SlideShare a Scribd company logo
November 2013
Evaluasi Perbaikan dan Saran Pembahasan Lap.
Antara
Kebijakan Pengembangan Peta Infastruktur
Bidang PU
Standarisasi Simbol Tematik
SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi Peta
Infrastruktur
Perancangan Album Peta Infrastruktut Indonesia
Rekomendasi Pengembangan Kegiatan PII 2013
MATERI PENYAJIAN
M a t r i k E v a l u a s i P e r b a i k a n d a n S a r a n
P e m b a h a s a n L a p o r a n A n t a r a
No Pertanyaan dan Saran Rencana Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
1 Pengaturan pewarnaan shading agar lebih jelas tampilannya Perbaikan pewarnaan shading pada peta
Pewarnaan shading telah dilakukan perbaikan dan asistensi kepada
tim teknis
2 Terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan laporan Perbaikan narasi dan editorial Telah dilakukan perbaikan narasi dan editorial Laporan Antara
3 Penambahan materi “Struktur Basis Data” dalam materi penyusunan SOP Penambahan materi SOP Struktur Data tentang “Struktur Basis Data” Penambahan terhadap materi SOP Struktur Basis Data
4 Penambahan materi “Metadata” dalam materi penyusunan SOP Penambahan materi SOP Struktur Data tentang “Metadata”
Penambahan materi Metadata pada masing-masing SOP yang terkait
dengan pengolahan peta digital
5 Perbaikan istilah “Koordinat Proyeksi” menjadi “Sistem Proyeksi” Perbaikan penulisan “Koordinat Proyeksi” menjadi “Sistem Proyeksi” Perbaikan penulisan “Sistem Proyeksi”
6
Unsur dan Simbol mengacu pada PP No. 8 Tahun 20013 tentang Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang
Perbaikan terhadap simbol dan unsur peta mengacu pada PP No. 8
Tahun 2013
Perbaikan dan revisi symbol dan unsur PII mengacu pada PP No. 8
Tahun 2013
7
Perbaikan untuk Sumber Data dalam peta :
a. Bada Informasi Geospasial
b. Pusat Pengolahan Data, Kementerian Pekerjaan Umum
c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d. Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
e. Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
f. Ditjen Sumber Daya Air , Kementerian Pekerjaan Umum
g. Ditjen Tata Ruang , Kementerian Pekerjaan Umum
Perbaikan penulisan Sumber Data dalam peta Telah dilakukan perbaikan terhadap Sumber Data
8
Perbaikan terhadap penampilan kartografis :
a. Perbaikan Skala Bar pada peta
b. Perbaikan tata letak simbol dan kodefiksi unsur
c. Perbaiakn warna simbol Kementerian Pekerjaan Umum
Perbaikan terhadap penampilan kartografis Telah dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas kartografis PII
9 Diperlukan standarisasi ukuran kertas dalam proses pencetakan Usulan untuk standarisasi ukuran kertas dan proses pencetakan Telah dilakukan standarisasi layout dan ukuran kertas PII
10
Simbol dan Unsur yang tidak diperlukan dalam penyajian Peta di masing-masing
album tidak perlu ditampilkan
Revisi terhadap masing-masing album peta (Bina Marga; Cipta Karya ;
SDA)
Telah dilakukan revisi terhadap symbol dan unsur yang perlu
ditampilkan pada PII
Tujuan
• Tersedianya peta infrastruktur bidang pekerjaan umum dengan
peningkatan dari sisi tampilan dan informasi yang disajikan.
• Terwujudnya kerabat/komunitas peta antar Kementerian
Lembaga dan Instansi (K/L/I) yang bertanggungjawab terhadap
pengelolaan data spasial khususnya infrastruktur dasar.
• Tersedianya SOP mekanisme pemutakhiran data dan SP Informasi
Peta infrastruktur.
Sasaran
• Peta Infrastuktur Bidang ke-PU-an (Bidang Sumberdaya Air,
Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya).
• Dokumen kerjasama antara kementerian PU dengan K/L/I
custodian data yang terkait.
• SOP pemutakhiran data dan SP Informasi Peta Infrastruktur.
Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur
Bidang Pekerjaan Umum
• Undang Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
“mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil
guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi”.
• PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
• Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
(JDSN)
“Sistem pengelolaan data spasial secara bersama, tertib, terukur,
terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna. JDSN terdiri atas
simpul penghubung yang berfungsi sebagai sarana pertukaran dan
penyebarluasan data spasial”.
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 489A/KPTS/M/2007
Tentang penunjukan Pusat Pengolahan Data sebagai unit kliring data
dan informasi Kementerian Pekerjaan Umum.
Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur
Bidang Pekerjaan Umum
• Permen PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Data
Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum
Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas
melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang
pekerjaan umum.
• Pedoman Pembangunan Clearinghouse Data Spasial
 Clearinghouse adalah suatu sistem server yang tersebar yang
ditempatkan pada Internet yang memuat gambaran nyata tentang
data spasial digital yang tersedia.
 Informasi metadata, dikumpulkan dalam suatu format standar untuk
memudahkan query dan menetapkan penyajian melalui beberapa situs
yang ikut serta.
• Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)
Dataset / Data Utama adalah suatu set data (kumpulan data) terstruktur
yang mempunyai tema dan atribut yang sama
Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur
Bidang Pekerjaan Umum
• SNI 6502.3:2010 tentang Spesifikasi Teknis Peta RBI 50.000
• SNI 6502.4:2010 Tentang Spesifikasi Teknis Peta RBI 250.000
• Pedoman Pelaksanaan Kekustodianan Data Dan Informasi Spasial
Kustodian adalah institusi yang diserahi hak dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan dataset fundamental tertentu meliputi
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian sesuai
dengan standar yang disepakati oleh lintas pelaku.
Contoh Layout Peta Infrastruktur Tahun 2012
Peta Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat
Contoh Profil Infrastruktur Tahun 2012
DIPERLUKAN PENINGKATAN
DALAM ASPEK
KARTOGRAFIS DAN
PENYAJIAN INFORMASI...
STANDARISASI SIMBOL TEMATIK
• Standarisasi simbol yang telah disusun mengacu kepada PP No.8
Tahun 2013 ; Pedoman SNI Pembuatan Peta Skala 1:250.000 dan
1:50.000.
• Beberapa simbol yang tidak terdapat dalam peraturan di atas ,
merupakan hasil kesepakatan bersama di lingkungan Satminkal
Kementerian Pekerjaan Umum.
• Standarisasi Simbol yang dilakukan meliputi : bentuk simbol ;
spesifikasi warna dan kode unsur.
Lampiran PP 8 Tahun 2013
Lampiran PP 8 Tahun 2013
Lampiran PP 8 Tahun 2013
Visualisasi Kartografis Peta Infrastruktur Indonesia 2013
Data yang telah melalui tahap pengolahan dan kontrol kualitas akan disajikan
dalam sebuah peta dengan menggunakan simbol-simbol tematik yang telah
distandarkan. Visualiasasi peta akan dibagi berdasarkan klasifikasi wilayah
(Pulau; Provinsi ; Ibukota Kabupaten / Kota) dan klasifikasi bidang (SDA ; Bina
Marga ; dan Cipta Karya).
Visualisasi Kartografis Peta
Infrastruktur Indonesia 2013
Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia
Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia
Pulau Jawa – Bidang Cipta Karya
Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia
Prov. Jawa Barat – Bidang Bina Marga
Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia
Prov. Jawa Timur – Bidang SDA
Perancangan Album Peta
Infrastruktur Indonesia 2013
Perancangan Album PII 2013
Berapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan album PII 2013 :
1. Keseimbangan tata letak dan komposisi warna
2. Keseimbangan irama
3. Kesimbangan skala
4. Kesimbangan fokus
5. Kesatuan dan keselarasan
Tahapan dalam Perancangan Album PII :
1. Perancangan muka halaman
