Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf

Copyright © Pusbang ASN BKN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PELATIHAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
your people is t h e answ er
PELATIHAN PROSEDUR
PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI ASN
SERI PELATIHAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

2
Latar
Belakang
❖ Manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan proses yang
kompleks dan saling berkaitan antara satu fungsi dengan fungsi
manajemen lainnya, yang membutuhkan dan menghasilkan data
maupun informasi kepegawaian yang saling terkait.
❖ Semakin besar jumlah pegawai yang dikelola, semakin banyak
dan kompleks fungsi yang dilaksanakan, maka semakin
diperlukan sistem manajamen proses dan manajemen data yang
memastikan akurasi dan kecepatan pemrosesannya.
❖ Dukungan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam
menciptakan pemerintahan yang efektif dan bersih.
❖ Oleh karena itu diperlukan sistem informasi kepegawaian berbasis
komputer dan teknologi informasi, yang diharapkan mendukung
administrasi kepegawaian serta menyediakan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan pada level manajerial

3
a
b
c
Sasaran
Memahami langkah demi langkah
penggunaan sistem informasi
kepegawaian di Instansi sendiri
sesuai fungsi yang menjadi
tanggung jawabnya
Memahami berbagai regulasi yang
mengatur penggunaan sistem informasi
kepegawaian
Memahami data, modul prosedur yang
tepat untuk mengadministrasikan informasi
kepegawaian dan melayani pegawai

4
Mampu memunculkan pelaporan untuk setiap
administrasi kepegawaian yang diperlukan
Mampu mengidentifikasi kebutuhan data
yang perlu disediakan dan dimasukkan ke
dalam sistem untuk mengadministrasikan
fungsi-fungsi kepegawaian
Manfaat
Mampu memproses setiap modul sistem
informasi kepegawaian dengan benar

5
3 Hari
Durasi
Peserta
a. Presentasi
b. Diskusi
c. Simulasi
d. Studi Kasus
Metode
• Pelaksana Unit Kerja SDM
kementerian/lembaga Pusat dan
daerah/Pemerintah Daerah
• Pejabat setara Jabatan
Pengawas Unit Kerja SDM
kementerian/lembaga Pusat dan
daerah/Pemerintah Daerah

6
1. Konsep Dasar Penggunaan Sistem Informasi
Kepegawaian
Materi
a. Pengertian sistem informasi kepegawaian
b. Tujuan dan manfaat sistem informasi kepegawaian
c. Prinsip penggunaan sistem informasi kepegawaian
2. Ragulasi Terkait Penggunaan Sistem Informasi
Kepegawaian
3. Fungsi dan Tugas Badan Kepegawaian Negara
4. Keterbukaan Informasi Publik
5. Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
E-Government

7
Materi
7. Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian
8. Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai
Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil,
Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online
(SAPK Online) dan Mutasi Lainnya (Peremajaan
Data, Prosedur Penyesuaian Ijazah, Penambahan
Daftar Keluarga)
9. Prosedur Sistem Informasi Pengembangan
Database Pegawai Negeri Sipil
10. Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN)
11. Prosedur Sistem Seleksi Pegawai Melalui CAT

8
Materi
12. Pengawasan Dan Evaluasi Pelaksanaan Prosedur
Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian
13. Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Prosedur
Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian
14. Latihan Menggunaan Modul Dalam Sistem
Informasi Kepegawaian
15. Pelayanan Permintaan Data Berupa Rekapitulasi
dan Nominatif (Statistik)

9
Konsep Dasar
Penggunaan Sistem

10
Pengertian Sistem Informasi Kepegawaian
Merupakan sistem terpadu yang meliputi
pendataan pegawai, pengolahan data
prosedur, tata kerja, sumber daya manusia
dan teknologi komputer untuk menghasilkan
sistem informasi yang cepat lengkap dan
akurat dalam rangka mendukung kegiatan
administrasi pegawai

11
Tujuan Dan Manfaat Sistem Informasi Kepegawaian
02
03
01
Mewujudkan data kepegawaian
yang mutakhir di setiap Instansi
Pusat maupun Daerah yang
terintegrasi secara nasional dalam
sistem informasi kepegawaian.
Menyediakan informasi PNS yang
akurat untuk perencanaan,
pengembangan, kesejahteraan dan
pengendalian PNS.
Meningkatkan pelayanan dibidang
kepegawaian secara transparan
dan objektif
Mewujudkan identitas tunggal
(multiguna) yang mendukung
pembinaan dan kesejahteraan PNS
secara nasional
04
TUJUAN

12
Prinsip Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian
1
2
3
Dokumentasi data lengkap, dimana setiap
aktivitas pelayanan dapat terekam dalam
sebuah sistem informasi
Ketersediaan
Verifikasi data, proses pengecekan data
saat data dimasukkan hingga keluar
menjadi sebuah informasi. Verifikasi data
membutuhkan waktu dan tenaga, yang
dilakukan oleh manajemen sistem.
Integritas
Pemberian password, salah satu bentuk
keamanan sebuah sistem, diperlukan
security password untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan data.
Keamanan
04
Pengukuran kinerja sistem dan peninjauan
berkala sistem, dua hal ini saling berhubungan.
Karena peninjauan sistem secara rutin dapat
digunakan untuk memantau data sekaligus
mengukur kinerja sistem yang sedang berjalan.
Pemeliharaan Sistem
prinsip sistem informasi kepegawaian diatas mana yang paling penting untuk di
perhatikan dalam implementasi di Instansi Saudara?

13
PP No 11 Tahun 2017
Regulasi Terkait
Penggunaan Sistem

14
Sistem Informasi Manajemen Karier Instansi Pemerintah
(PP No.11 Tahun 2017)
03
01 02 04 05
Setiap Instansi Pemerintah
wajib memiliki sistem
informasi manajemen karier
instansi.
Sistem informasi manajemen
karier instansi berisi informasi
mengenai rencana dan
pelaksanaan manajemen
karier.
Sistem informasi manajemen karier
instansi merupakan bagian yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi
ASN.
PPK wajib memutakhirkan data dan
informasi dalam sistem informasi
manajemen karier Instansi.
PPK memasukkan data dan
informasi manajemen karier
di lingkungannya ke dalam
Sistem Informasi ASN
paling lambat akhir bulan
Maret tahun berjalan untuk
pelaksanaan tahun
berikutnya.
Pasal 226

15
Sistem Informasi Manajemen Karier Nasional
(PP No.11 Tahun 2017)
Pasal 227
01
02
Sistem informasi manajemen karier secara
nasional dikelola oleh BKN berdasarkan
informasi dan data penyelenggaraan
manajemen karier oleh setiap instansi.
BKN wajib melakukan verifikasi terhadap informasi
dan data penyelenggaraan manajemen karier
paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian
informasi oleh Instansi.

