Dokumen tersebut merangkum hasil evaluasi terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tahun 2012. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar TKSK berasal dari unsur masyarakat non-PNS, pendidikan minimal SMU, dan telah mengikuti pelatihan sebelum menjadi TKSK. Evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa kesulitan dan permasalahan yang dihadapi TKSK beserta saran untuk penguatan per

1. Disampaikan pada kegiatan
Workshop TKSK
Jakarta, 10 Oktober 2012
Oleh ; Drs. Ruslan Yusuf, M.Pd
1

2. OUTLINE
 Pengantar
 Eksistensi TKSK
 Kondisi TKSK Saat ini
 Tugas dan tanggung jawab TKSK
 Kondisi TKSK yang diinginkan
 Hasil Evaluasi :
 jumlah responden
 Identitas responden
 Faktor pendorong menjadi TKSK
 Informasi tentang TKSK
 Persyaratan/Kriteria TKSK

3. lanjutan
 Mengikuti pembekalan/pelatihan sebelum menjadi TKSK
 Kesesuaian pembekalan/pelatihan dengan tugas TKSK
 Kesulitan menjalankan tugas
 Permasalahan yang dihadapi
 Bentuk dukungan dari Dinas/Instansi terkait
 Saran tugas dan fungsi TKSK ke depan
 Rencana setelah selesai/berhenti sbg TKSK
KS

4.  Pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana pembangunan
pada umumnya merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
 Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak mungkin
melakukan sendiri pembangunan kesejahteraan sosial, untuk itu
perlu memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
(PSKS)
 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung,
dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 Karena keberadaan PSKS sangat penting dalam mendukung
keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial, maka PSKS harus
mendapat perhatian dan perlakuan yang sama dengan unsur-
unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.
 Agar peran PSKS dapat terlaksana secara optimal, untuk itu PSKS
harus diberi penguatan dan pengembangan
4

5. Eksistensi TKSK
 TKSK sebagai bagian PSKS yang masuk dalam kategori relawan sosial
dan diakui eksistensi dalam UU No. 11 Tahun 2009 dalam Pasal 33 ayat
1 hurup c dan UU No. 13 Tahun 2011 dalam Pasal 33 hurup c.
 Pasal 8 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2011 menyatakan “Verifikasi dan
validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh
potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan,
kelurahan atau desa.
 TKSK tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Sosial RI No. 8
Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS
dan PSKS.
 Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan
Penanggulangan Kemiskinan No. 467/DYS-PK.3/KPTS/11/2011 tentang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 TKSK dipandang tepat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah pasca
ketiadaan Petugas Sosial Kecamatan (PSK)
5

6. Kondisi TKSK Saat Ini
 TKSK direkrut dari unsur Karang Taruna dan PSM
yang pembinaannya dilakukan oleh Kemensos.
 TKSK diberikan bantuan operasional sebesar
Rp.250.000,-
 TKSK berjumlah 5.267 sedangkan jumlah Kecamatan
seluruh Indonesia ada 6.657 berarti masih kurang
1.390 TKSK.
 Berakhir masa tugasnya jika; 1) mengundurkan diri,
2) dinyatakan tidak layak melanjutkan tugas TKSK,
dan 3) meningal dunia

7. Lanjutan
 Mekanisme pengendalian dan pembinaan TKSK baik
oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan lainnya masih belum optimal sehingga
eksisten TKSK pada beberapa wilayah kecamatan
cenderung statis.
 Ketidakjelasan masa depan TKSK sebagai relawan
7

