SlideShare a Scribd company logo

Evaluasi Indeks Inovasi Daerah Kota Batu 2022

•Download as PPTX, PDF•
•
A
AnggoroRespati2

AAAA

Government & Nonprofit
1 of 62
KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DAN EVLUASI INDEKS INOVASI DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 TUXEDOVATION - KEMENDAGRI Isman, AP Analis Kebijakan Puslitbangnda BSKDN Kemendagri KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA HANYA ODGJ YANG MENGHARAPKAN SUATU PERUBAHAN, TAPI TETAP MELAKUKAN/MENERAPKAN POLA DAN CARA YANG SAMA SECARA TERUS MENERUS INGIN PERUBAHAN LUAR BIASA, LAKUKANLAH HAL YANG TIDAK BIASA. JIKA ANDA INGIN PERUBAHAN EKSTREM MAKA MULAILAH DENGAN MELAKUKAKAN DENGAN IDE-IDE ATAU CARA-CARA EKSTREEM ALBERT EINSTEIN :
EVALUASI INDEKS INOVASI DAERAH KOTA BATU, 2022
KATEGORI DISCLAIMER PERINGKAT PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 INDE KS 00.00 KATEGORI INOVATIF PERINGKAT KLASTER KOTA TAHUN 2020 INDEKS 847 KATEGORI KURANG INOVATIF PERINGKAT KLASTER KOTA TAHUN 2021 INDEKS 24,46 KATEGORI INOVATIF PERINGKAT KLASTER KOTA TAHUN 2022 INDEKS 51,35 https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard/review
85.6% 66.7% 0.0% 63.6% 82.7% 89.8% 49.4% 26.8% Institusi Sumber Daya Manusia Ekosistem Inovasi & Kajian Infrastruktur Output Pengetahuan dan Teknologi Kecepatan Bisnis Proses Kecanggihan Produk Jumlah Inovasi & Hasil Kreatif KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Mengapa Pemerintah Daerah Perlu Berinovasi ?
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA RESESI EKONOMI ADALAH KEMUNDURAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH TERTENTU. NEGARA MENGALAMI RESESI JIKA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGATIF SELAMA DUA KUARTAL SECARA BERTURUT-TURUT PENYEBAB: TERJADINYA PERLAMBATAN SECARA SERENTAK PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT, UNI EROPA DAN CHINA, SEHINGGA PEREKONOMIAN HAMPIR SEPARUH NEGARA DI DUNIA AKAN MENGALAMI RESESI PADA TAHUN 2023, DAN AKAN DIRASAKAN OLEH RATUSAN JUTA ORANG YANG TINGGAL DI NEGARA YANG TIDAK MENGALAMI RESESI. AMERIKA SERIKAT BERPOTENSI TERHINDAR DARI RESESI. AKAN MENGALAMI RESESI, IMBAS DARI PERANG RUSIA DAN UKRAINA YANG BERKEPANJANGAN. PERLAMBATAN EKONOMI CHINA DIPASTIKAN BERDAMPAK TERHADAP EKONOMI ASIA & GLOBAL, SEBAGAI IMBAS KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA MELAKUKAN PENGETATAN AKIBAT COVID-19, YG MEMICU TERJADINYA DISRUPSI RANTAI PASOK DUNIA. INDONESIA JAUH DARI ZONA RESESI, PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2022 SEBESAR 5% (IMF & ADB), TARGET PEMERINTAH 5,3% YoY PADA TAHUN 2023. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2,7%, PROYEKSI 2023 SEBESAR 3,2%. 47 NEGARA “DIRAWAT” IMF 52 NEGARA ANTRI “DI UGD”
DUNIADALAMSATU MENIT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1,6 JUTA ORANG BELANJA ONLINE 1,4 JUTA ORANG BERSELANCAR DI FACEBOOK 500 JAM VIDEO DI UPLOAD 414.764 APLIKASI DI DOWNLOAD 695.000 STORY DI SHARE 200.000 ORANG TWEET 197,6 JUTA EMAIL DIKIRIM 69 JUTA PESAN DIKIRIM PENGGUNA INTERNET DUNIA 5 M PENGGUNA INTERNET INDONESIA 202 JUTA DURASI RATA RATA /HARI 8,5 JAM 30 JUTA ORANG TERHUBUNG DENGAN INTERNET DI BERBAGAI MEDIA DIGITAL DALAM SETIAP MENIT
RUMAH SAKIT TERBESAR DI INDONESIA TAPI TIDAK MEMILIKI RUMAH SAKIT & APOTIK TOKO KELONTONG SERBA ADA TERBESAR DIDUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI GUDANG PENYINPANAN STOK PERUSAHAAN PERHOTELAN TERBESAR DIDUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI HOTEL PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI PALING LARIS TAPI TIDAK MEMILIKI INFRASTRUKTURJARINGAN MEDIA PALING POPULAR DI DUNIA TAPI TIDAK PUNYA WARTAWAN ATAU REPORTER PERUSAHAAN TAKSI TERBESAR DIDUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI ARMADA DISTRIBUTOR FILM TERBESAR DUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI BIOSKOP KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERUSAHAAN BESAR DUNIA YANG MENGALAMI PENURUNAN PENDAPATAN DRASTIS DAN BAHKAN DINYATAKAN BANKRUPT WE HAVE TO
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MOBILE: KONVERGENSI TEKNOLOGI DIGITAL BAGI KEMUDAHAN HIDUP MANUSIA HIBURAN JEJARING SOSIAL TELEKOMUNIKASI EBANKING BELANJA TRANSPORTASI RUTE IBADAH CUACA BANYAK URUSAN DAPAT DISELESAIKAN MELALUI TEKNOLOGI DI JARI-JARI MANUSIA
4 EKONOMI DIGITAL 3 PEMERINTAH AN DIGITAL 2 PENGEMBANG AN INFRASTRUKT UR DIGITAL 1 PENGEMBAN GAN SDM TALENTA DIGITAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Produksi Cerdas Yang Digabungkan Dengan Jaringan Internet, Teknologi Cloud & Big Data REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MENGUBAH INDUSTRI DENGAN INOVASI DIPERLUKAN UPDATING MODEL LAYANAN PEMERINTAHAN UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL MELALUI EMPAT PILAR MENUNTUT:
SOCIETY 5.0 MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MANUSIA UNTUK MENCIPTAKAN NILAI BARU GUNA MENYELESAIKAN KESENJANGAN DAN MASALAH SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI INOVASI UNTUK MENCIPTA BIG DATA YANG MEMUDAHKAN PEMERINTAH, PELAKU BISNIS DAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN APA SAJA DENGAN CEPAT RESOLUSI TRANSFORMASI MENUJU PERBAIKAN DENGAN MENGINTEGRASIKAN DUNIA ONLINE DAN LINI PRODUKSI DI INDUSTRI, SETIAP PROSES PRODUKSI BERJALAN DENGAN INTERNET YANG TERHUBUNG DENGAN KOMPUTER BERKOMUNIKASI SATU SAMA LAIN UNTUK AKHIRNYA MEMBUAT KEPUTUSAN TANPA KETERLIBATAN MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TUNTUTAN PELAYANAN PUBLIK FAST EASY CHEAP GOOD + won’t be FAST CHEAP GOOD EASY + won’t be EASY CHEAP GOOD FAST + won’t be FASTER - EASIER – CHEAPER – SMARTER - BETTER COST BUREAU MANUAL SERVICES REQUIREMENTS TIME GOOD FAST EASY CHEAP won’t be + + + + +
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TIDAK PROFESIONAL MOTIVASI & KINERJA RENDAH KOMPETENSI KURANG MEMADAI PENGUASAAN IPTEK YANG MINIM RENDAHNYA KREATIFITAS & INOVASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Now Change your Mindset !
KREATIF. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
INDOMIE MIRIP AKAN JAUH LEBIH MENARIK DAN SENSASIONAL DENGAN METODE PENYAJIAN MIRIP DENGAN GAMBAR PADA INDOMIE
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PINTAR CERDAS KREATIF INOVATIF  Kepintaran adalah kemampuan dalam menyerap informasi dan ilmu pengetahuan.  Semakin tinggi Kemampuan menyerap  Semakin Pintar  Banyak pengetahuan, terkadang menghambatnya dlm mengambil keputusan/ memutuskan untuk berbuat. • Kecerdasan adalah kemampuan mengelola kepintaran. • Tahu siapa orang pintar yang cocok mengerjakan jenis pekerjaan tertentu. • orang yang cerdas tidak perlu pintar (kadang), • Mampu memanfaatkan kepintaran (orang lain) untuk medapatkan keuntungan. • Update dengan perkembangan lingkung an/trend. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat perbedaan. (kreatifitas = perbedaan) Melihat hal yang sama tapi berpikir dgn cara yang berbeda dalam mencapai tujuan. Percaya Diri dan tampil beda diantara yang lain. Membuat peluang baru dengan cara yang berbeda. (perbedaan). perbedaan harus memiliki nilai sebagai sebuah keuntungan/ profit. Pola pikir orang inovatif, sukses bukan sekedar kreatif tapi harus memiliki nilai. Memiliki jiwa pembaharuan dan tidak pernah puas
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA PEMERINTAH Inovasi itu merubah Budaya Kerja INOVASI BUKAN SOAL BELANJA 01 INOVASI BUKAN SOAL KECANGGIHAN TEKNOLOGI 02 INOVASI BUKAN PROJECT 03
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Start up inovasi dalam organisasi pemda ANDA MENDENGAR ANDA LUPA, ANDA MELIHAT ANDA INGAT, ANDA MERASA ANDA BERBUAT…
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA RUBAH MINDSET INOVASI DAERAH BUKAN HANYA INVENSI, POLA & METODE BARU DILINGKUNGAN PEMDA ADALAH INOVASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INOVASI BUKAN URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN, TAPI ADA DISETIAP URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN INOVASI BUKAN INISIATIF SPORADIS TAPI DAPAT DIRENCANAKAN SESUAI KEBUTUHAN INOVASI BUKANLAH TUJUAN, TAPI INOVASI ADALAH CARA/ METODE INOVASI ADALAH MERUBAH MINDSET SDM DALAM MELAKSANAKAN URUSAN BUKAN SOAL BELANJA/ANGGARAN ATAU PROJECT INOVASI BUKANLAH HANYA INVENSI BELAKA TAPI INOVASI ITU JUGA SUSTAINABLITY, REPLIKASI DAN PENGEMBANGAN BRAINWASHMINDSET ASN Rubah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KOMPETISI ATAU KOLABORASI ? KOMPETISI KOLABORASI DUA PIHAK BEREBUT SATU TUJUAN POSISI DICAPAI HANYA DENGAN MENANG ADA YANG KALAH DAN ADA YANG MENANG MEMBUAT LEBIH TERPACU, TERMOTIVASI, TERGAIRAHKAN MEMACU POTENSI PRIBADI DILAKUKAN SAAT TERTANTANG ME YOU US BANYAK PIHAK MENCAPAI BANYAK TUJUAN POSISI DICAPAI DENGAN BERSEKUTU/BEKERJASAMA (BANYAK PILIHAN, KOMBINASI YANG KREATIF) TIDAK ADA YANG KALAH DAN TIDAK ADA YANG MENANG (WIN-WIN SOLUTION) DILAKUKAN SAAT ADA KETERBATASAN SUMBER DAYA, PERSOALAN BERSAMA DAN UNTUK PERCEPATAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI BERSAMA, MEMBUAT SEMUA MENJADI LEBIH BAIK KOORPORATIF ASERTIF AKOMODIR ABAI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1.EASILY BORED 2.RISK TAKERS 3.COLOR OUTSIDE THE LINE 4.THINK WITH THEIR HEART 5.MAKES A LOT OF MISTAKES 6.HATE THE RULES 7.WORK INDEPENDENTLY 8.CHANGE THEIR MIND A LOT 9.HAVE A REPUTATION FOR BEING ECCENTRIC 10.DREAM BIG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PILIHAN ADA DI TANGAN ANDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH HARUS BAGAIMANA ?
