SlideShare a Scribd company logo
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 1
PBAB I
PENDAHULUAN
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 14 sampai dengan 15
dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban dan hak kepala desa. Antara lain
bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, kepala desa mempunyai kewenangan memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,
kepala desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang
selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan
Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh
proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes)
Untuk Tahun Anggaran 2014 kiranya Pemerintah Desa Titian
Resaktelah melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan. Hal ini
tentu, tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Desa
dan BPD serta lembaga dan elemen masyarakat yang ada. Kondusifitas seperti ini hendaknya
terus terpelihara sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan
datang.
Selanjutnya, uraian seluruh kegiatan serta kinerja Pemerintah Desa selama tahun 2014
akan diuraikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir
Tahun Anggaran 2014 ini.
1.1. Dasar Hukum
Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa
Akhir Tahun Anggaran 2014, antara lain sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
pembentukan daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 53 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Rokan Hulu,
Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan dan mekanesme Penyusunan Peraturan Desa.
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa.
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kabuapten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2001 No mor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 05 Tahun 2001
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2001 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2001tentang
Pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 08).
15. Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Peraturan Desa.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 3
16. Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana
Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2008
tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
1.2. Kondisi Umum Desa
a. Kondisi geografis
Desa Titian Resak adalah salah satu desa di Kecamatan Seberida yang mempunyai
Luas wilayah Desa Titian Resak adalah 1527 Ha terdiri dari berbagai jenis tanah yang
meliputi :
1. Lahan Perkarangan : 275 Ha
2. Lahan Kebun Sawit : 1099 Ha
3. Lahan Kebun Karet : 98 Ha
4. Lahan Pertanian : 20 Ha
5. Lahan Lainnya : 35 Ha
Grafik Luas Lahan Desa Titian Resak
Iklim Desa Titian Resak, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung
terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Titian Resak Kecamatan
Seberida.
Secara administrasi Desa Titian Resak terletak di wilayah Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun batas-batas wilayah Desa Titian Resak, yaitu
 Sebelah Utara berbatasan dengan Petala Bumi dan Desa Sibabat Kecamatan
Seberida
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan
Seberida
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan
Seberida
 Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PT. INECDA
275
1099
98
20 35
0
200
400
600
800
1000
1200
Luas (Ha)
Lahan Perkarangan
Lahan Kebun Sawit
Lahan Kebun Karet
lahan Pertanian
Lahan Lainnya
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 4
Hasil sensus penduduk terakhir dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk Desa
Titian Resak 6400 Jiwa, terdiri dari 3.331 laki-laki dan 3.069 perempuan. Sementara
jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.699 KK.
b. Gambaran Umum Demografis
Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah
kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda
sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok
Umur, Jenis Kelamain dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :
a. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
1. UMUR :
NO KELOMPOK UMUR JUMLAH / ORANG
1 0-1 Tahun 95
2 2-6 Tahun 638
3 7-12 Tahun 849
4 13-16 Tahun 840
5 17-30 Tahun 1561
6 31-45 Tahun 1670
7 >45 Tahun 1107
Jumlah 6400
Grafik Potensi Sumber Daya Manusia
95
638
849 840
1561
1670
1107
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
JUMLAH / ORANG
0-1 Tahun
2-6 Tahun
7-12 Tahun
13-16 Tahun
17-30 Tahun
31-45 Tahun
>45 Tahun
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 5
2. JUMLAH JIWA :
1. Jumlah Jiwa : 6.400 orang
2. Jumlah Laki-laki : 3.331 orang
3. Jumlah Perempuan : 3.069 orang
4. Jumlah Kepala Keluarga : 1.699 orang
Grafik Jumlah Penduduk Desa Titian Resak
3. MUTASI PENDUDUK :
Datang : 56 orang
Pindah : 37 orang
Lahir : 32 orang
Meninggal : 27 orang
Grafik Mutasi Penduduk Desa Titian resak
4. PENDIDIKAN :
Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus
berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2014,
yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut :
Pendidikan Terakhir :
6400
3331 3069
1699
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Jumlah Jiwa
Jumlah Jiwa
Jumlah Laki-Laki
Jumlah Perempuan
Jumlah KK
56
37
32
27
0
10
20
30
40
50
60
Datang Pindah Lahir Meninggal
Mutasi Penduduk
Datang
Pindah