8. Tugas dan Tanggung Jawab TKSK
Lama Baru
1. Melakukan identifikasi, 1. Mengendalikan seluruh kegiatan PKS di
inventarisasi, pendataan terhadap tingkat kecamatan yang dilakukan PSKS
PSKS dan PMKS di wilayah lainnya.
2. Mengkoordinasikan seluruh proses kegiatan
kecamatan
PKS di tingkat kecamatan dengan pihak-
2. Mengembangkan jejaring dan pihak terkait.
koordinasi penyelenggaraan UKS 3. Menyusun direktori dan road map tentang
dengan instansi terkait PMKS dan PSKS dari para penyelenggara
3. Melakukan komunikasi dan pelayanan kesejahteraan sosial yang ada
koordinasi dengan Karang Taruna, disetiap desa/kelurahan dan selanjutnya
PSM, Orsos dan seluruh TKSM digunakan sebagai sumber kecamatan untuk
4. Melakukan bimbingan dan acuan pengambilan keputusan Dinas Sosial
Kabupaten/Kota.
penyuluhan sosial (secara temporer
4. Memberikan advokasi kepada PKS baik
jika ada kasus-kasus tertentu yang diminta maupun tidak diminta.
menonjol) 5. Melakukan monitoring, evaluasi serta
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan secara periodik kepada
membuat laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kab/Kota sesuai ruang lingkup
secara berkala. wilayah tugasnya dan memberikan
rekomendasi untuk menentukan kebijakan
lanjutan
8

9. Kondisi TKSK Yang Diinginkan
9

10. HASIL EVALUASI TKSK TAHUN 2012
Jumlah Responden
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
1. Laki-Laki 20 66,66 %
2. Perempuan 10 33,34 %
Jumlah 30 100 %
Pendidikan
No. Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1. SMU 24 80,00 %
2. S1 6 20,00 %
Jumlah 30 100 %
10

11. Status
No. Status Frekuensi Persentasi (%)
1. Belum menikah 2 06,60 %
2. Menikah 28 93,40 %
3. Janda/Duda 0 0
Jumlah 30 100 %
Status TKSK
No. Status TKSK Frekuensi Persentase (%)
1. Sejak awal 30 100,00 %
2. Pengganti 0 0
Jumlah 30 100,00 %
11

12. Mulai tugas
No. Mulai Tugas Frekuensi Persentase (%)
1. 2009 30 100,00 %
2. 2010 0 0
3. 2011 0 0
Jumlah 30 100,00 %
Aktivitas sosial lainnya
No. Aktivitas sosial lainnya Frekuensi Persentase (%)
1. PSM 24 80.00 %
2. TAGANA 4 13,33 %
3. Pendamping 12 40,00 %
4. TRC 0 0
5. KT 10 33,33 %
6. Orsos/LKS 1 03,33 %
7. Lainnya 1 03,33 % 12

13. Diklat yang pernah diikuti
No. Diklat yang pernah diikuti Frekuensi Persentase (%)
1. Kader Inti KT 4 13,32 %
2. Pemantapan TKSK 20 66,60 %
3. Penyuluhan Sosial 6 19,98 %
4. TKSM 8 26,64 %
5. Pendamping 20 66,60 %
6. PDPS 2 06,66 %
7. Kearipan lokal 2 06,66 %
8. Bimbingan Sosial dasar 8 26,64 %
9. Bimbingan Sosial Lanjutan 4 13,32 %
10. NAPZA 8 26,64 %
11. Berprilaku Asertif 4 13,32 %
12. Anak Nakal 4 13,32 %
13

14. No. Faktor Pendorong Menjadi TKSK Frekuensi Persentase (%)
1. Keterpanggilan 26 86,58 %
2. Melanjutkan peran/aktivitas 18 59,94 %
sebelumnya
3. Amanat dari tokoh pemerintah 8 26,40 %
4. Pendapatan 4 13,32 %
tambahan/peluang pekerjaan
tetap
5. Faktor lainnya 2 06,66 %
14

15. Informasi Tentang TKSK
No. Informasi Tentang TKSK Frekuensi Persentase (%)
1. Dinas/Instansi Sosial 22 73,26 %
setempat
2. Kantor Kecamatan 16 53,28 %
3. Teman/sesama aktivis PKS 4 13,32 %
4. Tokoh 4 13,32 %
pemerintah/masyarakat
5. Media massa 0 0
15

16. No. Persyaratan/Kriteria Frekuensi Persentase (%)
1. Berasal dari unsur masyarakat 4 13,32 %
non PNS
2. Disarankan memiliki sarana 6 19,98 %
transportasi
3. Dapat mengoperasikan 6 19,98 %
Komputer
4. Berdomisili di Kecamatan tempat 2 06,66 %
ditugaskan
5. Pendidikan minimal SMU, 2 06,66 %
diutamakan D3, S1
6. Diutamakan aktivis KT atau PSM 2 06,66 %
7. Usia 25 – 50 tahun 2 06,66 %
8. Berbadan sehat-surat ket. dokter 2 06,66 %
9. Diutamakan yang sudah 8 26,64 %
mengelola UEP
16

