Modul ini membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah yang mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap.

1. 1
MODUL PSAP NO. 07
AKUNTANSI AKTIVA TETAP
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOVEMBER 2019

2. 2
DEFINISI ASET TETAP
 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 Termasuk : aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi
dimanfaatkan oleh pihak lain dan hak atas tanah
 Tidak termasuk : aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi
pemerintah

3. 3
KLASIFIKASI ASET TETAP
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi dalam Pengerjaan

4. 4
PENGAKUAN ASET TETAP
Harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat
penguasaannya berpindah

5. 5
PENGUKURAN ASET TETAP
 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan
 Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya
disajikan dengan nilai wajar

6. 6
KOMPONEN BIAYA
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya
atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya
yang dapat diatribusikan secara langsung yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

7. 7
BIAYA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN SECARA LANGSUNG
Biaya persiapan tempat
Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar
muat (handling cost)
Biaya pemasangan (instalation cost)
Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
Biaya konstruksi

8. 8
BIAYA ASET TETAP YANG DIBANGUN SECARA SWAKELOLA (1)
Biaya Langsung:
• Tenaga kerja
• Bahan baku
Biaya Tidak Langsung:
• Biaya perencanaan dan pengawasan
• Perlengkapan
• Tenaga listrik
• Sewa peralatan
• dll

9. 9
Biaya Administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa
aset ke kondisi kerjanya.
Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak
merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk
membawa aset ke kondisi kerjanya.
BIAYA ASET TETAP YANG DIBANGUN SECARA SWAKELOLA (2)

10. 10
CONTOH KASUS PEROLEHAN TANAH
Dinas X membeli tanah dengan harga Rp30 M, dimana di atasnya berdiri
bangunan senilai Rp10 M. Untuk membuat tanah tersebut siap digunakan
maka harus dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran bangunan sebesar
Rp2 M, pematangan tanah Rp1 M, dan balik nama Rp1 M. Atas transaksi ini
nilai tanah yang harus diakui di neraca adalah sebesar Rp34 M (30+2+1+1)

11. 11
PERTUKARAN ASET
Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang yang tidak serupa atau
aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai
berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama
ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset
tetap baru tersebut

12. 12
ASET DONASI
Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan
aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan
operasional
(par 48, PP 71/2010)

13. 13
ASET BERSEJARAH
 Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh
pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus
dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan
yang dapat merusak aset tetap tersebut
 Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai
 Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya
kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-
prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

14. 14
Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan
menjadi dua:
• belanja untuk pemeliharaan  untuk mempertahankan kondisi aset tetap
tersebut sesuai dengan kondisi awal
• belanja untuk peningkatan  memberi manfaat ekonomik di masa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja  harus dikapitalisasi
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

15. 15
PENYUSUTAN
Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat dari suatu aset  bukan alokasi biaya
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

16. 16
METODE PENYUSUTAN
Metode garis lurus (straight line method); atau
Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau
Metode unit produksi (unit of production method)
Pemilihan metode penyusutan tergantung dari sifat dan karakteristik
aset tetap masing-masing

17. 17
PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)
Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat
melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki agar nilai aset
tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.
SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan revaluasi sepanjang
revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang
berlaku secara nasional
Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam ekuitas
dana pada akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

18. 18
PENGHENTIAN
Untuk aset tetap yang karena kondisinya atau karena alasan lain dihentikan
dari penggunaan aktif maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset
lainnya.

19. 19
PENGUNGKAPAN
Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb:
• Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan
mutasi aset tetap lainnya.
• Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang
digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai
tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

20. 20
TERIMA KASIH
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta
Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org
Email: webmaster@ksap.org