Lahir
Meninggal
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 6
1. Tamat SD/sederajat : 1.809 orang
2. SLTP : 949 orang
3. SLTA : 1.092 orang
4. Diploma : 92 orang
5. Sarjana : 151 orang
Grafik Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Titian Resak
5. PENYEBARAN PENDUDUK :
Penyebaran penduduk desa Titian Resak tersebar pada wilayah
masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel :
DUSUN JUMLAH PENDUDUK
PURWO REJO 1624
SUMBER ASRI 1626
PURWO SARI 789
PURWO DADI 990
PURWO ASRI 1369
JUMLAH 6400
Tabel Penyebaran Penduduk per Dusun
Grafik Pembagian Penduduk Berdasarkan Dusun
1809
949 1092
92 151
0
500
1000
1500
2000
Tingkat Pendidikan
Desa Titian Resak
Tamat SD
SLTP
SLTA
DIPLOMA
SARJANA
1624 1626
789
990
1369
0
500
1000
1500
2000
JUMLAH PENDUDUK
PURWO REJO
SUMBER ASRI
PURWO SARI
PURO DADI
PURWO Asri
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 7
c. Mata Pencaharian
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Titian Resak
dapatteridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani,buruh
tani,PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, buruh bangunan/tukang, peternak.
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Pekerjaan Tahun 2013
Pensiunan 9
PNS 125
TNI/ Polri 5
Petani 574
Buruh/Perkebunan 187
Peg Swsata 210
Wiraswasta 886
Mekanik/sopir 40
Ibu Rumah Tangga 1347
Blm Bekerja 265
Pelajar/ Mahasiswa 2004
Ketrampilan/ Tukang 35
Bidan / Perawat/Dosen 9
Lain Lain 789
Grafik jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharia
d. Dinamika Politik Desa
Seiring dengan perubahan dinamika politik dan system politik di
Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada
masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme poltik yang dipandang lebih
demokratis.
Dalam dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang cukup
signifikan . Jabatan Kepala Desa sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara
langsung oleh masyarakat Desa Titian Resak. Biasanya para calon Kepala Desa yang
9 125
5
574
187
210
886
40
1347
265
2004
35 9
789
Pensiunan
PNS
TNI/ Polri
Petani
Buruh/ Pekebun
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Mekanik/ Sopir
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 8
akan ikut pemilihan Kepala Desa adalah orang yang punya kaitan dengan elit lama
desa tersebut, misalnya anak Kepala Desa terdahulu atau turunan dan keluarganya
Kepala Desa merupakan suatau jabatan yang tidak serta merta dapat .
ditawarkan kepada putra seorang Kepala Desa. Kepala Desa diplih berdasarkan etos
kerja, kejujuran serta kedekatan dengan warga sekitar. Seorang Kepala Desa bisa
diganti sebelum masa jabatannya habis, jika seorang Kepala Desa melakukan hal-hal
yang melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Kepala Desa juga bisa
digantikan jika berhalangan tetap.
Saat ini, siapa saja yang merasa mampu meskipun dari latar belakang apapun
asal berani mencalonkan diri, bisa menjadi calon Kepala Desa asal memenuhi
syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan yang berlaku.
Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Titian Resak dalam
pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa. Namun semua dilakukan
dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan
masyarakat ditingkat desa, diwadahi BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakn lembaga ditingkat desa. BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga
masyarakat Desa yang bertugas mirip dengan legislative.Kebjakan-kebijakan
pemerintahan desa harus mendapat persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat
bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Titian Resakmengendapkan pola
kepemimpinan yang demokratis.
Berdasarkan deskripsi dari fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa
Titian Resak mempunyai dinamika politik local yang bagus. Hal ini terlihat baik dari
segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan
partisipasi masyarakat dalam menerapkan system politik demokratis kedalam politik
lokal.
e. Kondisi Pemerintahan Desa
Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintaha Desa, telah ditindak lanjuti dengan
penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 2
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Tititan
Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
a. Data Personil Perangkat :
1) Kepala Desa
2) Sekretaris Desa
3) Kepala Urusan
Kaur Umum
Kaur Pemerintahan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 9
Kaur Pembangunan
Kaur Keuangan
4) Pembantu Kaur :
Pembantu Kaur Pembangunan
Pembantu Kaur Pemerintahan
Pembantu Kaur Kesejahteraan Masyarakat
5) Kepala Dusun :
Kepala Dusun Purwo Rejo
Kepala Dusun Sumber Asri
Kepala Dusun Purwo Sari
Kepala Dusun Purwo Dadi
Kepala Dusun Purwo Asri
b. Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat desa lengkap/terisi semua.
1.3 . Kondisi Ekonomi Desa
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Titian Resak secara kasat mata terlihat jelas
perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan
kaya hal ini disebabkan karena mata pencaharian di sektor-sektor usaha yang berbeda-
beda pula sebagian besar di non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan
karet dan sawit dan sebagian kecil disektor formal seperti, PNS pemda, Honorer, Guru,
tenaga medis, TNI/polri, dan lain-lain.

