Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andarujakarta
Paparan akhir mahasiswa STIK PTIK Angakatan ke 68 dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat (dianmas) di Polda Lampung dan Kalimantan Selatan. Disampaikan dalam laporan akhir kegiatan mahasiswa di Auditorium STIK PTIK Jalan Tirtayasa No 6 Jakarta Selatan.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andarujakarta
Paparan akhir mahasiswa STIK PTIK Angakatan ke 68 dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat (dianmas) di Polda Lampung dan Kalimantan Selatan. Disampaikan dalam laporan akhir kegiatan mahasiswa di Auditorium STIK PTIK Jalan Tirtayasa No 6 Jakarta Selatan.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Kritis Konstruktif
Kesetaraan
Ke-SADAR-an Mewujudkan Desa Kuat, Mandiri, Berkeadilan dan
Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Untuk Melayani Rakyat Desa
Sambutan FORMASI pada Acara :
Kuliah Umum Pembukaan SADAR Angkatan
ke 6
Kebumen, 16 September 2016
Disiarkan langsung melalui :
Radio live streaming : http:/formasi.caster.fm
2. Yang terhormat Direktur Jenderal Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT, & Transmigrasi, Bapak
Prof.Ehmad Erani Yustika, beserta rombongan
Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfud
Yth. Para Pimpinan DPRD Kebumen, Para Pimpinan Fraksi DPRD
Kebumen
Yang Terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kab.Kebumen, H.Adi
Pandoyo,SH, Para Assisten Setda, Para Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemda Kab.Kebumen dan Para
Camat se Kab.Kebumen
Para tamu undangan, dari unsur media, akademisi, LSM/Ormas
Para Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, khususnya para alumni SADAR
dan Calon Peserta SADAR, kawan-kawan panitia dari FORMASI yang
berbahagia….
3. Seraya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, dan dengan segala
keterbatasan pelaksanaan Kuliah Umum dalam rangka pembukaan
Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) angkatan ke 6 dapat
terselenggara sesuai harapan FORMASI, para alumni SADAR,
Calon Peserta SADAR serta desa di kebumen pada umumnya.
Terutama kehadiran Bapak Dirjen PPMD beserta rombongan kami
sangat menghaturkan ucapan terima kasih, karena hal ini sudah
merupakan keinginan bersama yang sangat besar dari kita semua
untuk lebih memberikan dorongan optimisme dan peningkatan
kinerja desa seiring pelaksanaan UU Desa.
Selanjutnya ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Bupati,
Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan juga kepada Kepala Bapermades
Kab.Kebumen, Bapak Moh.Amiruddin,S.IP, MM yang telah
memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan hari
ini.
Kepada para alumni dan Calon Peserta SADAR yang telah kompak
hadir dan memberkan kepercayaan kepada FORMASI untuk
dijadikan pusat pembelajaran bersama selama ini.
4. SADAR akronim dari Sekolah Desa dan
Anggaran merupakan pusat pembelajaran
bagi rakyat tentang seluk beluk kebijakan dan
anggaran mulai desa – daerah /Kabupaten
SADAR diselenggarakan oleh FORMASI
sejak Tahun 2011sebagai wujud kepedulian
terhadap kondisi desa yang selalu
“dilemah”kan agar mampu bangkit, mandiri
dengan kapasitas yang dimiliki.