16
Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun
(PP No.11 Tahun 2017 Pasal 260)
Sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun secara nasional
dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan data pengelolaan pemberhentian
dan pensiun Instansi Pemerintah.
Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan informasi dan data PNS melalui
sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun
BKN melakukan verifikasi terhadap informasi dan data pengelolaan pensiun
untuk pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS kepada Instansi
Pemerintah.
Sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun merupakan bagian
dari Sistem Informasi ASN.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen pemberhentian dan
pensiun diatur dengan Peraturan Kepala BKN.
01
02
03
04
05

17
Fungsi dan Tugas
Badan Kepegawaian
Negara

18
1. Pembinaan
penyelenggaraan
manajemen ASN
BKN memiliki fungsi:
2. Penyelenggaraan manajemen ASN
dalam bidang pertimbangan teknis
formasi, pengadaan, perpindahan
antar Instansi, persetujuan kenaikan
pangkat, pensiun
3. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang
telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah
serta bertanggung jawab atas pengelolaan
dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
Fungsi dan Tugas Badan Kepegawaian Negara
(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 47)

19
Fungsi dan Tugas Badan Kepegawaian Negara
Tugas BKN:
(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 48)
Berdasarkan sejumlah tugas badan kepegawaian negara diatas, tugas mana saja yang sudah dilakukan
dengan baik dan yang belum ? Jelaskan.
01
02
03
04
Mengendalikan seleksi calon
pegawai ASN
Membina dan menyelenggarakan
penilaian kompetensi
Mengelola dan mengembangkan
sistem informasi kepegawaian
ASN berbasis kompetensi
Membina jabatan fungsional
di bidang kepegawaian
05
06
07
08
Menyusun norma, standar, dan
prosedur teknis pelaksanaan
kebijakan manajemen ASN
Menyelenggarakan administrasi
kepegawaian ASN
Mengelola dan mengembangkan
portal SSCN
Mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan norma, standar, dan
prosedur manajemen kepegawaian
ASN

20
Keterbukaan Informasi
Publik

21
Informasi Publik adalah informasi
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau badan
publik lainnya yang sesuai dengan
Undang-Undang yang berkaitan dengan
kepentingan publik.
a
Badan Publik adalah lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
b
(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)
Keterbukaan Informasi Publik

22
01
Menjamin hak
warga negara untuk
mengetahui rencana
pembuatan
kebijakan publik dan
proses pengambilan
keputusan publik
02
Mendorong
partisipasi
masyarakat dalam
proses
pengambilan
kebijakan publik
03
Meningkatkan peran
aktif masyarakat
dalam pengambilan
kebijakan publik dan
pengelolaan badan
publik yang baik
04
Mewujudkan
penyelenggaraan
negara yang baik,
yaitu yang
transparan, efektif
dan efisien
05
Mengetahui alasan
kebijakan publik
yang mempengaruhi
hajat hidup orang
banyak
06
Mengembangkan
ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan
kehidupan bangsa
07
Meningkatkan
pengelolaan dan
pelayanan informasi di
lingkungan badan
publik untuk
menghasilkan layanan
informasi yang
berkualitas
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik :
Tuliskan contoh nyata pelaksanaan dari setiap point tujuan
keterbukaan informasi publik diatas ?

23
4. Menyebarluaskan
Informasi Publik
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
5. Setiap Pemohon
Informasi Publik
berhak mengajukan
permintaan Informasi
Publik disertai alasan
permintaan tersebut.
6. Setiap Pemohon Informasi Publik
berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan apabila dalam
memperoleh Informasi Publik
mendapat hambatan
1. Setiap orang berhak
memperoleh
Informasi Publik
sesuai dengan
ketentuan Undang-
Undang ini.
2. Melihat dan
mengetahui
Informasi Publik
3. Mendapatkan salinan
Informasi Publik melalui
permohonan sesuai
dengan Undang-Undang
Hak Pemohon Informasi Publik :

24
Pengguna Informasi Publik wajib
menggunakan Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengguna Informasi Publik wajib
mencantumkan sumber dari mana
diperoleh Informasi Publik, baik
yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan
publikasi
1
2
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

25
Badan publik berhak
menolak memberikan
informasi yang
dikecualikan sesuai
dengan ketentuan
undangan.
Badan publik berhak
menolak memberikan
informasi publik apabila
tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hak Badan Publik
Informasi yang dapat
membahayakan negara
Informasi yang
berkaitan dengan hak-
hak pribadi;
Informasi yang
berkaitan dengan
kepentingan
perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak
sehat;
Informasi yang
berkaitan
dengan rahasia
jabatan
Informasi
publik yang
diminta belum
didokumentasi
kan.
Informasi publik yang tidak dapat
diberikan oleh badan publik adalah:

26
Kewajiban Badan Publik
01
02
05
04
03
Badan Publik wajib
menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan.
Badan Publik harus
membangun dan
mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi
untuk mengelola Informasi
Publik secara baik dan
efisien.
Dalam rangka memenuhi
kewajiban Badan Publik dapat
memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan
nonelektronik.
Badan Publik wajib membuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan
negara secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap Orang atas
Informasi Publik.
Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan Informasi
Publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik

27
Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan
Ketentuan lebih
lanjut mengenai
kewajiban Badan
Publik memberikan
dan menyampaikan
Informasi Publik
secara berkala
diatur dengan
Petunjuk Teknis
Komisi Informasi.
05 -
Penyebarluasan
informasi publik
ditentukan lebih
lanjut oleh Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di
Badan Publik
terkait.
04 -
Kewajiban
memberikan dan
menyampaikan
Informasi Publik
dilakukan paling
singkat 6 bulan
sekali.
03 -
Informasi Publik meliputi:
a. informasi yang
berkaitan dengan
Badan Publik;
b. informasi mengenai
kegiatan dan kinerja
Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai
laporan keuangan;
d. informasi lain yang
diatur dalam
undangan.
02 -
Setiap Badan
Publik wajib
mengumumkan
Informasi Publik
secara berkala.
01 -
A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Secara Berkala:

28
B. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
01
02
Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-
merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

29
C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
02
Informasi Publik yang telah dinyatakan
terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa dinyatakan
sebagai Informasi Publik yang dapat
diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
01
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat
yang meliputi:
a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan badan publik;
e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat;
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
03
Ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan kewajiban Badan Publik
menyediakan Informasi Publik yang dapat
diakses oleh Pengguna Informasi Publik
diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi
Informasi.

30
Informasi dan
Transaksi Elektronik

31
Informasi dan Transaksi Elektronik
1
2
Informasi Elektronik
adalah satu atau
sekumpulan data
elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto,
electronic data
interchange (EDI), surat
elektronik (electronic
mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya
Transaksi
Elektronik adalah
perbuatan hukum
yang dilakukan
dengan
menggunakan
Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau
media elektronik
lainnya.

32
a
Mencerdaskan
kehidupan bangsa
sebagai bagian dari
masyarakat informasi
dunia
b
Mengembangkan
perdagangan dan
perekonomian
nasional dalam
rangka meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
c
Meningkatkan
efektivitas dan
efisiensi pelayanan
publik
d
Membuka kesempatan
seluas-luasnya
kepada setiap orang
untuk memajukan
pemikiran dan
kemampuan di bidang
penggunaan dan
pemanfaatan teknologi
informasi seoptimal
mungkin dan
bertanggung jawab
e
Memberikan rasa
aman, keadilan, dan
kepastian hukum bagi
pengguna dan
penyelenggara
teknologi informasi.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan
tujuan untuk:
(Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008)
Langkah apa yang harus Anda lakukan
agar pemanfaatan teknologi informasi
dan transaksi elektronik dapat di
implementasikan dengan baik di Instansi
Pemerintahan Anda? Jelaskan.

33
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Dilakukan dalam
lingkup publik
ataupun privat.
Pihak yang melakukan
transaksi elektronik
Wajib beriktikad baik dalam
melakukan interaksi dan/atau
pertukaran informasielektronik
Harus menggunakan sistem
elektronik yang disepakati.
Dituangkan ke dalam
kontrak elektronik yang
mengikat para pihak.
Para pihak memiliki
kewenangan untuk memilih
hukum yang berlaku
Para pihak memiliki
kewenangan untuk menetapkan
forum pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani
sengketa
Kecuali ditentukan lain oleh para
pihak, Transaksi Elektronik terjadi
pada saat penawaran transaksi yang
dikirim Pengirim telah diterima dan
disetujui Penerima.
Persetujuan atas
penawaran Transaksi
Elektronik harus
dilakukan dengan
pernyataan
penerimaan secara
elektronik
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20
Apakah Instansi Pemerintahan Anda pernah
menyelenggarakan transaksi elektronik?
Apakah pelaksanaanya serupa dengan konsep
diatas? Jelaskan.

