SlideShare a Scribd company logo
P R O F I LP R O F I L
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMIKOTA SUKABUMI
CORE AREA
Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terletak di Kecamatan Cikole
kelurahan Subang Jaya, jarak Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke
Balai kota sekitar 2,40 Km.Wilayah garapan Dinas Sosial,Tenagakerja dan
Transmigrasi Kota Sukabumi mencakup seluruh wilayah administrasi Kota
Sukabumi Seluas + 4.800.231 Ha Dari hasil pendataan keluarga tahun 2014
wilayah garapan Dinas Sosial,Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi
adalah sebagai berikut :
Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014
Jumlah Penduduk: 311.822 Jiwa
Laki-laki : 158.175 Jiwa
Perempuan : 153.647 Jiwa
Jumlah Keluarga : 82.806 KK
Kecamatan : 7 Kec
Kelurahan : 33 Kel
Rukun Warga : 355 RW
Rukun Tetangga : 1.550RT
Jumlah PMKS : 20.591 Orang
Jumlah Penduduk Usia Kerja : 273.022 Orang
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar : 9.702 Orang
Visi Kota Sukabumi 2005-2025Visi Kota Sukabumi 2005-2025
Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang
pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan
taqwa
Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang
pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan
taqwa
Misi Kota Sukabumi 2005-2025Misi Kota Sukabumi 2005-2025
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha
lainnya yang berdaya saing tinggi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur
pemerintahan daerah yang profesional dan amanah
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha
lainnya yang berdaya saing tinggi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur
pemerintahan daerah yang profesional dan amanah
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah
Visi Walikota Sukabumi 2013 - 2018
Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan
Lil ‘Alamin
Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan
Lil ‘Alamin
Misi Walikota Sukabumi Kota Sukabumi
2013 - 2018
1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju Sumber Daya Manusia yang
beriman, bertaqwa dan berilmu;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan
ikhlas;
3. Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota.
1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju Sumber Daya Manusia yang
beriman, bertaqwa dan berilmu;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan
ikhlas;
3. Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota.
Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018
Terwujudnya Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berkualitas dan
terpadu menuju Kota Sukabumi Rahmatan Lil Alamin.
Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018
1. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
2. Mewujudkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana.
3. Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Ketenagakerjaan Organisasi-
organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha.
4. Mewujudkan dan mengoptimalisasikan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK).
L A N D A S A N H U K U M
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D 10);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008
Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 43)
Perda Kota Sukabumi Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal 05 Desember 2012
K E P A L A
H. DEDEN SOLEHUDIN, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580504 198011 1 005
SEKRETARIS
Harlina Mulyawati, S.H.
NIP. 19620404 199703 2 002
SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM
Yani Fitriani, S.Sos
NIP. 19701228 200604 2 004
SUB BAGIAN KEUANGAN
Nurul Leila, S.E.
NIP. 19820527 200501 2 009
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dra. Kartikawati
NIP. 19650618 199102 2 001
SEKSI TRANSMIGRASI
Herman Permana, S.Pd
NIP. 19680905 199603 1 005
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN KERJA
Hj. Herdiana Kusumastuti, S.H.
NIP. 19630822 198903 2 006
SEKSI PENEMPATAN, PENDAYAGUNAAN, DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Mohamad Sini, S.IP.
NIP. 19740212 200604 1 024
BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si
NIP. 19650913 199503 1 001
SEKSI BANTUAN SOSIAL
Ani Sutrisnaningsih
NIP. 19580908 199010 2 001
SEKSI PEMULIHAN SOSIAL
J u b a e d a h
NIP. 19580704 198503 2 003
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
Eneng Yuningsih, S.E.
NIP. 19680529 199603 2 003
U P T D
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG SOSIAL
Djamhur, S.IP
NIP. 19581103 198003 1 007
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMI
T U P O K S I
Sebagaimana Perda Kota Sukabumi No : 16 Tahun 2013
BAB III.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kelima
Pasal 15 :
Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 16 :
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 17 :
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas
menyelenggarakan Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMI
Jl. Ciaul Pasir No. 126 Tlp./Fax. (0266) 245223 Sukabumi
E-Mail : dinsosnakertrans_smikota@yahoo.co.id
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMI
Jl. Ciaul Pasir No. 126 Tlp./Fax. (0266) 245223 Sukabumi
E-Mail : dinsosnakertrans_smikota@yahoo.co.id

More Related Content

What's hot

Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010
Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010
Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010Ismail Fariz
 
Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02
Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02
Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02Nie Andini
 