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DINAMIK GOVERNANCE (NEO AND CHEN, 2013) “Thinking Ahead” (Berfikir Kedepan) pemerintah harus memahami masa depan yang akan mempengaruhi negara dan menempatkannya dalam setiap kebijakan yang akan diambil, agar masyarakat dapat merasakan setiap manfaat dari peluang-peluang baru yang yang diciptakan oleh pemerintahan yang professional, yang berpikir pro-aktif dan meninggalkan gaya berpikir re-aktif agar setiap tindakan yang diambil tidak dilakukan setelah ada kejadian, sehingga terkesan negara selalu tertinggal pada saat dihadapkan dengan dinamika perubahan (harus terdepan dalam perubahan) “Thinking Across” (Berfikir Silang) pemerintah perlu mencari gagasan dan kepentingan praktis dari tempat lain di luar batas-batas tradisional sebuah negara untuk kemudian dikemas dan dikontekstualisasi dengan lingkungan domestik. Menurut Beer bahwa tata-kelola dinamis merupakan 58 perpaduan antara teori-teori perubahan dengan model sistem dinamis. TATA KELOLA DINAMIS PARADIGMA TATA-KELOLA DINAMIS YANG DIKEMBANGKAN OLEH NEO DAN CHEN DENGAN MENYUSUN TAHAPAN YANG BERURUT, KOMPREHENSIF, DAN SISTEMATIS; 1) FRAMEWORK FOR DYNAMIC GOVERNANCE, 2) CONCEPTUAL FOUNDATIONS, 3) CONTEXT FOR DEVELOPMENT, 4) CULTURAL FOUNDATIONS, 5) POLICY EXECUTION, 6) POLICY ADAPTATION, 7) PEOPLE DEVELOPMENT, 8) PROCESS INNOVATION, 9) SUSTAINING DYNAMIC GOVERNANCE. “Thinking Again” (Berfikir Ulang) tindakan melihat ulang berbagai kebijakan dan program yang sudah berjalan apakah masih sesuai dengan perubahan yang bersifat “turbulen”. Apabila diperlukan, dilakukan revisi terhadap kebijakan dan program yang ditetapkan negara agar dapat mencapai sasaran secara efektif. Dalam hal ini para penyelenggara negara dituntut untuk menjadi negarawan dengan mencegah terjebak pada “Vested of Interest” sehingga sulit untuk berpikir dan bertindak secara obyektif.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAYANAN PEMDA32 URUSAN TERINTEGRASI& BERBAGIPAKAI LAYANAN ADMINISTRASI LAYANAN BARANG LAYANAN JASA LAYANAN REGULATIF
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA GOVERNMENT 4.0 BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MENGEDEPNAKAN MUTU LAYANAN PERUBAHAN MINDSET PENGGUNAAN IT SPIRIT SHARING ECONOMY INTEGRASI SISTEM PENYEDERHANAAN BIROKRASI Rp 2 1 3 5 4 MERUBAH BUDAYA KERJA YANG SENANG DILAYANI MENJADI YANG MELAYANI PEMBIASAAN DAN ADAPTASI TERHADAP INTERNET OF THINGS (IOT), BIG DATA, OTOMASI, ROBOTIKA, KOMPUTASI AWAN, HINGGA ARTIFISIAL INTELIGENSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU SPBE SINGLE SYSTEM YANG DAPAT DIMANFAATKAN SEBAGAI SUATU INSTRUMEN KERJA YANG TERKOORDINATIF DAN KOLABORATIF PARADIGMA REVOLUSI INDUSTRI 4.0  TATANAN DAN STANDAR BARU  PEMERINTAHAN HARUS BERADAPTASI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN DAN TEKNOLOGI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDENTIFIKASI POTENSI INOVASI MASALAH POTENSI DAERAH MASALAH PELUANG INVESTASI MASALAH TERGET PEMBANGUNAN SEKTORAL MASALAH SPESIFIK PEMERINTAH DAERAH IDENTIFIKASI POTENSI PEMEBENTUKAN INOVASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA oPENYEDERHANAAN REGULASI HINGGA RESTRUKTURISASI SEKTOR PUBLIK UNTUK MENGURANGI HAMBATAN YANG TIMBUL DARI REGULASI DAN PRAKTIK YANG TIDAK BAIK oMENYEBARKAN BUDAYA INOVASI DI DI PEMERINTAHAN, DUNIA USAHA & MASYARAKAT o PAPERLESS o PENGENALAN TIK o ELEKTRONIFIKASI' LAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KECEPATAN, MODERNISASI ADMINISTRASI oPARTISIPASI DAN / ATAU KERJASAMA ANTARA BERBAGAI AKTOR INOVASI MELALUI JOIN RESEARCH, PELIBATAN DALAM PROSES MAUPUN IMPLEMENTASI, INTEGRASI PROSES DLL PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI TIK & E-GOVERNMENT KOLABORASI DAN NETWORKING REGULASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MENUTUP PELUANG DEVIASI DALAM PRAKTEK BIROKRASI PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGATURAN LAYANAN INTERNAL PEMDA DAN LAYANAN PUBLIK /EKSTERNAL OUTPUT KOLBORATIF
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 6 AREA INOVA SI INOVASI TEKNOLOGI Serangkaian kegiatan yang mengadopsi proses produksi yang baru (inovatif), melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (lebih popular dengan istilah R&D) atau alih Teknologi. INOVASI SOSIAL Solusi baru yang mencakup perubahan struktur budaya, normative regulatif masyarakat yang meningkatkan hubungan sosial, memperbaiki kinerja social ekonomi melalui pendekatan inovatif, praktis dan berkelanjutan menuju kesejahteraan yang inklusif. INOVASI MANAJEMEN pembaharuan secara totalitas terhadap prosedur dan birokrasi manajemen, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan dan tata kelola organisasi demi tercapainya tujuan dan peningkatan kinerja INOVASI KEBIJAKAN Kebijakan baru yang strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, implementatif, digunakan secara luas, dan diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan INOVASI FRUGAL Proses menciptakan sebuah inovasi produk dengan biaya yang lebih murah dari pada produk yang sudah ada. Didisain untuk memberikan respon terhadap keterbatasan sunber daya, baik keuangan, materi atau hal hal institusional dan mengubah keterbatasan menjadi keuntungan. INOVASI ADMINISTRASI Perubahan dalam proses pengambilan keputusan, dan adopsi cara baru mengelola pemerintahan dan revolusi administratif dalam birokrasi pemerintahan disertai akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NILAI YANG DITAWARKAN MENENTUKAN NILAI TAMBAH DARI INOVASI YANG DITAWARKAN KEPADA KLIEN. KEUNTUNGANNYA APA? PELAYANAN DENGAN CARA APA NILAI TAMBAH INI BISA DISAJIKAN KEPADA KLIEN HUBUNGAN KLIEN BAGAIMANA BENTUK KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KITA DENGAN KLIEN UNTUK MEMELIHARA KEPUASAN KLIEN? KEGIATAN UTAMA APA BENTUK KEGIATAN UTAMA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN INOVASI YANG DITAWARKAN? SUMBER DAYA SUMBERDAYA APA SAJA YANG HARUS DIEKPLO- ITASI UNTUK MELAKU- KAN KEGIATAN UTAMA / MEWUJUDKAN INOVASI? UNSUR PEMBIAYAAN KOMPONEN APA SAJA DARI KEGIATAN INOVASI INI YANG PERLU MENDAPATKAN PEMBIAYAAN? IMBALAN APA BENTUK APRESIASI KLIEN ATAS NILAI TAMBAH / INOVASI YANG DITAWARKAN ? (BISA MATERI-NON MATERI RESIKO APA SAJA YANG MUNGKIN MENGHAMBAT ATAU MENGGAGALKAN UPAYA INOVASI ? LEGALITAS APA SAJA LANDASAN NORMATIF/ HUKUM YANG PERLU UNTUK INOVASI INI ? AKUNTABILITAS APA SAJA INDIKATOR DALAM MENGUKUR KEBERHASILAN INOVASI INI ? MITRA KERJA DENGAN SIAPA SAJA KITA PERLU BEKERJA SAMA UNTUK DAPAT MENCAPAI NILAI LEBIH YANG DITAWARKAN/MEWUJ UDKAN INOVASI? (INTERN-EKSTERN) TARGET KLIEN MENENTUKAN TARGET / SEGMENT KLIEN ATAU PIHAK PENGGUNA YANG DIUNTUNGKAN DENGAN ADANYA INOVASI INI 13 HAL YANGPERLUDIPERHATIKANDALAMBERINOVASI S U S T A I N A B I L I T A S APAKAH INOVASI INI DAPAT DIDUPLIKASI, KEMBANGKAN DAN MEMILIKI NILAI POSITIF LAIN TERHADAP LINGKUNGAN ? TENTUKA N !
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROSES berINOVASI DALAMORGANISASI PEMDA KOLABORASI IDE-IDE BESAR DATANG DARI AREA YANG TAK TERDUGA JADI BERBAUR DENGAN SEMUA KREATIVITAS DAN BERBAGAI PERSPEKTIF DARI SEMUA SUMBER DENGAN MELIBATKAN SEMUA ORANG YANG BERKOMPETEN MULAI DARI IDE SAMPAI PADA IMPLEMENTASI TEMUKAN MASALAH ORGANISASI TEMUKAN MASALAH/PERLIKU ORGANISASI MANA YANG INGIN DIDORONG UNTUK MENEMUKAN SOLUSI DENGAN MEMBERIKAN PANDUAN TERTULIS ATAU VISI YANG MUDAH DIPAHAMI SEMUA ORANG SEBAGAI TARGET TEMUKAN PROSES BARU YANG TEPAT SERTA PERALATAN/TEKNOLOGI YANG DIBUTUHKAN FASILITASI PENGEJAWANTAHAN IDE DAN TINDAK LANJUT MELALUI IMPLEMENTASI KESUKSESAN KEBERHASILAN HAKIKI SEBUAH INOVASI ADALAH SUSTAINABLE INOVASI ITU SENDIRI UKUR EFEKTIFITAS & EFISIENSI PROSES BARU MENGUKUR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI DENGAN MENGETAHUI KEPUASAN PELANGGAN DENGAN TERBUKA SAMPAIKAN HASILNYA UNTUK PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, KARNA INOVASI TIDAK MATI PADA SATU TITIK (BERGERAK) DUKUNGAN PIMPINAN PEMIMPIN HARUS MENDUKUNG DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN IDE BARU SEBAGAI INOVASI MEMBUTUHKAN SUMBER DAYA, RISIKO, DAN WAKTU --S U S T A I N A B L E -- REPLIKASI INOVASI TERAPAN DAERAH LAIN (ATM) Masih adanya asumsi pemerintah daerah bahwa inovasi itu adalah invensi namun replikasi juga merupakan inovasi tanpa harus membangun baru Jangan Pada
PEMERINTA H AKADEMISI MASYARAKAT LEMBAGA KEUANGAN MEDIA MASA DUNIA USAHA MEMBUAT REGULASI/ KEBIJAKAN POLA HUBUNGAN ANTAR HELIX ------------- PELIBATAN QUINTUPLE HELIX DALAM PELAKSANAAN BERBAGAI INOVASI INOVA SI KREATIVITAS DAN INOVASI TIDAK HARUS BERASAL DARI IDE YANG BESAR -------------- INOVASI ADALAH CARA CEPAT MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI TOLOK KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SDM TATA KELOLA INSENTIF/ PENDANAAN AKUINTABILITAS KERANGKA REGULASI 01 KOMERSIALISASI 02 PROSES BISNIS 03 KEBIJAKAN PUBLIK ELEMENDARI EKOSISTEMILMU PENGETAHUAN DAN INOVASI BERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PERUBAHAN KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN PERUBAHAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INOVASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA HU LU BAGAN HULU HILIR INOVASI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (Sebuah persektif kolaborasi dan kalibrasi fungsi dalam fonomena peralihan litbang  BRIDA/sebutan lainnya) RESEARCH INVENSI DEVELOPMENT INOVASI KEBIJAKAN KEBIJAKAN INOVASI FUNGSI RISET PENELITI/PEREKAYASA Form ulasi Kebij akan KDH ANALIS KEBIJAKAN FUNGSI ANJAK HILI R PROGRAM & KEGIATAN YANG INOVATIF INOVASI DALAM SETIAP PROG & KEGIATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BEBERAPAKEBIJAKANPOPULERKEPALADAERAH DALAMMENDORONGBUDAYAINOVASI DALAMPEMERINTAHDAERAH 5 INNOVATION IN 1 AGENCY (5 IN 1) KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN MENERAPKAN 5 INOVASI BAGI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 1 INNOVATION IN EACH PRIORITY PROGRAM ( i PRIORITY PROGRAM) KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN MENERAPKAN 1 INOVASI DALAM SETIAP PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH PENGURANGAN PAGU DAN/ATAU TPP (TUNKIR) PERANGKAT DAERAH KEBIJAKAN PENGURANGAN PAGU ANGGARAN/TUNKIR BAGI PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BISNIS AS USSUAL, BERDASARKAN PENGUKURAN IID KEMENDAGRI PROMOSI / MUTASI / DEMOSI KEBIJAKAN YANG MENGAITKAN PENEMPATAN ASN DALAM JABATAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA INOVASI DI TIAP PERANGKAT DAERAH SECARA TERUKUR (ANGKA TARGET) AWARD KEBIJAKAN PEMBERIAN AWARD BAGI PERANGKAT DAERAH DAN ASN/KELOMPOK ASN TERINOVATIF SETIAP TAHUNNYA BERDASARKAN PENGUKURAN IID KEMENDAGRI PEMANFAATAN PROPER DIKLAT KEBIJAKAN ASISTENSI PENERAPAN PROPER ESS II/III/IV SEBAGAI NOVUM BARU INOVASI DAERAH
