Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Penerapan it governance pada pemerintahanKenneth Aurel
Powerpoints ini merupakan presentasi mengenai penerapan IT-Governance di pemerintahan khususnya secara umum pemrintah Indonesia dam secara mendetail pemerintah singapura
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Penerapan it governance pada pemerintahanKenneth Aurel
Powerpoints ini merupakan presentasi mengenai penerapan IT-Governance di pemerintahan khususnya secara umum pemrintah Indonesia dam secara mendetail pemerintah singapura
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Anjab dan ABK merupakan hal yang sangat penting untuk membangun Profesionalitas pegawai. Kami siap memfasiltiasi dengan asistensi, pendampingan, bimtek dalam menyelesaikan tugas ini.
3. 3
UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
3 JENIS STATISTIK
Statistik
Dasar
Penyelenggara:
BPS
untuk keperluan yang bersifat
luas, baik bagi pemerintah
maupun masyarakat, lintas
sektoral, berskala nasional, makro
Statistik
Sektoral
Penyelenggara:
K/L/OPD
untuk memenuhi kebutuhan
instansi tertentu dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan
Statistik
Khusus
Penyelenggara:
Perorangan/Masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan
spesifik dunia usaha, pendidikan,
sosial budaya, dan kepentingan
lain dalam kehidupan masyarakat
PRINSIP SATU DATA
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia
Interoperabilitas
kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem
elektronik yang saling berinteraksi
Kode Referensi
tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan
makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan
identitas data yang bersifat unik
Metadata
informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk
menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan
pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data
Standar Data
standar yang mendasari data tertentu
kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,
serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan
Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip SDI.
4. Dibutuhkan peran
K/L/D/I untuk
memenuhi
kebutuhan data
sektoral yang
sesuai NSPK
• Pemanfaatan data
administratif, data
geospasial, data market
place untuk
menghasilkan data
statistik
Statistik
Sektoral
• Data bersifat spesifik
sesuai karakteristik/
potensi wilayah
• Penyajian level wilayah
administrasi terendah
Statistik
Dasar
• Data bersifat makro
• Penyajian level nasional,
provinsi, kabupaten/
kota
Cukupkah Data BPS??
5. Norma Standar
Prosedur Kriteria
Penyelenggaraan
Statistik
Dasar Hukum Penetapan NSPK
UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
konkuren berwenang untuk
a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Tujuan NSPK
Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal,
efektif, dan efisien
Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara
pemerintah pusat dan daerah
Menyediakan data statistik sektoral
yang berkualitas
6. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH
Norma penyelenggaraan
statistik sektoral yaitu:
a)diselenggarakan
secara profesional,
objektif, berintegritas,
dan akuntabel
b)menghormati
kontribusi dan
kepemilikan intelektual
7. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH
Standar penyelenggaraan
statistik sektoral oleh Pemerintah
Daerah yaitu:
a)memiliki sumber daya manusia
yang kompeten di bidang
statistik
b)memiliki sarana dan prasarana
yang memadai
c)menggunakan konsep definisi,
metadata, dan metodologi
statistik yang baku
8. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH
a)Cara perolehan data
b) T
ahapan penyelenggaraan
kegiatan statistik sektoral
c) Rekomendasi
9. BADAN PUSAT STATISTIK PROV ACEH
Untuk mendapatkan Statistik
Sektoral yang berkualitas, Data
yang dihasilkan harus memenuhi
kriteria:
- Relavan
- Akurat
- T
epat Waktu
- Mudah di Akses
- Mudah di tafsirkan
- Konsisten
10. Survei Kompilasi Produk
Administrasi
Cara lain sesuai
perkembangan IPTEK
Cara Perolehan Data
Dalam penyelenggaraan kegiatan
statistik sektoral, pemerintah
daerah memperoleh data melalui:
Perencanaan
Data
Pengumpulan
Data
Pemeriksaan
Data
Penyebarluasan
Data
1
3
2
4
Tahapan Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
PLANNING
2
3
4
1
11. Rekomendasi
Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya
dipublikasikan, wajib:
meminta rekomendasi BPS
dengan didahului
pemberitahuan rancangan
penyelenggaraan kegiatan
Survei kepada BPS
mengikuti rekomendasi
yang diberikan BPS
menyerahkan hasil
penyelenggaraan
kepada BPS
12. Produsen Data wajib
menyerahkan data
hasil kegiatan
Statistik Sektoral
yang dilaksanakan
kepada Perangkat
Daerah yang
menangani urusan
pemerintahan bidang
Statistik Sektoral
2 Perangkat Daerah yang
menangani urusan
pemerintahan bidang
Statistik Sektoral
berperan dalam
penyebarluasan Data
Statistik Sektoral di
lingkup Pemerintah
Daerah
3 Data hasil kegiatan
Statistik Sektoral
terbuka
pemanfaatannya
untuk umum, kecuali
ditentukan lain oleh
peraturan
perundang-
undangan
1
Penyebarluasan Data
13. Formulir Pemberitahuan Survei
Statistik Sektoral
Mengacu Pada Perka BPS No 4
Tahun 2019 Tentang NSPK
Statistik Sektoral
Instrumen Implementasi
NSPK Statistik Sektoral
Romantik Online: Aplikasi
untuk
Online berbasis web
permohonan dan pemberian
Rekomendasi Kegiatan Statistik
Sektoral.
Dapat diakses melalui:
romantik.bps.go.id
14. Identitifikasi
Penyelenggara Survei
(Instansi dan Alamat)
3 Informasi Umum Survei
(Keberlangsungan survei,
Tipe survei)
5 Rancangan Survei
(Metode sampling,
responden, cakupan, dll)
1
Formulir Pemberitahuan Survei
Statistik Sektoral
Penanggung Jawab
Survei (Nama
Penanggung jawab
dan Jabatan)
2 4 Tujuan Survei dan
Peubahyang
dikumpulkan
6 Rancangan Sampel
(Kerangka sampel,
Sampling error, dll)
15. Rekomendasi Statistik Secara
Online, Mencakup:
1. Pengajuan formulir
pemberitahuan survei
2. Penerbitan rekomendasi survei
dari BPS
Rekomendasi Statistik Online
romantik.bps.go.id
Pencarian Survei Statistik Sektoral Yang
Telah Dilakukan Oleh Kementrian dan
Dinas
Contoh:
1. SHPRB (Kemenpan RB)
2. Survei Kepuasan Masyarakat
(Komnas HAM)
3. Survei Kepuasan Jamaah Haji
(Kemenag)