
5
6 Peningkatan Peran Kemendagri dalam mendukung Penyelenggaraan SDI di Pemda
Penyusunan dan Implementasi Strategi Baru untuk Pemenuhan SDM Talenta Digital
pemerintahan.
7

7. Prinsip Satu Data Indonesia: Perbaikan Tata Kelola Data Pemerintah
Berlaku untuk data dalam format tabular, spasial, dan keuangan
Satu Standar Data
Satu Metadata Baku
Interoperabilitas
Kode Referensi/Data
Induk
PRINSIP SATU
DATA
Kelembagaan
Regulasi
Penganggaran
SDM
ELEMEN
PENDUKUNG
Data Prioritas
(Fundamental Dataset)
Rencana Aksi
Teknologi
Pemberdayaan
Inovasi
Pemanfaatan
Data Leadership
Penyelenggaraan
Note: Kebijakan Satu Peta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Satu Peta

8. Integrasi SDI dengan SPBE
Mendorong Migrasi Ke Pemerintahan Berbasis Data dan Elektronik

9. Standar Data, Metadata
2

10. Data Statistik
● Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
● Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata
Statistik
Data Spasial
● SE Kepala BIG No.6/2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur - Format Baku
Metadata Spasial
Data Keuangan Negara
● Pedoman standar data dan metadata keuangan melekat pada pedoman-pedoman
pengoperasian aplikasi keuangan dengan mengacu pada IFMIS (Integrated Financial
Management Information System).
Landasan Standar Data
dan Metadata

11. STANDAR DATA Komponen Standar Data
Konsep
Merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data
tersebut diproduksi
Definisi
Merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas
atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data
tertentu dengan Data yang lain
Klasifikasi
Merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam
kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan
oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas
Ukuran
Merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah,
kadar, atau cakupan
Satuan
Merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan
sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai
sebuah keseluruhan
TUJUAN STANDAR DATA
STATISTIK
Kemudahan dalam pengumpulan, berbagi
pakai, dan integrasi data
Kemudahan dalam penggunaan data,
memberikan akurasi dan konsistensi data,
memperjelas makna yang ambigu dan
meminimalkan pengumpulan data yang
serupa
Sumber : Bahan BPS dalam Workshop Satu Data Pangan Indonesia

12. Konsep
Klasifikasi – 1. Perkotaan
2. Perdesaan
Definisi
Satuan --
Rupiah
Ukuran --
Nilai
ILUSTRASI STANDAR DATA PADA DISEMINASI DATA
Sumber : Bahan BPS dalam Workshop Satu Data Pangan Indonesia

13. Penerapan Standar Data
Kota Makassar
indah.bps.go.id
edata.gorontalokota.go.id

14. Apa itu Metadata ?
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku
untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan
pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi
tentang informasi
Metadata adalah DNA
data
METADATA
Sumber : Bahan BPS dalam Workshop Satu Data Pangan Indonesia

15. ...
Pembina Data Tingkat Pusat Produsen Data Walidata
...
...
Menetapkan struktur yang
baku dan format yang baku
dari Metadata yang berlaku
lintas Instansi Pusat dan/atau
Instansi Daerah
• Memberikan masukan kepada
Pembina Data mengenai Standar
Data, Metadata, dan
Interoperabilitas Data;
• Menghasilkan data dengan
dilengkapi dengan metadata;
• Menyampaikan Data dan
Metadata kepada Walidata.
▪ Menyebarluaskan Data,
Metadata, Kode Referensi,
dan Data Induk di Portal
Satu Data Indonesia
▪ Memeriksa kesesuian
data dengan prinsip SDI
Tugas dan Fungsi Terkait Metadata dalam kerangka SDI
(Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia)
Sumber : Bahan BPS dalam Workshop Satu Data Pangan Indonesia

16. Walidata
• Memudahkan
memahami dan
mengelola data
• Dokumentasi kegiatan
statistik
• Pengendalian mutu
• Mencegah kesalahan
dalam penyampaian
data
Pengguna Data
• Memudahkan
memahami data
• Mencegah kesalahan
dalam penggunaan
dan inteípíetasi data
Pembina Data
Metadata menjadi alat
bagi pengukuían tingkat
kematangan
penyelenggaíaan statistic,
spasial dan keuangan
Produsen Data
• Menghindaíi duplikasi
kegiatan
• Meningkatkan efisiensi
anggaían
• Peningkatan nilai
oíganisasi dengan
tatakelola infoímasi
yang baik
MANFAAT METADATA
Penyusunan metadata akan bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

