SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS
ELEKTRONIK
2015
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
Pastikan Anda
Mendaftar !
copyright @2015 Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
DASAR HUKUM
• Undang-Undang No. 5
Tahun 2015 tentang
Aparatur Sipil Negara
LATAR BELAKANG
• Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan tahun 2003 ->
perlu dilakukan PUPNS secara periodik minimal
setiap 10 tahun sekali.
• Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data
kepegawaian untuk meningkatan dan memelihara
keakurasian data
• Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense
of awareness/ownership) PNS terhadap data
kepegawaiannya
• Menata ulang sistem informasi kepegawaian
sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014
tentang ASN.
• Dinamika perubahan organisasi dan pemekaran
wilayah, serta adanya perubahan dalam
manajemen kepegawaian termasuk didalamnya
manajemen ASN.
• Kebutuhan spesifik data (data welfare PNS seperti
Perumahan, Kesehatan, Asuransi, Pendidikan dsj.)
SUKSESKAN
PUPNS
2015
TUJUAN
• Untuk memperoleh data yang
akurat, terpercaya dan terintegrasi,
sebagai dasar kebutuhan dalam
mengembangkan sistem informasi
kepegawaian ASN yang mendukung
pengelolaan manajemen ASN yang
rasional sebagai sumber daya
aparatur negara.
Cakupan Data
• Data Pokok Kepegawaian (Core Data)
• Data Riwayat (Historical Data)
– Kepangkatan,
– Pendidikan,
– Jabatan,
– Keluarga
• Data Sosial Ekonomi (kesejateraan) PNS
– Pendidikan anak
– Perumahan
• Self assessment
– Competency and potency Individual
• Lainnya (stakeholder PNS)
SANKSI
BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI
PUPNS 2015
Tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN
• Tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian
• Dinyatakan berhenti / pensiun
GRAND DESIGN INTEGRATED CIVIL SERVANT CENSUS 2015
Portal PUPNS
https://pupns.bkn.go.id
NIK, NIP, password dan
alamat email
1
BKD memverifikasi
pendaftaran 3
PNS login dan melakukan
entri PUPNS
4
6
1. Data masuk ke inbox
SKPD
2. SKPD melakukan
verifikasi data PNS
5
Verfikator
Jika data MS :
Data SAPK akan
berubah sesuai PUPNS
Jika data TMS :
Data akan tetap sesuai
SAPK
SKPD
No. register2
BKD
1. Data masuk ke inbox BKD
2. BKD melakukan verifikasi
data PNS
6
PNS
KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BKN
BKN Pusat / Kanreg
1. Data masuk ke inbox
BKN Pusat/Kanreg
2. BKN melakukan
verifikasi data PNS
7
DB PUPNS DB SAPK
PNS dapat
memonitoring
prosesnya
WORKFLOW PROSES ePUPNS
1. Data yang
membutuhkan
verifikasi BKN, akan
terkirim ke inbox BKN
Pusat/Kanreg
2. BKN Pusat/Kanreg
melakukan verifikasi
data
1. Data akan terkirim ke
inbox BKD/Ropeg
2. BKD/Ropeg
melakukan verifikasi
data
1. Data akan terkirim ke
inbox PUPNS SKPD
2. SKPD melakukan
verifikasi data
1. Entri formulir
PUPNS secara
elektronik
1. PNS melakukan entri
NIP dan NIK serta
mencetak tanda bukti
registrasi
2. BKD melakukan
persetujuan atas
registrasi PNS di
Instansi tersebut
Registrasi
untuk
mendapatkan
login PUPNS
Entri form
PUPNS
Verifikator
SKPD
Verifikator
BKD / Biro
Kepeg Instansi
Verifikator
BKN Pusat /
Kanreg
1
2
3
4
5
WORKFLOW ePUPNS 2015
MONITORING TAHAPAN PROSES
PERKIRAAN
PERMASALAHAN
• Unor yang tidak update pada waktu akan mengisi pendataan
-> kontak pengaduan
• Kewenangan yang akan mengupdate unor
• Data tidak ada dalam database, karena :
– Tidak ikut PUPNS 2003
– Ada dalam DB Pensiun
– Beda Instansi
– Salah NIP
DRAFT FORM ePUPNS 2015
(Data Utama PNS)
DRAFT FORM ePUPNS 2015
(Data Posisi PNS)
DRAFT FORM ePUPNS 2015
(Data Guru – bagi PNS JFT Guru)
DRAFT FORM ePUPNS 2015
(Data Dokter – bagi PNS JFT Dokter)
DRAFT FORM ePUPNS 2015
(Data Stakeholder)
JADWAL PELAKSANAAN
ePUPNS 2015
Rancangan Infrastruktur
Sistem Pendataan Ulang PNS
(PUPNS-2015)
BKN – Januari 2015
BKN Kanreg
Database Server
Spek : 12 Cores
64 GB Memory
500 GB HDD
Mysql EE (Cluster)
WAS PNS
http://pupns.bkn.go.id
BKD/Instansi
(sebagai Administrator)
PNS
Spek: 8 Cores,
32GB Memory
50 GB HDD
WAS Administrator
http://pupnsadmin.bkn.go.id
Public
Internet
600 Mbps
Load balancer
BKN Pusat
RANCANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM PUPNS 2015
SKEMA HIERARKI DATABASE PUPNS 2015
BKN Pusat
Authentication
Verification
BKN Kanreg
Authentication
Verification
Instansi Pusat/Daerah
Authentication
Verification
PNS
Update Data
Entry Data
Database
PNS
BKN Pusat
(Data Mart)
Database
PNS
BKN Pusat
National Civil Service Information System
(NCSIS)
Rancangan Logo
Sistem Pendataan Ulang PNS
(PUPNS-2015)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hasil Voting
NO. JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...Delia Nanda Octaviani
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Dani Setiawan
 