5. Kegelisahan hilangnya ke-SADAR-an dan ketidakpedulian
atas kebijakan anggaran yang diskriminatif, tidak memiliki
keberpihakan pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat
Rendahnya ke-SADAR-an untuk memperkuat posisi desa
sebagai subyek pembangunan yang dapa mengurus dan
mengatur rumah tangganya sendiri
Meredupnya ke-SADAR-an untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Transparansi,
partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraan)
Tertutupnya ke-SADAR-an para pemangku kebijakan
terhadap pentingnya suara dan partisipasi rakyat dalam
setiap tahapan proses pengambilan kebijakan publik
6. Setara : seluruh proses pembelajaran dibangun atas dasar
kesetaraan untuk memperkuat nilai-nilai humanisme dan non
diskriminatif, memperkuat kesetaraan gender dan mendorong
pemberdayaan perempuan
Analitis : kajian terhadap persoalan yang cermat dan kritis
berbasis data untuk merumuskan hasil yang komprehensif
dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik yang
pro poor dan responsif gender
Dinamis & Inovatif : kecerdasan dan progresifitas berfikir dan
bertindak bagi rakyat kebanyakan untuk selalu menghasilkan karya
baru yang dapat mendorong keberpihakan kebijakan publik
Advokatif : komitmen melakukan pengawalan kebijakan publik
agar mencerminkan keberpihakan pada hak-hak rakyat
Rasional : gerakan yang dibangun mudah dipahami dan diterima
rakyat kebanyakan
7. Tujuan :
Mendorong ke-SADAR-an dan penguatan kapasitas para
pegiat desa dan anggaran berperan sebagai motor
penggerak perubahan kebijakan desa dan anggaran yang
berpihak rakyat
Membangun gerakan desa dan anggaran sebagai gerakan
ke-SADAR-an social yang selalu bersama rakyat;
Menjadikan SADAR sebagaia pusat informasi dan data,
pusat analisis, pusat capacity building dan pusat advokasi
kebijakan yang inklusif
Maksud didirikannya SADAR sebagai wadah bersama saling
tukar pengetahuan, ketrampilan dan keahlian guna membangun
desa yang lebih mandiri dan kebijakan anggaran yang lebih pro
poor dan responsif gender
8. Berkembangnya pelaku/ aktivis dan pegiat desa dan
anggaran yang SADAR dan sensitif terhadap
ketidakberpihakan kebijakan
Menguatnya kapasitas dan sikap kritis dalam upaya
advokasi kebijakan desa dan anggaran yang SADAR
untuk lebih pro poor dan responsif gender
Jaringan advokasi kebijakan desa dan anggaran lebih
solid untuk mendorong ke-SADAR-an para pemangku
kepentingan
Tersedianya data dan informasi yang lebih murah,
cepat dan efektif untuk diakses rakyat kebanyakan
yang SADAR untuk melakukan perubahan
9. Memperkuat kapasitas dan ke-SADAR-an para pemangku
kepentingan di desa untuk meningkatkan kualitas kinerja
pelayanan publik di desa
Memberikan kesempatan yang lebih mudah, murah dan
efektif bagi para aktivis dan pegiat anggaran serta para
pemangku kepentingan untuk secara SADAR saling tukar
pengetahuan
Mempertemukan berbagai kelompok kepentingan untuk
menciptakan saling kesepahaman dan ke-SADAR-an
membangun negara dari desa
Memberikan kemudahan terhadap akses data, percepatan
distribusi informasi kebijakan dan transformasi pengetahuan
Menumbuhkan ke-SADAR-an untuk mengungkit potensi
ekonomi desa dan lintas desa
10. Komunitas basis, warga marginal (warga miskin
dan perempuan) dan para pemangku kepentingan
di tingkat desa
Forum-forum komunitas sektoral di tingkat
kabupaten
Kelompok masyarakat sipil (LSM,Ormas,Media,
PT )
Para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten,
terutama eksekutif dan legislatif/DPRD
Jaringan Desa secara nasional
11. Penguatan nilai-nilai sosial - kultural masyarakat desa
Pendalaman berbagai kebijakan publik desa
Penguatan kapasitas tehnokratis para pemangku
kepentingan di desa
Pendalaman nilai-nilai gerakan sosial
Landasan filosofis-sosiologis dan yuridis kebijakan
publik di tingkat daerah
Strategi membaca cepat, menganalisa kebijakan
anggaran
Strategi pengawalan/Advokasi kebijakan publik
Penguatan kapasitas tehnokratik kerja-kerja
perencanaan dan penganggaran daerah
12. Prinsip pembelajaran orang dewasa
(participatory andragogi)
Praktek menulis, Testimoni, Sharing,
Praktek lapangan/advokasi
Input Nara Sumber dan Dipandu
relawan pengajar
Program khusus magang
13. Waktu pembelajaran SADAR di
Markas FORMASI setiap hari sabtu
dan sesuai kesepakatan peserta
desa apabila tempat pembelajaran
SADAR di desa (untuk peserta desa
yang melibatkan satu kecamatan
atau lebih)
Lama pembelajaran SADAR selama
minimal 4 bulan
14. Seluruh kebutuhan anggaran operasional
secara sah dan sadar bersumber dari
swadaya bersama antara FORMASI dan
peserta SADAR dan peserta magang dari
jaringan desa.