34
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pengirim atau
Penerima dapat
melakukan Transaksi
Elektronik sendiri atau
melalui Agen
Elektronik.
1
Jika kerugian Transaksi
Elektronik disebabkan
gagal beroperasinya
Agen Elektronik akibat
tindakan pihak ketiga
secara langsung
terhadap Sistem
Elektronik, segala
akibat hukum menjadi
tanggung jawab
penyelenggara Agen
Elektronik
3
Pihak yang bertanggung jawab atas
segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik
diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala
akibat hukum dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik menjadi
tanggung jawab para pihak yang
bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui
pemberian kuasa, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik menjadi
tanggung jawab pemberi kuasa;
c. jika dilakukan melalui Agen
Elektronik, segala akibat hukum
dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung
jawab penyelenggara Agen
Elektronik.
2
Jika kerugian Transaksi
Elektronik disebabkan
gagal beroperasinya
Agen Elektronik akibat
kelalaian pihak
pengguna jasa layanan,
segala akibat hukum
menjadi tanggung
jawab pengguna jasa
layanan.
4

35
Perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang
Pasal Perubahan
Pasal 1 Penambahan 1 angka, yaitu definisi mengenai “Penyelenggara Sistem
Elektronik”
Pasal 26 Penambahan 3 ayat, yaitu adanya kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan
ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik diatur dalam peraturan pemerintah (hak untuk dilupakan).
Pasal 31 Perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) terkait intersepsi dan penyadapan
Pasal 40 Penambahan 2 ayat, perubahan pada ayat (6), dan Penjelasan ayat (1) terkait
kewajiban Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan
penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
kewenangan Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses
Pasal 43 Perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta
penambahan satu ayat. Pasal ini mengenai kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil (PPNS), serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya

36
Pasal Perubahan
Pasal 45 Perubahan terkait dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 27
ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penegasan tindak
pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan.
Pasal 45 A dan
45 B
Penambahan 2 Pasal, yaitu Pasal 45A dan Pasal 45B. Penambahan pasal-pasal ini
terkait teknis penulisan dalam UU
Penjelasan
Pasal 5
Perubahan dalam Penjelasan sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah
Konstitusi.
Penjelasan
Pasal 27
Perubahan dalam Penjelasan yang memasukkan definisi dari kata/frasa
“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan frasa “membuat dapat diakses”, serta
menegaskan bahwa ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan/atau fitnah,
serta pemerasan dan/atau pengancaman
mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang

37
Transaksi Elektronik adalah
perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan
Komputer, jaringan Komputer,
dan/atau media elektronik
lainnya.
Penyelenggaraan Transaksi
Elektronik adalah rangkaian
kegiatan Transaksi Elektronik yang
dilakukan oleh Pengirim dan
Penerima dengan menggunakan
Sistem Elektronik.
1
2
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012)

38
A. Lingkup Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Dilakukan dalam lingkup
publik
Dilakukan dalam lingkup
publik
1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh
Instansi atau oleh pihak lain yang
menyelenggarakan layanan publik
sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
dalam lingkup publik lainnya sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan
1. Antar-pelaku usaha
2. Antara pelaku usaha dengan konsumen;
3. Antar pribadi;
4. Antar-instansi
5. Antara instansi dengan pelaku usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan pemerintah ini.

39
B. Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Penyelenggaraan Transaksi
Elektronik
Wajib menggunakan
Sertifikat Keandalan
Wajib menggunakan
Sertifikat Elektronik
Wajib disertifikasi oleh lembaga
sertifikasi keandalan indonesia yang
sudah terdaftar.
Wajib menggunakan jasa
penyelenggara sertifikasi elektronik
indonesia yang sudah tersertifikasi.

40
B. Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Penyelenggaraan
Transaksi Elektronik
a. Memperhatikan aspek keamanan,
keandalan, dan efisiensi;
harus
b. Melakukan penyimpanan data
transaksi di dalam negeri;
c. Memanfaatkan gerbang nasional,
jika dalam penyelenggaraannya
melibatkan lebih dari satu
penyelenggara sistem elektronik;
d. Memanfaatkan jaringan sistem
elektronik dalam negeri.
Belum dapat
dilaksanakan
Wajib memperhatikan peraturan
perundang-undangan dari instansi
pengawas dan pengatur sektor terkait.

41
Prinsip penyelenggara
pelaksana transaksi
elektronik:
a. Iktikad baik;
b. Prinsip kehati-hatian;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Kewajaran
Kontrak Elektronik
atau Kontraktual
Dilakukan berdasarkan
Dianggap Sah apabila:
a. Terdapat kesepakatan para pihak;
b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang
berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu;dan
d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Ditujukan kepada
penduduk Indonesia harus
dibuat dalam bahasa
indonesia.
a. Data identitas para pihak
b. Objek dan spesifikasi
c. Persyaratan transaksi elektronik
d. Harga dan biaya
e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang
dirugikan
g. Pilihan hukum
Memuat
C. Persyaratan Transaksi Elektronik
(Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012)
syarat mana yang sudah di praktekan di Instansi
Pemerintahan Anda dan mana yang belum?

42
Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan
E-Government

43
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Tujuan Pengembangan E-Government :
(Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003)
1. Pembentukan jaringan informasi dan
transaksi pelayanan publik yang memiliki
kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan
masyarakat luas serta dapat terjangkau di
seluruh wilayah Indonesia
2.Pembentukan hubungan interaktif
dengan dunia usaha untuk meningkatkan
perkembangan perekonomian nasional dan
memperkuat kemampuan menghadapi
perubahan dan persaingan perdagangan
internasional.
3.Pembentukan mekanisme dan saluran
komunikasi dengan lembaga-lembaga negara
serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi
masyarakat
4.Pembentukan sistem manajemen
dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar transaksi
dan layanan antar lembaga pemerintah
dan pemerintah daerah otonom.

44
1. Mengembangkan sistem
pelayanan yang andal dan
terpercaya, serta terjangkau
oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen
dan proses kerja pemerintah
dan pemerintah daerah
otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi
informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia
usaha dan mengembangkan
industri telekomunikasi dan
teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM
baik pada pemerintah maupun
pemerintah daerah otonom,
disertai dengan meningkatkan e-
literacy masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan
secara sistematik melalui
tahapan-tahapan yang realistik
dan terukur.
(Instruksi Presiden RI
Nomor 3 Tahun 2003)
Strategi Pengembangan E-Government :
Dari sejumlah uraian diatas strategi mana yang paling penting? mengapa? Jelaskan.

45
Kerangka Arsitektur E-Government
Akses
Manajemen
Perubahan
Jaringan Telekomunikasi Internet Akses Lain-Lain
Kebutuhan
Masyarakat
Portal
Pelayanan
Publik
Pendidikan Kesehatan Kependu
dukan
Perpajakan Lain-Lain
K/L Pusat
dan Daerah
Pengelolaan
dan
Pengolahan
Informasi
Kepresi
-denan
Kemneterian
dan Lembaga
Pemda Utilitas
Publik
Lain-Lain
Infrastruktur
dan Aplikasi
Dasar
Tools:
E-billing
E-procure
etc
Standard and
Security
Service:
Authentic
Public
Key
etc
Intranet E-doo
dan data
mgmt

46
Kerangka Arsitektur E-Government Terdiri Dari Empat Lapis Struktur, Yaitu:
03 – K/L PUSAT DAN DAERAH
PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN
INFORMASI
yaitu K/L Pusat atau Daerah pendukung
(back-office) yang mengelola, menyediakan
dan mengolah transaksi informasi dan
dokumen elektronik.
04 – INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI DASAR
yaitu semua prasarana baik berbentuk
perangkat keras dan perangkat lunak
yang diperlukan untuk mendukung
pengelolaan, pengolahan, transaksi,
dan penyaluran informasi.
01 – AKSES
yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan
internet, dan media komunikasi lain yang
dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk
mengakses portal pelayanan publik.
02 – PORTAL PELAYANAN PUBLIK
yaitu situs-situs internet penyedia layanan
publik tertentu yang mengintegrasikan
proses pengolahan dan pengelolaan
informasi dan dukumen elektronik di
sejumlah instansi yang terkait

