Dokumen tersebut merupakan profil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi yang mencakup visi, misi, tugas pokok, struktur organisasi, dan detail lokasi kantor dinas.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Strategi Inovasi BUMDes Dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Masa Adapatasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)
Program Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa merupakan penggalangan dana kurban untuk disalurkan ke daerah-daerah pelosok yang jarang mendapatkan hewan kurban
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Strategi Inovasi BUMDes Dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Masa Adapatasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)
Program Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa merupakan penggalangan dana kurban untuk disalurkan ke daerah-daerah pelosok yang jarang mendapatkan hewan kurban
Tahun 2018
Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. P R O F I LP R O F I L
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMIKOTA SUKABUMI
2. CORE AREA
Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terletak di Kecamatan Cikole
kelurahan Subang Jaya, jarak Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke
Balai kota sekitar 2,40 Km.Wilayah garapan Dinas Sosial,Tenagakerja dan
Transmigrasi Kota Sukabumi mencakup seluruh wilayah administrasi Kota
Sukabumi Seluas + 4.800.231 Ha Dari hasil pendataan keluarga tahun 2014
wilayah garapan Dinas Sosial,Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi
adalah sebagai berikut :
Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014
Jumlah Penduduk: 311.822 Jiwa
Laki-laki : 158.175 Jiwa
Perempuan : 153.647 Jiwa
Jumlah Keluarga : 82.806 KK
Kecamatan : 7 Kec
Kelurahan : 33 Kel
Rukun Warga : 355 RW
Rukun Tetangga : 1.550RT
Jumlah PMKS : 20.591 Orang
Jumlah Penduduk Usia Kerja : 273.022 Orang
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar : 9.702 Orang
3. Visi Kota Sukabumi 2005-2025Visi Kota Sukabumi 2005-2025
Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang
pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan
taqwa
Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang
pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan
taqwa
Misi Kota Sukabumi 2005-2025Misi Kota Sukabumi 2005-2025
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha
lainnya yang berdaya saing tinggi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur
pemerintahan daerah yang profesional dan amanah
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha
lainnya yang berdaya saing tinggi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur
pemerintahan daerah yang profesional dan amanah
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah
4. Visi Walikota Sukabumi 2013 - 2018
Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan
Lil ‘Alamin
Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan
Lil ‘Alamin
Misi Walikota Sukabumi Kota Sukabumi
2013 - 2018
1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju Sumber Daya Manusia yang
beriman, bertaqwa dan berilmu;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan
ikhlas;
3. Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota.
1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju Sumber Daya Manusia yang
beriman, bertaqwa dan berilmu;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan
ikhlas;
3. Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota.
5. Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018
Terwujudnya Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berkualitas dan
terpadu menuju Kota Sukabumi Rahmatan Lil Alamin.
Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018
1. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
2. Mewujudkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana.
3. Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Ketenagakerjaan Organisasi-
organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha.
4. Mewujudkan dan mengoptimalisasikan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK).
6. L A N D A S A N H U K U M
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D 10);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008
Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 43)
7. Perda Kota Sukabumi Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal 05 Desember 2012
K E P A L A
H. DEDEN SOLEHUDIN, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580504 198011 1 005
SEKRETARIS
Harlina Mulyawati, S.H.
NIP. 19620404 199703 2 002
SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM
Yani Fitriani, S.Sos
NIP. 19701228 200604 2 004
SUB BAGIAN KEUANGAN
Nurul Leila, S.E.
NIP. 19820527 200501 2 009
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dra. Kartikawati
NIP. 19650618 199102 2 001
SEKSI TRANSMIGRASI
Herman Permana, S.Pd
NIP. 19680905 199603 1 005
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN KERJA
Hj. Herdiana Kusumastuti, S.H.
NIP. 19630822 198903 2 006
SEKSI PENEMPATAN, PENDAYAGUNAAN, DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Mohamad Sini, S.IP.
NIP. 19740212 200604 1 024
BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si
NIP. 19650913 199503 1 001
SEKSI BANTUAN SOSIAL
Ani Sutrisnaningsih
NIP. 19580908 199010 2 001
SEKSI PEMULIHAN SOSIAL
J u b a e d a h
NIP. 19580704 198503 2 003
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
Eneng Yuningsih, S.E.
NIP. 19680529 199603 2 003
U P T D
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG SOSIAL
Djamhur, S.IP
NIP. 19581103 198003 1 007
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMI
8. T U P O K S I
Sebagaimana Perda Kota Sukabumi No : 16 Tahun 2013
BAB III.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kelima
Pasal 15 :
Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 16 :
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 17 :
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas
menyelenggarakan Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya
9. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMI
Jl. Ciaul Pasir No. 126 Tlp./Fax. (0266) 245223 Sukabumi
E-Mail : dinsosnakertrans_smikota@yahoo.co.id
10. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMI
Jl. Ciaul Pasir No. 126 Tlp./Fax. (0266) 245223 Sukabumi
E-Mail : dinsosnakertrans_smikota@yahoo.co.id