Dokumen tersebut merangkum evaluasi dan rekomendasi perbaikan untuk Peta Infrastruktur Indonesia (PII) tahun 2013, mencakup standarisasi simbol tematik, penyusunan SOP pemutakhiran data, dan perancangan album PII dengan format baru.
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMgs Zulfikar Rasyidi
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) bertanggung jawab mengelola data spasial infrastruktur PU-PR seperti jaringan jalan, air minum, bendungan, dan lainnya. Data tersebut dikumpulkan bekerja sama dengan kementerian terkait dan Badan Informasi Geospasial serta disimpan dan disebarluaskan melalui Sistem Informasi Geospasial Nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan One Map Policy yang bertujuan untuk mengintegrasikan peta tematik yang disusun oleh berbagai kementerian/lembaga agar menghasilkan satu peta tematik nasional yang konsisten dan dapat diandalkan. One Map Policy ini didasarkan atas instruksi Presiden untuk hanya memiliki satu peta nasional sebagai acuan tunggal.
Dokumen tersebut membahas tentang teknologi geomatika dan pemanfaatannya di Kementerian Pekerjaan Umum. Geomatika adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan publikasi informasi geografis. Kementerian Pekerjaan Umum memanfaatkan geomatika untuk pemetaan, monitoring proyek, inventarisasi aset, dan penyediaan layanan informasi geospasial.
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan ...bramantiyo marjuki
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Batang tubuh beserta lampirannya
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMgs Zulfikar Rasyidi
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) bertanggung jawab mengelola data spasial infrastruktur PU-PR seperti jaringan jalan, air minum, bendungan, dan lainnya. Data tersebut dikumpulkan bekerja sama dengan kementerian terkait dan Badan Informasi Geospasial serta disimpan dan disebarluaskan melalui Sistem Informasi Geospasial Nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan One Map Policy yang bertujuan untuk mengintegrasikan peta tematik yang disusun oleh berbagai kementerian/lembaga agar menghasilkan satu peta tematik nasional yang konsisten dan dapat diandalkan. One Map Policy ini didasarkan atas instruksi Presiden untuk hanya memiliki satu peta nasional sebagai acuan tunggal.
Dokumen tersebut membahas tentang teknologi geomatika dan pemanfaatannya di Kementerian Pekerjaan Umum. Geomatika adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan publikasi informasi geografis. Kementerian Pekerjaan Umum memanfaatkan geomatika untuk pemetaan, monitoring proyek, inventarisasi aset, dan penyediaan layanan informasi geospasial.
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan ...bramantiyo marjuki
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Batang tubuh beserta lampirannya
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas pengembangan sistem pengelolaan katalog data spasial berbasis web di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini akan mengelola dan menyimpan berbagai jenis data spasial secara terstruktur serta memungkinkan akses publik melalui antarmuka online. Dokumen ini menjelaskan proses persiapan, desain, dan implementasi sistem melalui pendekatan sistem pengembangan berkelanjutan (SDLC).
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...bramantiyo marjuki
Aplikasi SIGI-PU (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Pekerjaan Umum) telah berkembang sejak 2006 untuk mendukung pengelolaan data infrastruktur dan manajemen bencana dengan menyediakan informasi spasial dan analisis. Aplikasi ini memiliki potensi untuk mendukung aktivitas mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan bencana."
Landseye mengedepankan bagaimana memberdayakan Aparat Desa/Kelurahan dalam memenuhi kebutuhan akan Peta terutama bertemakan Layanan Pertanahan.
Landseye mampu menjawab, bagaimana Aparat Desa/Kelurahan mempunyai andil dalam pengamanan aset tanah sebagai hak asasi manusia dan Negara
Landseye adalah seperangkat Aplikasi Pemetaan dengan latar Citra Satelit.
Landseye dapat menjadi media pertukaran data spasial secara online antara admin dengan berbagai pengguna Landseye dalam satu user.
salam-011115, "ngataku tana kaili"
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan pemetaan digital yang akan diselenggarakan pada tanggal 7-11 Oktober 2014 di Balai Diklat PU Wilayah III Yogyakarta. Pelatihan ini akan membahas tentang definisi pemetaan digital, teknik-teknik pemetaan digital, dan proses pemetaan digital."