Administrasi rt
Administrasi rtAdministrasi rt
Administrasi rt
Sungonlegowo
 
Sk ketua pembina
Sk ketua pembinaSk ketua pembina
Sk ketua pembina
Karang Taruna Andapraja
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaOperator Warnet Vast Raha
 
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalPaparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Salim SAg
 
kpmd
kpmdkpmd
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desaImplementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Joenas Sianturi
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosial
ArdyChandra2
 
Karang taruna garda taruna wina raharja
Karang taruna garda taruna wina raharjaKarang taruna garda taruna wina raharja
Karang taruna garda taruna wina raharjaAdynursoefyan Fadila
 
Proposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang tarunaProposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang taruna
Theo Aisnak
 
3.1. kpmd
3.1. kpmd3.1. kpmd
Materi kpmd
Materi kpmdMateri kpmd
Materi kpmd
Eka Saputra
 
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab MalangProgram kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Oemar Bakrie
 
Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017
Andi Sutami
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
Mukhrizal Effendi
 

What's hot (19)

Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010
Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010
Pedoman dasar karang taruna terbaru 2010
 
Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02
Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02
Anggaran rumah tangga KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02
 
Administrasi rt
Administrasi rtAdministrasi rt
Administrasi rt
 
Sk ketua pembina
Sk ketua pembinaSk ketua pembina
Sk ketua pembina
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
 
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalPaparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
 
kpmd
kpmdkpmd
kpmd
 
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desaImplementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosial
 
Karang taruna garda taruna wina raharja
Karang taruna garda taruna wina raharjaKarang taruna garda taruna wina raharja
Karang taruna garda taruna wina raharja
 
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
 
Proposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang tarunaProposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang taruna
 
3.1. kpmd
3.1. kpmd3.1. kpmd
3.1. kpmd
 
Materi kpmd
Materi kpmdMateri kpmd
Materi kpmd
 
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab MalangProgram kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
 
Pedoman karang taruna
Pedoman karang tarunaPedoman karang taruna
Pedoman karang taruna
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
 
Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017Buku kepengurusan 2014 2017
Buku kepengurusan 2014 2017
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 

Viewers also liked

Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixagungsupaat
 
Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa
Tebar Hewan Kurban Dompet DhuafaTebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa
Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa
Imam Baihaqi
 
Sharing Philanthropy FOZ Jawa Tengah
Sharing Philanthropy FOZ Jawa TengahSharing Philanthropy FOZ Jawa Tengah
Sharing Philanthropy FOZ Jawa Tengah
Imam Baihaqi
 
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusuf
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusufBahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusuf
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusufagungsupaat
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes

Viewers also liked (7)

Materi dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fixMateri dir pkks workshop tksk fix
Materi dir pkks workshop tksk fix
 
Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa
Tebar Hewan Kurban Dompet DhuafaTebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa
Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa
 
Sharing Philanthropy FOZ Jawa Tengah
Sharing Philanthropy FOZ Jawa TengahSharing Philanthropy FOZ Jawa Tengah
Sharing Philanthropy FOZ Jawa Tengah
 
Tks eksistensi2
Tks eksistensi2Tks eksistensi2
Tks eksistensi2
 
Tks eksistensi2
Tks eksistensi2Tks eksistensi2
Tks eksistensi2
 
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusuf
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusufBahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusuf
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusuf
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 

Similar to Profil dinsosnakertrans tahun 2014

4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
Agung Gempa
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
WidyaKurniatiMohi
 
Permensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journalPermensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journalIdnJournal
 
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journalPermensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfSK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
JembiseRonald
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Pemdes Seboro Sadang
 
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journalPermensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journalIdnJournal
 
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdesPerbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Adelfios Andyka Fatra
 
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publikPerda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
kabupaten_pakpakbharat
 
Pemalang12 2008
Pemalang12 2008Pemalang12 2008
Pemalang12 2008
Erwin Supriyono
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
ppbkab
 
Lppd2019
Lppd2019Lppd2019
Lppd2019
sitikamisah3
 
Perbup no 28 2012 upt
Perbup no 28 2012 uptPerbup no 28 2012 upt
Perbup no 28 2012 upt
xhudzaifa
 
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayungLkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayungAbdul Kohar
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
hasanadjo
 
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SIDSK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
Pemdes Seboro Sadang
 
Untitled
UntitledUntitled
4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf
PkmSawahpulo
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
Wardi Ashli
 

Similar to Profil dinsosnakertrans tahun 2014 (20)