2. Perancangan layout informasi
3. Perancangan
Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Bina Marga
Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang SDA
Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Cipta Karya
Format Desain Layout Tabel dan Informasi Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Bina Marga
Format Desain Layout Tabel dan Informasi Peta Infrastruktur Indonesia
PII 2013 – Bidang Bina Marga
Penyusunan Draft SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi
Peta Infrastruktur
SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi Peta Infrastruktur merupakan
pedoman yang memuat rangkaian urutan pemutakhiran data yang
disusun secara sederhana dan sistematis, agar proses yang dijalankan
menghasilkan pemutakhiran yang lebih optimal, efesien dan efektif.
SOP yang disusun dalam kegiatan ini :
1. SOP Pemetaan Infrastruktur
2. SOP Kontrol Kualitas
3. SOP Pemutakhiran Basis Data
4. SOP Penjaminan Kualitas
5. SOP Pemutakhiran Basis Data Publikasi
Alur Organisasi
CIPTA KARYABINA MARGA TATA RUANG
PUSDATA
PUBLIKASI
KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
SUMBER
DAYA ALAM
Proses Bisnis
PEMETAAN INFRASTRUKTUR
(Bina Marga, Cipta Karya, SDA, Tata
Ruang)
KONTROL
KUALITAS
PEMUTAKHIRAN
BASIS DATA INFRASTRUKTUR
PENJAMINAN
KUALITAS
PEMUTAKHIRAN
BASIS DATA PUBLIKASI
PUBLIKASI
SOP – Pemetaan Infrastruktur
• Pemetaan Infrastruktur yang
dilaksanakan oleh unit teknis.
Direktorat Jenderal Bina Marga,
Cipta Karya, Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang.
• Pemetaan sesuai Kerangka Acuan
Kerja (KAK) dan Standard Nasional
Indonesia.
PENGUKURAN
LAPANGAN
DIJITASI
PETA DIJITAL
EDGE
MATCHING
TOPOLOGI
SOP – Kontrol Kualitas
• Melakukan kontrol
kualitas peta yang
dihasilkan sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja
dan Standard Nasional
Indonesia.
• Melakukan kontrol
kualitas topologi data
hasil pemetaan.
PETA DIJITAL
PENGECEKAN
ATRIBUT PETA
PETA HASIL
KONTROL KUALITAS
PENGECEKAN
TOPOLOGI
STANDARD
KONTROL
KUALITAS
SOP – Pemutakhiran Basis Data
Infrastruktur
• Melakukan update
basis data infrastruktur
berdasarkan data
hasil pemetaan unit
teknis yang telah
melewati kontrol
kualitas.
PETA HASIL
KONTROL KUALITAS
BACKUP
DATA AKAN TERUPDATE
UPDATE
BASIS DATA INFRASTRUKTUR
UPDATE
METADATA
SOP – Penjaminan Kualitas
• Melakukan pengecekan
topologi untuk setiap layer
infrastruktur.
• Melakukan pengecekan
edge-matching dengan
data yang sudah ada
didalam basis data.
• Melakukan pengisian
metadata jaminan kualitas.
BASIS DATA
INFRASTRUKTUR
UPDATE METADATA
PENGECEKAN
TOPOLOGI
STANDARD
PENJAMINAN
KUALITAS
PENENTUAN
KUALITAS DATA
SOP – Pemutakhiran Basis Data
Publikasi
• Melakukan replika atau
update basis data
publikasi berdasarkan
data yang telah
melewati penjaminan
kualitas.
PETA HASIL
PENJAMINAN KUALITAS
BACKUP
DATA AKAN TERUPDATE
REPLIKA / UPDATE
BASIS DATA PUBLIKASI
UPDATE
METADATA
SOP – Pemutakhiran Basis Data
Publikasi
• Melakukan
pembuatan service
peta infrastruktur.
• Pemutakhiran layanan
peta infrastruktur.
LAYOUT DIJITAL
PETA INFRASTRUKTUR
UPDATE
KATALOG PUBLIKASI
UPDATE
METADATA
PEMBUATAN SERVICE
PETA INFRASTRUKTUR
Rekomendasi Pengembangan Kegiatan PII 2013
Hasil rekomendasi terhadap kegiatan kegiatan peningkatan PII 2013,
antara lain :
• Standarisasi kodefikasi atribut struktur data informasi infrastruktur
indonesia.
• Peningkatan kualitas data spasial melalui standarisasi proses koreksi
topologi yang telah distandarisasi melalui SOP.
• Pengembangan standarisasi format geodatabase yang memiliki
kapasitas data yang lebih besar, seperti : SQL Server ; Oracle ;
PostGreSQL. Mengingat pertumbuhan data spasial yang semakin
dinamis.
• Pemanfaatan data Infrastruktur dalam proses analisis spasial yang
dapat dipergunakan di lingkungan Satminkal Kementerian PU.
Terima Kasih
PT. SARANA MULTI DAYA