INOVASI SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA PEMDA MELALUI KOMITMEN KINERJA INOVASI (KIKI)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (SEBUAH PERSEKTIF MEMBUDAYAKAN INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA) KOMITMEN KINERJA INOVATIF Komitmen Kinerja Inovatif sebagai tindak lanjut Kebijakan Kepala Daerah “1 (satu) Program 1 (satu) Inovasi” atau “satu PD 5 inovasi” atau satu (1) program prioritas satu (1) inovasi” antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah dengan menjadikan nilai kematangan per-inovasi berdasarkan perhitunagn IID Kemendagri sebagai target capaian komitmen kinerja inovatif ini, dengan perhitungan sebagai berikut; (misal) -Dinas A melaksanakan 5 program dan mengampu program prioritas, maka harus memiliki 7 inovasi dengan nilai kematangan minimal 100 dari 110 nilai kematangan maksimal sehingga target total capaian minimal = 700 Kepala Perangkat daerah, Kepala Daerah MERUPAKAN KOMITMEN KINERJA TAHUNAN YANG BERSIFAT MENGIKAT KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN CARA DAN METODE YANG INOVATIF PERLU DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SECARA PERIODIC, SEKALIGUS DAPAT DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN PROMOSI DAN/ATAU DEMOSI MENJAMIN TERLAKSANANYA SUSTAINABLE INOVASI DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH SERTA URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH MENINGKAT KINERJA DAN PENCAPAIAN VISI KEPALA DAERAH SECARA SIGNIFIKAN DAN TAJAM DALAM PELAKSANAAN JIKA ADA KEBIJAKAN KHUSUS (KEWAJIBAN) INOVASI BAGI SETIAP TERKAIT PROGRAM PRIORITAS
INOVASI SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA PEMDA MELALUI CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SEBAGAI INDIKATOR CAPAIAN RENSTRADA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBUTUHAN INOVASI TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 URUSAN/SEKTOR A/B/C/D… A/B/C/D… A/B/C/D… A/B/C/D… A/B/C/D… BENTUK PELAYANAN PUBLIK/ TATAKELOLA/INOVASI LAINNYA JENIS DARING/LURING PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAHA/B/C/D/E/F TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 IKU N1 IKU N2 IKU N3 IKU N4 IKU N5 PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN INOVASI SEBAGAI INDIKATOR KINERJA UTAMA iku MENJADIKAN CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH ATAU RATA-RATA KEMATANGAN INOVASI DAERAH SEBAGAI IKU
INDIKATOR SATUAN PEMDA 15 INDIKATOR  11 INDIKATOR MANDATORI (WAJIB)  MENGISI DATA UNGGAH DATA DUKUNG (DOKUMEN)  BAPPEDA/LITBANG INDIKATOR SATUAN INOVASI DAERAH 21 INDIKATOR  5 INDIKATOR MANDATORI (WAJIB) PILIH PARAMETER YANG SESUAI UNGGAH DATA DUKUNG, DOKUMEN, VIDEO, FOTO PERANGKAT DAERAH INDEKS INOVASI DAERAH TETAPKAN TARGET CAPAIAN KEMATANGAN MINIMAL PER INOVASI ∑ NILAI KEMATANGAN 1 s/d n ------------------------------------------- n = SID / NILAI RATA RATA KEMATANGAN TARGET: TOTAL KEMATANGAN INOVASI DAERAH IKU ATAU…. IKU IKU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA REGULASI INOVASI DAERAH PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KRITERIA a. Mengandung kebaharauan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan PUU d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan e. Dapat direplikasi. DEFENISI Inovasi Daerah  pembaharuan dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah  meningkatkan kinerja pemda INISIATOR inisiasi inovasi daerah  ide kreatif yang dapat berasal  KDH, anggota DPRD, OPD, ASN dan masyarakat PRINSIP-PRINSIP  Efisiensi │ efektivitas │ perbaikan kualitas pelayanan│tidak ada konflik kepentingan │ public oriented │ terbuka│Memenuhi nilai kepatutan│ dapat dipertanggungjawabkan tidak kepentingan diri sendiri│ BENTUK a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. INOVASI DAERAH UU.23/2014 PASAL 389 DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI YANG TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH & INOVASI TERSEBUT TIDAK MENCAPAI SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN ASN TIDAK DAPAT DIPIDANA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INOVASI TATA KELOLA PEMDA INOVASI PELAYANAN PUBLIK INOVASI LAINNYA SESUAI URUSAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH BENTUK DAN JENIS INOVASI digital non-digital technologi BENTUK : JENIS :
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH (IKKD) MERUPAKAN SATUAN UKURAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN SEPERANGKAT VARIABEL, DIMENSI DAN INDIKATOR UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH. INDEKS INOVASI DAERAH SISTIM PENGUKURAN & PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI SESUAI DENGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ADALAH SATUAN UKURAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN SEPERANGKAT DIMENSI DAN INDIKATOR UNTUK MENILAI KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DALAM PERIODE TERTENTU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KEMENDAGRI PENGUKURANKINERJAPEMERINTAH DAERAH OLEH KEMENDAGRI INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (ITKPD) ADALAH SATUAN UKURAN UNTUK MENGUKUR KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PADA BERBAGAI SEKTOR/SUB SEKTOR TERKAIT PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ATAUPUN BERKENAAN DENGAN KINERJA REFORMASI BIROKRASI. ITKPD KEMENDAGRI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA REKOMENDASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA o AMATI o T I R U o MODIFIKASI MENU LAINNYA REPLIKASI INOVASI = CARA EFEKTIF & EFISIEN DALAM PENGEMBANGAN INOVASI (PP. 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH) o Menteri melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. o Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Daerah lain. PASAL 28 ayat (1-2) o Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Daerah lain o Daerah lain dapat menerapkan Inovasi Daerah yang sudah didiseminasikan oleh Menteri. o Penerapan hasil Inovasi Daerah oleh Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. o Inovasi Daerah yang telah didesiminasi dapat diterapkan secara nasional oleh Menteri. PASAL 28 ayat (1-2) SARANA EDUKASI INOVASI DAN DISEMINASI INOVASI DAERAH TERSEDIA PADA PORTAL: https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KLINIK INOVASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA STRATEGI SUSTAINABLE INOVASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SUCCESS KEY OF INNOVATION KOMITMEN IKLIM INOVASI
STRATEGI MEMBUDAYAKAN INOVASI POLA PEMECAHAN MASALAH MERUBAH POLA PEMECAHAN MASALAH PEMERINTAHAN DENGAN CARA-CARA SOLUTIF, INOVATIF, EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN PRINSIP KERJA CERDAS MEMACU & MENINGKATKAN KOMPETISI INOVASI PERANGKAT DAERAH UNTUK MENGGAIRAHKAN INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA DAN BERKOLABORASI DALAM PENERAPANNYA KOMPETISI/ KOLABORASI YANG DAPAT MEWAJIBKAN BERINOVASI BAGI SETIAP KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN JAJARAN YANG DAPAT DI TINDAKLANJUTI DENGAN KOMITMEN KINERJA/SKP. PENATAAN MENEJEMEN INOVASI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KELITBANGAN & MENEJEMEN PENGELOLAAN INOVASI MERUJUK PADA 36 INDIKATOR UKUR UTK MENINGKATKAN KEMATANG AN DAN DAMPAK PENERAPAN MENEJEMEN INOVASI EVALUASI EVALUASI TERHADAP KOMITMEN KINERJA INOVATIF SECARA KOMPREHENSIF DI TIAP PERANGKAT DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN PANGKAT DAN JABATAN SERTA PENEMPATAN PEJABAT DISETIAP PERANGKAT DAERAH SUSTAINABLE INOVASI MELALUI UPDATE & UPGRADE INOVASI UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN INOVASI SEHINGGA MEMPERLUAS DAMPAK PENERAPAN INOVASI DAERAH SUSTAINABLE INOVASI KOORDINASI KOMUKASI DAN KOORDINASI BAIK HORIZONTAL DAN UTAMANYA SECARA VERTIKAL DENGAN PEMERINTAH PUSAT TERKAIT INOVASI MEMBENTUK INNOVATION HUB SEBAGAI WADAH INTERAKSI ANTAR AKTOR INOVASI DLM MENGEMBANG KAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH. INNOVATION HUB MARKETING MARKETING DAN BRANDING INOVASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN NILAI REPLIKASI DAN MENINGKATKAN NILAI MANFAAT/DAMPAK MENJADIKAN INDEKS INOVASI SEBAGAI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD, DENGAN MENETAPKAN NILAI AKUMU LASI ASPEK SATUAN INOVASI DAERAH SEBAGAI TARGET CAPAIAN DLM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR INOVATIF 1 MINDSET INOVASI MERUBAH MINDSET DAN CAKRAWALA BERPIKIR SDM APARATUR DARI BEKERJA BIASA MENJADI BEKERJA LUAR BIASA MELALUI INOVASI. 2 DIKLAT INOVASI MENDORONG KURIKULUM INOVASI PADA DIKLAT-DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DENGAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN METODE BERINOVASI DALAM LINGKUNGAN KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. 3 REWARDING MENDORONG KOMPETISI INOVASI SEBAGAI LANGKAH AWAL PENJARINGAN INOVASI UNTUK DITERAPKAN DAN MEMBERIKAN REWARD ATAS KINERJA INOVASI. 4 PROPER ESS II/III/IV MENDORONG LEBIH EFEKTIFNYA PEMANFAATAN HASIL-HASIL PROJECT PERUBAHAN (PROPER) SEBAGAI NOVUM INOVASI DI BERBAGAI UNIT SATUAN KERJA PESERTA DIKLAT. PAMONG INOVASI MEMBENTUK AGEN PERUBAHAN PADA TIAP PERANGKAT DAERAH YANG MAMPU BERFIKIR INOVATIF, SOLUTIF, KREATIF, SELEKTIF DAN PROGRESIF  PAMONG INOVASI 5 KLINIK INOVASI MENDORONG LEMBAGA PENELITIAN SEBAGAI KLINIK INOVASI DALAM MENGEMBANGAKAN MENINGKLAYTKAN KUALITAS INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. 6 KOLABORASI KOLABORASI DENGAN PARA AKTOR INOVASI LAINNYA SEBAGAI INKUBATOR INOVASI DALAM PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 7 MINDSET KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KUNJUNGI KAMI DI YOUTUBE INFORMASI TERKINI SEPUTAR INOVASI DAERAH YOUTUBEBADANSTRATEGIKEBIJAKANDALAM NEGERI ANDA BUTUH INOVASI HASIL REPLIKASI ? ANDA KEKURANGAN IDE DALAM BERINOVASI ? KUNJUNGI KAMI DI ….. TUTORIAL EXHEBITION DISPLAY OF INNOVATION tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id
Evaluasi Indeks Inovasi Daerah Kota Batu 2022