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mencakup biodata penulis, silabus SIG, penjelasan konsep dan komponen SIG seperti data, perangkat keras, perangkat lunak, subsistem, contoh aplikasi SIG di lingkungan Kementerian PUPR, serta saran dan masukan.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut membahas pengertian dasar Sistem Informasi Geografis (SIG) dan komponen-komponennya seperti hardware, software, data, metode dan manusia. Dokumen ini juga menjelaskan konsep dan elemen SIG serta hubungannya dengan disiplin ilmu kebumian lain."
Pelatihan dasar dasar pemetaan bagi staf desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM staf desa dalam mengelola sumber daya alam dan membangun desa. Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar pemetaan, perangkat lunak QGIS, dan cara membuat peta desa secara partisipatif. Hasilnya, para peserta mampu mempraktekkan penggunaan QGIS untuk menyusun informasi geospasial desa.
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
1. Dokumen membahas pentingnya integrasi database sumber daya geologi nasional untuk pengelolaan sumber daya mineral dan energi.
2. Badan Geologi telah mengembangkan aplikasi database sumber daya geologi berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran data antar pemerintah pusat dan daerah.
3. Keberhasilan aplikasi tersebut bergantung pada komitmen bersama untuk mengisi datanya, khususnya dari daerah yang
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan kompetensi SDM bidang informasi geospasial di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan.
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
Rencana Strategis (Renstra) Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 2017-2022 memuat rencana peningkatan kualitas penataan ruang melalui penataan ruang kawasan dan wilayah serta pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat tiga indikasi kegiatan utama yaitu penataan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengaturan serta pembinaan pemanfaatan ruang.
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas pengembangan sistem pengelolaan katalog data spasial berbasis web di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini akan mengelola dan menyimpan berbagai jenis data spasial secara terstruktur serta memungkinkan akses publik melalui antarmuka online. Dokumen ini menjelaskan proses persiapan, desain, dan implementasi sistem melalui pendekatan sistem pengembangan berkelanjutan (SDLC).
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...bramantiyo marjuki
Aplikasi SIGI-PU (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Pekerjaan Umum) telah berkembang sejak 2006 untuk mendukung pengelolaan data infrastruktur dan manajemen bencana dengan menyediakan informasi spasial dan analisis. Aplikasi ini memiliki potensi untuk mendukung aktivitas mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan bencana."
Landseye mengedepankan bagaimana memberdayakan Aparat Desa/Kelurahan dalam memenuhi kebutuhan akan Peta terutama bertemakan Layanan Pertanahan.
Landseye mampu menjawab, bagaimana Aparat Desa/Kelurahan mempunyai andil dalam pengamanan aset tanah sebagai hak asasi manusia dan Negara
Landseye adalah seperangkat Aplikasi Pemetaan dengan latar Citra Satelit.
Landseye dapat menjadi media pertukaran data spasial secara online antara admin dengan berbagai pengguna Landseye dalam satu user.
salam-011115, "ngataku tana kaili"
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan pemetaan digital yang akan diselenggarakan pada tanggal 7-11 Oktober 2014 di Balai Diklat PU Wilayah III Yogyakarta. Pelatihan ini akan membahas tentang definisi pemetaan digital, teknik-teknik pemetaan digital, dan proses pemetaan digital."
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mencakup biodata penulis, silabus SIG, penjelasan konsep dan komponen SIG seperti data, perangkat keras, perangkat lunak, subsistem, contoh aplikasi SIG di lingkungan Kementerian PUPR, serta saran dan masukan.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut membahas pengertian dasar Sistem Informasi Geografis (SIG) dan komponen-komponennya seperti hardware, software, data, metode dan manusia. Dokumen ini juga menjelaskan konsep dan elemen SIG serta hubungannya dengan disiplin ilmu kebumian lain."
Pelatihan dasar dasar pemetaan bagi staf desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM staf desa dalam mengelola sumber daya alam dan membangun desa. Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar pemetaan, perangkat lunak QGIS, dan cara membuat peta desa secara partisipatif. Hasilnya, para peserta mampu mempraktekkan penggunaan QGIS untuk menyusun informasi geospasial desa.
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
1. Dokumen membahas pentingnya integrasi database sumber daya geologi nasional untuk pengelolaan sumber daya mineral dan energi.
2. Badan Geologi telah mengembangkan aplikasi database sumber daya geologi berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran data antar pemerintah pusat dan daerah.