More Related Content

What's hot

Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS  di Lingkungan ...Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS  di Lingkungan ...
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...
bramantiyo marjuki
 
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  (SIGI-PU) U...APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  (SIGI-PU) U...
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...
bramantiyo marjuki
 
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Musnanda Satar
 
PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...
PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK  MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK  MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...
PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...
bramantiyo marjuki
 
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
ATR/BPN and navigate.net region Sulawesi Tengah
 
Pemetaan digital
Pemetaan digital Pemetaan digital
Pemetaan digital
bramantiyo marjuki
 
Sistem Informasi geografis
Sistem Informasi geografisSistem Informasi geografis
Sistem Informasi geografis
bramantiyo marjuki
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
riyanto apri
 
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utaraLaporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
Agus Taruna
 
Modul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PU
Modul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PUModul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PU
Modul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PU
bramantiyo marjuki
 
Pemetaan tugas azzahra dilla rindayu
Pemetaan tugas azzahra dilla rindayuPemetaan tugas azzahra dilla rindayu
Pemetaan tugas azzahra dilla rindayu
azzahradilla12
 
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaanBagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
AndreasPutrasginting
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Khalid Adam
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
ushfia
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinkiky permana
 
01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI
01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI
01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI
Farid Asyhadi
 
Peningkatan Kompetensi SDM di Geospasial
Peningkatan Kompetensi SDM di GeospasialPeningkatan Kompetensi SDM di Geospasial
Peningkatan Kompetensi SDM di Geospasial
Instansi
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
antohardiyanto
 
Modul arc gis tingkat dasar
Modul arc gis tingkat dasarModul arc gis tingkat dasar
Modul arc gis tingkat dasar
danasmara
 

What's hot (20)

Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS  di Lingkungan ...Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS  di Lingkungan ...
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...
 
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  (SIGI-PU) U...APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  (SIGI-PU) U...
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...
 
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
 
PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...
PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK  MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK  MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...
PENERAPAN TEKNIK PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG PENYUSUNAN BASIS DATA...
 
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
INOVASI LAYANAN PERTANAHAN "LANDSEYE"
 
Pemetaan digital
Pemetaan digital Pemetaan digital
Pemetaan digital
 
Sistem Informasi geografis
Sistem Informasi geografisSistem Informasi geografis
Sistem Informasi geografis
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utaraLaporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
 
Modul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PU
Modul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PUModul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PU
Modul Quantum GIS 1.8 Pusdata Kementerian PU
 
Pemetaan tugas azzahra dilla rindayu
Pemetaan tugas azzahra dilla rindayuPemetaan tugas azzahra dilla rindayu
Pemetaan tugas azzahra dilla rindayu
 
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaanBagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
 
01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI
01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI
01-Revisi Pengelolaan Database SDEM-BALI
 
Peningkatan Kompetensi SDM di Geospasial
Peningkatan Kompetensi SDM di GeospasialPeningkatan Kompetensi SDM di Geospasial
Peningkatan Kompetensi SDM di Geospasial
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
 
Modul arc gis tingkat dasar
Modul arc gis tingkat dasarModul arc gis tingkat dasar
Modul arc gis tingkat dasar
 

Similar to Tayangan PII 2013

FGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi BantenFGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi Banten
MuhamadWahyuKurniawa
 
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdfKebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
AgungArdy2
 