Recommended

Materi Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdf
Materi Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdfMateri Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdf
Materi Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdfAGMaulana1
 
Reflaksi untuk negeri
Reflaksi untuk negeri Reflaksi untuk negeri
Reflaksi untuk negeri Pekerja Sosial Masyarakat
 
Kab. Bekasi Membangun Tradisi Inovasi
Kab. Bekasi Membangun Tradisi InovasiKab. Bekasi Membangun Tradisi Inovasi
Kab. Bekasi Membangun Tradisi InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanTri Widodo W. UTOMO
 
Dr.hc indra abidin, industri kreatif
Dr.hc indra abidin, industri kreatifDr.hc indra abidin, industri kreatif
Dr.hc indra abidin, industri kreatifFortune ID
 
Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010
Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010
Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010Indonesia Kreatif
 
Pelayanan RS yang Prima Melalui Inovasi
Pelayanan RS yang Prima Melalui InovasiPelayanan RS yang Prima Melalui Inovasi
Pelayanan RS yang Prima Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
The Connector.pptx
The Connector.pptx The Connector.pptx
The Connector.pptxYusufFerdianto
 

Recommended

Materi Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdf
Materi Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdfMateri Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdf
Materi Pengantar - BAPPEDA PROV - 26Apr.pdfAGMaulana1
 
Reflaksi untuk negeri
Reflaksi untuk negeri Reflaksi untuk negeri
Reflaksi untuk negeri Pekerja Sosial Masyarakat
 
Kab. Bekasi Membangun Tradisi Inovasi
Kab. Bekasi Membangun Tradisi InovasiKab. Bekasi Membangun Tradisi Inovasi
Kab. Bekasi Membangun Tradisi InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanTri Widodo W. UTOMO
 
Dr.hc indra abidin, industri kreatif
Dr.hc indra abidin, industri kreatifDr.hc indra abidin, industri kreatif
Dr.hc indra abidin, industri kreatifFortune ID
 
Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010
Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010
Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010Indonesia Kreatif
 
Pelayanan RS yang Prima Melalui Inovasi
Pelayanan RS yang Prima Melalui InovasiPelayanan RS yang Prima Melalui Inovasi
Pelayanan RS yang Prima Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
The Connector.pptx
The Connector.pptx The Connector.pptx
The Connector.pptxYusufFerdianto
 
Ukm harus kreatif dan inovatif 2015
Ukm harus kreatif dan inovatif 2015Ukm harus kreatif dan inovatif 2015
Ukm harus kreatif dan inovatif 2015Andi Nur Bau Massepe (Hasanuddin University)
 
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...Yani Antariksa
 
Cmk revino
Cmk revinoCmk revino
Cmk revinoAlen Pepa
 
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan Inovasi
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan InovasiKabupaten Kampar Menggelegar dengan Inovasi
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Untuk Pemalang Ikhlas
Inovasi Untuk Pemalang IkhlasInovasi Untuk Pemalang Ikhlas
Inovasi Untuk Pemalang IkhlasTri Widodo W. UTOMO
 
Laboratorium Inovasi
Laboratorium InovasiLaboratorium Inovasi
Laboratorium InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Sinergi Pengembangan Kewirausahaan
Sinergi Pengembangan KewirausahaanSinergi Pengembangan Kewirausahaan
Sinergi Pengembangan KewirausahaanF W
 
Diagnosa Inovasi Poso
Diagnosa Inovasi PosoDiagnosa Inovasi Poso
Diagnosa Inovasi PosoNational Research and Innovation Agency
 
Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Muhammad Zen
 
motivasi_Siswa.pptx
motivasi_Siswa.pptxmotivasi_Siswa.pptx
motivasi_Siswa.pptxdanang873256
 
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTS
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTSMembangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTS
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTSTri Widodo W. UTOMO
 
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9SyarifahArsihNur
 
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptxMangombarPakpahan
 
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224Muhammad Ridwan
 
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.ppt
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.pptfdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.ppt
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.pptMuhammadRizaldyFitra
 
Membangun Budaya Inovatif ASN
Membangun Budaya Inovatif ASNMembangun Budaya Inovatif ASN
Membangun Budaya Inovatif ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Renungan prinsip dasar hidup
Renungan prinsip dasar hidupRenungan prinsip dasar hidup
Renungan prinsip dasar hidupNatawijaya Apih
 
Paparan Reflaksi untuk Negeri
Paparan Reflaksi untuk NegeriPaparan Reflaksi untuk Negeri
Paparan Reflaksi untuk NegeriLuwi Darmawan
 
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi GovernanceKapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi GovernanceTri Widodo W. UTOMO
 
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis 'Putra Indonesia'
 
Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdf
Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdfRingkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdf
Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdfAnggoroRespati2
 
Share Knowledge Fia UB 2023.pdf
Share Knowledge Fia UB 2023.pdfShare Knowledge Fia UB 2023.pdf
Share Knowledge Fia UB 2023.pdfAnggoroRespati2
 

More Related Content

Similar to Evaluasi Indeks Inovasi Daerah Kota Batu 2022

SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...Yani Antariksa
 
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan Inovasi
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan InovasiKabupaten Kampar Menggelegar dengan Inovasi
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Sinergi Pengembangan Kewirausahaan
Sinergi Pengembangan KewirausahaanSinergi Pengembangan Kewirausahaan
Sinergi Pengembangan KewirausahaanF W
 
Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Muhammad Zen
 
motivasi_Siswa.pptx
motivasi_Siswa.pptxmotivasi_Siswa.pptx
motivasi_Siswa.pptxdanang873256
 
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTS
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTSMembangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTS
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTSTri Widodo W. UTOMO
 
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9SyarifahArsihNur
 
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptxMangombarPakpahan
 
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224Muhammad Ridwan
 
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.ppt
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.pptfdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.ppt
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.pptMuhammadRizaldyFitra
 
Renungan prinsip dasar hidup
Renungan prinsip dasar hidupRenungan prinsip dasar hidup
Renungan prinsip dasar hidupNatawijaya Apih
 
Paparan Reflaksi untuk Negeri
Paparan Reflaksi untuk NegeriPaparan Reflaksi untuk Negeri
Paparan Reflaksi untuk NegeriLuwi Darmawan
 
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi GovernanceKapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi GovernanceTri Widodo W. UTOMO
 
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis 'Putra Indonesia'
 

Similar to Evaluasi Indeks Inovasi Daerah Kota Batu 2022 (20)

Ukm harus kreatif dan inovatif 2015
Ukm harus kreatif dan inovatif 2015Ukm harus kreatif dan inovatif 2015
Ukm harus kreatif dan inovatif 2015
 
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
SDM ERA DIGITAL DIMASA COVID -19 GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM RANGKA BE...
 