47
Pengembangan Pelayanan Publik
Melalui Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government
Standar kelayakan
pelayanan elektronik
Kebijakan
interoperabilitas situs
pemerintah
Kebijakan pemanfaatan, kerahasiaan, dan
keamanan informasi
Panduan sistem manajemen informasi dan
dokumen elektronik
Panduan pengembangan aplikasi mutu, dan
jangkauan pelayanan masyarakat
Panduan pengembangan dan interoperabilitas portal pemerintah

48
Sistem Manajemen dan Kelembagaan Back Office
Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government
Kebijakan pendidikan E-
Government
Panduan proyek E-
Government
Kebijakan pengembangan kepemerintahan
yang baik dan manajemen perubahan
Kebijakan kelembagaan dan otorisasi
pemanfaatan dan pertukaran informasi
Kebijakan keikutsertaan sektor swasta dalam
penyelenggaraan E-Government
Penyusunan rencana E-Government lembaga
Kebijakan pendidikan E-
Government
Kebijakan pengembangan kepemerintahan
yang baik dan manajemen perubahan
Kebijakan kelembagaan dan otorisasi
pemanfaatan dan pertukaran informasi
Kebijakan keikutsertaan sektor swasta dalam
penyelenggaraan E-Government

49
Pedoman Pemanfaatan
Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian

50
Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Kegunaan Pedoman Pemanfaatan
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian Digunakan :
1. Proses pemberian Nomor Identitas PNS (NIP)
2. Pemberian persetujuan/pertimbangan teknis
kenaikan pangkat PNS
3. Penetapan keputusan pensiun PNS dan
peremajaan data kepegawaian PNS dilakukan
dengan menggunakan sistem aplikasi
komputer yang terintegrasi antara BKN dan
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
(Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008)

51
Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat,
Kantor Regional BKN dan instansi dengan menggunakan
jaringan komunikasi data.
SAPK Mempunyai Karakteristik Sebagai Berikut:
04
03
02
01
Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan
secara bersama.
Menggunakan struktur data dan tabel referensi
yang sama sesuai dengan standar yang baku yang
disusun oleh BKN Pusat.
Sistem yang di bangun dapat dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna.

52
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK)
KELEMBAGAAN PERSONIL
SARANA DAN
PRASARANA
PELATIHAN
BKN Pusat
Kantor regional
BKN
Unit Kerja
Kepegawaian/
Badan/ Bagian
Kepegawaian
Instansi
Dikelola
Pranata Komputer
Analisis
Kepegawaian
Operator Komputer
Memiliki keahlian
1. Perangkat Keras
(Hardware)
2. Perangkat Lunak
(Software)
3. Penyiapan Jaringan
4. Instalasi Program
Pelatihan
diselenggarakan bagi
tenaga/personil yang
menangani dan
mengelola SAPK atas
permintaan dan biaya
dari instansi pengguna.
Langkah-langkah apa yang dapat Anda lakukan agar sistem aplikasi pelayanan
kepegawaian dapat berjalan dengan baik di instansi Saudara?

53
Prosedur Penetapan Nomor
Identitas Pegawai Negeri Sipil,
Kenaikan Pangkat,
Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil
dan Perpindahan Antar Instansi
Berbasis Sistem Aplikasi
Pelayanan

54
Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat,
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Perpindahan Antar
Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara Online (SAPK Online)
TUJUAN
Sebagai pedoman penetapan NIP, kenaikan
pangkat, pemberhentian dan pemberian
pensiun PNS, dan perpindahan instansi
berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian secara On-Line.

55
Prosedur Sistem Informasi
Penetapan Nomor Identitas
Pegawai Negeri Sipil

56
Prosedur Sistem Informasi Penetapan Nomor Identitas PNS
01
Usulan penentapan NIP
02
Pemeriksaan berkas (hard copy) dalam rangka
penetapan NIP
.
03
Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul
penetapan NIP dari instansi pusat dan instansi daerah
dapat dikelompokan sebagai berikut :
a. Usul penetapan NIP yang memenuhi ketentuan (MK)
administrasi,
b. Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap
(BTL),
c. Usul penetapan NIP yang tidak sesuai dengan surat
pemberitahuan ke istansi yang bersangkutan disertai
dengan alasannya
04
NIP yang telah ditetapkan disampaikan oleh kepala
BKN atau kepala kantor regional BKN kepada
pejabat pembina kepegawaian berbasis SAPK
online atau hard copy
05
Berdasarkan penetapan NIP dari kepala BKN atau
kepala kantor regional BKN atau pejabat lain yang
ditunjuk menetapkan surat keputusan
pengangkatan sebagai CPNS.
.

57
1. Usulan Penetapan NIP
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
permintaan
penetapan NIP
Aplikasi pensiun
berbasis SAPK online
Tanda tangan atau kode
elektronik pejabat yang
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
c. Formulir penetapan NIP
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
Pemeriksaan
berkas
Hardcopy
Memenuhi
Ketentuan
Penetapan
NIP
PPK
Membuat surat
keputusann
pengangkatan
CPNS
Tidak
Lengkap
Tidak
Sesuai
Ketentuan
Hasil
Dikembalikan ke Instansi
dengan surat pemberitahuan

58
Lampiran berkas sebagai berikut :
a.1 (satu) lembar foto copy :
1) Surat keputusan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan
formasi PNS bagi instansi pusat tahun anggaran yang bersangkutan, dan
2) Surat keputusan pejabat pembina kepegawaian provinsi/kabupaten/kota tentang penetapan formasi
PNS bagi instansi daerah tahun anggaran yang bersangkutan.
b.1 (satu) lembar foto ijazah/STTB yang telah dilegalisir
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c.1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tanda tangan sendiri memakai huruf
kapital/balok, tinta hitam, dan ditandatangani serta telah ditempel pas photo ukuran 3x4 cm, sesuai
dengan keputusan BKN nomor 11 tahun 2002

59
d.1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan keputusan kepala
BKN nomor 11 tahun 2002, yang berisi tentang :
01
Tidak pernah dijatuhi
hukuman penjara
atau kurungan
berdasarkan
putusan pengadilan
yang telah, karena
melakukan suatu
tindak pidana
kejahatan
02
Tidak pernah
diberhentikan
dengan hormat tidak
atas permintaan
sendiri atau tidak
dengan hormat
sebagai pegawai
BUMN/BUMD atau
pegawai swasta
03
Tidak berkedudukan
sebagai calon
pegawai
negeri/pegawai
negeri
04
Bersedia
ditempatkan
diseluruh wilayah
republik indonesia
atau negara lain
yang ditentukan oleh
pemerintah.
05
Tidak menjadi
anggota/pengurus
partai politik.

60
e. Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang pengalaman kerja
f. Surat pernyataan dari pejabat struktural JPT Pratama yang akan menerima
penempatan CPNS, pada unit kerja dilingkungannya sesuai dengan formasi
yang ditetapkan untuk yang bersangkutan
g. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh POLRI
h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
i. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah.