GIS for PWK.pptx
GIS for PWK.pptxGIS for PWK.pptx
GIS for PWK.pptx
ssuser430d85
 
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi) Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
bramantiyo marjuki
 
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance KominfoDesain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Multimedia Phicos
 
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I A
20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I AIMAT RUHIMAT
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
Lakodi Muhlis
 
Penguatan akuntabilitas melalui one data one map policy
Penguatan akuntabilitas melalui one data one map policyPenguatan akuntabilitas melalui one data one map policy
Penguatan akuntabilitas melalui one data one map policy
Frans Dione
 
Introduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANIntroduction to i-PLAN
Introduction to i-PLAN
Abbas Wahab
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
boenkredho
 
Perkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PU
Perkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PUPerkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PU
Perkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PU
bramantiyo marjuki
 
SDI BAPPENAS.pdf
SDI BAPPENAS.pdfSDI BAPPENAS.pdf
SDI BAPPENAS.pdf
MufidMuyassar2
 
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomianLaporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
Rio Wicaksono
 
gis demand.pptx
gis demand.pptxgis demand.pptx
gis demand.pptx
Galih Ariprawira
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
Shahnaz Acrydiena
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
M Ungang
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
M Ungang
 
KAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdf
KAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdfKAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdf
KAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdf
EdiVanqom
 
KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN SIM-GIS.pptx
KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN  SIM-GIS.pptxKEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN  SIM-GIS.pptx
KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN SIM-GIS.pptx
HasniarAnas
 
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxPenyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
sekalibejo6
 

Similar to Tayangan PII 2013 (20)

FGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi BantenFGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi Banten
 
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdfKebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
 
GIS for PWK.pptx
GIS for PWK.pptxGIS for PWK.pptx
GIS for PWK.pptx
 
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi) Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
Modul Quantum GIS 2 (Aplikasi)
 
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance KominfoDesain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
 
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I A
20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I A
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
 
Penguatan akuntabilitas melalui one data one map policy
Penguatan akuntabilitas melalui one data one map policyPenguatan akuntabilitas melalui one data one map policy
Penguatan akuntabilitas melalui one data one map policy
 
Introduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANIntroduction to i-PLAN
Introduction to i-PLAN
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Perkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PU
Perkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PUPerkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PU
Perkembangan dan manajemen data geospasial Pusdata Kementerian PU
 
SDI BAPPENAS.pdf
SDI BAPPENAS.pdfSDI BAPPENAS.pdf
SDI BAPPENAS.pdf
 
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomianLaporan paparan 2013 biro perekonomian
Laporan paparan 2013 biro perekonomian
 
gis demand.pptx
gis demand.pptxgis demand.pptx
gis demand.pptx
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
KAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdf
KAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdfKAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdf
KAK Peta Guna Bangunan Eksisting 2022.pdf
 
KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN SIM-GIS.pptx
KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN  SIM-GIS.pptxKEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN  SIM-GIS.pptx
KEBERLANJUTAN PENANGANAN KUMUH MELALUI PENGELOLAAN SIM-GIS.pptx
 
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxPenyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
 

More from Mgs Zulfikar Rasyidi

laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota PalembangMajalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina MargaModul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Geospatial Information Status Data
Geospatial Information Status DataGeospatial Information Status Data
Geospatial Information Status Data
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
WebGIS SIGI PU-PR
WebGIS SIGI PU-PRWebGIS SIGI PU-PR
WebGIS SIGI PU-PR
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies HeringStrategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Cost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our PerspectiveCost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our Perspective
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Mgs Zulfikar Rasyidi
 

More from Mgs Zulfikar Rasyidi (10)

laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
 
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota PalembangMajalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
 
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
 
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina MargaModul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
 
Geospatial Information Status Data
Geospatial Information Status DataGeospatial Information Status Data
Geospatial Information Status Data
 
WebGIS SIGI PU-PR
WebGIS SIGI PU-PRWebGIS SIGI PU-PR
WebGIS SIGI PU-PR
 
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies HeringStrategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
 