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Mamang Lamsijan
 
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019Info Jadwal Bimtek
 
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh 7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh ABI SETIADI
 
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang Kesehatan
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang KesehatanNotes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang Kesehatan
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang KesehatanBudi Perdana
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...ppbkab
 
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangIdentifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangNunung Muhammad
 
Perdes apbdes 2016
Perdes apbdes 2016Perdes apbdes 2016
Perdes apbdes 2016desahanura
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)hendrabudimanpl
 
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 fABI SETIADI
 

What's hot (18)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 ...
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015
 
Modul 4 siskeudes
Modul 4 siskeudesModul 4 siskeudes
Modul 4 siskeudes
 
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2...
 
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019
 
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh 7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang Kesehatan
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang KesehatanNotes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang Kesehatan
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang Kesehatan
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
 
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangIdentifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
 
Img 0001 new
Img 0001 newImg 0001 new
Img 0001 new
 
Perdes apbdes 2016
Perdes apbdes 2016Perdes apbdes 2016
Perdes apbdes 2016
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
 
Simpeg, unpad
Simpeg, unpadSimpeg, unpad
Simpeg, unpad
 
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
 
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
 

Viewers also liked

Cultural and Historical Aspect of Tempe
Cultural and Historical Aspect of TempeCultural and Historical Aspect of Tempe
Cultural and Historical Aspect of TempeICTempe
 
Tempe Semangit and Umami Flavor
Tempe Semangit and Umami FlavorTempe Semangit and Umami Flavor
Tempe Semangit and Umami FlavorICTempe
 
Metagenomic and Nutrigenomics of Indonesian Tempe
Metagenomic and Nutrigenomics of Indonesian TempeMetagenomic and Nutrigenomics of Indonesian Tempe
Metagenomic and Nutrigenomics of Indonesian TempeICTempe
 
Petunjuk pupns 2013_
Petunjuk pupns 2013_Petunjuk pupns 2013_
Petunjuk pupns 2013_untung77777
 
Sni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedung
Sni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedungSni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedung
Sni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedungcakagha1307
 
Economic Aspect of Indonesian Tempe
Economic Aspect of Indonesian TempeEconomic Aspect of Indonesian Tempe
Economic Aspect of Indonesian TempeICTempe
 
Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...
Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...
Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...ICTempe
 
SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...
SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...
SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...Mira Pemayun
 
Makalah Pemuliaan tanaman mawar
Makalah Pemuliaan tanaman mawarMakalah Pemuliaan tanaman mawar
Makalah Pemuliaan tanaman mawarAhwal Dejiro
 
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2Nurul Angreliany
 
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda Debora Elluisa Manurung
 
Laporan prancangan struktur
Laporan prancangan strukturLaporan prancangan struktur
Laporan prancangan strukturKomang Satriawan
 
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)franst
 
sni 1729-2015
sni 1729-2015sni 1729-2015
sni 1729-2015WSKT
 

Viewers also liked (20)

Cultural and Historical Aspect of Tempe
Cultural and Historical Aspect of TempeCultural and Historical Aspect of Tempe
Cultural and Historical Aspect of Tempe
 