More Related Content

What's hot

Manajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerahManajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerah
Mukhrizal Effendi
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
Saripudin19
 
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 201400. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
Paino S.IP
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
Reins Tangkowit
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Teknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikTeknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model Logik
Randy Wrihatnolo
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Dadang Solihin
 
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Dani Setiawan
 
Permenkes No. 1018 Ttg Strategi Adaptasi Perubahan Iklim
Permenkes  No. 1018  Ttg  Strategi Adaptasi  Perubahan IklimPermenkes  No. 1018  Ttg  Strategi Adaptasi  Perubahan Iklim
Permenkes No. 1018 Ttg Strategi Adaptasi Perubahan IklimAdelina Hutauruk
 
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.pptPaparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
ssuser56b4b1
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaanxadhy20
 
Pedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan MasyarakatPedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan Masyarakat
Muh Saleh
 
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Manajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerahManajemen pembangunan daerah
Manajemen pembangunan daerah
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
 
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 201400. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
 
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan  sosialPertemuan ke 3 - perencanaan  sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Teknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model LogikTeknik Penyusunan Model Logik
Teknik Penyusunan Model Logik
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
 
Permenkes No. 1018 Ttg Strategi Adaptasi Perubahan Iklim
Permenkes  No. 1018  Ttg  Strategi Adaptasi  Perubahan IklimPermenkes  No. 1018  Ttg  Strategi Adaptasi  Perubahan Iklim
Permenkes No. 1018 Ttg Strategi Adaptasi Perubahan Iklim
 
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.pptPaparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaan
 
Pedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan MasyarakatPedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan Masyarakat
 
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 

Similar to 4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa Cipeundeuy
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa CipeundeuyLaporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa Cipeundeuy
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa Cipeundeuy
Ristiyana
 
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayungLkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayungAbdul Kohar
 
Lkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finishLkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finish
Kadujajar
 
Lkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finishLkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finish
Kadujajar
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
Pemdes Wonoyoso
 
Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa  2016 2018Perdes rpjm desa  2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018
Pemdes Seboro Sadang
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
hasanadjo
 
Profil dinsosnakertrans tahun 2014
Profil dinsosnakertrans tahun 2014Profil dinsosnakertrans tahun 2014
Profil dinsosnakertrans tahun 2014
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Monografi 2016
Monografi 2016Monografi 2016
Monografi 2016
Deddy Sutarmin
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
Wardi Ashli
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
Agus Turyono
 
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaPermendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
SukronSoedimara
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Najib Nugroho
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
mariaagustin14
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Teguh Supriyadi
 
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Deddy Sutarmin
 

Similar to 4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak (20)

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa Cipeundeuy
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa CipeundeuyLaporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa Cipeundeuy
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa Cipeundeuy
 
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayungLkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
Lkpj akhir masa jabatan kepala desa cilayung
 
Lkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finishLkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finish
 
Lkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finishLkpj kadujajar finish
Lkpj kadujajar finish
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
 
Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa  2016 2018Perdes rpjm desa  2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
 
Profil dinsosnakertrans tahun 2014
Profil dinsosnakertrans tahun 2014Profil dinsosnakertrans tahun 2014
Profil dinsosnakertrans tahun 2014
 
Untitled 1
Untitled 1Untitled 1
Untitled 1
 
Monografi 2016
Monografi 2016Monografi 2016
Monografi 2016
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
 
