Laporan ini merangkum laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2014 oleh kepala desa Titian Resak. Laporan ini mencakup gambaran umum kondisi desa seperti luas wilayah, jumlah penduduk, pendidikan, dan mata pencaharian penduduk. Laporan ini juga merangkum kegiatan pemerintahan desa selama tahun 2014 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
Teknik Penyusunan Model Logik merupakan metode yang diturunkan dari logic model system sebagaimana dimuat dalam Lisa Wyatt Knowlton (Editor), Cynthia C. Phillips (Editor), The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results (Paperback), Sage Publications Inc, New York (October 2, 2008).
Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survei Kepuasan Masyarakat. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Materi Presentasi oleh Bapak Yaury Tetanel (SAPA/Strategic Alliance for Poverty Alleviation) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Teknik Penyusunan Model Logik merupakan metode yang diturunkan dari logic model system sebagaimana dimuat dalam Lisa Wyatt Knowlton (Editor), Cynthia C. Phillips (Editor), The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results (Paperback), Sage Publications Inc, New York (October 2, 2008).
Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survei Kepuasan Masyarakat. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Materi Presentasi oleh Bapak Yaury Tetanel (SAPA/Strategic Alliance for Poverty Alleviation) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 1
PBAB I
PENDAHULUAN
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 14 sampai dengan 15
dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban dan hak kepala desa. Antara lain
bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, kepala desa mempunyai kewenangan memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,
kepala desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang
selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan
Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh
proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes)
Untuk Tahun Anggaran 2014 kiranya Pemerintah Desa Titian
Resaktelah melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan. Hal ini
tentu, tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Desa
dan BPD serta lembaga dan elemen masyarakat yang ada. Kondusifitas seperti ini hendaknya
terus terpelihara sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan
datang.
Selanjutnya, uraian seluruh kegiatan serta kinerja Pemerintah Desa selama tahun 2014
akan diuraikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir
Tahun Anggaran 2014 ini.
1.1. Dasar Hukum
Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa
Akhir Tahun Anggaran 2014, antara lain sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
pembentukan daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 53 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Rokan Hulu,
Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam
2. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan dan mekanesme Penyusunan Peraturan Desa.
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa.
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kabuapten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2001 No mor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 05 Tahun 2001
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2001 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2001tentang
Pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 08).
15. Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Peraturan Desa.
3. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 3
16. Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana
Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2008
tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
1.2. Kondisi Umum Desa
a. Kondisi geografis
Desa Titian Resak adalah salah satu desa di Kecamatan Seberida yang mempunyai
Luas wilayah Desa Titian Resak adalah 1527 Ha terdiri dari berbagai jenis tanah yang
meliputi :
1. Lahan Perkarangan : 275 Ha
2. Lahan Kebun Sawit : 1099 Ha
3. Lahan Kebun Karet : 98 Ha
4. Lahan Pertanian : 20 Ha
5. Lahan Lainnya : 35 Ha
Grafik Luas Lahan Desa Titian Resak
Iklim Desa Titian Resak, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung
terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Titian Resak Kecamatan
Seberida.
Secara administrasi Desa Titian Resak terletak di wilayah Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun batas-batas wilayah Desa Titian Resak, yaitu
Sebelah Utara berbatasan dengan Petala Bumi dan Desa Sibabat Kecamatan
Seberida
Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan
Seberida
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan
Seberida
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PT. INECDA
275
1099
98
20 35
0
200
400
600
800
1000
1200
Luas (Ha)
Lahan Perkarangan
Lahan Kebun Sawit
Lahan Kebun Karet
lahan Pertanian
Lahan Lainnya
4. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 4
Hasil sensus penduduk terakhir dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk Desa
Titian Resak 6400 Jiwa, terdiri dari 3.331 laki-laki dan 3.069 perempuan. Sementara
jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.699 KK.