3. Keberhasilan aplikasi tersebut bergantung pada komitmen bersama untuk mengisi datanya, khususnya dari daerah yang
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan kompetensi SDM bidang informasi geospasial di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan.
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
Rencana Strategis (Renstra) Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 2017-2022 memuat rencana peningkatan kualitas penataan ruang melalui penataan ruang kawasan dan wilayah serta pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat tiga indikasi kegiatan utama yaitu penataan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengaturan serta pembinaan pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang peran sistem informasi geospasial (SIG) dan sistem informasi perencanaan (SIP) dalam perencanaan tata ruang. SIG digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi yang berhubungan dengan lokasi, sementara SIP digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya informasi dan teknologi informasi dalam perencanaan kota. Dokumen tersebut juga menjelaskan kebutuhan akan data
Dokumen tersebut menjelaskan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Metode yang digunakan meliputi identifikasi, inventarisasi, wawancara, survei, dan pengumpulan data. Prosesnya meliputi analisis spasial, partisipatif, dan studi literatur. Hasil akhirnya adalah program aksi pengembangan kawasan. Metodologinya ter
Penguatan akuntabilitas melalui one data one map policyFrans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang One Data One Map Policy di DKI Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data dan peta dari semua lembaga pemerintah daerah di DKI Jakarta agar dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan program pemerintah serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan proses kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data yang perlu dilakuk
This is about the planning and development of an Integrated National Planning Landuse System (i-PLAN) developed by the Fed. Dept. of Town and Country Planning, Pen. Malaysia (JPBD) in 2013 to centralized and update landuse data collection nationwide along a uniform planning metadata and map projection. I was then project manager but pensioned in 2015 where it was finally completed the following year. The slideshow was prepared in Malay Language for the benefit of the numerous vested federal, state and local government agencies that would benefit from it.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1. Dokumen tersebut merupakan materi presentasi tentang kebijakan Satu Data Indonesia yang disampaikan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat.
2. Materi presentasi menjelaskan tentang definisi data, penguatan tata kelola data pemerintah, pembentukan lembaga pengelola data, proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta implementasi kebijakan tersebut di instansi pemerintah.
3. Kebij
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BAPSDA) di Yogyakarta telah mengembangkan sistem database dan website resmi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi daerah dan kapasitas sumber daya manusia. Lokakarya dan pelatihan geospasial telah dilaksanakan untuk menghasilkan peta atlas dan melatih petugas dalam pengolahan data statistik dan spasial. Upaya ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar sekt
Sistem informasi geografis dikembangkan untuk memetakan potensi wilayah dan program bantuan di pedesaan dan kecamatan guna mendukung akses internet lebar di Indonesia. Sistem ini menampilkan data spasial dan non-spasial secara online dan responsif di berbagai perangkat.
1. Sistem informasi prasarana jalan digunakan untuk mengelola data jalan nasional di Jawa Tengah meliputi perencanaan, pemetaan, dan klasifikasi jalan.
2. Sistem ini mengidentifikasi pengguna seperti pemerintah, bappeda, dinas perhubungan, dan masyarakat umum untuk mengakses data jalan.
3. Databasenya berisi atribut jalan seperti ID, nomor, nama, ruas, fungsi, kondisi, panjang, lebar, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN SIM-GIS.pptxHasniarAnas
1. Dokumen ini membahas rencana pengelolaan dan pengelolaan mandiri data kumuh Kota Parepare melalui sistem informasi manajemen (SIM) dan sistem informasi geografis (GIS) setelah penyerahan data dari Program KOTAKU.
2. Data KOTAKU diintegrasikan ke dalam portal GIS kota untuk mendukung perencanaan pembangunan berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif.
3. Kota Parepare berupaya meningkatkan kapasitas
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Mgs Zulfikar Rasyidi
Paparan ini adalah paparan terkait pengelolaan infrastruktur SDA Tahun 2019 yang dikelola oleh BBWS Sumatera VIII sebagai perpanjangan tangan Direktoral Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Buku panduan ini memberikan tutorial lengkap tentang penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk analisis spasial, mulai dari pengenalan data vektor dan raster, teknik digitasi dan impor data spasial, hingga analisis vektor dan raster lanjutan beserta contoh aplikasinya dalam bidang bina marga.