Tempe Semangit and Umami Flavor
Tempe Semangit and Umami FlavorTempe Semangit and Umami Flavor
Tempe Semangit and Umami Flavor
 
Per 02-bl-2008
Per 02-bl-2008Per 02-bl-2008
Per 02-bl-2008
 
Revisi peta gempa
Revisi peta gempaRevisi peta gempa
Revisi peta gempa
 
Ipi57660 geser
Ipi57660 geserIpi57660 geser
Ipi57660 geser
 
Metagenomic and Nutrigenomics of Indonesian Tempe
Metagenomic and Nutrigenomics of Indonesian TempeMetagenomic and Nutrigenomics of Indonesian Tempe
Metagenomic and Nutrigenomics of Indonesian Tempe
 
Petunjuk pupns 2013_
Petunjuk pupns 2013_Petunjuk pupns 2013_
Petunjuk pupns 2013_
 
Sni 1727 2013
Sni 1727 2013Sni 1727 2013
Sni 1727 2013
 
Sni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedung
Sni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedungSni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedung
Sni 2847 2013-persyaratan-beton-struktural-untuk-bangunan-gedung
 
Economic Aspect of Indonesian Tempe
Economic Aspect of Indonesian TempeEconomic Aspect of Indonesian Tempe
Economic Aspect of Indonesian Tempe
 
Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...
Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...
Tempe and its development in Indonesia (standardization and report on nationa...
 
SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...
SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...
SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan g...
 
Sni 1727 2013
Sni 1727 2013Sni 1727 2013
Sni 1727 2013
 
Makalah Pemuliaan tanaman mawar
Makalah Pemuliaan tanaman mawarMakalah Pemuliaan tanaman mawar
Makalah Pemuliaan tanaman mawar
 
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
 
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda
 
Laporan prancangan struktur
Laporan prancangan strukturLaporan prancangan struktur
Laporan prancangan struktur
 
22118 sni 1727 2013
22118 sni 1727 201322118 sni 1727 2013
22118 sni 1727 2013
 
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
 
sni 1729-2015
sni 1729-2015sni 1729-2015
sni 1729-2015
 

Similar to PUPNS2015

Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxssusera8d31f
 
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdfMateri Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdfssuser24c2dc
 
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)Kahar Muzakkir
 
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralSOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralBidangFordatikBarsel
 
RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx
RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptxRAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx
RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptxhenry071
 
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdfSistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdfPagandengSalapang
 
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiriIrfan Husain
 
penerapan sistem e formasi
penerapan sistem e formasipenerapan sistem e formasi
penerapan sistem e formasiasrul uwe
 
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptxPAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptxSetyoWati38
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userIwan Sumantri
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userarif ajo
 
Buku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns userBuku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns userEko Daresdi
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userRizal Junaedi
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-useriimpunya3
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-usersigitmardi
 

Similar to PUPNS2015 (20)

Perka pu pns
Perka pu pnsPerka pu pns
Perka pu pns
 
Paparan pupns
Paparan pupnsPaparan pupns
Paparan pupns
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdfMateri Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf
 
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
 
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralSOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
 
RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx
RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptxRAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx
RAKABANGTESI Peremajaan Data BKN Bandung.pptx
 
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdfSistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
Sistem-Informasi-ASN_Sosialisasi-Kepeg-2019.pdf
 
Materi Rakor - Bidang PAK.pptx
Materi Rakor - Bidang PAK.pptxMateri Rakor - Bidang PAK.pptx
Materi Rakor - Bidang PAK.pptx
 
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
(Paparan bkn) teknis pemutakhiran data mandiri
 
Simpeg
SimpegSimpeg
Simpeg
 
penerapan sistem e formasi
penerapan sistem e formasipenerapan sistem e formasi
penerapan sistem e formasi
 
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptxPAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
PAPARAN NARASUMBER PENETAPAN NIP SIASN 2023.pptx
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns userBuku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku Petunjuk e-PUPNS
Buku Petunjuk e-PUPNSBuku Petunjuk e-PUPNS
Buku Petunjuk e-PUPNS
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