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaPermendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
 
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
Monografi Kelurahan Ijobalit Tahun 2012 - 2013
 

Recently uploaded

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
SyahrilGabe1
 

Recently uploaded (10)

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
 

4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak

  • 1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 1 PBAB I PENDAHULUAN Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 14 sampai dengan 15 dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban dan hak kepala desa. Antara lain bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, kepala desa mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, kepala desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Tahun Anggaran 2014 kiranya Pemerintah Desa Titian Resaktelah melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan. Hal ini tentu, tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga dan elemen masyarakat yang ada. Kondusifitas seperti ini hendaknya terus terpelihara sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, uraian seluruh kegiatan serta kinerja Pemerintah Desa selama tahun 2014 akan diuraikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2014 ini. 1.1. Dasar Hukum Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2014, antara lain sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam
  • 2. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanesme Penyusunan Peraturan Desa. 10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. 11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabuapten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 No mor 01); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 05); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2001tentang Pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 08). 15. Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Peraturan Desa.
  • 3. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 3 16. Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. 1.2. Kondisi Umum Desa a. Kondisi geografis Desa Titian Resak adalah salah satu desa di Kecamatan Seberida yang mempunyai Luas wilayah Desa Titian Resak adalah 1527 Ha terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi : 1. Lahan Perkarangan : 275 Ha 2. Lahan Kebun Sawit : 1099 Ha 3. Lahan Kebun Karet : 98 Ha 4. Lahan Pertanian : 20 Ha 5. Lahan Lainnya : 35 Ha Grafik Luas Lahan Desa Titian Resak Iklim Desa Titian Resak, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida. Secara administrasi Desa Titian Resak terletak di wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun batas-batas wilayah Desa Titian Resak, yaitu  Sebelah Utara berbatasan dengan Petala Bumi dan Desa Sibabat Kecamatan Seberida  Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida  Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PT. INECDA 275 1099 98 20 35 0 200 400 600 800 1000 1200 Luas (Ha) Lahan Perkarangan Lahan Kebun Sawit Lahan Kebun Karet lahan Pertanian Lahan Lainnya
  • 4. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 4 Hasil sensus penduduk terakhir dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk Desa Titian Resak 6400 Jiwa, terdiri dari 3.331 laki-laki dan 3.069 perempuan. Sementara jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.699 KK. b. Gambaran Umum Demografis Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamain dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut : a. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM): 1. UMUR : NO KELOMPOK UMUR JUMLAH / ORANG 1 0-1 Tahun 95 2 2-6 Tahun 638 3 7-12 Tahun 849 4 13-16 Tahun 840 5 17-30 Tahun 1561 6 31-45 Tahun 1670 7 >45 Tahun 1107 Jumlah 6400 Grafik Potensi Sumber Daya Manusia 95 638 849 840 1561 1670 1107 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 JUMLAH / ORANG 0-1 Tahun 2-6 Tahun 7-12 Tahun 13-16 Tahun 17-30 Tahun 31-45 Tahun >45 Tahun
  • 5. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 5 2. JUMLAH JIWA : 1. Jumlah Jiwa : 6.400 orang 2. Jumlah Laki-laki : 3.331 orang 3. Jumlah Perempuan : 3.069 orang 4. Jumlah Kepala Keluarga : 1.699 orang Grafik Jumlah Penduduk Desa Titian Resak 3. MUTASI PENDUDUK : Datang : 56 orang Pindah : 37 orang Lahir : 32 orang Meninggal : 27 orang Grafik Mutasi Penduduk Desa Titian resak 4. PENDIDIKAN : Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2014, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut : Pendidikan Terakhir : 6400 3331 3069 1699 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Jumlah Jiwa Jumlah Jiwa Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan Jumlah KK 56 37 32 27 0 10 20 30 40 50 60 Datang Pindah Lahir Meninggal Mutasi Penduduk Datang Pindah Lahir Meninggal