Cmk revino
Cmk revinoCmk revino
Cmk revino
 
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan Inovasi
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan InovasiKabupaten Kampar Menggelegar dengan Inovasi
Kabupaten Kampar Menggelegar dengan Inovasi
 
Inovasi Untuk Pemalang Ikhlas
Inovasi Untuk Pemalang IkhlasInovasi Untuk Pemalang Ikhlas
Inovasi Untuk Pemalang Ikhlas
 
Laboratorium Inovasi
Laboratorium InovasiLaboratorium Inovasi
Laboratorium Inovasi
 
Sinergi Pengembangan Kewirausahaan
Sinergi Pengembangan KewirausahaanSinergi Pengembangan Kewirausahaan
Sinergi Pengembangan Kewirausahaan
 
Diagnosa Inovasi Poso
Diagnosa Inovasi PosoDiagnosa Inovasi Poso
Diagnosa Inovasi Poso
 
Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda
 
motivasi_Siswa.pptx
motivasi_Siswa.pptxmotivasi_Siswa.pptx
motivasi_Siswa.pptx
 
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTS
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTSMembangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTS
Membangun Komitmen Berinovasi Kabupaten TTS
 
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9
Upaya meningkatkan ekonomi kreatif - kelas 9
 
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx
20 OKTOBER 2023 (MATERI P5) EKONOMI KREATIF.pptx
 
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224
Presentasi DBS Ridwan hp.087853785224
 
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.ppt
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.pptfdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.ppt
fdokumen.com_menumbuhkan-jiwa-wirausaha-567bc907df487.ppt
 
Membangun Budaya Inovatif ASN
Membangun Budaya Inovatif ASNMembangun Budaya Inovatif ASN
Membangun Budaya Inovatif ASN
 
Renungan prinsip dasar hidup
Renungan prinsip dasar hidupRenungan prinsip dasar hidup
Renungan prinsip dasar hidup
 
Paparan Reflaksi untuk Negeri
Paparan Reflaksi untuk NegeriPaparan Reflaksi untuk Negeri
Paparan Reflaksi untuk Negeri
 
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi GovernanceKapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
 
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis
cv saputra, pembicara entrepreneurship, internet marketing & motivasi bisnis
 

More from AnggoroRespati2

Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdf
Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdfRingkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdf
Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdfAnggoroRespati2
 
Share Knowledge Fia UB 2023.pdf
Share Knowledge Fia UB 2023.pdfShare Knowledge Fia UB 2023.pdf
Share Knowledge Fia UB 2023.pdfAnggoroRespati2
 
Bahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdf
Bahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdfBahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdf
Bahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdfAnggoroRespati2
 
undangan PKL ttd ass 3.pdf
undangan PKL ttd ass 3.pdfundangan PKL ttd ass 3.pdf
undangan PKL ttd ass 3.pdfAnggoroRespati2
 
Pengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdf
Pengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdfPengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdf
Pengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdfAnggoroRespati2
 
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docxForm Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docxAnggoroRespati2
 
Pertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptx
Pertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptxPertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptx
Pertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptxAnggoroRespati2
 
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfAnggoroRespati2
 
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docxRingkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docxAnggoroRespati2
 

More from AnggoroRespati2 (11)

Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdf
Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdfRingkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdf
Ringkasan Kinerja Sekretaris Daerah _2023.pdf
 
Share Knowledge Fia UB 2023.pdf
Share Knowledge Fia UB 2023.pdfShare Knowledge Fia UB 2023.pdf
Share Knowledge Fia UB 2023.pdf
 
Bahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdf
Bahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdfBahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdf
Bahan paparan KDH 1 Maret 2023_EDIT.pdf
 
undangan PKL ttd ass 3.pdf
undangan PKL ttd ass 3.pdfundangan PKL ttd ass 3.pdf
undangan PKL ttd ass 3.pdf
 
SLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.pptSLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.ppt
 
UND RAPAT PANSUS 1.pdf
UND RAPAT PANSUS 1.pdfUND RAPAT PANSUS 1.pdf
UND RAPAT PANSUS 1.pdf
 
Pengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdf
Pengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdfPengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdf
Pengantar Studi Lapangan Bagian Organisasi Pemkot Batu.pdf
 
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docxForm Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
Form Ppt Evaluasi PjKD Bupati dan Walikota.docx
 
Pertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptx
Pertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptxPertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptx
Pertemuan Ke-6 (Kepemimpinan).pptx
 
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
 
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docxRingkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Evaluasi Indeks Inovasi Daerah Kota Batu 2022