PUPNS2015

  • 1. SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Pastikan Anda Mendaftar ! copyright @2015 Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
  • 2. DASAR HUKUM • Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
  • 3. LATAR BELAKANG • Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan tahun 2003 -> perlu dilakukan PUPNS secara periodik minimal setiap 10 tahun sekali. • Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatan dan memelihara keakurasian data • Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awareness/ownership) PNS terhadap data kepegawaiannya • Menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. • Dinamika perubahan organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam manajemen kepegawaian termasuk didalamnya manajemen ASN. • Kebutuhan spesifik data (data welfare PNS seperti Perumahan, Kesehatan, Asuransi, Pendidikan dsj.) SUKSESKAN PUPNS 2015
  • 4. TUJUAN • Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.
  • 5. Cakupan Data • Data Pokok Kepegawaian (Core Data) • Data Riwayat (Historical Data) – Kepangkatan, – Pendidikan, – Jabatan, – Keluarga • Data Sosial Ekonomi (kesejateraan) PNS – Pendidikan anak – Perumahan • Self assessment – Competency and potency Individual • Lainnya (stakeholder PNS)
  • 6. SANKSI BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI PUPNS 2015 Tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN • Tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian • Dinyatakan berhenti / pensiun
  • 7.
  • 8. GRAND DESIGN INTEGRATED CIVIL SERVANT CENSUS 2015 Portal PUPNS https://pupns.bkn.go.id NIK, NIP, password dan alamat email 1 BKD memverifikasi pendaftaran 3 PNS login dan melakukan entri PUPNS 4 6 1. Data masuk ke inbox SKPD 2. SKPD melakukan verifikasi data PNS 5 Verfikator Jika data MS : Data SAPK akan berubah sesuai PUPNS Jika data TMS : Data akan tetap sesuai SAPK SKPD No. register2 BKD 1. Data masuk ke inbox BKD 2. BKD melakukan verifikasi data PNS 6 PNS KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BKN BKN Pusat / Kanreg 1. Data masuk ke inbox BKN Pusat/Kanreg 2. BKN melakukan verifikasi data PNS 7 DB PUPNS DB SAPK PNS dapat memonitoring prosesnya
  • 9. WORKFLOW PROSES ePUPNS 1. Data yang membutuhkan verifikasi BKN, akan terkirim ke inbox BKN Pusat/Kanreg 2. BKN Pusat/Kanreg melakukan verifikasi data 1. Data akan terkirim ke inbox BKD/Ropeg 2. BKD/Ropeg melakukan verifikasi data 1. Data akan terkirim ke inbox PUPNS SKPD 2. SKPD melakukan verifikasi data 1. Entri formulir PUPNS secara elektronik 1. PNS melakukan entri NIP dan NIK serta mencetak tanda bukti registrasi 2. BKD melakukan persetujuan atas registrasi PNS di Instansi tersebut Registrasi untuk mendapatkan login PUPNS Entri form PUPNS Verifikator SKPD Verifikator BKD / Biro Kepeg Instansi Verifikator BKN Pusat / Kanreg 1 2 3 4 5
  • 12. PERKIRAAN PERMASALAHAN • Unor yang tidak update pada waktu akan mengisi pendataan -> kontak pengaduan • Kewenangan yang akan mengupdate unor • Data tidak ada dalam database, karena : – Tidak ikut PUPNS 2003 – Ada dalam DB Pensiun – Beda Instansi – Salah NIP
  • 13. DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Utama PNS)
  • 14. DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Posisi PNS)
  • 15. DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Guru – bagi PNS JFT Guru)
  • 16. DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Dokter – bagi PNS JFT Dokter)
  • 17. DRAFT FORM ePUPNS 2015 (Data Stakeholder)
  • 19. Rancangan Infrastruktur Sistem Pendataan Ulang PNS (PUPNS-2015) BKN – Januari 2015
  • 20. BKN Kanreg Database Server Spek : 12 Cores 64 GB Memory 500 GB HDD Mysql EE (Cluster) WAS PNS http://pupns.bkn.go.id BKD/Instansi (sebagai Administrator) PNS Spek: 8 Cores, 32GB Memory 50 GB HDD WAS Administrator http://pupnsadmin.bkn.go.id Public Internet 600 Mbps Load balancer BKN Pusat RANCANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM PUPNS 2015
  • 21. SKEMA HIERARKI DATABASE PUPNS 2015 BKN Pusat Authentication Verification BKN Kanreg Authentication Verification Instansi Pusat/Daerah Authentication Verification PNS Update Data Entry Data Database PNS BKN Pusat (Data Mart) Database PNS BKN Pusat National Civil Service Information System (NCSIS)
  • 22. Rancangan Logo Sistem Pendataan Ulang PNS (PUPNS-2015)
  • 23. 1.
  • 24. 2.
  • 25. 3.
  • 26. 4.
  • 27. 5.
  • 28. 6.
  • 29. 7.
  • 30. 8.
  • 31. 9.
  • 32. 10.
  • 33. 11.