61
2. Pemeriksaan berkas dalam rangka penetapan NIP
meliputi:
a. Kualifikasi pendidikan /STTB
/ijazah yang dimiliki harus sesuai
dengan tugas/pekerjaan,
c. Surat keterangan catatan
kepolisian yang dikeluarkan oleh
POLRI
e. Surat keterangan tidak mengkonsumsi
atau menggunakan narkotika,
psikotropika, prkursor dan zat adiktif
lainnya cari unit pelayanan kesehatan
pemerintah.
b. Kebenaran data dalam daftar
riwayat hidup yang bersangkutan,
d. Surat keterangan sehat jasmani dan
rohani dari dokter

62
Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil

63
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pemberian persetujuan
teknis kenaikan pangkat
Aplikasi kenaikan
pangkat berbasis
SAPK online
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
Prosedur Sistem Informasi Kenaikan Pangkat PNS
Prosedur kenaikan pangkat berbasis SAPK bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah
Rekonsilasi Data PNS
(sebagai pertimbangan
kenaikan pangkat)
Dilakukan 3 bulan
sebelum periode
kenaikan pangkat
1. Kenaikan pangkat reguler
2. PNS yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional
3. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang
pengangkatan ditetapkan dengan keputusan
Presiden
4. PNS yang menunjukan prestasi kerja luar
biasa baik
5. PNS yang menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara
6. PNS yang menjadi Pejabat Negara dan
diberhentikan dari Jabatan Organiknya
7. PNS yang menjadi Pejabat Negara dan tidak
diberhentikan dari Jabatan Organiknya
8. PNS yang memperoleh STTB atau ijazah
9. PNS yang melaksanakan tugas belajar
sebelum menduduki Jabatan Struktural atau
Fungsional
10.PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus
tugas belajar
11.PNS yang diperbantukan secara penuh di
luar Instansi induk
12.Kenaikan pangkat anumerta
13.Kenaikan Pangkat Pengabdian Karena
Meninggal Dunia
14.Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS
yang dinyatakan cacat karena dinas
15.PNS yang akan pindah golongan
Kenaikan pangkat

64
Prosedur Kenaikan Pangkat Berbasis SAPK Bagi PNS Golongan Ruang IV/B Ke Bawah
Pejabat yang berwenang perlu melampirkan berkas dalam bentuk hard copy sebagai
berikut:
Salinan/fotocopy sah surat tanda
tamat belajar/ijazah/diploma bagi
yang memperoleh peningkatan
pendidikan
c
Salinan/fotocopy sah keputusan
dalam pangkat terakhir
a
Salinan/fotocopy sah surat
perintah tugas belajar bagi PNS
yang melaksanakan tugas belajar,
dan sebelumnya tidak menduduki
jabatan fungsional tertentu.
d
Fotocopy sah daftar penilaian
prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua)
tahun terakhir.
b
Surat penugasan dipekerjakan
diluar instansi induknya bagi yang
tidak menduduki jabatan struktural
e
1. Kenaikan Pangkat
Reguler:

65
Pejabat Yang Berwenang Perlu Melampirkan Berkas Dalam Bentuk Hard Copy Sebagai
Berikut:
PNS yang menduduki
jabatan struktural atau
fungsional
PNS yang menduduki jabatan
tertentu yang pengangkatan
ditetapkan dengan keputusan
Presiden
Fotocopy sah keputusan
pengangkatan jabatan terakhir √ √
Fotocopy sah keputusan dalam
pangkat terakhir
√ √
prestasi kerja/DP-3 dalam 2 tahun
terakhir
√ √
Asli penetapan angka kredit
√
Kenaikan pangkat
Berkas

66
PNS yang menunjukan
prestasi kerja luar
biasa baik
PNS yang menemukan
penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara
Fotocopy sah keputusan pengangkatan
jabatan terakhir
√ √
Fotocopy sah keputusan dalam pangkat
terakhir
√ -
Fotocopy sah daftar penilaian prestasi
kerja/DP-3 dalam 1 tahun terakhir √ √
Tembusan keputusan yang di ttd
Pejabat Pembina Kepegawaian tentang
penerapan prestasi kerja luar biasa baik
√ -
Fotocopy sah keputusan tentang
penemuan baru yang bermanfaat bagi
negara
√
Kenaikan pangkat
Berkas

67
PNS yang menjadi Pejabat
Negara dan diberhentikan
dari Jabatan Organiknya
PNS yang menjadi Pejabat Negara
dan tidak diberhentikan dari
Jabatan Organiknya
pengangkatan jabatan terakhir
√
Fotocopy sah keputusan dalam
pangkat terakhir
√
prestasi kerja/DP-3 dalam 1 tahun
terakhir
√
pemberhentian dari Jabatan Organik
√
Kenaikan pangkat
Berkas

68
PNS yang
memperoleh STTB
atau ijazah
PNS yang melaksanakan tugas
belajar sebelum menduduki
Jabatan Struktural atau Fungsional
Fotocopy sah STTB / Ijazah / Diploma
√ -
Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir
√ √
Fotocopy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3
dalam 1 tahun terakhir
√ √
Asli penetapan angka kredit
√ -
Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian
√ -
Fotocopy sah surat tanda lulus ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah
√ -
Fotocopy sah perintah untuk tugas belajar
- √
Fotocopy sah keputusan pengangkatan dalam
jabatan terakhir
- √
Kenaikan pangkat
Berkas

69
PNS yang telah selesai
mengikuti dan lulus
tugas belajar
PNS yang diperbantukan
secara penuh di luar
Instansi induk
Fotocopy sah keputusan pengangkatan
jabatan terakhir √ √
Fotocopy sah keputusan dalam pangkat
terakhir
√ √
kerja/DP-3 dalam 1 tahun terakhir
√ -
Fotocopy sah surat perintah untuk tugas
belajar
√ -
Fotocopy sah ijazah/diploma yang
diperoleh
√ -
kerja/DP-3 dalam 2 tahun terakhir
- √
Penetapan angka kredit
- √
Kenaikan pangkat
Berkas

70
02
Berita Acara dari pejabat yang
berwajib tentang kejadian yang
mengakibatkan yang bersangkutan
meninggal dunia
05
Laporan dari pimpinan unit kerja
serendah-rendahnya JA Administrator
kepada pejabat pembina kepegawaian
yang bersangkutan tentang peristiwa
yang mengakibatkan PNS yang
bersangkutan tewas
01
Salinan/fotocopy sah
keputusan dalam pangkat
dan atau golongan ruang
terakhir
04
perintah penugasan, atau
surat keterangan yang
menerangkan bahwa CPNS
atau PNS tersebut meninggal
dunia dalam rangka
menjalankan tugas kedinasan
03
Visum et repertum dari
dokter
06
keputusan sementara
kenaikan pangkat
anumerta
Kenaikan Pangkat Anumerta:

71
02
05
Daftar riwayat pekerjaan dari
Pejabat Pembina Kepegawaian
01
keputusan pengangkatan
CPNS
04
Surat keterangan kematian
dari Kepala Kelurahan/Desa
03
Daftar penilaian prestasi
kerja/DP-3 dalam 1 (satu)
tahun terakhir
06
Surat pernyataan tidak pernah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat dalam 1 (satu)
tahun terakhir dari Pejabat
Pembina Kepegawaian
Kenaikan Pangkat Pengabdian Karena Meninggal Dunia:

72
Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang dinyatakan cacat karena dinas:
01
pengangkatan sebagai
CPNS/PNS .
02
terakhir.
03
Berita Acara dari pejabat yang
berwajib tentang kejadian
kecelakaan .
04
perintah penugasan, atau surat
keterangan yang menerangkan
bahwa CPNS/PNS tersebut
mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugas kedinasan .
05
paling rendah JA Administrator
kepada pejabat pembina
kepegawaian yang bersangkutan
tentang peristiwa yang
mengakibatkan PNS yang
bersangkutan cacat;
06
Surat keterangan tim penguji
kesehatan yang menyatakan jenis
cacat yang diderita oleh PNS
yang bersangkutan dan tidak
dapat bekerja lagi untuk semua
jabatan negeri