  • 1. KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DAN EVLUASI INDEKS INOVASI DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 TUXEDOVATION - KEMENDAGRI Isman, AP Analis Kebijakan Puslitbangnda BSKDN Kemendagri KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
  • 2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA HANYA ODGJ YANG MENGHARAPKAN SUATU PERUBAHAN, TAPI TETAP MELAKUKAN/MENERAPKAN POLA DAN CARA YANG SAMA SECARA TERUS MENERUS INGIN PERUBAHAN LUAR BIASA, LAKUKANLAH HAL YANG TIDAK BIASA. JIKA ANDA INGIN PERUBAHAN EKSTREM MAKA MULAILAH DENGAN MELAKUKAKAN DENGAN IDE-IDE ATAU CARA-CARA EKSTREEM ALBERT EINSTEIN :
  • 4. KATEGORI DISCLAIMER PERINGKAT PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 INDE KS 00.00 KATEGORI INOVATIF PERINGKAT KLASTER KOTA TAHUN 2020 INDEKS 847 KATEGORI KURANG INOVATIF PERINGKAT KLASTER KOTA TAHUN 2021 INDEKS 24,46 KATEGORI INOVATIF PERINGKAT KLASTER KOTA TAHUN 2022 INDEKS 51,35 https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard/review
  • 5. 85.6% 66.7% 0.0% 63.6% 82.7% 89.8% 49.4% 26.8% Institusi Sumber Daya Manusia Ekosistem Inovasi & Kajian Infrastruktur Output Pengetahuan dan Teknologi Kecepatan Bisnis Proses Kecanggihan Produk Jumlah Inovasi & Hasil Kreatif KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Mengapa Pemerintah Daerah Perlu Berinovasi ?
  • 7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA RESESI EKONOMI ADALAH KEMUNDURAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH TERTENTU. NEGARA MENGALAMI RESESI JIKA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGATIF SELAMA DUA KUARTAL SECARA BERTURUT-TURUT PENYEBAB: TERJADINYA PERLAMBATAN SECARA SERENTAK PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT, UNI EROPA DAN CHINA, SEHINGGA PEREKONOMIAN HAMPIR SEPARUH NEGARA DI DUNIA AKAN MENGALAMI RESESI PADA TAHUN 2023, DAN AKAN DIRASAKAN OLEH RATUSAN JUTA ORANG YANG TINGGAL DI NEGARA YANG TIDAK MENGALAMI RESESI. AMERIKA SERIKAT BERPOTENSI TERHINDAR DARI RESESI. AKAN MENGALAMI RESESI, IMBAS DARI PERANG RUSIA DAN UKRAINA YANG BERKEPANJANGAN. PERLAMBATAN EKONOMI CHINA DIPASTIKAN BERDAMPAK TERHADAP EKONOMI ASIA & GLOBAL, SEBAGAI IMBAS KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA MELAKUKAN PENGETATAN AKIBAT COVID-19, YG MEMICU TERJADINYA DISRUPSI RANTAI PASOK DUNIA. INDONESIA JAUH DARI ZONA RESESI, PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2022 SEBESAR 5% (IMF & ADB), TARGET PEMERINTAH 5,3% YoY PADA TAHUN 2023. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2,7%, PROYEKSI 2023 SEBESAR 3,2%. 47 NEGARA “DIRAWAT” IMF 52 NEGARA ANTRI “DI UGD”
  • 8. DUNIADALAMSATU MENIT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1,6 JUTA ORANG BELANJA ONLINE 1,4 JUTA ORANG BERSELANCAR DI FACEBOOK 500 JAM VIDEO DI UPLOAD 414.764 APLIKASI DI DOWNLOAD 695.000 STORY DI SHARE 200.000 ORANG TWEET 197,6 JUTA EMAIL DIKIRIM 69 JUTA PESAN DIKIRIM PENGGUNA INTERNET DUNIA 5 M PENGGUNA INTERNET INDONESIA 202 JUTA DURASI RATA RATA /HARI 8,5 JAM 30 JUTA ORANG TERHUBUNG DENGAN INTERNET DI BERBAGAI MEDIA DIGITAL DALAM SETIAP MENIT
  • 9. RUMAH SAKIT TERBESAR DI INDONESIA TAPI TIDAK MEMILIKI RUMAH SAKIT & APOTIK TOKO KELONTONG SERBA ADA TERBESAR DIDUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI GUDANG PENYINPANAN STOK PERUSAHAAN PERHOTELAN TERBESAR DIDUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI HOTEL PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI PALING LARIS TAPI TIDAK MEMILIKI INFRASTRUKTURJARINGAN MEDIA PALING POPULAR DI DUNIA TAPI TIDAK PUNYA WARTAWAN ATAU REPORTER PERUSAHAAN TAKSI TERBESAR DIDUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI ARMADA DISTRIBUTOR FILM TERBESAR DUNIA TAPI TIDAK MEMILIKI BIOSKOP KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERUSAHAAN BESAR DUNIA YANG MENGALAMI PENURUNAN PENDAPATAN DRASTIS DAN BAHKAN DINYATAKAN BANKRUPT WE HAVE TO
  • 11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MOBILE: KONVERGENSI TEKNOLOGI DIGITAL BAGI KEMUDAHAN HIDUP MANUSIA HIBURAN JEJARING SOSIAL TELEKOMUNIKASI EBANKING BELANJA TRANSPORTASI RUTE IBADAH CUACA BANYAK URUSAN DAPAT DISELESAIKAN MELALUI TEKNOLOGI DI JARI-JARI MANUSIA
  • 12. 4 EKONOMI DIGITAL 3 PEMERINTAH AN DIGITAL 2 PENGEMBANG AN INFRASTRUKT UR DIGITAL 1 PENGEMBAN GAN SDM TALENTA DIGITAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Produksi Cerdas Yang Digabungkan Dengan Jaringan Internet, Teknologi Cloud & Big Data REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MENGUBAH INDUSTRI DENGAN INOVASI DIPERLUKAN UPDATING MODEL LAYANAN PEMERINTAHAN UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL MELALUI EMPAT PILAR MENUNTUT:
  • 13. SOCIETY 5.0 MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MANUSIA UNTUK MENCIPTAKAN NILAI BARU GUNA MENYELESAIKAN KESENJANGAN DAN MASALAH SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI INOVASI UNTUK MENCIPTA BIG DATA YANG MEMUDAHKAN PEMERINTAH, PELAKU BISNIS DAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN APA SAJA DENGAN CEPAT RESOLUSI TRANSFORMASI MENUJU PERBAIKAN DENGAN MENGINTEGRASIKAN DUNIA ONLINE DAN LINI PRODUKSI DI INDUSTRI, SETIAP PROSES PRODUKSI BERJALAN DENGAN INTERNET YANG TERHUBUNG DENGAN KOMPUTER BERKOMUNIKASI SATU SAMA LAIN UNTUK AKHIRNYA MEMBUAT KEPUTUSAN TANPA KETERLIBATAN MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 14. TUNTUTAN PELAYANAN PUBLIK FAST EASY CHEAP GOOD + won’t be FAST CHEAP GOOD EASY + won’t be EASY CHEAP GOOD FAST + won’t be FASTER - EASIER – CHEAPER – SMARTER - BETTER COST BUREAU MANUAL SERVICES REQUIREMENTS TIME GOOD FAST EASY CHEAP won’t be + + + + +
  • 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TIDAK PROFESIONAL MOTIVASI & KINERJA RENDAH KOMPETENSI KURANG MEMADAI PENGUASAAN IPTEK YANG MINIM RENDAHNYA KREATIFITAS & INOVASI
  • 16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Now Change your Mindset !
  • 18. INDOMIE MIRIP AKAN JAUH LEBIH MENARIK DAN SENSASIONAL DENGAN METODE PENYAJIAN MIRIP DENGAN GAMBAR PADA INDOMIE
  • 19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PINTAR CERDAS KREATIF INOVATIF  Kepintaran adalah kemampuan dalam menyerap informasi dan ilmu pengetahuan.  Semakin tinggi Kemampuan menyerap  Semakin Pintar  Banyak pengetahuan, terkadang menghambatnya dlm mengambil keputusan/ memutuskan untuk berbuat. • Kecerdasan adalah kemampuan mengelola kepintaran. • Tahu siapa orang pintar yang cocok mengerjakan jenis pekerjaan tertentu. • orang yang cerdas tidak perlu pintar (kadang), • Mampu memanfaatkan kepintaran (orang lain) untuk medapatkan keuntungan. • Update dengan perkembangan lingkung an/trend. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat perbedaan. (kreatifitas = perbedaan) Melihat hal yang sama tapi berpikir dgn cara yang berbeda dalam mencapai tujuan. Percaya Diri dan tampil beda diantara yang lain. Membuat peluang baru dengan cara yang berbeda. (perbedaan). perbedaan harus memiliki nilai sebagai sebuah keuntungan/ profit. Pola pikir orang inovatif, sukses bukan sekedar kreatif tapi harus memiliki nilai. Memiliki jiwa pembaharuan dan tidak pernah puas
  • 20. TRANSFORMASI BUDAYA KERJA PEMERINTAH Inovasi itu merubah Budaya Kerja INOVASI BUKAN SOAL BELANJA 01 INOVASI BUKAN SOAL KECANGGIHAN TEKNOLOGI 02 INOVASI BUKAN PROJECT 03
  • 21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Start up inovasi dalam organisasi pemda ANDA MENDENGAR ANDA LUPA, ANDA MELIHAT ANDA INGAT, ANDA MERASA ANDA BERBUAT…
  • 22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA RUBAH MINDSET INOVASI DAERAH BUKAN HANYA INVENSI, POLA & METODE BARU DILINGKUNGAN PEMDA ADALAH INOVASI
  • 23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INOVASI BUKAN URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN, TAPI ADA DISETIAP URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN INOVASI BUKAN INISIATIF SPORADIS TAPI DAPAT DIRENCANAKAN SESUAI KEBUTUHAN INOVASI BUKANLAH TUJUAN, TAPI INOVASI ADALAH CARA/ METODE INOVASI ADALAH MERUBAH MINDSET SDM DALAM MELAKSANAKAN URUSAN BUKAN SOAL BELANJA/ANGGARAN ATAU PROJECT INOVASI BUKANLAH HANYA INVENSI BELAKA TAPI INOVASI ITU JUGA SUSTAINABLITY, REPLIKASI DAN PENGEMBANGAN BRAINWASHMINDSET ASN Rubah
  • 24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KOMPETISI ATAU KOLABORASI ? KOMPETISI KOLABORASI DUA PIHAK BEREBUT SATU TUJUAN POSISI DICAPAI HANYA DENGAN MENANG ADA YANG KALAH DAN ADA YANG MENANG MEMBUAT LEBIH TERPACU, TERMOTIVASI, TERGAIRAHKAN MEMACU POTENSI PRIBADI DILAKUKAN SAAT TERTANTANG ME YOU US BANYAK PIHAK MENCAPAI BANYAK TUJUAN POSISI DICAPAI DENGAN BERSEKUTU/BEKERJASAMA (BANYAK PILIHAN, KOMBINASI YANG KREATIF) TIDAK ADA YANG KALAH DAN TIDAK ADA YANG MENANG (WIN-WIN SOLUTION) DILAKUKAN SAAT ADA KETERBATASAN SUMBER DAYA, PERSOALAN BERSAMA DAN UNTUK PERCEPATAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI BERSAMA, MEMBUAT SEMUA MENJADI LEBIH BAIK KOORPORATIF ASERTIF AKOMODIR ABAI
  • 25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1.EASILY BORED 2.RISK TAKERS 3.COLOR OUTSIDE THE LINE 4.THINK WITH THEIR HEART 5.MAKES A LOT OF MISTAKES 6.HATE THE RULES 7.WORK INDEPENDENTLY 8.CHANGE THEIR MIND A LOT 9.HAVE A REPUTATION FOR BEING ECCENTRIC 10.DREAM BIG
  • 26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PILIHAN ADA DI TANGAN ANDA
  • 27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH HARUS BAGAIMANA ?