b. Gambaran Umum Demografis
Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah
kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda
sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok
Umur, Jenis Kelamain dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :
a. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
1. UMUR :
NO KELOMPOK UMUR JUMLAH / ORANG
1 0-1 Tahun 95
2 2-6 Tahun 638
3 7-12 Tahun 849
4 13-16 Tahun 840
5 17-30 Tahun 1561
6 31-45 Tahun 1670
7 >45 Tahun 1107
Jumlah 6400
Grafik Potensi Sumber Daya Manusia
95
638
849 840
1561
1670
1107
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
JUMLAH / ORANG
0-1 Tahun
2-6 Tahun
7-12 Tahun
13-16 Tahun
17-30 Tahun
31-45 Tahun
>45 Tahun
5. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 5
2. JUMLAH JIWA :
1. Jumlah Jiwa : 6.400 orang
2. Jumlah Laki-laki : 3.331 orang
3. Jumlah Perempuan : 3.069 orang
4. Jumlah Kepala Keluarga : 1.699 orang
Grafik Jumlah Penduduk Desa Titian Resak
3. MUTASI PENDUDUK :
Datang : 56 orang
Pindah : 37 orang
Lahir : 32 orang
Meninggal : 27 orang
Grafik Mutasi Penduduk Desa Titian resak
4. PENDIDIKAN :
Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus
berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2014,
yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut :
Pendidikan Terakhir :
6400
3331 3069
1699
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Jumlah Jiwa
Jumlah Jiwa
Jumlah Laki-Laki
Jumlah Perempuan
Jumlah KK
56
37
32
27
0
10
20
30
40
50
60
Datang Pindah Lahir Meninggal
Mutasi Penduduk
Datang
Pindah
Lahir
Meninggal
6. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 6
1. Tamat SD/sederajat : 1.809 orang
2. SLTP : 949 orang
3. SLTA : 1.092 orang
4. Diploma : 92 orang
5. Sarjana : 151 orang
Grafik Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Titian Resak
5. PENYEBARAN PENDUDUK :
Penyebaran penduduk desa Titian Resak tersebar pada wilayah
masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel :
DUSUN JUMLAH PENDUDUK
PURWO REJO 1624
SUMBER ASRI 1626
PURWO SARI 789
PURWO DADI 990
PURWO ASRI 1369
JUMLAH 6400
Tabel Penyebaran Penduduk per Dusun
Grafik Pembagian Penduduk Berdasarkan Dusun
1809
949 1092
92 151
0
500
1000
1500
2000
Tingkat Pendidikan
Desa Titian Resak
Tamat SD
SLTP
SLTA
DIPLOMA
SARJANA
1624 1626
789
990
1369
0
500
1000
1500
2000
JUMLAH PENDUDUK
PURWO REJO
SUMBER ASRI
PURWO SARI
PURO DADI
PURWO Asri
7. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 7
c. Mata Pencaharian
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Titian Resak
dapatteridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani,buruh
tani,PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, buruh bangunan/tukang, peternak.
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Pekerjaan Tahun 2013
Pensiunan 9
PNS 125
TNI/ Polri 5
Petani 574
Buruh/Perkebunan 187
Peg Swsata 210
Wiraswasta 886
Mekanik/sopir 40
Ibu Rumah Tangga 1347
Blm Bekerja 265
Pelajar/ Mahasiswa 2004
Ketrampilan/ Tukang 35
Bidan / Perawat/Dosen 9
Lain Lain 789
Grafik jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharia
d. Dinamika Politik Desa
Seiring dengan perubahan dinamika politik dan system politik di
Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada
masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme poltik yang dipandang lebih
demokratis.
Dalam dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang cukup
signifikan . Jabatan Kepala Desa sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara
langsung oleh masyarakat Desa Titian Resak. Biasanya para calon Kepala Desa yang
9 125
5
574
187
210
886
40
1347
265
2004
35 9
789
Pensiunan
PNS
TNI/ Polri
Petani
Buruh/ Pekebun
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Mekanik/ Sopir
8. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 8
akan ikut pemilihan Kepala Desa adalah orang yang punya kaitan dengan elit lama
desa tersebut, misalnya anak Kepala Desa terdahulu atau turunan dan keluarganya
Kepala Desa merupakan suatau jabatan yang tidak serta merta dapat .
ditawarkan kepada putra seorang Kepala Desa. Kepala Desa diplih berdasarkan etos
kerja, kejujuran serta kedekatan dengan warga sekitar. Seorang Kepala Desa bisa
diganti sebelum masa jabatannya habis, jika seorang Kepala Desa melakukan hal-hal
yang melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Kepala Desa juga bisa
digantikan jika berhalangan tetap.
Saat ini, siapa saja yang merasa mampu meskipun dari latar belakang apapun
asal berani mencalonkan diri, bisa menjadi calon Kepala Desa asal memenuhi
syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan yang berlaku.
Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Titian Resak dalam
pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa. Namun semua dilakukan
dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan
masyarakat ditingkat desa, diwadahi BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakn lembaga ditingkat desa. BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga
masyarakat Desa yang bertugas mirip dengan legislative.Kebjakan-kebijakan
pemerintahan desa harus mendapat persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat
bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Titian Resakmengendapkan pola
kepemimpinan yang demokratis.
Berdasarkan deskripsi dari fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa
Titian Resak mempunyai dinamika politik local yang bagus. Hal ini terlihat baik dari
segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan
partisipasi masyarakat dalam menerapkan system politik demokratis kedalam politik
lokal.
e. Kondisi Pemerintahan Desa
Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintaha Desa, telah ditindak lanjuti dengan
penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 2
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Tititan
Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
a. Data Personil Perangkat :
1) Kepala Desa
2) Sekretaris Desa
3) Kepala Urusan
Kaur Umum
Kaur Pemerintahan
9. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 9
Kaur Pembangunan
Kaur Keuangan
4) Pembantu Kaur :
Pembantu Kaur Pembangunan
Pembantu Kaur Pemerintahan
Pembantu Kaur Kesejahteraan Masyarakat
5) Kepala Dusun :
Kepala Dusun Purwo Rejo
Kepala Dusun Sumber Asri
Kepala Dusun Purwo Sari
Kepala Dusun Purwo Dadi
Kepala Dusun Purwo Asri
b. Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat desa lengkap/terisi semua.
1.3 . Kondisi Ekonomi Desa
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Titian Resak secara kasat mata terlihat jelas
perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan
kaya hal ini disebabkan karena mata pencaharian di sektor-sektor usaha yang berbeda-
beda pula sebagian besar di non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan
karet dan sawit dan sebagian kecil disektor formal seperti, PNS pemda, Honorer, Guru,
tenaga medis, TNI/polri, dan lain-lain.