  • 6. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 6 1. Tamat SD/sederajat : 1.809 orang 2. SLTP : 949 orang 3. SLTA : 1.092 orang 4. Diploma : 92 orang 5. Sarjana : 151 orang Grafik Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Titian Resak 5. PENYEBARAN PENDUDUK : Penyebaran penduduk desa Titian Resak tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel : DUSUN JUMLAH PENDUDUK PURWO REJO 1624 SUMBER ASRI 1626 PURWO SARI 789 PURWO DADI 990 PURWO ASRI 1369 JUMLAH 6400 Tabel Penyebaran Penduduk per Dusun Grafik Pembagian Penduduk Berdasarkan Dusun 1809 949 1092 92 151 0 500 1000 1500 2000 Tingkat Pendidikan Desa Titian Resak Tamat SD SLTP SLTA DIPLOMA SARJANA 1624 1626 789 990 1369 0 500 1000 1500 2000 JUMLAH PENDUDUK PURWO REJO SUMBER ASRI PURWO SARI PURO DADI PURWO Asri
  • 7. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 7 c. Mata Pencaharian Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Titian Resak dapatteridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani,buruh tani,PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Pekerjaan Tahun 2013 Pensiunan 9 PNS 125 TNI/ Polri 5 Petani 574 Buruh/Perkebunan 187 Peg Swsata 210 Wiraswasta 886 Mekanik/sopir 40 Ibu Rumah Tangga 1347 Blm Bekerja 265 Pelajar/ Mahasiswa 2004 Ketrampilan/ Tukang 35 Bidan / Perawat/Dosen 9 Lain Lain 789 Grafik jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharia d. Dinamika Politik Desa Seiring dengan perubahan dinamika politik dan system politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme poltik yang dipandang lebih demokratis. Dalam dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan . Jabatan Kepala Desa sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Titian Resak. Biasanya para calon Kepala Desa yang 9 125 5 574 187 210 886 40 1347 265 2004 35 9 789 Pensiunan PNS TNI/ Polri Petani Buruh/ Pekebun Pegawai Swasta Wiraswasta Mekanik/ Sopir
  • 8. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 8 akan ikut pemilihan Kepala Desa adalah orang yang punya kaitan dengan elit lama desa tersebut, misalnya anak Kepala Desa terdahulu atau turunan dan keluarganya Kepala Desa merupakan suatau jabatan yang tidak serta merta dapat . ditawarkan kepada putra seorang Kepala Desa. Kepala Desa diplih berdasarkan etos kerja, kejujuran serta kedekatan dengan warga sekitar. Seorang Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika seorang Kepala Desa melakukan hal-hal yang melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Kepala Desa juga bisa digantikan jika berhalangan tetap. Saat ini, siapa saja yang merasa mampu meskipun dari latar belakang apapun asal berani mencalonkan diri, bisa menjadi calon Kepala Desa asal memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan yang berlaku. Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Titian Resak dalam pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa. Namun semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat ditingkat desa, diwadahi BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakn lembaga ditingkat desa. BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga masyarakat Desa yang bertugas mirip dengan legislative.Kebjakan-kebijakan pemerintahan desa harus mendapat persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Titian Resakmengendapkan pola kepemimpinan yang demokratis. Berdasarkan deskripsi dari fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Titian Resak mempunyai dinamika politik local yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan system politik demokratis kedalam politik lokal. e. Kondisi Pemerintahan Desa Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintaha Desa, telah ditindak lanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Tititan Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. a. Data Personil Perangkat : 1) Kepala Desa 2) Sekretaris Desa 3) Kepala Urusan Kaur Umum Kaur Pemerintahan
  • 9. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 9 Kaur Pembangunan Kaur Keuangan 4) Pembantu Kaur : Pembantu Kaur Pembangunan Pembantu Kaur Pemerintahan Pembantu Kaur Kesejahteraan Masyarakat 5) Kepala Dusun : Kepala Dusun Purwo Rejo Kepala Dusun Sumber Asri Kepala Dusun Purwo Sari Kepala Dusun Purwo Dadi Kepala Dusun Purwo Asri b. Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat desa lengkap/terisi semua. 1.3 . Kondisi Ekonomi Desa Kondisi ekonomi masyarakat Desa Titian Resak secara kasat mata terlihat jelas perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya hal ini disebabkan karena mata pencaharian di sektor-sektor usaha yang berbeda- beda pula sebagian besar di non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil disektor formal seperti, PNS pemda, Honorer, Guru, tenaga medis, TNI/polri, dan lain-lain.