The document provides information on geospatial data available through the Ministry of Public Works' Map Information Service Counter. It includes:
1) Maps of various scales covering provinces, districts, cities and satellite imagery of strategic infrastructure projects and disaster areas.
2) Infrastructure maps in a spatial database and PDF/WebGIS formats showing distributions constructed by the Ministry.
3) A disaster area map providing information on past disasters in Indonesia via a WebGIS application.
4) An overview of the Ministry's Public Works Infrastructure GIS system used to present distribution of infrastructure assets.
Dokumen tersebut membahas tentang Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian PUPR sebagai pusat keunggulan jaringan geospatial yang menangani pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penggunaan informasi geospatial serta standarisasi proses dan produk geospatial di lingkungan Kementerian PUPR.
Materi Biaya Modal - Cost Of Capital yang dibawakan oleh Masagus Zulfikar, Dian Rahmiati dan Putri Renalita sebagai bagian Tugas Presentasi Edvance Corporate Finance
2. Evaluasi Perbaikan dan Saran Pembahasan Lap.
Antara
Kebijakan Pengembangan Peta Infastruktur
Bidang PU
Standarisasi Simbol Tematik
SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi Peta
Infrastruktur
Perancangan Album Peta Infrastruktut Indonesia
Rekomendasi Pengembangan Kegiatan PII 2013
MATERI PENYAJIAN
3. M a t r i k E v a l u a s i P e r b a i k a n d a n S a r a n
P e m b a h a s a n L a p o r a n A n t a r a
No Pertanyaan dan Saran Rencana Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
1 Pengaturan pewarnaan shading agar lebih jelas tampilannya Perbaikan pewarnaan shading pada peta
Pewarnaan shading telah dilakukan perbaikan dan asistensi kepada
tim teknis
2 Terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan laporan Perbaikan narasi dan editorial Telah dilakukan perbaikan narasi dan editorial Laporan Antara
3 Penambahan materi “Struktur Basis Data” dalam materi penyusunan SOP Penambahan materi SOP Struktur Data tentang “Struktur Basis Data” Penambahan terhadap materi SOP Struktur Basis Data
4 Penambahan materi “Metadata” dalam materi penyusunan SOP Penambahan materi SOP Struktur Data tentang “Metadata”
Penambahan materi Metadata pada masing-masing SOP yang terkait
dengan pengolahan peta digital
5 Perbaikan istilah “Koordinat Proyeksi” menjadi “Sistem Proyeksi” Perbaikan penulisan “Koordinat Proyeksi” menjadi “Sistem Proyeksi” Perbaikan penulisan “Sistem Proyeksi”
6
Unsur dan Simbol mengacu pada PP No. 8 Tahun 20013 tentang Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang
Perbaikan terhadap simbol dan unsur peta mengacu pada PP No. 8
Tahun 2013
Perbaikan dan revisi symbol dan unsur PII mengacu pada PP No. 8
Tahun 2013
7
Perbaikan untuk Sumber Data dalam peta :
a. Bada Informasi Geospasial
b. Pusat Pengolahan Data, Kementerian Pekerjaan Umum
c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d. Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
e. Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
f. Ditjen Sumber Daya Air , Kementerian Pekerjaan Umum
g. Ditjen Tata Ruang , Kementerian Pekerjaan Umum
Perbaikan penulisan Sumber Data dalam peta Telah dilakukan perbaikan terhadap Sumber Data
8
Perbaikan terhadap penampilan kartografis :
a. Perbaikan Skala Bar pada peta
b. Perbaikan tata letak simbol dan kodefiksi unsur
c. Perbaiakn warna simbol Kementerian Pekerjaan Umum
Perbaikan terhadap penampilan kartografis Telah dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas kartografis PII
9 Diperlukan standarisasi ukuran kertas dalam proses pencetakan Usulan untuk standarisasi ukuran kertas dan proses pencetakan Telah dilakukan standarisasi layout dan ukuran kertas PII
10
Simbol dan Unsur yang tidak diperlukan dalam penyajian Peta di masing-masing
album tidak perlu ditampilkan
Revisi terhadap masing-masing album peta (Bina Marga; Cipta Karya ;
SDA)
Telah dilakukan revisi terhadap symbol dan unsur yang perlu
ditampilkan pada PII
4. Tujuan
• Tersedianya peta infrastruktur bidang pekerjaan umum dengan
peningkatan dari sisi tampilan dan informasi yang disajikan.