› Kegiatan SADAR di FORMASI biaya snack ringan,
aneka minuman dan perlengkapan ATK ditanggung
FORMASI. Sedangkan transport peserta
ditanggung masing-masing peserta
› Kegiatan SADAR di Desa/kecamatan anggaran
snack, minuman, dll ditanggung bersama antar
peserta. Sedangkan transport relawan pengajar
15. Yusuf Murtiono : Penanggung Jawab
Mustika Aji : Dewan Pakar Kebijakan
Agus Khanif : Dewan Penguatan Kelembagan
Bintang Bawono : Kepala Pelaksana
Relawan Pengajar : Fuad Habib
Umi Arifah
Jaswati
Gunung Wiryanto
Anang
Ikhsan
Relawan Perlengkapan: Farhan, Rohyati, Ety, Ambar,
Ais
16. • Partisipasi kelompok marjinal di desa semakin kuat
• Keswadayaan dan gotong royong mulai bangkit kembali
• menjadi tim perumus kebijakan di desa yang aktif
• Lolos seleksi ujian perangkat desa dan menjadi aktor kunci
peningkatan kinerja pemdes
KOMUNITAS
• Kapasitas SDM aparatur desa lebih merata (tidak ada dominasi) dan kemauan
belajar
• Peningkatan kualitas pelayanan publik
• Memiliki perspektif pembangunan yang mengutamakan pemenuhan hak dasar
rakyat
• Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik
• Kemampuan dan keberanian serta inovasi mengungkit potensi ekonomi desa
PEMDES
• Proses penyusunan regulasi yang mengatur desa sangat terbuka melibatkan
unsur desa
• Adanya percepatan dalam merespon implementasi UU Desa secara konsisten
• Pemenuhan prasyarat implementasi UU Desa sudah cukup komprhensif dan tidak
tumpang tindih
• Program penguatan kapasitas desa semakiin meningkat
• Pusat belajar desa dari kabupaten lain
KABUPATEN
• Kunjungan belajar, magang, ToT, dll dari luar kabupaten Kebumen
• Replikasi penerapan implementasi UU Desa ala Kebumen, termasuk regulasi
Kebumen dijadikan referensi
• lebih memehami keseimbangan pelaksanaan UU Desa antara tehnokratis dan
idiologis
• Mengembangkan diskusi-diskusi informal dengan para pendamping desa
JARINGAN
DESA
17. Insya Allah dimulai hari Sabtu, 1 Oktober bertepatan dengan hari
kesaktian Pancasila biar peserta SADAR tambah sakti
Peserta lanjutan : lebih dari 80 peserta
Pendaftar baru via on line 29
Pendaftar baru ke markas FORMASI 6 orang
Unsur peserta : Kades, perangkat desa, Lembaga
Desa,Masyarakat, dan Pegiat Desa
Ada beberapa desa yang sudah menginisiasi pelaksanaan
SADAR bertempat di wilayah desa dalam satu kecamatan
Via on line ada beberapa yang dari luar Jawa (Purworejo,
Situbondo, Pekalongan, Cilacap, Sulawesi Selatan, Sumatra
Selatan, Maluku, Sumedang, Banten)
Sehingga direncanakan setiap kegiatan pembelajaran SADAR
akan di live streaming