73
PNS yang akan pindah golongan :
01
pengagnkatan sebagai
CPNS/PNS .
02
terakhir.
03
Berita acara dari pejabat yang
berwajib tentang kejadian
kecelakaan .
04
perintah penugasan, atau surat
keterangan yang menerangkan
bahwa CPNS/PNS tersebut
mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugas kedinasan .
05
bersangkutan cacat;
06
Surat keterangan tim penguji
yang bersangkutan dan tidak
dapat bekerja lagi untuk semua
jabatan negeri

74
PNS yang akan pindah golongan :
07
Salinan/fotocopy sah tanda lulus
ujian dinas Tingkat I untuk
kenaikan pangkat dari Pengatur
Tingkat I golongan ruang II/d
menjadi Penata Muda golongan
ruang III/a
08
Salinan/fotocopy sah tanda lulus
ujian dinas Tingkat II untuk
kenaikan pangkat dari Penata
Tingkat I golongan III/d menjadi
Pembina golongan ruang IV/a

75
Pemberhentian dan Pensiun

76
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pemberhentian dan pemberian
pensiun
Aplikasi pensiun
Tanda tangan atau kode elektronik
pejabat yang berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
3 bulan sebelum penetapan
keputusan pemberhentian
dan pemberian pensiun
Prosedur Sistem Informasi Pemberhentian dan Pensiun PNS
Prosedur penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS berbasis
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai Batas Usia Pensiun 56
Tahun
Apabila instansi tidak melampirkan hard
copy, maka dilakukan penetapan
keputusan pemberhentian dan pemberian
pensiun berdasarkan data yang ada di BKN
a. Data perorangan Calon Penerima
Pensiun
b. Salinan / foto copy sah surat
keputusan pengangkatan pertama
sebagai CPNS/PNS
c. Salinan / foto copy sah surat
keputusan dalam pangkat terakhir
d. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 5
lembar
Melampirkan berkas

77
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang 56 tahun
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun
b. Salinan / fotocopy sah surat
sebagai CPNS/PNS
c. Salinan / fotocopy sah surat
d. Salinan / fotocopy sah surat
keputusan pengangkatan dalam
jabatan terakhir
e. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 5
lembar
Melampirkan berkas

78
Apabila PNS mengajukan
permohonan berhenti atau tidak
diperpanjang batas usia
pensiunannya, maka harus
melampirkan:
a. Surat permohonan berhenti
b. Surat keputusan yang
menyatakan bahwa batas usia
pensiunnya tidak diperpanjang
oleh pejabat yang berwenang
PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan
pangkat pengabdian, maka di samping
melampirkan berkas, juga melampirkan:
a. Daftar penilaian prestasi kerja / DP-3 dalam
1 tahun terakhir
b. Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian
c. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhkan
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
dalam 1 tahun terakhir dari Pejabat Pembin
Kepegawaian
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang 56 tahun

79
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah yang meninggal dunia
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
c. Formulir penetapan keputusan
pemberhentian dan pemberian pensiun
d. Formulir pertimbangan teknis tentang
kenaikan pangkat pengabdian PNS
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun yang ditandatangani oleh
isteri/suami/anak
keputusan kenaikan pangkat
terakhir
c. Surat keterangan kematian dari
Kepala Kelurahan/Desa/Camat
d. Pas photo ukuran 4x6 cm
sebanyak 5 lembar
Melampirkan berkas

80
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun yang ditandatangani oleh
isteri/suami/anak
b. Surat keterangan janda/duda dari
c. Pas photo ukuran 4x6 cm
sebanyak 5 lembar
Melampirkan berkas

81
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah yang cacat karena dinas
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun
b. Salinan/ fotocopy sah surat
c. Salinan/ fotocopy surat perintah
penugasan
d. Laporan dari pimpinan unit kerja
bersangkutan cacat
e. Surat keterangan dari tim penguji
f. Pas photo ukuran 4x6 cm
sebanyak 5 lembar
Melampirkan berkas

82
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas yang mencapai Batas Usia Pensiun 56
Tahun
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Apabila Instansi tidak melampirkan hard
Pensiun
b. Salinan / fotocopy sah surat keputusan
pengangkatan pertama sebagai CPNS /
PNS
c. Salinan / fotocopy sah surat keputusan
d. Salinan / fotocopy sah surat keputusan
pengangkatan dalam jabatan terakhir
e. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 5
lembar
f. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
(DP-3) tahun terakhir
g. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat atau
tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir
Melampirkan berkas

83
A B
C D
Salinan / fotocopy sah keputusan
pengangkatan CPNS
Daftar Penilaian prestasi kerja /
DP3 dalam 1 tahun terakhir
Daftar riwayat pekerjaan dari pejabat
pembina kepegawaian
Surat keputusan yang menyatakan
bahwa batas usia pensiunnya tidak
diperpanjang oleh pejabat yang
berwenang
Apabila Pegawai Negeri mengajukan permohonan berhenti atau tidak diperpanjang batas
usia pensiunannya, disamping melampirkan kelengkapan berkas, juga melampirkan:
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas yang mencapai Batas Usia Pensiun 56
Tahun

84
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas yang menduduki Jabatan Struktural atau
Fungsional yang Batas Usia Pensiunnya Dapat Diperpanjang Lebih Dari 56 Tahun
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun
sebagai CPNS / PNS
d. Salinan / fotocopy sah surat
keputusan pengangkatan dalam
jabatan terakhir
e. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak
5 lembar
Melampirkan berkas

85
Apabila Pegawai Negeri
mengajukan permohonan
berhenti atau tidak diperpanjang
batas usia pensiunannya, maka
harus melampirkan:
a. Surat permohonan berhenti
b. Surat keputusan yang
menyatakan bahwa batas usia
pensiunnya tidak diperpanjang
oleh pejabat yang berwenang
PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan
pangkat pengabdian, maka di samping
melampirkan berkas, juga melampirkan:
a. Daftar penilaian prestasi kerja / DP-3 dalam
1 tahun terakhir
b. Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian
c. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhkan
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
dalam 1 tahun terakhir dari Pejabat
Pembina Kepegawaian
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas yang menduduki Jabatan Struktural atau
Fungsional yang Batas Usia Pensiunnya Dapat Diperpanjang Lebih Dari 56 Tahun

86
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas yang meninggal dunia
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun yang ditandatangani
isteri/suami/anak
keputusan kenaikan pangkat terakhir
c. Surat keterangan kematian dari
keplaa kelurahan/desa
d. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak
5 lembar
Melampirkan berkas

87
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas yang tewas
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
pensiun
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun
b. Surat keterangan janda/duda dari
c. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak
5 lembar
Melampirkan berkas

88
SAPK bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas yang cacat karena dinas
Pejabat Instansi
Pusat/Daerah
Menyampaikan usul
pensiun
Aplikasi pensiun
berwenang
a. Surat pengantar
b. Daftar nominatif
pensiun
Kepala BKN
Bentuk hardcopy
kenaikan pangkat)
Pensiun
b. Salinan/ fotocopy sah surat
penugasan yang menjelaskan
bahwa Calon pegawai negeri sipil/
PNS yang bersangkutan mengalami
kecelakaan atau cacat dalam
menjalankan tugas kedinasan
d. Laporan dari pimpinan unit kerja
paling rendah JA Adminstrator
kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan
bersangkutan cacat
Melampirkan berkas
e. Surat keterangan dari tim penguji
cacat yang diderita oleh PNS yang
bersangkutan yang mengakibatkan ia
tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan negeri
f. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak
5 lembar

89
Perpindahan Antar Instansi

90
Prosedur Sistem Informasi Perpindahan Antar Instansi PNS
A -
Pejabat yang berwenang pada Instansi Pusat
dan Instansi Daerah menyampaikan usul
penetapan pemindahan antar instansi dengan
menggunakan aplikasi perpindahan antar
Instansi berbasis SAPK on-line
B -
Usulan penetapan pemindahan antar Instansi
tersebut dalam format surat keputusan
elektronik dikirim berbasis SAPK on-line
meliputi:
1. Surat pengantar
2. Nota usul perpindahan antar Instansi
C -
Dalam melakukan proses data entry formulir
elektronik dilakukan secara cermat, teliti, dan
didasarkan pada keabsahan data dari PNS yang
bersangkutan
D -
Formulir elektronik dibubuhi tanda tangan
elektronik dari pejabat yang berwenang atau
dapat berupa kode-kode elektronik tertentu
untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan
autentikasi formulir pengusulan secara
elektronik