• Terwujudnya kerabat/komunitas peta antar Kementerian
Lembaga dan Instansi (K/L/I) yang bertanggungjawab terhadap
pengelolaan data spasial khususnya infrastruktur dasar.
• Tersedianya SOP mekanisme pemutakhiran data dan SP Informasi
Peta infrastruktur.
5. Sasaran
• Peta Infrastuktur Bidang ke-PU-an (Bidang Sumberdaya Air,
Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya).
• Dokumen kerjasama antara kementerian PU dengan K/L/I
custodian data yang terkait.
• SOP pemutakhiran data dan SP Informasi Peta Infrastruktur.
6. Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur
Bidang Pekerjaan Umum
• Undang Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
“mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil
guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi”.
• PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
• Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
(JDSN)
“Sistem pengelolaan data spasial secara bersama, tertib, terukur,
terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna. JDSN terdiri atas
simpul penghubung yang berfungsi sebagai sarana pertukaran dan
penyebarluasan data spasial”.
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 489A/KPTS/M/2007
Tentang penunjukan Pusat Pengolahan Data sebagai unit kliring data
dan informasi Kementerian Pekerjaan Umum.
7. Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur
Bidang Pekerjaan Umum
• Permen PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Data
Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum
Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas
melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang
pekerjaan umum.
• Pedoman Pembangunan Clearinghouse Data Spasial
Clearinghouse adalah suatu sistem server yang tersebar yang
ditempatkan pada Internet yang memuat gambaran nyata tentang
data spasial digital yang tersedia.
Informasi metadata, dikumpulkan dalam suatu format standar untuk
memudahkan query dan menetapkan penyajian melalui beberapa situs
yang ikut serta.
• Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)
Dataset / Data Utama adalah suatu set data (kumpulan data) terstruktur
yang mempunyai tema dan atribut yang sama
8. Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur
Bidang Pekerjaan Umum
• SNI 6502.3:2010 tentang Spesifikasi Teknis Peta RBI 50.000
• SNI 6502.4:2010 Tentang Spesifikasi Teknis Peta RBI 250.000
• Pedoman Pelaksanaan Kekustodianan Data Dan Informasi Spasial
Kustodian adalah institusi yang diserahi hak dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan dataset fundamental tertentu meliputi
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian sesuai
dengan standar yang disepakati oleh lintas pelaku.
9. Contoh Layout Peta Infrastruktur Tahun 2012
Peta Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat
12. STANDARISASI SIMBOL TEMATIK
• Standarisasi simbol yang telah disusun mengacu kepada PP No.8
Tahun 2013 ; Pedoman SNI Pembuatan Peta Skala 1:250.000 dan
1:50.000.
• Beberapa simbol yang tidak terdapat dalam peraturan di atas ,
merupakan hasil kesepakatan bersama di lingkungan Satminkal
Kementerian Pekerjaan Umum.
• Standarisasi Simbol yang dilakukan meliputi : bentuk simbol ;
spesifikasi warna dan kode unsur.
16. Visualisasi Kartografis Peta Infrastruktur Indonesia 2013
Data yang telah melalui tahap pengolahan dan kontrol kualitas akan disajikan
dalam sebuah peta dengan menggunakan simbol-simbol tematik yang telah
distandarkan. Visualiasasi peta akan dibagi berdasarkan klasifikasi wilayah
(Pulau; Provinsi ; Ibukota Kabupaten / Kota) dan klasifikasi bidang (SDA ; Bina
Marga ; dan Cipta Karya).
23. Perancangan Album PII 2013
Berapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan album PII 2013 :
1. Keseimbangan tata letak dan komposisi warna
2. Keseimbangan irama
3. Kesimbangan skala
4. Kesimbangan fokus
5. Kesatuan dan keselarasan
Tahapan dalam Perancangan Album PII :
1. Perancangan muka halaman
2. Perancangan layout informasi
3. Perancangan
24. Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Bina Marga
26. Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Cipta Karya
27. Format Desain Layout Tabel dan Informasi Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Bina Marga
28. Format Desain Layout Tabel dan Informasi Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Bina Marga
29. Penyusunan Draft SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi
Peta Infrastruktur
SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi Peta Infrastruktur merupakan
pedoman yang memuat rangkaian urutan pemutakhiran data yang
disusun secara sederhana dan sistematis, agar proses yang dijalankan
menghasilkan pemutakhiran yang lebih optimal, efesien dan efektif.