17. Implementasi Metadata
#1
Identifikasi data dan kegiatan
statistik yang ada dan/atau
yang akan disediakan
#2
Penyusunan
metadata oleh
produsen data
#3
Penyampaian metadata statistik kepada walidata
dan pembina data statistik
GOAL
Tersedianya metadata yang
sesuai standar
Peraturan BPS, BIG, dan Spasial
sehingga data mudah dipahami
dan diinterpretasi
#4
Pemeriksaan
metadata

18. Jenis-jenis Metadata Statistik
Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur danformat yang baku. Oleh karena itu , BPS menetapkan
instrumen/formulir metadata statistik melalui Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020.
MS-Keg
MS-Ind
MS-Var
1
2
3
Sumber : Bahan BPS dalam Workshop Satu Data Pangan Indonesia

19. Metadata Kegiatan Metadata Variabel Metadata Indikator
• Nama kegiatan
• Identitas
Penyelenggara
• Tujuan Pelaksanaan
• Periode pelaksanan
• Cakupan wilayah
• Metodologi
• Pengolahan Data
• Level Estimasi
• Analisis
• Nama Variabel
• Alias
• Konsep
• Definisi
• Referensi Pemilihan
• Referensi Waktu
• Tipe Data
• Klasifikasi Isian
• Kalimat Pertanyaan
• Apakah Variabel
dapat Diakses Umum
• Nama Indikator
• Konsep
• Definisi
• Interpretasi
• Metode/Rumus Penghitungan
• Ukuran
• Satuan
• Klasifikasi
• Publikasi ketersediaan
indikator pembangun
• Nama Indikator Pembangun
• Kode Kegiatan Penghasil
Variabel Pembangun
• Nama Variabel Pembangun
• Level Estimasi
• Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum
Struktur Informasi Metadata Statistik
Sumber : Bahan BPS dalam Workshop Satu Data Pangan Indonesia

20. Interoperabilitas Data
2

21. Portal Satu Data Indonesia
Dalam Tahap Pengembangan – Softlaunching 21 April 2022
Portal Open Data
Portal yang berisi data yang sudah
sesuai dengan Prinsip SDI, dan
bersifat terbuka (hak akses ditentukan
oleh Walidata melalui Forum SDI)
Portal Forum SDI
Portal dengan hak akses terbatas,
yang memiliki beberapa fasilitas untuk
mendukung terciptanya Satu Data
(kualitas data, penyelesaian
permasalahan data, dan kebijakan
terkait data lainnya)

22. Berita SDI
Dataset yang bersifat Umum
dan dapat diakses oleh Publik
Open Data
Forum SDI
Dataset yang bersifat Umum
dan terbatas yang hanya
dapat diakses oleh K/L/D
Monev
Kesiapan SDI
Dashboard Monintoring &
Evaluasi Kesiapan dan
Implementasi SDI di KLD
Forum SDI
Artikel, Laporan, Peraturan,
Juknis dan Dokumentasi
lainnya terkait pengadaaan
dengan Forum SDI
Bimbingan
Teknis
Jadwal, Materi, dan
Permintaan Bimbingan
Teknis terkait dengan Satu
Data Indonesia
Berita dan Informasi
mengenai Satu Data
Indonesia
Open Data
Publik
Komunitas
Ahli
Wadah bagi Ahli untuk
dapat memberikan
bimbingan terhadap topik
seputar Forum SDI
Daftar Data
Data Katalog dari semua
Instansi K / L / D baik data
yang bersifat Umum,
Terbatas dan Tertutup
Permintaan terhadap suatu
data oleh User Instansi jika
tidak menemukan di Daftar
Data maupun di Dataset
Permintaan
Data
Analytic
Dashboard Executive untuk
para pimpinan dan Analytic
tool agar Use K/L/D dapat
membuat analisis
Login &
Logout
User K/L/D dapat login ke
Portal SDI dan mengakses
fitur sesuai dengan hak
akses yang diberikan
Reset &
Change
Password
User K/L/D dapat melakukan
reset dan change password
secara mandiri
Manajemen
User & Hak
Akses
Sekrektariat SDI mengelolah
dan mengatur User K/L/D
dan Hak Akses User
terhadap Fitur
Audit & Log
manajemen
Sistem Portal SDI mencatat
semua aktifitas yang
dilakukan user pada portal
SDI
Manajemen
Konten
User Instansi K / L / yang terdaftar
User Publik
Sekretariat SDI dapat
mengatur konten yang
ditampilkan ke Publik
maupun User K/L/D
Manajemen API untuk
integrasi dengan Portal Satu
Data Daerah dan Instansi
Pusat
Manajemen
API
User Sekretariat SDI
Fitur Portal Satu Data Indonesia Tahun 2021

