1. A. PROFIL DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTT
Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
Berdasarkan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan
sebagai salah satu dinas teknis untuk memberikan pelayanan di bidang Pekerjan
Umum, baik bagi unsur top manager, middle manager maupun unsur staf.
Untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum telah dibagi habis dalam 1 (satu) Sekertariat, 4 (empat) bidang dan 3
(tiga) UPTD yang telah dibantu seksi-seksi, dengan perincian sebagai berikut :
a. Sekertariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
2) Sub Bagian Keuangan.
3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
b. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
2) Seksi Pembangunan PSDA dan Irigasi.
3) Seksi Pengelolaan PSDA dan Irigasi.
c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
2) Seksi Perumahan dan Permukiman.
3) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan.
e. Bidang Bina Program dan Bina Teknik, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program.

2. 2) Seksi Pengujian dan Bina Teknik.
3) Seksi Jasa Konstruksi.
f. UPTD Pengelolaan SDA. Wilayah Timor, terdiri dari :
1) Sub Bagian Tata Usaha.
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Data.
3) Seksi Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengendalian.
g. UPTD Pengelolaan SDA. Wilayah Flores, terdiri dari :
1) Sub Bagian Tata Usaha.
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Data.
3) Seksi Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengendalian.
h. UPTD Pengelolaan SDA. Wilayah Flores, terdiri dari :
1) Sub Bagian Tata Usaha.
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Data.
3) Seksi Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengendalian.
Dalam hal dukungan sumber daya manusia, jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum
sebanyak 565 orang, dengan klasifikasi kepangkatan dan data terpilah menurut gender
sebagai berikut :
a. Golongan IV, sebanyak 14 (empat belas) orang, terdiri dari laki-laki11 orang dan
perempuan 3 orang.
b. Golongan III, sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) orang, terdiri dari laki-
laki 247 orang dan perempuan 81 orang.
c. Golongan II, sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) orang, terdiri dari laki-laki
148 orang dan perempuan 43 orang.
d. Golongan I, sebanyak 32 orang (dua puluh) orang, semuanya laki-laki.
Ditinjau dari aspek beban kerja, jumlah PNS tersebut dinilai telah memadai dalam
pelaksanan tugas pokok dan fungsi. Namun dalam rangka peningkatan kinerja, masih
perlu dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dari waktu ke waktu,
baik dalam hal peningkatan kemampuan / skill maupun peningkatan kedisiplinan,

3. dedikasi dan etos kerja agar dapat menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih
berkualitas.
Gambaran ringkas profil Dinas Pekerjaan Umum dapat terbaca pada Struktur
Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

4. BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
1. VISI
Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal, bermanfaat dan bersinergi
dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar
terwujudnya masyarakat NTT yang aman dan damai, adil dan demokrasi serta lebih
sejahtera.
2. MISI
2.1. Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang memenuhi kebutuhan
wilayah di bidang Sumber Daya Air, mendukung ketahanan pangan melalui
pengembangan jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan
permukiman dari bahaya daya rusak air.
2.2. Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang memenuhi kebutuhan
wilayah di bidang prasarana jalan dalam rangka mendukung pengembangan
wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
2.3. Mengembangkan infrastruktur Pekerjaan Umum di bidang permukiman untuk
mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan produktif.
2.4. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi NTT yang nyaman dan
berkulaitas.
2.5. Melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar
keselamatan dan keamanan bangunan.
2.6. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang Pekerjaan Umum
yang diselenggarakan secara transparan.
2.7. Menciptakan iklim yang kondusif dan kompetitif bagi dunia usaha jasa
konstruksi untuk berperan aktif dalam pembangunan.

5. 2.8. Mewujudkan Survey, Evaluasi dan pengendalian parasarana dan saranan dasar
yang handal, yang berorientasi pada kewilayahan dengan memperhatikan
karakteristiknya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas
dan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan..
2.9. Meningkatkan kehandalan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
dengan mengembangkan teknologi bidang Pekerjaan Umum yang tepat guna
dan kompetitif.
2.10. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta mutu aparatur bidang
Pekerjaan Umum dalam rangka meningkatkan mutu perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan mutu
pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab.
3. TUJUAN
3.1. Mempertahankan kemantapan kondisi prasarana sumber daya air dan irigasi,
prasarana jalan dan prasarana permukiman dan tata ruang.
3.2. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas prasarana sumber daya air,
prasarana jalan, dan prasarana permukiman dan tata ruang.
3.3. Mewujudkan rencana pengembangan pembangunan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
4. STRATEGI
4.1. Penanganan pada seluruh program prasarana sumber daya air dan irigasi,
prasarana jalan, dan prasarana permukiman dan tata ruang.
4.2. Melakukan pentahapan peningkatan daya dukung dan kapasitas sesuai dengan
tingkat kebutuhan.
4.3. Melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air, jalan,
permukiman dan tata ruang agar umur rencana dapat tercapai.
4.4. Membangun prasarana dan sarana dasar sumber daya air, jalan permukiman
dan tata ruang.

6. 4.5. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan
5. SASARAN
Sesuai dengan rencana program Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
selama 5 (lima) tahun bahwa :
Terwujudnya penanganan pada seluruh program Prasarana Sumber Daya Air dan
Irigasi, Prasarana Jalan dan Prasanana Permukiman dan Tata Ruang mencapai target
maksimal.