SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
IMPLEMENTASI PEREMAJAAN
DATA (SIASN)
Kantor Regional III BKN
Bandung, 20 Maret 2023
1
4
2
Peraturan Presiden Nomor 132
Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
BKN bertugas untuk mengelola
dan mengembangkan SIASN
berbasis kompetensi
UU NO. 5 Th 2014 jo UU No. 20 Th.
2023 TENTANG ASN
3
Peraturan Presiden Nomor
39 Tahun 2019 Tentang
Satu Data Indonesia
SATU DATA INDONESIA
DASAR REGULASI
2
Profil PNS dikelola dan
dimutakhirkan oleh PyB
PP 11 TH. 2017 jo PP 17 TH.
2020
TENTANG MANAJEMEN PNS DAN
PP. 49 TH 2018
5
SATU DATA ASN
Peraturan BKN No.13 Tahun
2022 Tentang Satu Data ASN
Proses Layanan
Manajemen ASN
pada SIASN
Peremajaan/
Pemutakhiran
Data SIASN
Implementasi
SIMPEGNAS
Integrasi
SIMPEG Instansi
dengan SIASN
MATURITAS
DATA
SATU DATA
ASN
IMPLEMENTASI SIASN
Satu Data ASN
Kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,
interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi
dan Data induk.
VISI :
”Mewujudkan Pengelola Data ASN
yang Profesional dan Berintegritas
untuk mendukung tercapainya
Indonesia Maju”.
MISI :
1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN
berbasis data
2. Peningkatan Kualitas Data ASN
3. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN berbasis Data
Upaya Menuju
Satu Data ASN
What :
Peremajaan Data : Pemutakhiran/Pembaharuan data ASN terkini melalui
SIASN yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian baik di BKN rnaupun
instansi pusat/daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan
selanjutnya disimpan dalam database SIASN.
Who :
Business User : Pengelola Kepegawaian Instansi dan BKN, serta masing2
ASN.
Why :
PD menjadi hal penting untuk memastikan kualitas data terpercaya, agar organisasi
dapat mengoptimalkan analisis data, pengambilan keputusan, untuk stratgi
pencapaian visi-misi organisasi dlm meningkatkan layanan dan melaksanakan
amanat regulasi.
How :
Peremajaan data kepegawaian HARUS dilakukan setiap kali terjadi mutasi
dari PNS atau kondisi data terkini yg berhubungan dgn kepegawaian
What,Who&Why?
1
• Proses
Input Usul
3
Proses Approval
Usulan
2
4
• Proses
Monitoring
Prosess Selesai
Berdasarkan
Kewenangan
(Y/T)?,
ALUR UMUM TAHAPAN PROSES
LAYANAN PEREMAJAAN DATA
(Y) Jika jika
mrpk
kewenangan
di instansi
(T) Proses
berlanjut
Jika usulan
mrpk
kewenangan
di BKN
1
• Input NIP
• Pencarian data
• pilih unit
verifikasi
3
Proses input data
detail dan upload
dokumen
5
Simpan
Berkas
Usulan
2 4
• Pilih prosedur 1 atau bbrp
usulan sekaligus yg setara
kewenangan dari 23 jenis
usulan (8 aproval BKN, 15
Aprv instansi),
• lalu pilih berikutnya
Verifikasi
Data
PEREMAJAAN DATA LINGKUP INSTANSI
ALUR TAHAPAN PROSES INPUT USUL
1
• Input NIP
• Pencarian data
3
Untuk melihat detail form
data, dok.pendukung,
Riwayat dan rekomendasi
2
• Pilih View
PEREMAJAAN DATA LINGKUP INSTANSI
ALUR TAHAPAN PROSES MONITORING
1
• Proses
Input
Nip/Nama
dst
• Cari Usulan
3
2
4
• Pilih Jenis
Riwayat sesuai
kewenangan
Bidang/Unker
Data dan Dokumen
Valid/ Sesuai (Y/T)?,
ALUR UMUM TAHAPAN PROSES
APPROVAL PEREMAJAAN DATA SISI BKN
Jika (Y) : Approve
persetujuan usulan
• Pilih “Validasi”
• Periksa keseuaian Data
dgn keabsahan dokumen
yg terlampir sesuai
ketentuan
Jika (T) : Tolak
persetujuan usulan
4
Jabatan Diklat
Pasangan Anak
Angka
Kredit
Hukdis
Penghargaan (LHKPN)
Data
Pribadi
CPNS/
PNS
(LHKASN) Organisasi
SKP
Orang
Tua
Pendapatan
PERSETUJUAN SELESAI
DI INSTANSI
PERSETUJUAN SAMPAI BKN
01 Golongan/KP
02
08
03
05
04
Pendidikan
Pencantuman Gelar
CLTN)
Pindah Instansi
Peninjauan Masa Kerja
(PMK)
07
Kedudukan Hukum
06
Profesi
DI BIDANG INKA :
 GOL
 PENDIDIKAN
 PMK
DI BIDANG MUTASI :
 CLTN
 PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK
 PENGAJUAN PMK
 PINDAH INSTANSI
 UNOR PPPK
PEMBAGIAN KEWENANGAN APPROVAL
DI KANREG III BKN
REKAPITULASI KINERJA APPROVAL PEREMAJAAN DATA
PER-TRIWULAN-1 TAHUN 2024
DISETUJUI BTS TMS TOTAL
21.466 6.913 781 29.160
AlurProsesUsulanPeremajaanData:
1. DATA TIDAK SESUAI DOKUMEN
2. DATA ISIAN TIDAK SESUAI/SEMESTINYA
3. DOKUMEN TIDAK JELAS/FC/TIDAK SESUAI KETENTUAN
4. DOKUMEN PERSYARATAN TIDAK TERLAMPIR
SEBABUSULANDITOLAK:
Layanan Peremajaan Data
Riwayat-Riwayat Kepegawaian ASN
LOG IN PENGGUNA
User Instansi
akses Log In melalui laman :
https://siasn-instansi.bkn.go.id
User BKN
https://peremajaan-siasn.bkn.go.id/
LAYANAN PEREMAJAAN DATA
Manualbook,VideoTutorialseputarSIASN, danRegulasi
terkait,dapatdilihat/diunduhpadaalamaturl:
https://support-siasn.bkn.go.id
F
R
20
Terimakasih