17. Mengikuti Pembekalan/Pelatihan Sebelum
Menjadi TKSK
No. Mengikuti Frekuensi Persentase (%)
Pembekalan/Pelatihan Sebelum
Menjadi TKSK
1. Ya 28 93,24 %
2. Tidak 2 06,66 %
Jumlah 30 100,00 %
Kesesuaian Pembekalan/Pelatihan Dengan Tugas
dan Fungsi TKSK
No. Kesesuaian Pembekalan/Pelatihan Frekuensi Persentase (%)
dengan Tugas dan Fungsi
1. Sesuai 28 93,24 %
2. Tidak Sesuai 2 06,66 %
Jumlah 30 100.00 %
17

18. Kesulitan Menjalankan Tugas Dan
Fungsi Sebagai TKSK
No. Kesulitan Menjalan Tugas dan Frekuensi Persentase (%)
Fungsi Sebagai TKSK
1. Identifikasi dan inventarisasi PMKS 4 13,32 %
dan PSKS
2. Bimbingan dan Penyuluhan Sosial 2 06,66 %
3. Jejaring dan koordinasi dalam PKS 4 13,32 %
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 13,32 %
5. Fungsi Inisiasi, motivasi, fasilitasi, 4 13,32 %
katalisasi, dinamisasi
6. Fungsi administrasi 0 0
7. Fungsi pengelola kegiatan UEP 6 19,98 %
18

19. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam
Menjalan Tugas dan Fungsi TKSK
No. PermasalahanYang Dihadapi Frekuensi Persentase (%)
1. Tali asih telat dibayar/tidak dibayar 6 19,98 %
2. Tidak/kurang tunjang sarana prasarana 18 59,94 %
3. Kurang dukungan dari Dinas/Instansi 8 26,64 %
Sosial
4. Kurang dukungan dari pimpinan 4 13,32 %
Kecamatan/pihak terkait lainnya
5. Kurang dukungan dari aktivis/PSKS 4 13,32 %
lainnya
6. Faktor keluarga/kesibukan lainnya 2 06,66 %
7. Faktor lainnya (banyaknya tugas yang 4 13,32 %
harus dilaksanakan
19

20. Bentuk Dukungan dari Dinas/Instansi
Sosial, Kecamatan dan Pihak Lain
No. Bentuk Dukungan Frekuensi Persentase
(%)
1. Honor/biaya operasional berkala 0 0
(bulanan) dari Pemda/Kecamatan
2. Sarana/prasarana perkantoran 10 33,30 %
3. Sarana Transportasi 2 06,66 %
4. Pelibatan dalam kegiatan sosial 22 73,26 %
kemasyarakatan
5. Pengakuan atas eksistensi/kinerja 22 73,26 %
TKSK
20

21. Saran Tugas dan Fungsi TKSK Ke Depan
No. Saran Frekuensi Persentase (%)
1. Sosialisasikan TKSK secara luas agar 6 19,98 %
keberadaan TKSK diakui aparat
pemda
2. Agar dikasih sarana prasarana 14 46,62 %
3. Dapat perlindungan 2 06,66 %
4. Pendanaan yang memadai 4 13,32 %
5. TKSK dikemalikan pada format 2 06,66 %
MASKOT
6. Lebih jelas posisi dan peran serta 2 06,66 %
tanggung jawab agar difahami dan
dilaksanakan oleh dinas/kecamatan
7. Honor operasional pemda untuk 2 06,66 %
menunjang kelancaran tugas
8. Honor TKSK disamakan dengan UMP 6 19,98 %
21

22. Rencana Setelah Selesai/Berhenti
Sebagai TKSK
No. Rencana setelah Frekuensi Persentase
selesai/berhenti sebagai TKSK (%)
1. Tetap mengabdi kepada 24 79,92 %
masyarakat menjadi pekerja
sosial
2. Bekerja/berusaha seperti biasa 4 13,32 %
3. Pengusaha ayam kampung 2 06,66 %
Jumlah 30 100,00 %
22

23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Tetap Semangat
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
23