Cost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our PerspectiveCost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our Perspective
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
 

Tayangan PII 2013

  • 2. Evaluasi Perbaikan dan Saran Pembahasan Lap. Antara Kebijakan Pengembangan Peta Infastruktur Bidang PU Standarisasi Simbol Tematik SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi Peta Infrastruktur Perancangan Album Peta Infrastruktut Indonesia Rekomendasi Pengembangan Kegiatan PII 2013 MATERI PENYAJIAN
  • 3. M a t r i k E v a l u a s i P e r b a i k a n d a n S a r a n P e m b a h a s a n L a p o r a n A n t a r a No Pertanyaan dan Saran Rencana Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut 1 Pengaturan pewarnaan shading agar lebih jelas tampilannya Perbaikan pewarnaan shading pada peta Pewarnaan shading telah dilakukan perbaikan dan asistensi kepada tim teknis 2 Terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan laporan Perbaikan narasi dan editorial Telah dilakukan perbaikan narasi dan editorial Laporan Antara 3 Penambahan materi “Struktur Basis Data” dalam materi penyusunan SOP Penambahan materi SOP Struktur Data tentang “Struktur Basis Data” Penambahan terhadap materi SOP Struktur Basis Data 4 Penambahan materi “Metadata” dalam materi penyusunan SOP Penambahan materi SOP Struktur Data tentang “Metadata” Penambahan materi Metadata pada masing-masing SOP yang terkait dengan pengolahan peta digital 5 Perbaikan istilah “Koordinat Proyeksi” menjadi “Sistem Proyeksi” Perbaikan penulisan “Koordinat Proyeksi” menjadi “Sistem Proyeksi” Perbaikan penulisan “Sistem Proyeksi” 6 Unsur dan Simbol mengacu pada PP No. 8 Tahun 20013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Perbaikan terhadap simbol dan unsur peta mengacu pada PP No. 8 Tahun 2013 Perbaikan dan revisi symbol dan unsur PII mengacu pada PP No. 8 Tahun 2013 7 Perbaikan untuk Sumber Data dalam peta : a. Bada Informasi Geospasial b. Pusat Pengolahan Data, Kementerian Pekerjaan Umum c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum e. Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum f. Ditjen Sumber Daya Air , Kementerian Pekerjaan Umum g. Ditjen Tata Ruang , Kementerian Pekerjaan Umum Perbaikan penulisan Sumber Data dalam peta Telah dilakukan perbaikan terhadap Sumber Data 8 Perbaikan terhadap penampilan kartografis : a. Perbaikan Skala Bar pada peta b. Perbaikan tata letak simbol dan kodefiksi unsur c. Perbaiakn warna simbol Kementerian Pekerjaan Umum Perbaikan terhadap penampilan kartografis Telah dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas kartografis PII 9 Diperlukan standarisasi ukuran kertas dalam proses pencetakan Usulan untuk standarisasi ukuran kertas dan proses pencetakan Telah dilakukan standarisasi layout dan ukuran kertas PII 10 Simbol dan Unsur yang tidak diperlukan dalam penyajian Peta di masing-masing album tidak perlu ditampilkan Revisi terhadap masing-masing album peta (Bina Marga; Cipta Karya ; SDA) Telah dilakukan revisi terhadap symbol dan unsur yang perlu ditampilkan pada PII
  • 4. Tujuan • Tersedianya peta infrastruktur bidang pekerjaan umum dengan peningkatan dari sisi tampilan dan informasi yang disajikan. • Terwujudnya kerabat/komunitas peta antar Kementerian Lembaga dan Instansi (K/L/I) yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan data spasial khususnya infrastruktur dasar. • Tersedianya SOP mekanisme pemutakhiran data dan SP Informasi Peta infrastruktur.
  • 5. Sasaran • Peta Infrastuktur Bidang ke-PU-an (Bidang Sumberdaya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya). • Dokumen kerjasama antara kementerian PU dengan K/L/I custodian data yang terkait. • SOP pemutakhiran data dan SP Informasi Peta Infrastruktur.