More Related Content

Similar to RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx

Simplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digital
Simplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digitalSimplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digital
Simplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digitalKutsiyatinMSi
 
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiriIrfan Husain
 
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdfSistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdfPagandengSalapang
 
Paparan bkn integrasi sistem menuju satu data asn
Paparan bkn   integrasi sistem menuju satu data asnPaparan bkn   integrasi sistem menuju satu data asn
Paparan bkn integrasi sistem menuju satu data asnKutsiyatinMSi
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfsuhartanto01
 
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptxRakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptxFREDYM6
 
5_6138797417597764129.pdf
5_6138797417597764129.pdf5_6138797417597764129.pdf
5_6138797417597764129.pdfNikoTobing1
 
Survei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptx
Survei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptxSurvei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptx
Survei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptxCekerFotografi
 
PC COACHING QZM - Copy.docx
PC COACHING QZM - Copy.docxPC COACHING QZM - Copy.docx
PC COACHING QZM - Copy.docxIhsanPutra9
 
SOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptx
SOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptxSOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptx
SOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptxAgamYulisman
 
PPT PROPOSAL OK.ppt
PPT PROPOSAL OK.pptPPT PROPOSAL OK.ppt
PPT PROPOSAL OK.pptyogadarwin
 
Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018
Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018
Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018Nanang Kurniawan
 
SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis ElektronikSPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis ElektronikTri Widodo W. UTOMO
 
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapatSSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapatMuhammadBaniSadr
 