4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Permensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journalPermensos 129 tahun 2008 idn journal
Permensos 129 tahun 2008 idn journal
 
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journalPermensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journal
 
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfSK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
 
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journalPermensos no. 19 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 19 tahun 2012 idn journal
 
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdesPerbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
 
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publikPerda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
 
Pemalang12 2008
Pemalang12 2008Pemalang12 2008
Pemalang12 2008
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
 
Lppd2019
Lppd2019Lppd2019
Lppd2019
 
P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011
 
Perbup no 28 2012 upt
Perbup no 28 2012 uptPerbup no 28 2012 upt
Perbup no 28 2012 upt
 
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayungLkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
 
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SIDSK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
 
Untitled
UntitledUntitled
Untitled
 
4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
 

More from Pekerja Sosial Masyarakat

PENGENALAN OpenSID.pptx
PENGENALAN OpenSID.pptxPENGENALAN OpenSID.pptx
PENGENALAN OpenSID.pptx
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Infaq Dan Shadaqah
Infaq Dan ShadaqahInfaq Dan Shadaqah
Infaq Dan Shadaqah
Pekerja Sosial Masyarakat
 
draf Proposal Ponpes.pdf
draf Proposal Ponpes.pdfdraf Proposal Ponpes.pdf
draf Proposal Ponpes.pdf
Pekerja Sosial Masyarakat
 
prestasi desa.pptx
prestasi desa.pptxprestasi desa.pptx
prestasi desa.pptx
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Visi misi desa biaung
Visi misi desa biaungVisi misi desa biaung
Visi misi desa biaung
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Buku panduan bpd
Buku panduan bpdBuku panduan bpd
Buku panduan bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumiModul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covidBuku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Paparan strategi percepatan odf
Paparan strategi percepatan odfPaparan strategi percepatan odf
Paparan strategi percepatan odf
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Peraturan informasi no_1_2018
Peraturan informasi no_1_2018Peraturan informasi no_1_2018
Peraturan informasi no_1_2018
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Lampiran 06 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 06   Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 06   Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 06 Perda Cianjur No 17 2012
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Lampiran 03 Perda Kab. Cianjur no 17 2012
Lampiran 03  Perda Kab. Cianjur no 17 2012Lampiran 03  Perda Kab. Cianjur no 17 2012
Lampiran 03 Perda Kab. Cianjur no 17 2012
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Lampiran 02 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 02   Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 02   Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 02 Perda Cianjur No 17 2012
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Kecamatan takokak dalam angka 2018
Kecamatan takokak dalam angka 2018Kecamatan takokak dalam angka 2018
Kecamatan takokak dalam angka 2018
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
Pekerja Sosial Masyarakat
 

More from Pekerja Sosial Masyarakat (20)

PENGENALAN OpenSID.pptx
PENGENALAN OpenSID.pptxPENGENALAN OpenSID.pptx
PENGENALAN OpenSID.pptx
 
Infaq Dan Shadaqah
Infaq Dan ShadaqahInfaq Dan Shadaqah
Infaq Dan Shadaqah
 
draf Proposal Ponpes.pdf
draf Proposal Ponpes.pdfdraf Proposal Ponpes.pdf
draf Proposal Ponpes.pdf
 
prestasi desa.pptx
prestasi desa.pptxprestasi desa.pptx
prestasi desa.pptx
 
Visi misi desa biaung
Visi misi desa biaungVisi misi desa biaung
Visi misi desa biaung
 
Buku panduan bpd
Buku panduan bpdBuku panduan bpd
Buku panduan bpd
 
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumiModul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
Modul zakat 2021_kabupaten_sukabumi
 
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covidBuku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
Buku pedoman _rt_rw_pencegahan_covid
 
Paparan strategi percepatan odf
Paparan strategi percepatan odfPaparan strategi percepatan odf
Paparan strategi percepatan odf
 
Peraturan informasi no_1_2018
Peraturan informasi no_1_2018Peraturan informasi no_1_2018
Peraturan informasi no_1_2018
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
 
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 10  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 10 Perda Cianjur No 17 2012
 
Lampiran 06 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 06   Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 06   Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 06 Perda Cianjur No 17 2012
 
Lampiran 03 Perda Kab. Cianjur no 17 2012
Lampiran 03  Perda Kab. Cianjur no 17 2012Lampiran 03  Perda Kab. Cianjur no 17 2012
Lampiran 03 Perda Kab. Cianjur no 17 2012
 