  • 29. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DINAMIK GOVERNANCE (NEO AND CHEN, 2013) “Thinking Ahead” (Berfikir Kedepan) pemerintah harus memahami masa depan yang akan mempengaruhi negara dan menempatkannya dalam setiap kebijakan yang akan diambil, agar masyarakat dapat merasakan setiap manfaat dari peluang-peluang baru yang yang diciptakan oleh pemerintahan yang professional, yang berpikir pro-aktif dan meninggalkan gaya berpikir re-aktif agar setiap tindakan yang diambil tidak dilakukan setelah ada kejadian, sehingga terkesan negara selalu tertinggal pada saat dihadapkan dengan dinamika perubahan (harus terdepan dalam perubahan) “Thinking Across” (Berfikir Silang) pemerintah perlu mencari gagasan dan kepentingan praktis dari tempat lain di luar batas-batas tradisional sebuah negara untuk kemudian dikemas dan dikontekstualisasi dengan lingkungan domestik. Menurut Beer bahwa tata-kelola dinamis merupakan 58 perpaduan antara teori-teori perubahan dengan model sistem dinamis. TATA KELOLA DINAMIS PARADIGMA TATA-KELOLA DINAMIS YANG DIKEMBANGKAN OLEH NEO DAN CHEN DENGAN MENYUSUN TAHAPAN YANG BERURUT, KOMPREHENSIF, DAN SISTEMATIS; 1) FRAMEWORK FOR DYNAMIC GOVERNANCE, 2) CONCEPTUAL FOUNDATIONS, 3) CONTEXT FOR DEVELOPMENT, 4) CULTURAL FOUNDATIONS, 5) POLICY EXECUTION, 6) POLICY ADAPTATION, 7) PEOPLE DEVELOPMENT, 8) PROCESS INNOVATION, 9) SUSTAINING DYNAMIC GOVERNANCE. “Thinking Again” (Berfikir Ulang) tindakan melihat ulang berbagai kebijakan dan program yang sudah berjalan apakah masih sesuai dengan perubahan yang bersifat “turbulen”. Apabila diperlukan, dilakukan revisi terhadap kebijakan dan program yang ditetapkan negara agar dapat mencapai sasaran secara efektif. Dalam hal ini para penyelenggara negara dituntut untuk menjadi negarawan dengan mencegah terjebak pada “Vested of Interest” sehingga sulit untuk berpikir dan bertindak secara obyektif.
  • 30. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAYANAN PEMDA32 URUSAN TERINTEGRASI& BERBAGIPAKAI LAYANAN ADMINISTRASI LAYANAN BARANG LAYANAN JASA LAYANAN REGULATIF
  • 31. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA GOVERNMENT 4.0 BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MENGEDEPNAKAN MUTU LAYANAN PERUBAHAN MINDSET PENGGUNAAN IT SPIRIT SHARING ECONOMY INTEGRASI SISTEM PENYEDERHANAAN BIROKRASI Rp 2 1 3 5 4 MERUBAH BUDAYA KERJA YANG SENANG DILAYANI MENJADI YANG MELAYANI PEMBIASAAN DAN ADAPTASI TERHADAP INTERNET OF THINGS (IOT), BIG DATA, OTOMASI, ROBOTIKA, KOMPUTASI AWAN, HINGGA ARTIFISIAL INTELIGENSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU SPBE SINGLE SYSTEM YANG DAPAT DIMANFAATKAN SEBAGAI SUATU INSTRUMEN KERJA YANG TERKOORDINATIF DAN KOLABORATIF PARADIGMA REVOLUSI INDUSTRI 4.0  TATANAN DAN STANDAR BARU  PEMERINTAHAN HARUS BERADAPTASI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN DAN TEKNOLOGI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
  • 32. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDENTIFIKASI POTENSI INOVASI MASALAH POTENSI DAERAH MASALAH PELUANG INVESTASI MASALAH TERGET PEMBANGUNAN SEKTORAL MASALAH SPESIFIK PEMERINTAH DAERAH IDENTIFIKASI POTENSI PEMEBENTUKAN INOVASI
  • 33. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA oPENYEDERHANAAN REGULASI HINGGA RESTRUKTURISASI SEKTOR PUBLIK UNTUK MENGURANGI HAMBATAN YANG TIMBUL DARI REGULASI DAN PRAKTIK YANG TIDAK BAIK oMENYEBARKAN BUDAYA INOVASI DI DI PEMERINTAHAN, DUNIA USAHA & MASYARAKAT o PAPERLESS o PENGENALAN TIK o ELEKTRONIFIKASI' LAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KECEPATAN, MODERNISASI ADMINISTRASI oPARTISIPASI DAN / ATAU KERJASAMA ANTARA BERBAGAI AKTOR INOVASI MELALUI JOIN RESEARCH, PELIBATAN DALAM PROSES MAUPUN IMPLEMENTASI, INTEGRASI PROSES DLL PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI TIK & E-GOVERNMENT KOLABORASI DAN NETWORKING REGULASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MENUTUP PELUANG DEVIASI DALAM PRAKTEK BIROKRASI PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGATURAN LAYANAN INTERNAL PEMDA DAN LAYANAN PUBLIK /EKSTERNAL OUTPUT KOLBORATIF
  • 34. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 6 AREA INOVA SI INOVASI TEKNOLOGI Serangkaian kegiatan yang mengadopsi proses produksi yang baru (inovatif), melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (lebih popular dengan istilah R&D) atau alih Teknologi. INOVASI SOSIAL Solusi baru yang mencakup perubahan struktur budaya, normative regulatif masyarakat yang meningkatkan hubungan sosial, memperbaiki kinerja social ekonomi melalui pendekatan inovatif, praktis dan berkelanjutan menuju kesejahteraan yang inklusif. INOVASI MANAJEMEN pembaharuan secara totalitas terhadap prosedur dan birokrasi manajemen, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan dan tata kelola organisasi demi tercapainya tujuan dan peningkatan kinerja INOVASI KEBIJAKAN Kebijakan baru yang strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, implementatif, digunakan secara luas, dan diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan INOVASI FRUGAL Proses menciptakan sebuah inovasi produk dengan biaya yang lebih murah dari pada produk yang sudah ada. Didisain untuk memberikan respon terhadap keterbatasan sunber daya, baik keuangan, materi atau hal hal institusional dan mengubah keterbatasan menjadi keuntungan. INOVASI ADMINISTRASI Perubahan dalam proses pengambilan keputusan, dan adopsi cara baru mengelola pemerintahan dan revolusi administratif dalam birokrasi pemerintahan disertai akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban
  • 35. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NILAI YANG DITAWARKAN MENENTUKAN NILAI TAMBAH DARI INOVASI YANG DITAWARKAN KEPADA KLIEN. KEUNTUNGANNYA APA? PELAYANAN DENGAN CARA APA NILAI TAMBAH INI BISA DISAJIKAN KEPADA KLIEN HUBUNGAN KLIEN BAGAIMANA BENTUK KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KITA DENGAN KLIEN UNTUK MEMELIHARA KEPUASAN KLIEN? KEGIATAN UTAMA APA BENTUK KEGIATAN UTAMA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN INOVASI YANG DITAWARKAN? SUMBER DAYA SUMBERDAYA APA SAJA YANG HARUS DIEKPLO- ITASI UNTUK MELAKU- KAN KEGIATAN UTAMA / MEWUJUDKAN INOVASI? UNSUR PEMBIAYAAN KOMPONEN APA SAJA DARI KEGIATAN INOVASI INI YANG PERLU MENDAPATKAN PEMBIAYAAN? IMBALAN APA BENTUK APRESIASI KLIEN ATAS NILAI TAMBAH / INOVASI YANG DITAWARKAN ? (BISA MATERI-NON MATERI RESIKO APA SAJA YANG MUNGKIN MENGHAMBAT ATAU MENGGAGALKAN UPAYA INOVASI ? LEGALITAS APA SAJA LANDASAN NORMATIF/ HUKUM YANG PERLU UNTUK INOVASI INI ? AKUNTABILITAS APA SAJA INDIKATOR DALAM MENGUKUR KEBERHASILAN INOVASI INI ? MITRA KERJA DENGAN SIAPA SAJA KITA PERLU BEKERJA SAMA UNTUK DAPAT MENCAPAI NILAI LEBIH YANG DITAWARKAN/MEWUJ UDKAN INOVASI? (INTERN-EKSTERN) TARGET KLIEN MENENTUKAN TARGET / SEGMENT KLIEN ATAU PIHAK PENGGUNA YANG DIUNTUNGKAN DENGAN ADANYA INOVASI INI 13 HAL YANGPERLUDIPERHATIKANDALAMBERINOVASI S U S T A I N A B I L I T A S APAKAH INOVASI INI DAPAT DIDUPLIKASI, KEMBANGKAN DAN MEMILIKI NILAI POSITIF LAIN TERHADAP LINGKUNGAN ? TENTUKA N !
  • 36. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROSES berINOVASI DALAMORGANISASI PEMDA KOLABORASI IDE-IDE BESAR DATANG DARI AREA YANG TAK TERDUGA JADI BERBAUR DENGAN SEMUA KREATIVITAS DAN BERBAGAI PERSPEKTIF DARI SEMUA SUMBER DENGAN MELIBATKAN SEMUA ORANG YANG BERKOMPETEN MULAI DARI IDE SAMPAI PADA IMPLEMENTASI TEMUKAN MASALAH ORGANISASI TEMUKAN MASALAH/PERLIKU ORGANISASI MANA YANG INGIN DIDORONG UNTUK MENEMUKAN SOLUSI DENGAN MEMBERIKAN PANDUAN TERTULIS ATAU VISI YANG MUDAH DIPAHAMI SEMUA ORANG SEBAGAI TARGET TEMUKAN PROSES BARU YANG TEPAT SERTA PERALATAN/TEKNOLOGI YANG DIBUTUHKAN FASILITASI PENGEJAWANTAHAN IDE DAN TINDAK LANJUT MELALUI IMPLEMENTASI KESUKSESAN KEBERHASILAN HAKIKI SEBUAH INOVASI ADALAH SUSTAINABLE INOVASI ITU SENDIRI UKUR EFEKTIFITAS & EFISIENSI PROSES BARU MENGUKUR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI DENGAN MENGETAHUI KEPUASAN PELANGGAN DENGAN TERBUKA SAMPAIKAN HASILNYA UNTUK PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, KARNA INOVASI TIDAK MATI PADA SATU TITIK (BERGERAK) DUKUNGAN PIMPINAN PEMIMPIN HARUS MENDUKUNG DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN IDE BARU SEBAGAI INOVASI MEMBUTUHKAN SUMBER DAYA, RISIKO, DAN WAKTU --S U S T A I N A B L E -- REPLIKASI INOVASI TERAPAN DAERAH LAIN (ATM) Masih adanya asumsi pemerintah daerah bahwa inovasi itu adalah invensi namun replikasi juga merupakan inovasi tanpa harus membangun baru Jangan Pada
  • 37. PEMERINTA H AKADEMISI MASYARAKAT LEMBAGA KEUANGAN MEDIA MASA DUNIA USAHA MEMBUAT REGULASI/ KEBIJAKAN POLA HUBUNGAN ANTAR HELIX ------------- PELIBATAN QUINTUPLE HELIX DALAM PELAKSANAAN BERBAGAI INOVASI INOVA SI KREATIVITAS DAN INOVASI TIDAK HARUS BERASAL DARI IDE YANG BESAR -------------- INOVASI ADALAH CARA CEPAT MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI TOLOK KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 38. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SDM TATA KELOLA INSENTIF/ PENDANAAN AKUINTABILITAS KERANGKA REGULASI 01 KOMERSIALISASI 02 PROSES BISNIS 03 KEBIJAKAN PUBLIK ELEMENDARI EKOSISTEMILMU PENGETAHUAN DAN INOVASI BERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PERUBAHAN KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN PERUBAHAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
  • 39.
  • 41. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA HU LU BAGAN HULU HILIR INOVASI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (Sebuah persektif kolaborasi dan kalibrasi fungsi dalam fonomena peralihan litbang  BRIDA/sebutan lainnya) RESEARCH INVENSI DEVELOPMENT INOVASI KEBIJAKAN KEBIJAKAN INOVASI FUNGSI RISET PENELITI/PEREKAYASA Form ulasi Kebij akan KDH ANALIS KEBIJAKAN FUNGSI ANJAK HILI R PROGRAM & KEGIATAN YANG INOVATIF INOVASI DALAM SETIAP PROG & KEGIATAN
  • 42. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BEBERAPAKEBIJAKANPOPULERKEPALADAERAH DALAMMENDORONGBUDAYAINOVASI DALAMPEMERINTAHDAERAH 5 INNOVATION IN 1 AGENCY (5 IN 1) KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN MENERAPKAN 5 INOVASI BAGI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 1 INNOVATION IN EACH PRIORITY PROGRAM ( i PRIORITY PROGRAM) KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN MENERAPKAN 1 INOVASI DALAM SETIAP PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH PENGURANGAN PAGU DAN/ATAU TPP (TUNKIR) PERANGKAT DAERAH KEBIJAKAN PENGURANGAN PAGU ANGGARAN/TUNKIR BAGI PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BISNIS AS USSUAL, BERDASARKAN PENGUKURAN IID KEMENDAGRI PROMOSI / MUTASI / DEMOSI KEBIJAKAN YANG MENGAITKAN PENEMPATAN ASN DALAM JABATAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA INOVASI DI TIAP PERANGKAT DAERAH SECARA TERUKUR (ANGKA TARGET) AWARD KEBIJAKAN PEMBERIAN AWARD BAGI PERANGKAT DAERAH DAN ASN/KELOMPOK ASN TERINOVATIF SETIAP TAHUNNYA BERDASARKAN PENGUKURAN IID KEMENDAGRI PEMANFAATAN PROPER DIKLAT KEBIJAKAN ASISTENSI PENERAPAN PROPER ESS II/III/IV SEBAGAI NOVUM BARU INOVASI DAERAH
  • 43. INOVASI SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA PEMDA MELALUI KOMITMEN KINERJA INOVASI (KIKI)