SOP yang disusun dalam kegiatan ini :
1. SOP Pemetaan Infrastruktur
2. SOP Kontrol Kualitas
3. SOP Pemutakhiran Basis Data
4. SOP Penjaminan Kualitas
5. SOP Pemutakhiran Basis Data Publikasi
31. Proses Bisnis
PEMETAAN INFRASTRUKTUR
(Bina Marga, Cipta Karya, SDA, Tata
Ruang)
KONTROL
KUALITAS
PEMUTAKHIRAN
BASIS DATA INFRASTRUKTUR
PENJAMINAN
KUALITAS
PEMUTAKHIRAN
BASIS DATA PUBLIKASI
PUBLIKASI
32. SOP – Pemetaan Infrastruktur
• Pemetaan Infrastruktur yang
dilaksanakan oleh unit teknis.
Direktorat Jenderal Bina Marga,
Cipta Karya, Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang.
• Pemetaan sesuai Kerangka Acuan
Kerja (KAK) dan Standard Nasional
Indonesia.
PENGUKURAN
LAPANGAN
DIJITASI
PETA DIJITAL
EDGE
MATCHING
TOPOLOGI
33. SOP – Kontrol Kualitas
• Melakukan kontrol
kualitas peta yang
dihasilkan sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja
dan Standard Nasional
Indonesia.
• Melakukan kontrol
kualitas topologi data
hasil pemetaan.
PETA DIJITAL
PENGECEKAN
ATRIBUT PETA
PETA HASIL
KONTROL KUALITAS
PENGECEKAN
TOPOLOGI
STANDARD
KONTROL
KUALITAS
34. SOP – Pemutakhiran Basis Data
Infrastruktur
• Melakukan update
basis data infrastruktur
berdasarkan data
hasil pemetaan unit
teknis yang telah
melewati kontrol
kualitas.
PETA HASIL
KONTROL KUALITAS
BACKUP
DATA AKAN TERUPDATE
UPDATE
BASIS DATA INFRASTRUKTUR
UPDATE
METADATA
35. SOP – Penjaminan Kualitas
• Melakukan pengecekan
topologi untuk setiap layer
infrastruktur.
• Melakukan pengecekan
edge-matching dengan
data yang sudah ada
didalam basis data.
• Melakukan pengisian
metadata jaminan kualitas.
BASIS DATA
INFRASTRUKTUR
UPDATE METADATA
PENGECEKAN
TOPOLOGI
STANDARD
PENJAMINAN
KUALITAS
PENENTUAN
KUALITAS DATA
36. SOP – Pemutakhiran Basis Data
Publikasi
• Melakukan replika atau
update basis data
publikasi berdasarkan
data yang telah
melewati penjaminan
kualitas.
PETA HASIL
PENJAMINAN KUALITAS
BACKUP
DATA AKAN TERUPDATE
REPLIKA / UPDATE
BASIS DATA PUBLIKASI
UPDATE
METADATA
37. SOP – Pemutakhiran Basis Data
Publikasi
• Melakukan
pembuatan service
peta infrastruktur.
• Pemutakhiran layanan
peta infrastruktur.
LAYOUT DIJITAL
PETA INFRASTRUKTUR
UPDATE
KATALOG PUBLIKASI
UPDATE
METADATA
PEMBUATAN SERVICE
PETA INFRASTRUKTUR
38. Rekomendasi Pengembangan Kegiatan PII 2013
Hasil rekomendasi terhadap kegiatan kegiatan peningkatan PII 2013,
antara lain :
• Standarisasi kodefikasi atribut struktur data informasi infrastruktur
indonesia.
• Peningkatan kualitas data spasial melalui standarisasi proses koreksi
topologi yang telah distandarisasi melalui SOP.
• Pengembangan standarisasi format geodatabase yang memiliki
kapasitas data yang lebih besar, seperti : SQL Server ; Oracle ;
PostGreSQL. Mengingat pertumbuhan data spasial yang semakin
dinamis.
• Pemanfaatan data Infrastruktur dalam proses analisis spasial yang
dapat dipergunakan di lingkungan Satminkal Kementerian PU.