Lampiran 02 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 02   Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 02   Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 02 Perda Cianjur No 17 2012
 
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
Penjelasan Perda Cianjur No 17 Tahun 2012
 
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
 
Kecamatan takokak dalam angka 2018
Kecamatan takokak dalam angka 2018Kecamatan takokak dalam angka 2018
Kecamatan takokak dalam angka 2018
 
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
Kecamatan sukanagara dalam angka 2018
 

Recently uploaded

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 

Recently uploaded (12)

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 

Profil dinsosnakertrans tahun 2014

  • 1. P R O F I LP R O F I L DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMIKOTA SUKABUMI
  • 2. CORE AREA Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terletak di Kecamatan Cikole kelurahan Subang Jaya, jarak Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Balai kota sekitar 2,40 Km.Wilayah garapan Dinas Sosial,Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi mencakup seluruh wilayah administrasi Kota Sukabumi Seluas + 4.800.231 Ha Dari hasil pendataan keluarga tahun 2014 wilayah garapan Dinas Sosial,Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi adalah sebagai berikut : Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014 Jumlah Penduduk: 311.822 Jiwa Laki-laki : 158.175 Jiwa Perempuan : 153.647 Jiwa Jumlah Keluarga : 82.806 KK Kecamatan : 7 Kec Kelurahan : 33 Kel Rukun Warga : 355 RW Rukun Tetangga : 1.550RT Jumlah PMKS : 20.591 Orang Jumlah Penduduk Usia Kerja : 273.022 Orang Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar : 9.702 Orang
  • 3. Visi Kota Sukabumi 2005-2025Visi Kota Sukabumi 2005-2025 Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa Misi Kota Sukabumi 2005-2025Misi Kota Sukabumi 2005-2025 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya 2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas 4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah 6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya 2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas 4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah 6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah
  • 4. Visi Walikota Sukabumi 2013 - 2018 Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil ‘Alamin Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil ‘Alamin Misi Walikota Sukabumi Kota Sukabumi 2013 - 2018 1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa dan berilmu; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas; 3. Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas; 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; 5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota. 1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa dan berilmu; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas; 3. Mewujudkan Pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas; 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; 5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota.
  • 5. Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018 Terwujudnya Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berkualitas dan terpadu menuju Kota Sukabumi Rahmatan Lil Alamin. Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018 1. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Mewujudkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana. 3. Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Ketenagakerjaan Organisasi- organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha. 4. Mewujudkan dan mengoptimalisasikan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK).
  • 6. L A N D A S A N H U K U M 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D 10); 13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35); 15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi. 16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 43)
  • 7. Perda Kota Sukabumi Nomor : 16 Tahun 2012 Tanggal 05 Desember 2012 K E P A L A H. DEDEN SOLEHUDIN, S.Ag., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580504 198011 1 005 SEKRETARIS Harlina Mulyawati, S.H. NIP. 19620404 199703 2 002 SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM Yani Fitriani, S.Sos NIP. 19701228 200604 2 004 SUB BAGIAN KEUANGAN Nurul Leila, S.E. NIP. 19820527 200501 2 009 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Dra. Kartikawati NIP. 19650618 199102 2 001 SEKSI TRANSMIGRASI Herman Permana, S.Pd NIP. 19680905 199603 1 005 SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN KERJA Hj. Herdiana Kusumastuti, S.H. NIP. 19630822 198903 2 006 SEKSI PENEMPATAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Mohamad Sini, S.IP. NIP. 19740212 200604 1 024 BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si NIP. 19650913 199503 1 001 SEKSI BANTUAN SOSIAL Ani Sutrisnaningsih NIP. 19580908 199010 2 001 SEKSI PEMULIHAN SOSIAL J u b a e d a h NIP. 19580704 198503 2 003 SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL Eneng Yuningsih, S.E. NIP. 19680529 199603 2 003 U P T D KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG SOSIAL Djamhur, S.IP NIP. 19581103 198003 1 007 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI
  • 8. T U P O K S I Sebagaimana Perda Kota Sukabumi No : 16 Tahun 2013 BAB III. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kelima Pasal 15 : Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 : Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 17 : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas menyelenggarakan Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • 9. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI Jl. Ciaul Pasir No. 126 Tlp./Fax. (0266) 245223 Sukabumi E-Mail : dinsosnakertrans_smikota@yahoo.co.id
  • 10. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI Jl. Ciaul Pasir No. 126 Tlp./Fax. (0266) 245223 Sukabumi E-Mail : dinsosnakertrans_smikota@yahoo.co.id