23. Anggota Walidata
Walidata
Unit Kerja Lain
2 3
1
1
4
5
6
Sekretariat SDI
Administrator
Mengajukan Permintaan ke Walidata
1
Mengirimkan Surat Permohonan user
dan akses
2
3 Mereview permintaan user & akses
4 Menerima disposisi permintaan user &
Akses
5 Membuat User dan memberikan
hak Akses di Portal SDI
6
Sistem Portal SDI mengirimkan
email berisi username dan
password
Mekanisme Permintaan Akses ke Portal SDI

24. Integrasi Data Portal SDI

25. Prioritas Nasional RKP Tahun 2022
SPM sebagai Turunan dari PN 7
Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
PN 1
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
Meningkatkan
Sumber
Daya Manusia
Berkualitas
dan Berdaya
Saing
Revolusi
Mental
dan
Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat
Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi
Pelayanan
Publik
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
PN 6
PN 5
PN 4
PN 3
PN 2 PN 7
PRIORITAS
NASIONAL
DATA PRIORITAS NASIONAL
2022
SDG’s UMKM Bansos
Data Mendesak
(Arahan
Presiden)
Data SPM

26. Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial
integrasi fungsi dan
pengalokasian sumberdaya
Thematically
Integrative
Spatial
Holistic
mengarahkan kepada
kebutuhan nasional
kebutuhan relasi antara
informasi lokasi dan
fungsi dari aktivitas
pembangunan
pendekatan
komprehensif
(upstream to
downstream)
Kebermanfaatan SDI untuk Proses Pembangunan
Perpres 39/2019 Pasal 4 :
“Konsep data merupakan ide yang
mendasari Data dan tujuan Data
tersebut diproduksi”

27. Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial
Integrasi Data Ketahanan Iklim ke Proses Pembangunan

28. Regulasi dan Manfaat Data Prioritas
Regulasi & Referensi
Data Prioritas adalah Data terpilih yang
berasal dari daftar Data yang akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya
yang disepakati dalam Forum Satu
Data Indonesia.
Untuk tahun 2022, Data Prioritas disusun untuk
ditindaklanjuti dalam proses Perencanaan,
Pengumpulan, Pemeriksaan dan
Penyebarluasan untuk data terkait:
a. Prioritas pembangunan dan prioritas
Presiden dalam RPJMN dan/atau RKP;
b. Pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan (TPB/SDGs);
c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
d. Bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan
subsidi;
e. Percepatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri / P3DN (Inpres 2/2022)
Manfaat Data Prioritas
1. Kebutuhan data lintas Instansi Pemerintah dapat
terpenuhi tanpa memerlukan MoU/Kesepakatan
2. Menjadi dasar yang mengarahkan perencanaan dan
proses penganggaran Pengumpulan Data oleh Produsen
Data
3. Memudahkan evaluasi dan proses manajemen kualitas
data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi
4. Penyediaan data untuk kebutuhan Analisa Data terkait
Isu-isu Prioritas
Penyepakatan Data Prioritas 2022 hari ini bertujuan untuk:
1.Ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas
2.Ditindaklanjuti oleh Pengguna Data, Produsen Data, Walidata dan
Pembina Data untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan
penyediaan data, termasuk pemenuhan Standar Data dan Metadata

29. Kriteria Penetapan Data Prioritas

30. Kriteria Penetapan Data Prioritas Pusat & Daerah
Catatan:
1. List Data Prioritas bukan hanya
data yang telah dimiliki, tapi
termasuk yang akan dikumpulkan
di tahun berjalan;
2. K/L akan diminta untuk
menerapkan Standar Data dan
Metadata sesuai arahan
Pembina Data, dan didefinisikan
dalam proses Perencanaan Data
Prioritas.
3. SDI juga telah mensosialisasikan
Rencana Aksi untuk K/L,
termasuk di dalamnya terkait
Pengumpulan Data Prioritas
dalam Katalog Data

