Dokumen tersebut membahas kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasinya di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen menjelaskan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia seperti standar data dan metadata, interoperabilitas data, serta penyelenggaraannya. Dokumen juga menjelaskan implementasi Single Data System di Jawa Tengah untuk mengintegrasikan data antar instansi dan membuatnya terbuka melalui Open Data. Hingga saat ini, terdapat 15 jenis data dari 15

1. Kebijakan Satu
Data Indonesia dan
Kebijakan
Penelolaa Statistik
Provinsi Jawa
Tengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
2019

2. 1

3. 2
SATU DATA INDONESIA
Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

4. 3
KONSIDERAN
Keterpaduan perencanaan,
Pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian
pembangunan
DATA
AKURAT
MUTAKHIR
TERPADU
VALID
MUDAH DIAKSES
DIBAGIPAKAIKAN
TERINTEGRASI
Perbaikan
Tata kelola
Data
Pemerintah
SDI

5. DEFINISI DATA
• Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
• Data Statistik adalah Data berupa angka tentang
karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang
diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis.
• Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis,
dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi.
• Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang
disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem
akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Survey
SIM
I of T
Smart City
2
3
1
1
2
3
4
4

6. PRINSIP SATU DATA
INDONESIA
5

7. • Standar Data adalah standar yang mendasari Data
tertentu
• Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
memenuhi Standar Data, terdiri atas: konsep,
definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan
• Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur
dan format yang baku untuk menggambarkan Data,
menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian,
penggunaan, dan pengelolaan informasi Data
• Struktur yang baku merujuk pada bagian
informasi tentang Data yang harus dicakup
dalam Metadata.
• Format yang baku merujuk pada spesifikasi
atau standar teknis dari Metadata.
• Standar Data dan Metadata yang berlaku lintas
Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan
oleh Pembina Data tingkat pusat.
(STATISTIK DAN GEOSPASIAL)
STANDAR DATA DAN METADATA
6

8. CONTOH METADATA INDIKATOR SDGS
7

9. • Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan
antar sistem elektronik yang saling berinteraksi
• Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah
Interoperabilitas Data.
Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi
penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan disimpan dalam
format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
• Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika menetapkan menetapkan ketentuan lebih
mengenai Interoperabilitas Data
INTEROPERABILITAS DATA
8

10. KODE REFERENSI DAN DATA INDUK
• Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan
makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
• Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan
bersama.
• Forum SDI tingkat pusat menyepakati Kode Referensi dan/atau Data Induk dan Instansi
Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk
tersebut. Kemudian ditetapkan oleh Pembina Data, atau oleh Dewan Pengarah dalam
hal:
• Data yang Pembina Datanya belum ditetapkan; atau
• Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan
• Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi
dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.
9

11. PENYELENGGARA SDI
10

12. FORUM SATU DATA
INDONESIA
Pembina Data
Sekretariat
Dewan Pengarah
Wali Data K/L/D Wali Data K/L/D
Produsen Data
K/L/D
Produsen Data
K/L/D
3
1
Perencanaan
Data
Pemerikasaan
Data
Pengumpulan
Data
2
Penyebarluasan
Data
4 19
PENYELENGGARAAN SDI

13. 12
SATU DATA JAWA TENGAH
Pergub 20 Tahun 2017 tentang Single Data System

14. Permasalahan Data
•Data Statistik Sektoral tersebar dalam setiap SKPD dan belum tersimpan dalam Satu Data Terpadu
•Data antar SKPD tidak Konsisten
•Data statistik sectoral belum di kelola secara baik dan Sistematis oleh SKPD
•Lemahnya Konsolidasi Data antar SKPD/Vertikal
•Kurangnya SDM yang kompeten dalam mengolah Data
•Data di masing – masing SKPD sulit di Akses
Sampai dengan saat ini  Tidak/belum tersedianya data pembangunan yang Valid, Akurat dan Up To Date
SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH
13

15. SDS
(Single
Data
System)
14
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 52 TAHUN 2016
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2017
Networking
FORUM SATU DATA
QUICK WIN
1. Basis Data Pembangunan Yang Akurat, Terpusat dan
Terintegrasi;
2. Menghasilkan Analisis Kebijakn Pemb. Yg Tepat
3. Perencanaan Pemb. Terukur dan Komprehensif
4. Mewujudkan Monev yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Informasi Pembangunan di Jateng yang akurat
SINGLE DATA SYSTEM

16. Open Data
Berbasis SDS
APLIKASI LAYANAN
APLIKASI
LAYANAN
BIG
(PETA)
BPS (DDA)
MASYARAKAT
SKPD
SKPD
SKPD
MENGONTROL
MENGONTROL
INTEROPERABILITY
INTEROPERABILITY
KERANGKA KEBIJAKAN LAYANAN
15

17. MEKANISME INTEGRASI
SINGLE DATA SYSTEM
SKPD
SKPD
SKPD
INSTANSI
VERTIKAL
Masyarakat/
Dunia Usaha
SKPD
SKPD
SKPD
INSTANSI
VERTIKAL
Kecamatan
Desa
Kab / Kota
16

18. TEMATIK OPEN DATA
17

19. MANFAAT
PEMERINTAHAN
1. Kualitas Perencanaan Pembangunan
2. Kemudahan Akses Data
3. Sentralisasi data dan dokumentasi
MASYARAKAT
1. Akses data pembangunan
2. Informasi Faktual
DUNIA USAHA
1.Kebijakan berbasis data
2.Prediksi Investasi
SINGLE
DATA
SYSTEM
OPEN
DATA
18