Similar to RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx (20)

Simplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digital
Simplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digitalSimplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digital
Simplifikasi flexible working asn terhadap pelayanan publik berbasis digital
 
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
 
Paparan pupns
Paparan pupnsPaparan pupns
Paparan pupns
 
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdfSistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
 
Paparan bkn integrasi sistem menuju satu data asn
Paparan bkn   integrasi sistem menuju satu data asnPaparan bkn   integrasi sistem menuju satu data asn
Paparan bkn integrasi sistem menuju satu data asn
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdf
 
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptxRakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
Rakor Percepatan Pelayanan Kepegawaian 2022.pptx
 
5_6138797417597764129.pdf
5_6138797417597764129.pdf5_6138797417597764129.pdf
5_6138797417597764129.pdf
 
Simpeg
SimpegSimpeg
Simpeg
 
Survei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptx
Survei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptxSurvei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptx
Survei_3AS_Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.pptx
 
PC COACHING QZM - Copy.docx
PC COACHING QZM - Copy.docxPC COACHING QZM - Copy.docx
PC COACHING QZM - Copy.docx
 
Perka bkn no 20 tahun 2008
Perka bkn no 20 tahun 2008Perka bkn no 20 tahun 2008
Perka bkn no 20 tahun 2008
 
SOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptx
SOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptxSOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptx
SOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptx
 
Project charter
Project charterProject charter
Project charter
 
PPT PROPOSAL OK.ppt
PPT PROPOSAL OK.pptPPT PROPOSAL OK.ppt
PPT PROPOSAL OK.ppt
 
Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018
Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018
Evaluasi emis dan pendataan emis madrasah 2017 2018
 
SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis ElektronikSPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
 
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapatSSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
SSCASN 2023 Dit. PPSIASN BKN hasil rapat
 
sdm dan umum.ppt
sdm dan umum.pptsdm dan umum.ppt
sdm dan umum.ppt
 
Simpeg, unpad
Simpeg, unpadSimpeg, unpad
Simpeg, unpad
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (13)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx

  • 1. IMPLEMENTASI PEREMAJAAN DATA (SIASN) Kantor Regional III BKN Bandung, 20 Maret 2023
  • 2. 1 4 2 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BKN bertugas untuk mengelola dan mengembangkan SIASN berbasis kompetensi UU NO. 5 Th 2014 jo UU No. 20 Th. 2023 TENTANG ASN 3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia SATU DATA INDONESIA DASAR REGULASI 2 Profil PNS dikelola dan dimutakhirkan oleh PyB PP 11 TH. 2017 jo PP 17 TH. 2020 TENTANG MANAJEMEN PNS DAN PP. 49 TH 2018 5 SATU DATA ASN Peraturan BKN No.13 Tahun 2022 Tentang Satu Data ASN
  • 3. Proses Layanan Manajemen ASN pada SIASN Peremajaan/ Pemutakhiran Data SIASN Implementasi SIMPEGNAS Integrasi SIMPEG Instansi dengan SIASN MATURITAS DATA SATU DATA ASN IMPLEMENTASI SIASN
  • 4. Satu Data ASN Kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk. VISI : ”Mewujudkan Pengelola Data ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju”. MISI : 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN berbasis data 2. Peningkatan Kualitas Data ASN 3. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN berbasis Data
  • 6. What : Peremajaan Data : Pemutakhiran/Pembaharuan data ASN terkini melalui SIASN yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian baik di BKN rnaupun instansi pusat/daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan selanjutnya disimpan dalam database SIASN. Who : Business User : Pengelola Kepegawaian Instansi dan BKN, serta masing2 ASN. Why : PD menjadi hal penting untuk memastikan kualitas data terpercaya, agar organisasi dapat mengoptimalkan analisis data, pengambilan keputusan, untuk stratgi pencapaian visi-misi organisasi dlm meningkatkan layanan dan melaksanakan amanat regulasi. How : Peremajaan data kepegawaian HARUS dilakukan setiap kali terjadi mutasi dari PNS atau kondisi data terkini yg berhubungan dgn kepegawaian What,Who&Why?
  • 7. 1 • Proses Input Usul 3 Proses Approval Usulan 2 4 • Proses Monitoring Prosess Selesai Berdasarkan Kewenangan (Y/T)?, ALUR UMUM TAHAPAN PROSES LAYANAN PEREMAJAAN DATA (Y) Jika jika mrpk kewenangan di instansi (T) Proses berlanjut Jika usulan mrpk kewenangan di BKN
  • 8. 1 • Input NIP • Pencarian data • pilih unit verifikasi 3 Proses input data detail dan upload dokumen 5 Simpan Berkas Usulan 2 4 • Pilih prosedur 1 atau bbrp usulan sekaligus yg setara kewenangan dari 23 jenis usulan (8 aproval BKN, 15 Aprv instansi), • lalu pilih berikutnya Verifikasi Data PEREMAJAAN DATA LINGKUP INSTANSI ALUR TAHAPAN PROSES INPUT USUL
  • 9.
  • 10. 1 • Input NIP • Pencarian data 3 Untuk melihat detail form data, dok.pendukung, Riwayat dan rekomendasi 2 • Pilih View PEREMAJAAN DATA LINGKUP INSTANSI ALUR TAHAPAN PROSES MONITORING
  • 11. 1 • Proses Input Nip/Nama dst • Cari Usulan 3 2 4 • Pilih Jenis Riwayat sesuai kewenangan Bidang/Unker Data dan Dokumen Valid/ Sesuai (Y/T)?, ALUR UMUM TAHAPAN PROSES APPROVAL PEREMAJAAN DATA SISI BKN Jika (Y) : Approve persetujuan usulan • Pilih “Validasi” • Periksa keseuaian Data dgn keabsahan dokumen yg terlampir sesuai ketentuan Jika (T) : Tolak persetujuan usulan 4
  • 12. Jabatan Diklat Pasangan Anak Angka Kredit Hukdis Penghargaan (LHKPN) Data Pribadi CPNS/ PNS (LHKASN) Organisasi SKP Orang Tua Pendapatan PERSETUJUAN SELESAI DI INSTANSI
  • 13. PERSETUJUAN SAMPAI BKN 01 Golongan/KP 02 08 03 05 04 Pendidikan Pencantuman Gelar CLTN) Pindah Instansi Peninjauan Masa Kerja (PMK) 07 Kedudukan Hukum 06 Profesi
  • 14. DI BIDANG INKA :  GOL  PENDIDIKAN  PMK DI BIDANG MUTASI :  CLTN  PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK  PENGAJUAN PMK  PINDAH INSTANSI  UNOR PPPK PEMBAGIAN KEWENANGAN APPROVAL DI KANREG III BKN
  • 15. REKAPITULASI KINERJA APPROVAL PEREMAJAAN DATA PER-TRIWULAN-1 TAHUN 2024 DISETUJUI BTS TMS TOTAL 21.466 6.913 781 29.160
  • 17. 1. DATA TIDAK SESUAI DOKUMEN 2. DATA ISIAN TIDAK SESUAI/SEMESTINYA 3. DOKUMEN TIDAK JELAS/FC/TIDAK SESUAI KETENTUAN 4. DOKUMEN PERSYARATAN TIDAK TERLAMPIR SEBABUSULANDITOLAK:
  • 18. Layanan Peremajaan Data Riwayat-Riwayat Kepegawaian ASN LOG IN PENGGUNA User Instansi akses Log In melalui laman : https://siasn-instansi.bkn.go.id User BKN https://peremajaan-siasn.bkn.go.id/
  • 19. LAYANAN PEREMAJAAN DATA Manualbook,VideoTutorialseputarSIASN, danRegulasi terkait,dapatdilihat/diunduhpadaalamaturl: https://support-siasn.bkn.go.id