31. Lampiran Data Prioritas Tahun 2022
Setelah dilakukan FGD dengan Pembina Data yaitu BIG,
BPS, dan Kemenkeu diperoleh Total Pre-List Data Prioritas
sebanyak 693 data:
Data Statistik : 578 data/indikator dari 24 K/L
Data Spasial : 113 IGT dari 10 K/L
Data Keuangan : 2 data dari 1 K/L
Data Spasial untuk dukungan kebijakan:
1. Rencana Kerja Pemerintah (1 IGT)
2. Perpres 23 Tahun 2021/SK Kepala BIG Nomor 38 Tahun
2021 (83 IGT)
3. UU 31 Tahun 2009 (15 IGT)
4. Perban BNPP No. 3 Tahun 2020 (3 IGT)
5. Perban 5 Tahun 2021 (2 IGT)
6. Peraturan lainnya (9 IGT)
Data Statistik untuk dukungan kebijakan:
1. Rencana Kerja Pemerintah (221 Data)
2. SDGs (112 Data)
3. RPJMN (36 Data)
4. UMKM (22 Data)
5. Bansos (17 Data)
6. Perpres 2 Th 2022 (56 Data)
7. Peraturan lainnya (124 Data)
Data Keuangan untuk dukungan kebijakan:
RPJMN; Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021 (2 Data)
Penentuan Data Prioritas berdasarkan:
● Top-down
Mendefinisikan indikator dalam Dokumen
Perencanaan Pembangunan (RPJMN/RKP,
SDGs, dll) menjadi kebutuhan data serta
arahan dari Dewan Pengarah
● Bottom-Up
Walidata tingkat pusat dapat melakukan
pengusulan data prioritas
http://analitik.data.go.id:8088/r/95

32. Arahan Strategis Data Prioritas
Dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam
mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di K/L dan Pemda
Melibatkan Pembina Data dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia
tingkat Pusat yang difasilitasi oleh Sekretariat SDI tingkat pusat, Kementerian
PPN/Bappenas
Walidata melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara tertulis kepada
Sekretariat SDI tingkat Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
Seluruh pengguna Data Prioritas Tahun 2022 melaporkan hasil pelaksanaan
kegiatan secara tertulis kepada Sekretariat SDI tingkat Pusat

33. Perencanaan Data
INDIKATOR DIBENTUK DARI VARIABEL YANG DIDATA
VARIABEL A
INDIKATOR
DAFTAR DATA yang akan
dikumpulkan minimal memuat
atribut:
• Nama Data
• Jadwal Pemutakhiran atau Jadwal Rilis Data
• Produsen Data
• Atribut-atribut lainnya sesuai arahan Pembina
Data dan kebutuhan administratif & deskriptif
Secara sederhana, proses Perencanaan
Data adalah mengidentifikasi kebutuhan
data (variabel) untuk setiap indikator
(RPJMN, RKP, SDGs, Renja, RPJMD,
RKPD, dan lainnya).
Proses ini dapat dilakukan melalui Forum
Satu Data (Pusat/Daerah) dengan
melibatkan Pembina Data agar terjadi
konsistensi penamaan dan pengisian
Metadata Variabel.
Contoh:
Daftar Data yang Akan Dikumpulkan
kemudian akan menjadi dasar proses
pengumpulan data.
VARIABEL B RUMUS

34. Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas
Daftar Data
Data
Prioritas
Daftar Data berisi data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya
Memuat : 1. Produsen Data
2. Jadwal Pemutakhiran Data
Sumber : 1. Arsitektur SPBE
2. Forum SDI
3. Rekomendasi Pembina Data
Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang
akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dan disepakati dalam
Forum Satu Data Indonesia (termasuk Data yang tertera di RPJMN)
Pengusul : 1. Walidata Tingkat Pusat
2. arahan Dewan Pengarah
Kriteria : 1. Mendukung RPJMN/RKP
2. Mendukung TPB/SDGs
3. Memenuhi Kebutuhan Mendesak
Nama Data Instansi Produsen Data
Jadwal
Pemutakhiran
Rujukan
Jumlah Badan pada Kegiatan Usaha
Penyimpanan Migas yang dibina dan
diawasi
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
Ditjen Migas Triwulanan
Perpres 2 Tahun
2022
Prevalensi anak usia 13-17 tahun
yang pernah mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Deputi Perlindungan
Khusus Anak
3-5 tahunan
Rencana Kerja
Pemerintah 2022
Proporsi tahanan yang melebihi
masa penahanan terhadap seluruh
jumlah tahanan.
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Tahunan RPJMN/RKP
• SDGs
• PEN
• P3DN
• Covid
• RPJPN/D
• RPJMN/D
• RKP/D

35. Smart adalah Kemampuan mendayagunakan data digital

37. Terima Kasih
@data.go.id
@datagoid
Salam Satu Data
www.facebook.com/datagoidofficial