20. 1. Penyusunan Dasar Hukum :
a. Pergub No. 52 Th 2016 Ttg SDS yg telah diubah menjadi Pergub No. 20 Th 2017 Ttg Perubahan Atas Pergub
Jateng No. 52 Th 2016;
b. Delapan poin Arahan Gubernur Jawa Tengah Tgl 7 Januari 2019 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, khususnya
pada point ke 6 terkait dengan perlunya pembangunan pusat data (Kerjasama antara Bappeda dan Kominfo);
c. Surat Edaran Sekda Tgl 29 Januari 2019 Nomor 555/000/610 perihal Integrasi Data dan Aplikasi Single Data.
2. Terhadap 35 Kab/Kota :
a. Melakukan Sosialisasi Aplikasi Open Data;
b. Instalasi Aplikasi Open Data;
c. Bimbingan Teknis Apliksasi Open Data;
d. Integrasi Aplikasi Open Data.
3. Terhadap SKPD, 7 RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah :
a. Melakukan Sosialisasi Aplikasi Open Data;
b. Bimbingan Teknis Apliksasi Open Data;
c. Memberikan hak akses ke dalam Aplikasi Open Data (untuk upload data/informasi).
LANGKAH LANGKAH DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SINGLE DATA SYSTEM JATENG
19

21. HASIL IMPLEMENTASI OPEN DATA
DI JAWA TENGAH
UPDATE 4 NOVEMBER 2019
JUMLAH DATASHEET
52.857
SKPD Provinsi 18.766
Kab/Kota 34.091
STATISTIK KUNJUNGAN
OPEN DATA
2000/hari
20

22. HASIL SINGLE DATA SYSTEM
DI JAWA TENGAH
JENIS DATA SKPD
TERINTEGRASI
40 DATA
KAB KOTA TERINSTAL
SINGLE DATA SYSTEM
32 KAB/KOTA
21
1. BKD;
- Pegawai Golongan
- Pegawai Pendidikan
- Diklat Pegawai
- Pegawai Jenis Kelamin
- Data Pegawai Golongan
2. BPKAD;
- Belanja Bulanan
3. DPU SDA TARU;
- Data Waduk
- Data Bendung
- Data Curah Hujan
- Data Tinggi Muka Air
4. DP3AKB;
- Gender dan Anak
5. BAPPEDA;
- RT Miskin
- Rumah tdk berlistrik
- RTLH
- Rumah tdk berjamban
- Desil Kesejahteraan
- Lapangan kerja
6. DINSOS;
- Panti Sosial
7. DPMPTSP;
- Rekap perizinan
- Rekap Investasi
8. BPS
- Indeks Pembangunan
Manusia
9. DISDIKBUD;
- Jumlah Sekolah
- Tenaga Pendidik
10. RSUD TUGUREJO;
- Kejadian Luar Biasa
- Alat Kesehatan
- Informasi Tempat Tidur
- 10 Diagnosa Penyakit
- Kunjungan Pasien
- Tenaga Kesehatan
11. RSUD Prof. Dr.
MARGONO S;
- Tenaga Kesehatan
- Alat Kesehatan
- Informasi Tempat Tidur
12. RSUD SOEDJARWADI;
- Ketersediaan Tmpat Tidur
13. RSUD KELET;
- Ketersediaan Tmpat Tidur
- Tenaga Kesehatan
14. RSJD ARIF ZAINUDIN;
- Ketersediaan Tmpat Tidur
- Alat Kesehatan
- Data Rumah Sakit
- Tenaga Kesehatan
15. RSJD Dr. AMINO
GONDOHUTOMO;
- Ketersediaan Kamar
15 SKPD
UPDATE 4 NOVEMBER 2019

23. INOVASI YANG AKAN DIKEMBANGKAN
1. Menyediakan Data dan Informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia
maupun Mancanegara (global) :
a. Destinasi wisata Jawa Tengah;
b. Kuliner Jawa Tengah;
c. Job Fair Provinsi maupun Kab/Kota (yang dilakukan oleh instansi maupun
perguruan tinggi, dunia usaha, dll);
d. Calender Event Jawa Tengah (Provinsi dan Kab/Kota);
e. Layanan Kesehatan (Informasi ketersediaan tempat tidur, Tenaga medis, dll di
rumah sakit);
f. Pendidikan (jadwal penerimaan peserta didik baru, dll);
2. Melakukan kerjasama dengan Start Up  guna ikut mempromosikan Jawa Tengah
Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata lokal maupun mancanegara, promosi berbagai potensi Jawa Tengah
secara global  dampak : meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan pengangguran dan kemiskinan
masyarakat serta meningkatkan kualitas pembangunan di Jawa Tengah

24. DASHBOARD OPEN DATA
23
BERITA STATISTIK
1. Data Sektoral
2. Data Indikator Makro
Pembangunan
3. Layanan Masyarakat
4. Analisis Data Sektoral
JELAJAH DAERAH
Informasi yang dibutuhkan
Masyarakat :
1. Kuliner Jateng
2. Wisata Jateng
3. Job Fair
4. Layanan Kesehatan
5. Harga Komoditas
6. Kalender Event
Data dikemas dalam Bentuk
Agregat + Analisis Singkat
A B

25. TUJUAN OPENDATA
24
MUTUALISME
INDIRECT IMPACT
• Jelajah Daerah
1. Destinasi Wisata
2. Kuliner
3. Calender Event
4. Job Fair
5. Layanan Kesehatan
• Layanan
1. Tiket
2. Hotel
3. Rental Mobil
4. Lokasi Wisata
5. Event Daerah
WEB BASED
GOVERNMENT
1. Membuka peluang usaha
2. Meningkatkan ekonomi
masyarakat dan daerah
3. Menurunkan tingkat
pengangguran
4. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan layanan
kesehatan dan pendidikan
MOBILE BASED
STARTUP

26. TERIMA
KASIH
Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian
Kabupaten Poso 2022