  • 6. Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum • Undang Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial “mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi”. • PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang • Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) “Sistem pengelolaan data spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna. JDSN terdiri atas simpul penghubung yang berfungsi sebagai sarana pertukaran dan penyebarluasan data spasial”. • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 489A/KPTS/M/2007 Tentang penunjukan Pusat Pengolahan Data sebagai unit kliring data dan informasi Kementerian Pekerjaan Umum.
  • 7. Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum • Permen PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Data Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum. • Pedoman Pembangunan Clearinghouse Data Spasial  Clearinghouse adalah suatu sistem server yang tersebar yang ditempatkan pada Internet yang memuat gambaran nyata tentang data spasial digital yang tersedia.  Informasi metadata, dikumpulkan dalam suatu format standar untuk memudahkan query dan menetapkan penyajian melalui beberapa situs yang ikut serta. • Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) Dataset / Data Utama adalah suatu set data (kumpulan data) terstruktur yang mempunyai tema dan atribut yang sama
  • 8. Kebijakan Terkait Pengembangan Peta Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum • SNI 6502.3:2010 tentang Spesifikasi Teknis Peta RBI 50.000 • SNI 6502.4:2010 Tentang Spesifikasi Teknis Peta RBI 250.000 • Pedoman Pelaksanaan Kekustodianan Data Dan Informasi Spasial Kustodian adalah institusi yang diserahi hak dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dataset fundamental tertentu meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian sesuai dengan standar yang disepakati oleh lintas pelaku.
  • 9. Contoh Layout Peta Infrastruktur Tahun 2012 Peta Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat
  • 12. STANDARISASI SIMBOL TEMATIK • Standarisasi simbol yang telah disusun mengacu kepada PP No.8 Tahun 2013 ; Pedoman SNI Pembuatan Peta Skala 1:250.000 dan 1:50.000. • Beberapa simbol yang tidak terdapat dalam peraturan di atas , merupakan hasil kesepakatan bersama di lingkungan Satminkal Kementerian Pekerjaan Umum. • Standarisasi Simbol yang dilakukan meliputi : bentuk simbol ; spesifikasi warna dan kode unsur.
  • 13. Lampiran PP 8 Tahun 2013
  • 14. Lampiran PP 8 Tahun 2013
  • 15. Lampiran PP 8 Tahun 2013
  • 16. Visualisasi Kartografis Peta Infrastruktur Indonesia 2013 Data yang telah melalui tahap pengolahan dan kontrol kualitas akan disajikan dalam sebuah peta dengan menggunakan simbol-simbol tematik yang telah distandarkan. Visualiasasi peta akan dibagi berdasarkan klasifikasi wilayah (Pulau; Provinsi ; Ibukota Kabupaten / Kota) dan klasifikasi bidang (SDA ; Bina Marga ; dan Cipta Karya).
  • 18. Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia
  • 19. Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia Pulau Jawa – Bidang Cipta Karya
  • 20. Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia Prov. Jawa Barat – Bidang Bina Marga
  • 21. Format Layout Peta Infrastruktur Indonesia Prov. Jawa Timur – Bidang SDA
  • 23. Perancangan Album PII 2013 Berapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan album PII 2013 : 1. Keseimbangan tata letak dan komposisi warna 2. Keseimbangan irama 3. Kesimbangan skala 4. Kesimbangan fokus 5. Kesatuan dan keselarasan Tahapan dalam Perancangan Album PII : 1. Perancangan muka halaman 2. Perancangan layout informasi 3. Perancangan
  • 24. Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia PII 2013 – Bidang Bina Marga