  • 44. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (SEBUAH PERSEKTIF MEMBUDAYAKAN INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA) KOMITMEN KINERJA INOVATIF Komitmen Kinerja Inovatif sebagai tindak lanjut Kebijakan Kepala Daerah “1 (satu) Program 1 (satu) Inovasi” atau “satu PD 5 inovasi” atau satu (1) program prioritas satu (1) inovasi” antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah dengan menjadikan nilai kematangan per-inovasi berdasarkan perhitunagn IID Kemendagri sebagai target capaian komitmen kinerja inovatif ini, dengan perhitungan sebagai berikut; (misal) -Dinas A melaksanakan 5 program dan mengampu program prioritas, maka harus memiliki 7 inovasi dengan nilai kematangan minimal 100 dari 110 nilai kematangan maksimal sehingga target total capaian minimal = 700 Kepala Perangkat daerah, Kepala Daerah MERUPAKAN KOMITMEN KINERJA TAHUNAN YANG BERSIFAT MENGIKAT KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN CARA DAN METODE YANG INOVATIF PERLU DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SECARA PERIODIC, SEKALIGUS DAPAT DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN PROMOSI DAN/ATAU DEMOSI MENJAMIN TERLAKSANANYA SUSTAINABLE INOVASI DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH SERTA URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH MENINGKAT KINERJA DAN PENCAPAIAN VISI KEPALA DAERAH SECARA SIGNIFIKAN DAN TAJAM DALAM PELAKSANAAN JIKA ADA KEBIJAKAN KHUSUS (KEWAJIBAN) INOVASI BAGI SETIAP TERKAIT PROGRAM PRIORITAS
  • 45. INOVASI SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA PEMDA MELALUI CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SEBAGAI INDIKATOR CAPAIAN RENSTRADA
  • 46. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBUTUHAN INOVASI TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 URUSAN/SEKTOR A/B/C/D… A/B/C/D… A/B/C/D… A/B/C/D… A/B/C/D… BENTUK PELAYANAN PUBLIK/ TATAKELOLA/INOVASI LAINNYA JENIS DARING/LURING PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAHA/B/C/D/E/F TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 IKU N1 IKU N2 IKU N3 IKU N4 IKU N5 PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN INOVASI SEBAGAI INDIKATOR KINERJA UTAMA iku MENJADIKAN CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH ATAU RATA-RATA KEMATANGAN INOVASI DAERAH SEBAGAI IKU
  • 47. INDIKATOR SATUAN PEMDA 15 INDIKATOR  11 INDIKATOR MANDATORI (WAJIB)  MENGISI DATA UNGGAH DATA DUKUNG (DOKUMEN)  BAPPEDA/LITBANG INDIKATOR SATUAN INOVASI DAERAH 21 INDIKATOR  5 INDIKATOR MANDATORI (WAJIB) PILIH PARAMETER YANG SESUAI UNGGAH DATA DUKUNG, DOKUMEN, VIDEO, FOTO PERANGKAT DAERAH INDEKS INOVASI DAERAH TETAPKAN TARGET CAPAIAN KEMATANGAN MINIMAL PER INOVASI ∑ NILAI KEMATANGAN 1 s/d n ------------------------------------------- n = SID / NILAI RATA RATA KEMATANGAN TARGET: TOTAL KEMATANGAN INOVASI DAERAH IKU ATAU…. IKU IKU
  • 49. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA REGULASI INOVASI DAERAH PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
  • 50. TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  • 51. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KRITERIA a. Mengandung kebaharauan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan PUU d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan e. Dapat direplikasi. DEFENISI Inovasi Daerah  pembaharuan dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah  meningkatkan kinerja pemda INISIATOR inisiasi inovasi daerah  ide kreatif yang dapat berasal  KDH, anggota DPRD, OPD, ASN dan masyarakat PRINSIP-PRINSIP  Efisiensi │ efektivitas │ perbaikan kualitas pelayanan│tidak ada konflik kepentingan │ public oriented │ terbuka│Memenuhi nilai kepatutan│ dapat dipertanggungjawabkan tidak kepentingan diri sendiri│ BENTUK a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. INOVASI DAERAH UU.23/2014 PASAL 389 DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI YANG TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH & INOVASI TERSEBUT TIDAK MENCAPAI SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN ASN TIDAK DAPAT DIPIDANA
  • 52. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INOVASI TATA KELOLA PEMDA INOVASI PELAYANAN PUBLIK INOVASI LAINNYA SESUAI URUSAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH BENTUK DAN JENIS INOVASI digital non-digital technologi BENTUK : JENIS :
  • 53. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH (IKKD) MERUPAKAN SATUAN UKURAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN SEPERANGKAT VARIABEL, DIMENSI DAN INDIKATOR UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH. INDEKS INOVASI DAERAH SISTIM PENGUKURAN & PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI SESUAI DENGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ADALAH SATUAN UKURAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN SEPERANGKAT DIMENSI DAN INDIKATOR UNTUK MENILAI KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DALAM PERIODE TERTENTU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KEMENDAGRI PENGUKURANKINERJAPEMERINTAH DAERAH OLEH KEMENDAGRI INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (ITKPD) ADALAH SATUAN UKURAN UNTUK MENGUKUR KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PADA BERBAGAI SEKTOR/SUB SEKTOR TERKAIT PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ATAUPUN BERKENAAN DENGAN KINERJA REFORMASI BIROKRASI. ITKPD KEMENDAGRI
  • 54. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA REKOMENDASI
  • 55. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA o AMATI o T I R U o MODIFIKASI MENU LAINNYA REPLIKASI INOVASI = CARA EFEKTIF & EFISIEN DALAM PENGEMBANGAN INOVASI (PP. 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH) o Menteri melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. o Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Daerah lain. PASAL 28 ayat (1-2) o Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Daerah lain o Daerah lain dapat menerapkan Inovasi Daerah yang sudah didiseminasikan oleh Menteri. o Penerapan hasil Inovasi Daerah oleh Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. o Inovasi Daerah yang telah didesiminasi dapat diterapkan secara nasional oleh Menteri. PASAL 28 ayat (1-2) SARANA EDUKASI INOVASI DAN DISEMINASI INOVASI DAERAH TERSEDIA PADA PORTAL: https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/
  • 56. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KLINIK INOVASI
  • 57. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA STRATEGI SUSTAINABLE INOVASI
  • 58. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SUCCESS KEY OF INNOVATION KOMITMEN IKLIM INOVASI
  • 59. STRATEGI MEMBUDAYAKAN INOVASI POLA PEMECAHAN MASALAH MERUBAH POLA PEMECAHAN MASALAH PEMERINTAHAN DENGAN CARA-CARA SOLUTIF, INOVATIF, EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN PRINSIP KERJA CERDAS MEMACU & MENINGKATKAN KOMPETISI INOVASI PERANGKAT DAERAH UNTUK MENGGAIRAHKAN INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA DAN BERKOLABORASI DALAM PENERAPANNYA KOMPETISI/ KOLABORASI YANG DAPAT MEWAJIBKAN BERINOVASI BAGI SETIAP KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN JAJARAN YANG DAPAT DI TINDAKLANJUTI DENGAN KOMITMEN KINERJA/SKP. PENATAAN MENEJEMEN INOVASI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KELITBANGAN & MENEJEMEN PENGELOLAAN INOVASI MERUJUK PADA 36 INDIKATOR UKUR UTK MENINGKATKAN KEMATANG AN DAN DAMPAK PENERAPAN MENEJEMEN INOVASI EVALUASI EVALUASI TERHADAP KOMITMEN KINERJA INOVATIF SECARA KOMPREHENSIF DI TIAP PERANGKAT DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN PANGKAT DAN JABATAN SERTA PENEMPATAN PEJABAT DISETIAP PERANGKAT DAERAH SUSTAINABLE INOVASI MELALUI UPDATE & UPGRADE INOVASI UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN INOVASI SEHINGGA MEMPERLUAS DAMPAK PENERAPAN INOVASI DAERAH SUSTAINABLE INOVASI KOORDINASI KOMUKASI DAN KOORDINASI BAIK HORIZONTAL DAN UTAMANYA SECARA VERTIKAL DENGAN PEMERINTAH PUSAT TERKAIT INOVASI MEMBENTUK INNOVATION HUB SEBAGAI WADAH INTERAKSI ANTAR AKTOR INOVASI DLM MENGEMBANG KAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH. INNOVATION HUB MARKETING MARKETING DAN BRANDING INOVASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN NILAI REPLIKASI DAN MENINGKATKAN NILAI MANFAAT/DAMPAK MENJADIKAN INDEKS INOVASI SEBAGAI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD, DENGAN MENETAPKAN NILAI AKUMU LASI ASPEK SATUAN INOVASI DAERAH SEBAGAI TARGET CAPAIAN DLM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 60. STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR INOVATIF 1 MINDSET INOVASI MERUBAH MINDSET DAN CAKRAWALA BERPIKIR SDM APARATUR DARI BEKERJA BIASA MENJADI BEKERJA LUAR BIASA MELALUI INOVASI. 2 DIKLAT INOVASI MENDORONG KURIKULUM INOVASI PADA DIKLAT-DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DENGAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN METODE BERINOVASI DALAM LINGKUNGAN KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. 3 REWARDING MENDORONG KOMPETISI INOVASI SEBAGAI LANGKAH AWAL PENJARINGAN INOVASI UNTUK DITERAPKAN DAN MEMBERIKAN REWARD ATAS KINERJA INOVASI. 4 PROPER ESS II/III/IV MENDORONG LEBIH EFEKTIFNYA PEMANFAATAN HASIL-HASIL PROJECT PERUBAHAN (PROPER) SEBAGAI NOVUM INOVASI DI BERBAGAI UNIT SATUAN KERJA PESERTA DIKLAT. PAMONG INOVASI MEMBENTUK AGEN PERUBAHAN PADA TIAP PERANGKAT DAERAH YANG MAMPU BERFIKIR INOVATIF, SOLUTIF, KREATIF, SELEKTIF DAN PROGRESIF  PAMONG INOVASI 5 KLINIK INOVASI MENDORONG LEMBAGA PENELITIAN SEBAGAI KLINIK INOVASI DALAM MENGEMBANGAKAN MENINGKLAYTKAN KUALITAS INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. 6 KOLABORASI KOLABORASI DENGAN PARA AKTOR INOVASI LAINNYA SEBAGAI INKUBATOR INOVASI DALAM PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 7 MINDSET KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 61. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KUNJUNGI KAMI DI YOUTUBE INFORMASI TERKINI SEPUTAR INOVASI DAERAH YOUTUBEBADANSTRATEGIKEBIJAKANDALAM NEGERI ANDA BUTUH INOVASI HASIL REPLIKASI ? ANDA KEKURANGAN IDE DALAM BERINOVASI ? KUNJUNGI KAMI DI ….. TUTORIAL EXHEBITION DISPLAY OF INNOVATION tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id