91
F -
Tanda tangan elektronik harus dapat dikenali
dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian
Negara/ Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat yang
diberi delegasi/kuasa.
G -
Sebagai kelengkapan usulan penetapan
keputusan pemindahan antar instansi dalam
format formulir elektronik, pejabat yang
berwenang perlu melampirkan berkas dalam
bentuk hard copy sebagai berikut:
1. Surat permintaan oersetujuan
2. Surat pernyataan persetujuan pindah
3. Salinan/fotocopy sah surat keputusan
E -
Pejabat yang berwenang mengusulkan
perpindahan antar instansi mengajukan permintaan
kode-kode elektronik tertentu yang akan digunakan
sebagai otorisasi, validasi, dan autentikasi formulir
pengusulan secara elektronik kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.
Prosedur Sistem Informasi Perpindahan Antar Instansi PNS

92
Pedoman
Pengembangan
Database Pegawai
Negeri Sipil

93
Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
Tujuan :
sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan
database Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan database
yang akurat dan terkini.
1. Prosedur penggunaan SAPK
2. Standarisasi database
3. Prosedur peremajaan data
4. Prosedur perbaikan data
5. Prosedur penyimpanan dan
pemeliharaan data
6. Penyajian data dan informasi
Ruang Lingkup :

94
PROSEDUR PENERAPAN SISTEM APLlKASl PELAYANAN KEPEGAWAIAN:
Setiap Instansi harus memanfaatkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
yang dapat diakses melalui jaringan komunikasi data yang ada di Instansi.
Setiap Instansi mengajukan permohonan user sebagai
administrator Instansi dalam penggunaan SAPK kepada BKN
Kedeputian lnformasi Kepegawaian.
Setiap Instansi menetapkan staf pengelola
kepegawaian untuk proses penetapan Nomor
lndentitas PNS (NIP), proses kenaikan pangkat
PNS, proses pensiun PNS dan proses
peremajaan data PNS.
01
02
03

95
01
Data kepegawaian
02
Tabel referensi
kepegawaian
03
Tabel data historis
kepegawaian
04
Data kompetensi
jabatan PNS
STANDARISASI DATA
ELEKTRONIK, disesuaikan dengan
struktur data yang tercantum dalam
data elektronik PNS yang bersumber
pada data pendaftaran ulang PNS dan
analisa kebutuhan struktur data
kepegawaian yang disimpan komputer
dan terdiri dari:

96
PROSEDUR PEREMAJAAN DATA :
01
Peremajaan data
kepegawaian harus
dilakukan setiap terjadi
mutasi dari PNS atau
kondisi data terkini
yang berhubungan
dengan kepegawaian
dengan menggunakan
SAPK yang terintegrasi
dan terhubung dalam
database nasional dari
PNS.
02
Peremajaan data PNS
dapat dilakukan oleh
Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK)
baik di lnstansi Pusat
maupun lnstansi
Daerah
03
Peremajaan Data
Pegawai untuk PNS
yang mengalami
perpindahan antar
kabupaten/kota dalam
satu provinsi dilakukan
oleh Gubernur.
04
Peremajaan Data
Kepegawaian untuk
pangkatlgolongan
ruang dilakukan pada
saat proses pemberian
pertimbangan kenaikan
pangkat PNS baik yang
dilakukan oleh BKN
Pusat maupun Kantor
Regional BKN.
05
Peremajaan Data
Elektronik PNS untuk
pemberhentian karena
telah mencapai batas
usia pensiun dilakukan
secara on-line oleh
BKN Pusat dan
Regional BKN pada
saat proses
penetapan/pertimbang-
an Surat Keputusan
Pensiun.

97
06
Khusus Calon PNS,
proses input data
Calon PNS dan Daftar
Riwayat Hidup sebagai
data awal yang akan
disimpan dalam
database PNS
dilakukan pada saat
pemberian
pertimbangan
penetapan NIP oleh
BKN Pusat maupun
Kantor Regional BKN.
07
Hasil peremajaan data
di unit pengolahan
dituangkan dalam
bentuk laporan.
08
Untuk mengetahui
jumlah prestasi
peremajaan data yang
dilakukan oleh operator
dibuat laporan..
09
Peremajaan Data
Pegawai untuk PNS
yang mengalami
perpindahan antar
kabupaten/kota dalam
satu provinsi dilakukan
oleh unit pengelola
kepegawaian tingkat
provinsi.
10
Data Manual dalam
bentuk dokumen tata
naskah akan diatur
dalam Peraturan
Kepala Badan
Kepegawaian Negara
tersendiri yang
terintegrasi dengan
sistem aplikasi
manajemen
pengelolaan dokumen
PNS.
PROSEDUR PEREMAJAAN DATA :
Prosedur manakah yang sudah berjalan dengan baik di Instansi Anda ?
Berikan contohnya.

98
PROSEDUR PERBAIKAN DATA ELEKTRONIK:
01
02
03
04
05
Perbaikan data elektronik
dilakukan berdasarkan
usul /permintaan instansi
yang telah disetujui oleh
PPK.
BKN dan Kantor
Regional BKN
mempunyai
kewenangan untuk
memperbaiki seluruh
data PNS apabila
terdapat perbedaan
data antara dokumen
tata naskah dan data
elektronik
Perbaikan data
elektronik dilakukan
berdasarkan
usul/permintaan
Instansi dan data
pada tata naskah.
Jenis data elektronik yang
diperbaiki rneliputi:
a. nama Calon PNS/PNS;
b. NIP;
c. tempat lahir;
d. tanggal lahir;
e. jenis kelarnin;
f. TMT Calon PNS/PNS.
Perbaikan data dilakukan melalui
proses verifikasi data.

99
PROSEDUR PERBAIKAN DATA ELEKTRONIK:
06
07 08
09
Khusus perbaikan
tanggal lahir hanya dapat
diperbaiki oleh BKN
Pusat.
Perbaikan data
dilakukan setelah
mendapatkan
kepastian kebenaran
data melalui proses
verifikasi data yang
ada dalam tata naskah
dan/atau register
pengadaan
Perbaikan data
tanggal lahir yang
diproses oleh BKN
dilakukan setelah
ada surat
penetapan dari
Kepala BKN
Perbaikan jenis hukuman disiplin
yang diproses setelah ada surat
penetapan dari Kepala BKN

100
PROSEDUR PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN DATA :
01 04
02
03
05
06
Kontrol terhadap besarnya
media simpan yang telah
dipakai untuk penyimpanan
data.
Sinkronisasi data
Back up data untuk recovery
data apabila terjadi
gangguan dalarn database
kepegawaian.
Pengaturan ulang memori
yang digunakan untuk
menyimpan data sehingga
tidak mengganggu performan
akses data.
Back up data secara periodik.
Back up data untuk rnernbuat
tabel statistik

101
PROSEDUR PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI :
Setiap Instansi wajib
menyajikan informasi
kepegawaian secara periodik 6
bulan sekali untuk data dan
informasi kepegawaian di
lingkungannya
Penyebarluasan data
kepegawaian nasional
dilaksanakan setiap 6 bulan
sekali dalam bentuk tabel-tabel
statistik oleh BKN yang
dipublikasikan melalui situs
BKN atau dicetak dalam buku

102
Sistem Seleksi
CPNS Nasional
(SSCN)

103
Definisi Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (SSCN)
SSCN atau Sistem Seleksi CPNS Nasional adalah situs
resmi pendaftaran CPNS secara nasional sebagai pintu
pendaftaran pertama seleksi CPNS ke seluruh Instansi baik
Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan
Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi CPNS
Nasional.
SSCN ini di kelola oleh Badan Kepegawaian Negeri
Republik Indonesia yang berperan sebagai panitia seleksi
CPNS nasional. SSCN dapat diakses melalui website
https://sscn.bkn.go.id.
Didalam situs tersebut terdapat berbagai fasilitas yang bisa
ditelusuri, mulai dari alur pendaftaran, perbaikan data,
jadwal, persyaratan, pengumuman, call center, hingga
pengaduan.