  • 25. Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia PII 2013 – Bidang SDA
  • 26. Format Desain Cover Peta Infrastruktur Indonesia PII 2013 – Bidang Cipta Karya
  • 27. Format Desain Layout Tabel dan Informasi Peta Infrastruktur Indonesia PII 2013 – Bidang Bina Marga
  • 28. Format Desain Layout Tabel dan Informasi Peta Infrastruktur Indonesia PII 2013 – Bidang Bina Marga
  • 29. Penyusunan Draft SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi Peta Infrastruktur SOP Pemutakhiran Data dan SP Informasi Peta Infrastruktur merupakan pedoman yang memuat rangkaian urutan pemutakhiran data yang disusun secara sederhana dan sistematis, agar proses yang dijalankan menghasilkan pemutakhiran yang lebih optimal, efesien dan efektif. SOP yang disusun dalam kegiatan ini : 1. SOP Pemetaan Infrastruktur 2. SOP Kontrol Kualitas 3. SOP Pemutakhiran Basis Data 4. SOP Penjaminan Kualitas 5. SOP Pemutakhiran Basis Data Publikasi
  • 30. Alur Organisasi CIPTA KARYABINA MARGA TATA RUANG PUSDATA PUBLIKASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA ALAM
  • 31. Proses Bisnis PEMETAAN INFRASTRUKTUR (Bina Marga, Cipta Karya, SDA, Tata Ruang) KONTROL KUALITAS PEMUTAKHIRAN BASIS DATA INFRASTRUKTUR PENJAMINAN KUALITAS PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PUBLIKASI PUBLIKASI
  • 32. SOP – Pemetaan Infrastruktur • Pemetaan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh unit teknis. Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. • Pemetaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Standard Nasional Indonesia. PENGUKURAN LAPANGAN DIJITASI PETA DIJITAL EDGE MATCHING TOPOLOGI
  • 33. SOP – Kontrol Kualitas • Melakukan kontrol kualitas peta yang dihasilkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Standard Nasional Indonesia. • Melakukan kontrol kualitas topologi data hasil pemetaan. PETA DIJITAL PENGECEKAN ATRIBUT PETA PETA HASIL KONTROL KUALITAS PENGECEKAN TOPOLOGI STANDARD KONTROL KUALITAS
  • 34. SOP – Pemutakhiran Basis Data Infrastruktur • Melakukan update basis data infrastruktur berdasarkan data hasil pemetaan unit teknis yang telah melewati kontrol kualitas. PETA HASIL KONTROL KUALITAS BACKUP DATA AKAN TERUPDATE UPDATE BASIS DATA INFRASTRUKTUR UPDATE METADATA
  • 35. SOP – Penjaminan Kualitas • Melakukan pengecekan topologi untuk setiap layer infrastruktur. • Melakukan pengecekan edge-matching dengan data yang sudah ada didalam basis data. • Melakukan pengisian metadata jaminan kualitas. BASIS DATA INFRASTRUKTUR UPDATE METADATA PENGECEKAN TOPOLOGI STANDARD PENJAMINAN KUALITAS PENENTUAN KUALITAS DATA
  • 36. SOP – Pemutakhiran Basis Data Publikasi • Melakukan replika atau update basis data publikasi berdasarkan data yang telah melewati penjaminan kualitas. PETA HASIL PENJAMINAN KUALITAS BACKUP DATA AKAN TERUPDATE REPLIKA / UPDATE BASIS DATA PUBLIKASI UPDATE METADATA
  • 37. SOP – Pemutakhiran Basis Data Publikasi • Melakukan pembuatan service peta infrastruktur. • Pemutakhiran layanan peta infrastruktur. LAYOUT DIJITAL PETA INFRASTRUKTUR UPDATE KATALOG PUBLIKASI UPDATE METADATA PEMBUATAN SERVICE PETA INFRASTRUKTUR
  • 38. Rekomendasi Pengembangan Kegiatan PII 2013 Hasil rekomendasi terhadap kegiatan kegiatan peningkatan PII 2013, antara lain : • Standarisasi kodefikasi atribut struktur data informasi infrastruktur indonesia. • Peningkatan kualitas data spasial melalui standarisasi proses koreksi topologi yang telah distandarisasi melalui SOP. • Pengembangan standarisasi format geodatabase yang memiliki kapasitas data yang lebih besar, seperti : SQL Server ; Oracle ; PostGreSQL. Mengingat pertumbuhan data spasial yang semakin dinamis. • Pemanfaatan data Infrastruktur dalam proses analisis spasial yang dapat dipergunakan di lingkungan Satminkal Kementerian PU.