104
Manfaat Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (SSCN)
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengunaan Sistem Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil (SSCN) diantaranya:
Fleksible, Transparan,
akuntabel, efektif, efisien,
informatif, dan aman
One (Single) Data
Paperless
Feature
a. Pendaftaran Akun
b. Pendaftaran K/L/D
c. Pencetakan Kartu
Ujian

105
Integrasi Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN)
Berikut merupakan skema integrasi
dari SSCN:
SSCN Portal
SSCN Pendaftaran SSCN Admin
Informasi
pengumuman
Cek formasi (Kualifikasi
pendidikan, jabatan
formasi, Instansi dan
jumlah formasi)
Membuat Akun
dengan NIK, Nomor
KK dan NIK KK;
Mengisi
biodata
peserta
Memilih Instansi, Jabatan
formasi dan kualifikasi
pendidikan
Admin instansi,
usulan online
BKN
Pengelolaan proses
pendaftaran instansi
(penetapan waktu
pendaftaran, entry formasi,
pendaftaran tim verifikator,
lokasi test, dll)
Pelaksanaan seleksi
administrasi,
pengumuman
Membuat
Nomor
Peserta Test
Pengolahan Data dan
Integrasi System
Accessable untuk
Admin K/L/D
FAQ Pelamar
SSCN Akun

106
Jenis Data dan Arsitektur Infrastruktur Portal SSCN
Setiap data yang telah diunggah oleh peserta di portal SSCN, dapat diunduh oleh panitia
seleksi yang bersangkutan dalam website https://sscnadmin.bkn.go.id.
Perekaman Lokasi
Pendaftaran
Perekaman Persyaratan
Pendaftaran
1
2
Perekaman Formasi Jabatan
sesuai dengan SK Menpan
Pendidikan
Jumlah Formasi
Lokasi Penempatan
3
Perekaman Lokasi Test SKD CAT
Jabatan yang dilamar
5
Perekaman/Manajemen
User/Verifikator
4
https://sscnadmin.bkn.go.id
Beberapa jenis data yang
terekam di dalam website
tersebut antara lain:

107
Jenis Data dan Arsitektur Infrastruktur Portal SSCN
Secara garis besar, arsitektur infrastruktur dari portal SSCN adalah sebagaimana berikut:
Internet
Publik
(1 GBps)
KemenPAN RB
Portal dan Web Application
Server (WAS) Pendaftaran
Sekolah
Kedinasan
Pelamar
Dirjen
DukCaPil
Test CAT
Database
Server
Primary &
Slave
VPN-IP MPLS
1Mbps
Firewall
&
sandbox
WS

108
Prosedur Sistem
Informasi Seleksi
Pegawai Melalui CAT

109
Prosedur Sistem Informasi Seleksi Pegawai melalui CAT
Computer Assisted Test
(CAT) adalah suatu metode seleksi dengan
alat bantu komputer yang digunakan untuk
mendapatkan standar minimal kompetensi dasar
bagi peserta ujian. Standar kompetensi dasar bagi
peserta ujian diperlukan untuk mewujudkan
profesionalisme.
Tujuan dari Computer
Assisted Test (CAT):
1. Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil
ujian,
2. Menciptakan standarisasi hasil ujian secara
nasional,
3. Menetapkan standar nilai.

110
Penggunaan Computer Assissted Test dalam Seleksi CPNS
Terdapat beberapa macam test yang telah di fasilitasi badan kepegawaian negara, diantaranya:
TKD untuk seleksi CPNS
dengan menggunakan
sistem ranking dan Tes
Kompetensi Bidang CPNS
01
menggunakan passing
grade
02
Tes kompetensi
kepegawaian untuk seleksi
calon pejabat Pelaksana,
Pengawas, Administrator,
dan Pimpinan Tinggi
03
Tes kompetensi
calon widyaiswara
04
Tes kompetensi
calon analisis
kepegawaian keahlian dna
terampil
05
08
UPKP dan ujian dinas
06
Ujian TOEFL tanpa
listening dan Tes potensi
akademik untuk persiapan
bagi pegawai yang akan
mengikuti seleksi beasiswa
07
INTERNAL

111
Terdapat beberapa macam test yang telah di fasilitasi badan kepegawaian negara, diantaranya:
EKSTERNAL
Tes kompetensi kepegawaian bagi calon
analisis kepegawaian di lingkungan
kementerian kesehatan
3
TKD bagi pelamar CPNS di
Lingkungan Arsip Nasional RI
dilakukan secara mobile test
1
Tes kepegawaian untuk seleksi calon
pejabat Pelaksana, Pengawas,
Administrator, dan Pimpinan Tinggi di
lingkungan kementerian hukum dan HAM
4
Tes kompetensi kepegawaian bagi
calon analisis kepegawaian di
lingkungan pemerintahan provinsi
Papua
2
Tes kompetensi kepegawaian untuk
seleksi calon pejabat Pelaksana,
Pengawas, Administrator, dan
Pimpinan Tinggi di lingkungan
pemerintah kota Serang
5
Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan CAT
pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil? Jelaskan.
Penggunaan Computer Assissted Test dalam Seleksi CPNS

112
Pengawasan dan Evaluasi
Pelaksanaan Prosedur
Penggunaan Sistem

113
Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Prosedur Penggunaan
Sistem Informasi Kepegawaian
Tahap-tahap proses evaluasi
antara lain:
1. Perencanaan Evaluasi, terdiri dari:
a. Persiapan evaluasi
b. Penentuan ruang lingkup dan sasaran
c. Menyusun rencana kerja evaluasi
d. Persiapan penelitian lapangan
e. List evaluasi
f. Pengamatan (observasi)
g. Wawancara
2. Pengumpulan bukti evaluasi
3. Penjelasan bukti evaluasi dan evaluasi hasil
temuan
4. Risk Measurement
5. Pengujian substantif
Evaluasi adalah sebuah proses
menentukan hasil yang telah dicapai beberapa
kegiatan yang direncanakan untuk mendukung
tercapainya tujuan
Pernahkah Instansi Pemerintahan Saudara melakukan evaluasi ? apakah pelaksanaannya serupa dengan
tahapan-tahapan di atas? Jelaskan.

114
Penyelesaian Masalah
Pelaksanaan Prosedur
Penggunaan Sistem

115
Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Prosedur Penggunaan
Sistem Informasi Kepegawaian
Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian Republik Indonesia
(SIMKRI) merupakan implementasi
E-Government dalam pelayanan
BKN di bidang kepegawaian
secara transparan dan objektif.

116
Latihan Menggunaan
Modul Dalam Sistem

117
Latihan Menggunaan Modul Dalam Sistem Informasi
Kepegawaian

118
Badan Kepala Negara. (2008). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 20 tahun 2008 Tentang Pedoman
Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
Badan Kepegawaian Negara.(2010). Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tentang SAPK on-line. Jakarta:
Badan Kepegawaian Negara
Badan Kepala Negara. (2011). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 201 1 Tentang Pedoman
Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
Kementerian Dalam Negeri. (2000). Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 Tentang Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemeterian Dalam
Negeri
Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-government. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2016). Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Jakarta: Sekretariat Negara
Daftar Pustaka

T e r i m a K a s i h

Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf

Similar to Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdf