Kebijakan Pengelolaan SDM.pptx

KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SDM
di lingkungan Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Disampaikan pada Pengarahan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS Golongan II dan III Tahun 2022
Oleh
Deni Santo, S.T., M.Sc.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
2
Outline:
1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM
3. PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL
4. MANAJEMEN TALENTA
5. PENILAIAN KINERJA
6. DISIPLIN PEGAWAI
7. TATA KELOLA AKUN PEGAWAI (TERTIB SPBE)

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
3

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
“Terwujudnya kepemerintahan yang baik,
bersih, dan berwibwa yang berdasarkan
hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral’
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DIVERSITY AND DYNAMIC GOVERNANCE
APARATUR
SIPIL
NEGARA
KELEMBAGAAN
DAN
PROSES
BISNIS
ORGANISASI
AKUNTABILITAS
KINERJA
DAN
PENGAWASAN
SUMBER: BAPENAS 2019
4

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra ATR/BPN 2020-2024
berdasarkan Land Management Paradigm (LMP)
Tujuan 2
Menyelenggarakan Penataan
Ruang yang Adil, Aman, Nyaman,
Produktif dan Berkelanjutan
Tujuan 1
Mengatur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah
yang Berkeadilan
Tujuan 3
Meningkatkan Nilai Ekonomi Pertanahan
bagi Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan 4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola
kepemerintahan yang berdaya saing
Sasaran Strategis 2
Peningkatan Kualitas Tata
Ruang dan Tertib Pemanfaatan
Ruang
Sasaran Strategis
1.1
Peningkatan Manfaat
Pengelolaan
Reforma Agraria
Sasaran Strategis 3
Peningkatan Manfaat Ekonomi
Pengelolaan Pertanahan
Sasaran Strategis 4.2
Terwujudnya tata kelola kelembagaan
yang kompetitif dan berstandar
kepemerintahan yang baik dari aspek
manajemen operasi dan aspek
pengendalian internal
Visi: Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”
Misi:
1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.
Misi:
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang
yang Berstandar Dunia.
Sasaran Strategis
1.2
Peningkatan
Kepastian dan
Perlindungan Hukum
Hak Atas Tanah
Land Tenure (LT)
Pendaftaran Tanah & Reforma
Agraria
Land Value
(LV)
Penilaian &
Pengembang
an Ekonomi
Pertanahan
Land Use (LU)
Penataan Ruang
Sustainable
Development
Economic,
Social
&
Environmental
Kadaster dan Infrastruktur Informasi Pertanahan (KIIP)
Cadastre and Land Information Infrastructure
(termasuk data fisik, data yuridis, multiguna, pra pendaftaran)
Public Service & Control Function
Proses
Inti
Proses
Manajemen
Sasaran Strategis 4.1.
Penyediaan Informasi
Geospatial Tematik
Pertanahan dan Ruang
Multiguna (GTPR)
Sumber: Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN
IKSS :
1. Indeks Registering Property (EoDB)
2. Indeks Reformasi Birokrasi
Program: Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Sasaran Program: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan
berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional
IKP :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2.Persentase penanganan
pengaduan dan pemenuhan permohonan informasi publik;3. Persentase
layanan komunikasi publik; 4. Indeks kepuasan layanan keprotokolan; 5. Nilai
SAKIP; 6. Nilai laporan kinerja keuangan (Opini BPK); 7. Indeks Reformasi
Birokrasi 7 Area Perubahan; 8. Pengelolaan PNBP yang Optimal; 9. Nilai
penguatan Perundang-Undangan; 10. Indeks Akreditasi Lembaga STPN; 11.
Indeks Profesionalitas ASN; 12. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE); 13. Rasio Kebijakan terhadap Rekomendasi Kebijakan
yang diusulkan; 14. Indeks Layanan Internal Kantor Modern; 15. Level
Kematangan UKPBJ; 16. Standarisasi layanan LPSE.
6

Kegiatan 5:
Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian
Sasaran kegiatan 5:
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasi dan aspek
pengendalian internal
Indikator Kinerja Kegiatan:
1. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan evaluasi organisasi
2. Persentase penyusunan dokumen Analisis Jabatan
3. Persentase Satuan Kerja yang menyusun Analisa Beban Kerja (ABK)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Jumlah kantor yang mendapat nilai predikat "BAIK" (Penilaian Kinerja Kantor)
6. Jumlah dokumen Proses Bisnis, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
7. Nilai rata-rata kualifikasi Aparatur Sipil Negara
8. Rata-rata hasil penilaian prestasi kinerja Aparatur Sipil Negara berbasis indikator kinerja
9. Persentase penegakan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara
10. Dokumen proyeksi kebutuhan pegawai
11. Dokumen pelaksanaan penerimaan ASN yang dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif
12. Dokumen kebijakan pengembangan talenta
13. Persentase pegawai yang dipetakan dalam talent mapping
14. Persentase pengisian Jabatan Struktural secara terbuka dan/atau sesuai kompetensi Jabatan
15. Persentase kualitas database pegawai
16. Persentase penyelesaian layanan kepegawaian
Output:
1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (5 Layanan)
2. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (5 Layanan)
3. Layanan Manajemen Organisasi (5 Layanan)
4. Layanan Perkantoran (5 Layanan)
Kegiatan 10:
Pengembangan SDM
Sasaran kegiatan 5:
Terselenggaranya Program Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Manajerial,
Teknis dan Sosio-Kultural Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
Indikator Kinerja Kegiatan:
1. Persentase jumlah pegawai yang memiliki profil kompetensi untuk
sistem merit
2. Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (AKPK)
3. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
Output:
1. Pembangunan Pusat Asessment Kompetensi Pegawai untuk Profil
Kompetensi SDM (5 Layanan)
2. Pembangunan Pusat Sumber Belajar untuk Competency based
Learning (5 Layanan)
3. Pembangunan Database Kompetensi Pegawai dan Jabatan Fungsional
(5 Layanan)
4. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
5. Operasional Layanan Perkantoran.
Program 4.2.1:
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Sasaran Program:
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional
Indikator Kinerja Program:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2.Persentase penanganan pengaduan dan pemenuhan permohonan informasi publik;3. Persentase layanan komunikasi publik; 4. Indeks kepuasan layanan keprotokolan; 5. Nilai SAKIP; 6. Nilai laporan kinerja
keuangan (Opini BPK); 7. Indeks Reformasi Birokrasi 7 Area Perubahan; 8. Pengelolaan PNBP yang Optimal; 9. Nilai penguatan Perundang-Undangan; 10. Indeks Akreditasi Lembaga STPN; 11. Indeks Profesionalitas ASN; 12. Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 13. Rasio Kebijakan terhadap Rekomendasi Kebijakan yang diusulkan; 14. Indeks Layanan Internal Kantor Modern; 15. Level Kematangan UKPBJ; 16. Standarisasi layanan LPSE.
Public Service & Control Function 7

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
8
Transformasi
Layanan Digital
Fully Digital
Era Informasi
Institusi Standar
Dunia

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen
ASN di Lingkungan Kementerian ATR/BPN,
ditetapkan pada Kategori IV (sangat baik)
dengan nilai 334,5 (tiga ratus tiga puluh
empat koma lima) dan indeks 0,81 (nol koma
delapan puluh satu).
Peringkat II
Capaian Perencanaan Kebutuhan Pelayanan
Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun
Peringkat III
Capaian Penilaian Kompetensi
Peringkat III
Capaian Implementasi Penilaian Kinerja
9

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Sumber: KemenPANRB, 2021
3,05 (baik)
10

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
mendapatkan penghargaan
sebagai
Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori “Pelayanan Prima”
Tahun 2021 dari Kementerian PAN dan RB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
mendapatkan penghargaan
sebagai
Pembina Pelayanan Publik
Kategori “Pelayanan Prima” Lingkup Kementerian/Lembaga
Tahun 2021 dari Kementerian PAN dan RB
11

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
12

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Jabatan Pimpinan Tinggi
memimpin dan memotivasi ASN pada instansi
pemerintah
Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan
Jabatan Pengawas
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana/Fungsional
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan
PPPK
PPPK
JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
JABATAN
ADMINISTRASI
KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
UTAMA
MADYA
(16 s.d. 17)
PRATAMA
(13 s.d. 15)
ADMINISTRATOR
(11 s.d. 13)
PENGAWAS
(9 )
PELAKSANA
(1 s.d. 7)
KETRAMPILAN
(5 s.d. 8)
(8,9, 11, 13)
Sumber: UU 5/2014 13

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Peraturan MENPAN & RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
14

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
15

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Dapat ditunjuk
JF individu
/Tim Kerja
16

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Kedudukan merupakan penggambaran
posisi kedudukan Pejabat Fungsional dan
pelaksana dalam struktur organisasi
Instansi Pemerintah dengan Pejabat
Penilai Kinerja sebagai atasan langsung,
yang tergambarkan dalam struktur
organisasi dan tata kerja masing-masing
Instansi Pemerintah
JPT MADYA
JPT PRATAMA
PEJABAT ADMINISTRATOR
PEJABAT PENGAWAS
PEJABAT FUNGSIONAL YANG
DITUNJUK*)
ditetapkan terlebih dahulu dalam
perencanaan kinerja unit organisasi
melalui DIALOG KINERJA
17

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Bagi Unit Eselon I yang
memiliki rentang kendali
terlalu luas/beban tugas
terlalu besar dapat
menempatkan Pejabat
Fungsional dan pelaksana
untuk berkedudukan di
bawah Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama
1 2
Pejabat Level 1
Pejabat Level 2
18
1 2
Pejabat Level 1
Pejabat Level 2
Bagi kanwil yang rentang
kendalinya terlalu luas
dan beban tugas
organisasi yang besar
dapat menempatkan
Pejabat Fungsional dan
pelaksana untuk
berkedudukan di bawah
Pejabat Administrator.
2
Pejabat Level 1
Pejabat Level 2
Bagi kantah yang rentang
kendalinya terlalu luas
dan beban tugas
organisasi yang besar
dapat menempatkan
Pejabat Fungsional dan
pelaksana untuk
berkedudukan di bawah
Pejabat Administrator.

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
 Pimpinan Unit Organisasi dapat merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu
unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
 Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim kerja dapat
melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan
 Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas
di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan atas usulan dari Pimpinan Unit Organisasi
 penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui proses
perencanaan berdasarkan beban kerja
19

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
ANTAR UNIT INTER UNIT
20

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
21
ANTAR UNIT INTER UNIT

▸ Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan
▸ Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2021
tentang Pengangkatan PNS ke Dalam JF Penata
Pertanahan Melalui Penyesuaian/Inpassing
▸ Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 25 Tahun
tentang Pengangkatan PNS ke Dalam JF Penata Kadastral
Melalui Penyesuaian/Inpassing
▸ Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 26 Tahun 2021
tentang Pengangkatan PNS ke Dalam JF Asisten Penata
Kadastral Melalui Penyesuaian/Inpassing
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
22

23
424
19
194
MUDA MADYA
INPASSSING PADA
JABATAN ADMINISTRATOR
KEPALA KANTOR ADMINISTRATOR LAINNYA
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
36
1455
402
PERTAMA MUDA MADYA
INPASSING PADA
JABATAN PENGAWAS
PENGAWAS
308
1106
156
613
2 20
A. FUNGSI KADASTRAL B. FUNGSI PERTANAHAN
INPASSING JF JENJANG KEAHLIAN PADA
JAB. PELAKSANA
Pertama Muda Madya
1288
256
71
1
Pemula Terampil Mahir Penyelia
INPASSSING JF JENJANG KETRAMPILAN
PADA JAB. PELAKSANA
PELAKSANA KETRAMPILAN
JF AHLI PERTAMA: 1450
JF AHLI MUDA: 2.266
JF AHLI MADYA: 1.042
TOTAL SELURUH JENJANG JF : 6,374
Keterangan:
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN DILIHAT DARI SELISIH TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR ± Rp 1.329.711.000,-
JF KETERAMPILAN: 1616
23

1. Penghitungan ABK JF PP
2. Pengajuan usulan formasi JF PK dan APK
3. Validasi Naskah Akademis Tunjangan Jabatan JF PR, PP,
PK dan APK
4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan JF PR, PP, PK
dan APK
1. Persetujuan Formasi JF PP, PK dan APK dari Kementerian PAN dan RB
2. Penata Kadastral:
• Pengumuman lolos seleksi JF PK dan APK
• Batas waktu Penutupan dan Pelantikan s.d. 27 April 2022
3. Penata Pertanahan
• Pembentukan Tim sekretariat Inpassing
• Edaran Inpassing Tahap I
• Pendaftaran Inpassing Tahap I
4. Penetapan Kelas Jabatan Penata Pertanahan, Penata Kadastral dan Asisten Penata
Kadastral
1. Seleksi Administrasi dan Portofolio
2. Penetapan Angka Kredit
3. Rekomendasi Pengangkatan
4. SK pengangkatan
5. Pelantikan
1. Penetapan Formasi Tahap II
2. Edaran Inpassing Tahap II
3. Pendaftaran Inpassing Tahap II
4. Seleksi Administrasi dan Portofoli
5. Penetapan Angka Kredit
6. Rekomendasi Pengangkatan
7. SK Pengangkatan
8. Pelantikan
NOV
OKT
SEP
AGU
JUL
JUN
MEI
APR
MAR
FEB
JAN
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
24

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
25

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020
26

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
27

 Sesuai Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 62 Tahun 2020
tentang Penugasan Pegawai
Negeri Sipil Pada Instansi
Pemerintah Dan Di Luar Instansi
Pemerintah
 Sesuai Peraturan
Kepala BKN Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi
 Sesuai Peraturan Menteri PAN
dan RB nomor 69 Tahun 2021
 Pengadaan pegawai 2022 hanya
untuk PPPK
 Jabatan PPPK adalah Jabatan
Fungsional yang merujuk pada
Perpres 38 tahun 2020 dan
Jabatan Fungsional di
lingkungan Kementerian
ATR/BPN
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
 Alokasi Formasi CPNS terbaru
berdasarkan Kepmen PANRB 731
Tahun 2021
28

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Identifikasi, Penilaian
dan Pemetaan Talenta
PROFIL
 PENDIDIKAN
 MASA KERJA
 USIA
 RIWAYAT JABATAN
KINERJA
 SKP
 FORUM PIMPINAN
 KINERJA 180O
POTENSIAL
KOMPETENSI
 MANAJERIAL
 SOSIAL KULTURAL
 TEKNIS
POTENSI
 RIWAYAT DIKLAT
 RIWAYAT INTEGRITAS &
MORALITAS
 PENGHARGAAN
 PERTIMBANGAN LAIN
SIMPEG
SMK SIMPEG
PENILAIAN KOMPETENSI
29

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
30

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
31

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
32
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
Potensi
• Daya Analisa dan Logika
Berpikir
• Sistematika Kerja
• Inisiatif
• Daya Tahan Kerja
• Kepemimpinan
• Dorongan Berprestasi
• Tanggung Jawab
• Keterampilan Interpersonal
• Kepercayaan Diri
• Stabilitas Emosi
Kompetensi Manajerial
• Integritas
• Kerja Sama
• Komunikasi K - Orientasi
pada Hasil
• Pelayanan Publik
• Pengembangan Diri dan
Orang Lain
• Mengelola Perubahan
• Pengambilan Keputusan
Kompetensi Sosial Kultural
• Perekat Bangsa

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
BEASISWA TUGAS BELAJAR
01
IZIN PENCANTUMAN GELAR
DARI TUGAS BELAJAR
03
RENCANA PENGEMBANGAN
KAPASITAS/KOMPETENSI LAINNYA
04
PELATIHAN/SHORT COURSE
LEMBAGA LAINNYA
02
BAPPENAS; KOMINFO; JICA
LPDP; AAS; StuNed, NEW ZEALAND;
STPN/STAN
BAPPENAS; KOMINFO
LPDP
PPSDM
SK TUGAS BELAJAR
TIDAK LEBIH DARI 60 KM
AKREDITASI MIN. B
DIKLAT STRUKTURAL
DIKLAT TEKNIS
DIKLAT FUNGSIONAL
33

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
34

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
UU
NO. 5 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH
NO. 11 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH
NO. 17 TAHUN 2020
PERATURAN PRESIDEN
NO. 30 TAHUN 2019
PERMENPANRB
NO. 8 TAHUN 2021
PERATURAN MENPANRB
NO. 6 TAHUN 2022
PERATURAN MENPANRB
NO. 7 TAHUN 2022
KEPUTUSAN MENTERI ATR/BPN
NOMOR 114/SK-HK.02.01/I/2022 –
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ATR/BPN
PETUNJUK PELAKSANAAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
2/JUKNIS-100.KP.01.01/II/2022
35

MANAJEMEN TALENTA
kinerja Pegawaiharus menjadi salahsatudasar
penempatantalentpool
TUNJANGAN KINERJA
Tunjangan Kinerja dibayarkan
berdasarkan pencapaian kinerja
PENGHARGAAN
pemberian penghargaan berdasarkan
padapenilaian kinerja yang objektif dan
transparan.
SANKSI
penilaian kinerja PNSyang tidak mencapai target
kinerja dikenakan sanksiadministrasi sampai denganpemberhentian
PENGEMBANGAN KARIERPNS
Mutasi, Promosidan Pengembangan Kompetensi
berdasarkan kinerja
05
02
03
04
01
KINERJA
PEGAWAI
digunakan untuk
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
36

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
37

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Zona Integritas
1.
Nilai diambil dari Nilai ZI (Zona Integritas) Kantor Wilayah
Skala Penilaian ZI : 0 – 100
RDTR
2. Persentase realisasi materi teknis dan Raperda RDTR Kabupaten/Kota
Skala Penilaian %: 0 - 100
PTSL
3.
Nilai Rata-rata dari :
1. Persentase Desa Lengkap;
2. Persentase Capaian PTSL (Rata-Rata Realisasi K1+K2+K3+K4);
3. Nilai Kinerja Data Lengkap PTSL/PTKL
4. Persentase Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi;
5. Persentase Data Valid (Buku Tanah dan SU yang sudah Link).
6. Persentase Buku Tanah Tervalidasi
7. Persentase Pengecekan Elektronik
8. Persentase HT Elektronik
9. Persentase Capaian Output Per Kanwil
Skala Penilaian : 0 – 100
Sesuai Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.01.01/17-100/1/2022 Tanggal 7 Januari 2022
38

Nilai rata-rata
1. Persentase Realisasi Bidang tanah yang diredistribusi
2. Persentase Realisasi Gugus Tugas Reforma Agraria
3. Persentase Realisasi Data dan Informasi P4T
4. Persentase Realisasi Akses Reforma Agraria
5. Persentase Realisasi Database Penerima Akses Reforma Agraria
6. Persentase Neraca Perkebunan
7. Persentase Neraca PGT
8. Persentase Layanan Peta Analisis
9. Persentase Data Potensi WP3WT
10. Persentase Data Tanah Kritis
11. Persentase Layanan Pertek
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Reforma Agraria
4.
Pengadaan Tanah
5. 1. Persentase luas PSN (Program Strategis Nasional);
2. Persentase luas NON-PSN (Program Strategis Nasional;
3. Persentase Sertipikat Konsolidasi Tanah;
4. Persentase Materi Teknis Konsolidasi Tanah;
5. Persentase Layanan Konsolidasi Tanah Swadaya;
6. Persentase Peta ZNT (Zona Nilai Tanah);
7. Persentase Pembaruan Peta ZNT (Zona Nilai Tanah).
39

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Pengendalian
6.
Nilai rata-rata dari:
1. Persentase Jumlah penyelesaian Sengketa Pertanahan;
2. Persentase Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Pertanahan;
3. Persentase Jumlah penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antar
instansi/lembaga (Kanwil);
4. Persentase Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan pertanahan secara
holistik antar instansi/lembaga (Kanwil);
Nilai I: Nilai rata-rata dari:
1. Persentase Jumlah Rekomendasi Penertiban Penguasaan dan Pemilikan tanah
yang akan dihasilkan;
2. Persentase Penertiban Penggunan dan Pemanfaatan Tanah yang dihasilkan;
3. Persentase Jumlah Bidang Tanah yang akan dilakukan Pengendalian
HAT/DPAT;
4. Persentase Luas Lahan Sawah Beralih Fungsi yang telah dilakukan
pegendalian;
5. Persentase Luas wilayah Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang dilakukan
pengendalian;
Sengketa Konflik
7.
8. Nilai Rata-rata dari:
1. IPASN (Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara) (Skala 0-100);
2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skala 0 – 100);
3. IPK (Indeks Persepsi Korupsi) (Skala 0 – 100).
SDM
40

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Penyelesaian Tunggakan
9. 1. Penyelesaian Tunggakan Tahun Lalu + Tunggakan Tahun Berjalan yang
diselesaikan. (Dalam Jumlah)
2. Penyelesaian Tunggakan Tahun Lalu + Tunggakan Tahun Berjalan yang
diselesaikan. (Dalam Rupiah)
Penanganan Pengaduan
10. 1. Persentase Tindak Lanjut SP4N Lapor
2. Persentase Tindak Lanjut #TanyaATRBPN
3. Nilai Strategi Komunikasi
4. Aktivasi Total Daerah
5. Rata-rata kepatuhan posting Medsos
Kualitas Data
11. 1. Persentase Layanan Perkantoran
2. Presentase Penggunaan E-Office
3. Jumlah Penggunaan TTE
4. Realisasi Tender DIPA TA Berjalan yang telah diinput ke SIRUP
PNBP
12. 1. Capaian PNBP Tahun Sebelum
2. Capaian PNBP Tahun Berjalan
SAKIP dan IKPA
13. 1. IKPA
2. SAKIP (bersifat tahunan)
Skala Penilaian : 0 – 100 41

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Triwulan 1
- Tim Pembina
Wilayah
- Forum Pimpinan
- Satker
Triwulan 2
- Tim Pembina
Wilayah
- Forum Pimpinan
- Satker Triwulan 3
- Tim Pembina
Wilayah
- Forum Pimpinan
- Satker
Triwulan 4
- Tim Pembina
Wilayah
- Forum Pimpinan
- Satker
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
42

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
(SUMBER DATA UNIT KERJA PUSAT DAN DATABASE)
NO PROVINSI
INDIKATOR
Data Tambahan
TOTAL
PENILAIAN
(Tidak
Menyertakan
Tunggakan)
Reformasi
Birokrasi dan
Pembangunan
Zona
Integritas
Percepatan
penyelesaian
Rencana
Detail Tata
Ruang (RDTR)
Pendaftaran
Tanah
Sistematik
Lengkap
(PTSL)
Reforma
Agraria
Pengadaan
Tanah
Pengendalian
Penguasaan
Tanah dan
Pemanfaatan
Ruang
Penyelesaian
Sengketa
Konflik
Pertanahan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan
Persentase Tunggakan
thd Jml berkas yg
masuk
Anggaran Tunggakan
di muka (tidak dalam
%)
Pengaduan
Masyarakat
Peningkatan
Kulitas Data
Peningkatan
PNBP
IKPA
Penyerapan
Anggaran
Penyerapan
Anggaran (Sumber
Dana PLN)
Persentase Tindak
Lanjut SP4N-
LAPOR,
#TanyaATRBPN
dan Surat sampai
dengan 8 Januari
2022
Pengelolaan Media
Sosial
(Periode 1 - 7
Januari 2022)
a c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18
1 Aceh 35,28 - 67,12 67,17 86,05 84,41 78,47 33,91 3,91 Rp4.092.754.116 26,67 85,28 92,93 89,40 95,22 95,22 100,00 39,30 70,09
2 Sumatera Utara 43,88 - 55,46 58,59 99,90 92,31 229,65 39,51 7,37 Rp9.845.276.224 41,54 65,09 107,98 94,80 93,68 93,68 49,07 13,57 77,50
3 Sumatera Barat 40,91 - 60,33 64,88 95,83 48,68 57,75 45,65 7,90 Rp7.384.564.786 41,54 44,22 117,07 92,23 95,27 95,27 65,03 27,54 64,07
4 Sumatera Selatan 38,02 - 50,57 33,71 64,98 38,41 83,55 45,26 8,39 Rp8.893.511.682 62,35 51,64 127,69 82,32 65,97 70,42 99,56 35,74 62,84
5 Riau 45,53 - 65,14 57,22 99,15 86,01 150,96 46,98 7,97 Rp5.702.955.588 63,08 52,96 195,60 93,20 88,60 91,84 99,65 90,15 88,16
6 Jambi 43,64 - 55,16 66,32 93,42 96,76 118,06 40,07 10,25 Rp7.120.790.386 33,33 59,84 90,66 86,77 78,04 83,70 83,33 72,08 72,68
7 Bengkulu 43,46 - 67,34 45,41 95,39 86,36 154,55 46,32 0,21 Rp872.266.503 43,64 66,95 158,21 95,53 97,38 97,38 50,00 52,30 78,77
8 Lampung 37,89 - 58,89 88,30 100,72 73,08 95,05 46,26 9,56 Rp3.028.572.354 56,68 74,30 116,70 92,51 94,93 94,93 100,00 38,05 76,67
9 DKI Jakarta
46,17 - 39,01 54,94 63,52 100,00 182,50 48,12 6,29 Rp11.339.881.488 83,33 91,82 64,22 91,95 89,52 89,52 90,91 17,54 75,97
10 Jawa Barat 39,11 - 53,36 52,10 96,73 60,53 242,22 45,08 7,79 Rp63.457.254.176 83,35 69,44 111,02 94,33 91,28 91,28 89,98 40,38 83,49
11 Jawa Tengah 43,31 - 63,23 67,80 93,93 86,47 571,85 49,80 9,49 Rp32.065.487.521 70,82 76,41 119,31 95,80 95,35 95,35 74,85 78,76 113,41
12 Jawa Timur 42,42 - 67,09 56,73 91,16 73,46 282,59 47,79 10,49 Rp42.207.373.970 77,08 75,96 114,71 94,23 95,84 95,84 70,32 8,96 85,60
13 D.I. Yogyakarta 36,46 - 47,19 66,04 96,54 80,00 362,50 53,29 14,57 Rp9.966.604.460 80,00 71,79 84,30 93,87 89,89 89,89 100,00 43,67 93,25
14 Kalimantan Barat 36,32 - 54,78 56,52 93,86 70,00 289,83 40,23 13,11 Rp13.359.210.087 58,67 51,12 133,77 87,90 76,36 93,75 100,00 34,85 84,59
15 Kalimantan Tengah 47,75 - 51,49 59,92 86,45 74,44 115,83 43,08 4,79 Rp3.847.929.812 26,67 62,59 109,82 87,28 74,59 85,29 100,00 20,13 68,58
16 Kalimantan Timur 47,09 - 68,72 60,10 81,44 72,60 207,29 36,89 5,75 Rp12.574.582.641 68,57 80,13 142,89 90,51 87,46 91,71 55,56 35,41 81,05
17 Kalimantan Selatan 60,43 - 82,58 81,77 94,61 100,00 137,50 43,73 7,07 Rp6.197.850.191 80,00 55,91 99,32 90,17 86,94 93,20 100,00 38,04 82,21
18 Sulawesi Utara 34,08 - 61,88 41,40 77,88 51,75 148,44 44,65 11,11 Rp3.678.903.911 53,66 42,57 157,57 86,45 91,01 91,01 100,00 35,20 73,33
19 Sulawesi Tengah 37,23 - 61,26 53,79 93,26 32,14 112,50 46,53 9,37 Rp3.245.063.870 45,71 51,73 126,74 87,57 89,83 89,83 66,67 8,09 65,22
20 Sulawesi Selatan 45,13 - 68,22 85,09 95,33 100,00 249,75 45,19 8,38 Rp11.036.911.420 48,40 63,61 109,67 92,42 96,22 96,22 83,33 57,62 88,57
21 Sulawesi Tenggara 33,69 - 69,39 50,47 100,00 93,33 116,90 38,04 7,03 Rp3.938.234.451 40,73 66,64 108,85 90,50 95,81 95,81 100,00 12,17 72,61
22 Bali 44,78 - 44,87 57,25 87,50 100,00 666,67 45,09 2,82 Rp4.606.299.685 64,00 83,79 117,39 94,18 89,12 89,12 100,00 52,05 117,62
23 Nusa Tenggara Barat 33,88 - 64,58 51,31 99,59 10,91 289,02 44,91 14,06 Rp9.072.522.098 72,73 41,62 122,00 93,97 93,73 93,73 100,00 24,61 81,63
24 Nusa Tenggara Timur 36,62 - 62,61 41,60 100,00 67,13 114,13 21,74 15,84 Rp9.600.553.244 57,39 52,53 100,67 90,76 94,44 94,44 100,00 54,51 71,01
25 Maluku 31,10 - 64,30 47,00 65,00 37,50 58,18 25,65 19,97 Rp1.268.772.759 16,00 57,99 80,29 82,89 91,44 91,44 100,00 0,00 54,09
26 Papua 21,58 - 66,84 51,11 92,83 11,11 30,12 22,28 8,60 Rp9.836.095.923 46,95 44,52 110,27 93,51 95,38 95,38 100,00 0,46 56,21
27 Maluku Utara 42,01 - 58,96 46,43 100,00 55,56 145,00 42,44 4,89 Rp935.583.671 24,00 67,00 111,38 95,90 95,99 95,99 100,00 52,80 74,10
28 Banten 42,42 - 48,95 70,84 321,09 87,50 193,38 37,71 7,95 Rp15.957.646.674 70,00 65,82 80,91 89,44 76,84 76,84 84,13 31,31 92,88
29 Kepulauan Bangka Belitung
73,62 - 95,17 87,90 379,95 100,00 142,71 47,03 7,08 Rp1.885.764.765 67,81 57,22 85,02 93,44 91,95 91,95 100,00 27,22 103,50
30 Gorontalo 28,45 - 70,26 49,75 100,00 85,71 150,00 32,44 9,36 Rp1.275.967.419 45,71 56,49 108,16 91,00 96,71 96,71 100,00 57,00 76,55
31 Sulawesi Barat 37,85 - 55,50 69,74 93,33 87,50 32,14 42,66 7,99 Rp853.755.499 45,71 41,55 92,92 89,65 88,23 88,23 100,00 38,00 65,34
32 Kepulauan Riau 48,71 - 59,48 66,17 100,00 100,00 85,40 43,67 3,79 Rp5.945.942.595 50,00 67,93 131,90 93,22 97,17 97,17 33,33 80,81 75,56
33 Papua Barat 27,89 - 51,33 29,47 95,11 36,36 22,73 44,89 10,72 Rp2.166.871.202 43,64 47,26 78,72 88,33 89,02 89,02 100,00 26,82 55,83
43

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
MEMPERHATIKAN:
1. RENSTRA
2. Perjanjian Kinerja
3. Organisasi dan tata kerja (OTK)
4. Uraian jabatan (TUSI) dan/atau
5. SKP atasan langsung.
6. Indikator Kinerja Individu
DISUSUN OLEH:
1. PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS
dan/atau
3. Pengelola Kinerja
DISEPAKATI OLEH
1. PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS
3. Setelah direviu oleh
Pengelola Kinerja
• Kinerja Utama
Penjabaran kinerja atasan
langsung, dan
dapat memuat
• Kinerja Tambahan
Tugas tambahan bersifat
strategis
• Indikator Kinerja Individu
Memperhatikan Kriteria :
Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas
waktu pencapaian, dan menyesuaikan
kondisi internal dan ekstenal organisasi
• Target
Meliputi Aspek :
Kuantitas, (Kualitas, Waktu, dan/atau
Biaya) opsional
MEMUAT MEMUAT
SKP
44
Sumber: KemenPANRB 2022

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
45

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
KINERJA
46

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
47

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
PENETAPAN KINERJA
48

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
49

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
50

Mekanisme Kerja Penetapan dan Klarifikasi Ekspektasi
(Pola Penugasan)
30
Prosed
ur
Instruksi
Kerja
:
Pola
Penugasan
For
m
Dirjen 1
Direktur b
Dirjen 2
Sesdirjen
o Apabila penugasandilakukan oleh pejabat lain
yang bukan pejabat penilai kinerja, maka
penugasan tersebut disampaikan dahulu kepada
pejabat penilai kinerja.
o Pejabat penilai kinerja dapatmengkoordinasikan
dengan pimpinan unit supporting untuk penunjukan
pegawai yang akan ditugaskan, atau langsung
melalui platform teknologi jika sudah tersedia.
o Penugasan tidak dapat disampaikan langsung
kepada Pegawai yang bersangkutan tanpa
sepengetahuanpejabat penilai kinerja.
o Pegawai dapat secara voluntary bergabung untuk
penugasan di unit kerjanya ataupun di unit kerja
lain yang membuka kesempatan, sepanjang
disetujui oleh Pejabat Penilai Kinerjanya
KETERANGAN
Meminta
penugasan
Dapat
menggkoordinasikan
Memberi
penugasan
1
2
3
2
1
disetujui
penugasan
Direktur a
Tim JFdibawah Direktura
Tim JFdibawah Direkturb
volunteer
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n

Mekanisme Kerja Pelaporan Kinerja
31
Prosedur
Instruksi
Kerja
:
Pola
Pelaporan
For
m
Dirjen 1
Direktur a Direktur b
Dirjen 2
Sesdirjen
o Pegawai melaporkan kinerjanya langsung kepada
pejabat yang memberikan penugasan dgn
tembusankepada Pejabat Penilai Kinerja.
o Pejabat yang memberikan penugasan langsung
memberikan feedback (umpan balik) atas kinerja
Pegawai selama ditugaskan dgn tembusan kepada
Pejabat Penilai Kinerja dari Pegawai dimaksud.
KETERANGAN
T
embusan
pelaporan
1
2
1
Pelaporan
kinerja
2
Tim JFdibawah Direkturb
Feedback
Tembusanfeedback
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n

Mekanisme Kerja Evaluasi Kinerja
39
Prosed
ur
Instruksi
Kerja
For
m
Dirjen 1
Direktur b
Dirjen 2
Sesdirjen
o Evaluasikinerja Pegawai dilakukan oleh Pejabat
Penilai Kinerja.
o Dalam hal Pegawai mendapat penugasanselain
dari Pejabat Penilai Kinerja, maka umpan balik
(masukan)
tersebut
dari pejabat yang menugaskan
perlu dipertimbangkan oleh Pejabat
Penilai Kinerja.
KETERANGAN
EvaluasiKinerja
Rekomendasi
penilaian
Tembusan
rekomendasi
Direktur a Evaluasi Kinerja
Rekomendasi
penilaian
Penugasan oleh dirjen2
Tim JFdibawah Direktur b
Volunteer
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n

Merupakan Capaian Milestone/ Trajectory Target:
ISTIMEWA
MELAMPAUI TRAJECTORY TARGET
BAIK
SESUAI TRAJECTORY TARGET
CUKUP
SUDAH BERPROGRESS NAMUN BUTUH PERBAIKAN
KURANG
REALISASI DIBAWAH TARGET
SANGATKURANG
REALISASI JAUH DIBAWAH TARGET
CAPAIAN KINERJA
PERIODIK ORGANISASI
PENETAPAN PREDIKAT KINERJAPEGAWAI
Berdasarkan capaian kinerja organisasi
periodik
PREDIKAT KINERJA
PERIODIK PEGAWAI
PREDIKATKINERJA PERIODIKPEGAWAI
PERI
LAKU
HASILKERJA
sesuai
ekspekta
si
di
bawah
ekspekta
si
Dibawah
ekspektasi
Sesuai
ekspektasi
Diatss
ekspektasi
diatas
ekspekta
si
Kurang/
misconduct
Baik
Sangat
Baik
Kurang/
misconduct
Baik Baik
Sangat
Kurang
Butuh
perbaikan
Butuh
perbaikan
POLA
DISTRIBUSI
PEGAWAI
(BERDASARKAN
DISTRIBUTION
GUIDELINES)
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Prosedur
Instruksi
Kerja
For
m
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n

PENJELASAN RATING KINERJA PEGAWAI
Hasil Kerja
Panduan Rating hasil kerja:
1. Diatas Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Hasil Kerja diatas
ekspektasi dan tidak ada Hasil Kerja Utama yang dibawah ekspektasi
dan UmpanBalik sebagian/seluruhnya menunjukkan respon positif
2. Sesuai Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Hasil Kerja sesuai
ekspektasi dan hanya sebagian kecil Hasil Kerja Utama yang dibawah
ekspektasi dan UmpanBalik Sebagianmenunjukkan respon positif
3. Dibawah Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Kinerja Utama
dibawah Ekspektasidan Umpanbalik yang diberikan atas hasil kerja
Pegawai sebagian besar atau seluruhnyatidak menunjukkan respon
Perilaku Kerja
Panduan Rating perilaku kerja:
1. Diatas Ekspektasi: Pegawai secara konsistenmenjalankan core
valuesASNuntukdiri sendiri dan oranglain
2. Sesuai Ekspektasi: Pegawai secara konsistenmenjalankan core
valuesASNuntukdiri sendiri
3. Dibawah Ekspektasi: Pegawai belum secara konsistenmenjalankan
core values ASN
positif.
PERILAKU
HASILKERJA
sesuai
ekspekta
si
di
bawah
ekspekta
si
Dibawah
ekspektasi
Sesuai
ekspektasi
Diatss
ekspektasi
diatas
ekspekta
si
Kurang/
misconduct Baik
Sangat
Baik
Kurang/
misconduct
Baik Baik
Sangat
Kurang
Butuh
perbaikan
Butuh
perbaikan
Prosedur
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n

PENGHARGAAN
Predikat BAIK 2 Tahun Berturut – turut
Pasal53,
Ayat1
diprioritaskan untuk
pengembangankompetensi
PPK dapat memberikan
Penghargaan lain atas kinerja sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan.
diprioritaskan untuk TalentPool
Predikat SANGAT BAIK 2 Tahun Berturut – Turut
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
58

59
TINGKAT DAN
JENIS
HUKUMAN
DISIPLIN
Pasal 8
RINGAN
Pasal 8
ayat (2)
SEDANG
Pasal 8
ayat (3)
BERAT
Pasal 8
ayat (4)
Teguran Lisan
Teguran Tertulis
Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana
selama 12 bulan; dan
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS
Hukdis Sedang berdasarkan PP 94 Tahun 2021 :
Pemotongan tukin 25% selama 6 bulan
Hukdis Sedang masih menggunakan PP 53 Tahun
2010 :
• Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1
Tahun
• Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun
• Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 1 Tahun
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
59

Lama Tidak Masuk Kerja Hukuman Disiplin
3 hari kerja Teguran Lisan
4-6 hari kerja Teguran Tertulis
7-10 hari kerja Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
11-13 hari kerja Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
21-24 hari kerja Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
25-27 hari kerja pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan
28 atau lebih hari kerja pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
10 hari terus menerus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
*diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
Keterangan : tanpa alasan yang sah, kumulatif, dalam 1 tahun.
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
60

61
No. Pejabat yang
Berwenang Terhadap Hukuman Disiplin
1. PPK Pejabat JPT Madya Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat berupa Penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan Pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
Pejabat JPT Pratama Hukdis Sedang dan Hukdis Berat
Fungsional jenjang Ahli Utama Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat berupa Penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan Pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
Pejabat Administrator ke bawah Hukdis Berat
Pejabat Fungsional selain Pejabat
Fungsional jenjang Ahli Utama
Hukdis Berat
2. Pejabat JPT
Madya
PNS di lingkungannya yang berada 1
(satu) tingkat di bawahnya
Hukdis Ringan
(dua) tingkat di bawahnya
Hukdis Sedang
3. Pejabat JPT
Pratama
(satu} tingkat di bawahnya
Hukdis Ringan
(dua) tingkat di bawahnya
Hukdis Sedang
Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukdis Ringan dan Hukdis Berat
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
61

62
Catatan :
1. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin dijatuhi
Hukuman Disiplin yang lebih berat.
2. Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin, tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang
Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
No. Pejabat yang Berwenang Terhadap Hukuman Disiplin
4. Pejabat Administrator PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu} tingkat di
bawahnya Hukdis Ringan
PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya Hukdis Sedang
Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukdis Ringan dan Hukdis Sedang
5. Pejabat Pengawas PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu} tingkat di
bawahnya Hukdis Ringan
PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya Hukdis Sedang
Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukdis Ringan
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
62

Pemeriksaan oleh atasan
langsung
SP secara tertulis
paling lambat 7
hari kerja
Panggilan
pertama
Pemanggilan kedua secara
tertulis paling lambat 7 hari
kerja sejak tgl pemeriksaan
pertama
PyB menjatuhkan hukuman
berdasarkan bukti dan
keterangan yg ada tanpa
pemeriksaan
BAP
PyB atasan
langsung
Penjatuhan
Hukuman
Disiplin BAP
Pejabat yg lebih
tinggi
atasan langsung melaporkan
hasil BAP
Keputusan HukDis
1
2
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
63

Hukuman Disiplin Sedang
Hukuman Disiplin Berat
Diperiksa oleh Tim Pemeriksa:
a. Atasan Langsung;
b. Unsur Pengawasan;
c. Unsur Kepegawaian
Dalam hal tertentu dapat melibatkan
pejabat lain yang ditunjuk
PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN/ATAU LARANGAN DENGAN
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN HUKUM DISIPLIN BERAT
Catatan :
- Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat PILIHAN untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang dan bersifat WAJIB untuk
dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat.
- Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau Pejabat Lain yang ditunjuk (mengacu pada Permen ATR/KBPN No. 30 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian
- Susunan Tim Pemeriksa : 1 orang
Ketua merangkap anggota, 1
orang Sekretaris merangkap
anggota, dan paling kurang 1
orang 1 anggota
- Tim Pemeriksa tidak boleh
berpangkat atau memangku
jabatan yang lebih rendah dari
PNS yang diperiksa
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
64

BAP ditandatangani oleh Pejabat yg memeriksa, dan PNS yang diperiksa
Jika PNS yang diperiksa menolak menandatangani, maka BAP tetap dijadikan dasar untuk
menjatuhkan HukDis
PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan
Produknya berupa Surat Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum
Keputusan penjatuhan Hukdis disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan
Jika PNS ybs tidak hadir dalam penyampaian keputusan HukDis, maka Keputusan tersebut dikirimkan
Hukuman Disiplin mulai berlaku hari ke 15 sejak diterima (kecuali hukdis sedang) dan dapat
dilakukan upaya administrasi sesuai peraturan yang mengatur tersendiri (PP No. 79 Tahun 2021)
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
65

Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Disiplin
dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin YANG TERBERAT
setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
Pelanggaran Disiplin
1 bulan Juni
Pelanggaran Disiplin
2 bulan Okt
Dijatuhi hukuman lebih berat dari HukDis yang
terakhir
Catatan : PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
66

• Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum
dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
• Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah,
maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.
• PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 45 Tahun
1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
• Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang, berlaku setelah Peraturan Pemerintah
mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku (penjatuhan Hukuman Disiplin sedang masih mengikuti
ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010).
• Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini (PerKa BKN No. 21 Tahun 2010 masih berlaku).
67
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
67

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
68

(1) Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak
PNS ditahan.
(2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari
pejabat yang berwenang.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah
tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota),
maupun penangguhan penahanan dari pengadilan.
Pasal 40 ayat (9) Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
69

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Fungsi aplikasi:
1. Manajemen data kasus-kasus
pengaduan
2. Informasi kasus dari pengaduan yang
telah selesai, tidak terbukti, masih
dalam monitoring dan belum selesai
Fungsi aplikasi:
1. Manajemen data dan transaksi
penjatuhan hukuman disiplin pegawai
2. Monitoring data pegawai yang
diusulkan penjatuhan hukuman disiplin,
sedang menjalani, dan yang telah
selesai menjalani
Penambahan modul pra penetapan
hukuman disiplin.
Fungsi modul:
1. Manajemen data pegawai yang
terlibat dalam laporan/pengaduan
2. Monitoring status audit pegawai yang
terlibat dalam laporan/pengaduan
3. Integrasi terhadap proses penjatuhan
hukuman disiplin pegawai
SIMPEG
(Sistem Informasi Kepegawaian)
SIMPADU
(Sistem Informasi Manajemen Pengaduan)
Rencana Pengembangan
Pengguna aplikasi SIMPEG adalah Pegawai ATR/BPN dengan level kewenangan
yang disesuaikan antara lain Admin dan Pengguna biasa
Pengguna aplikasi SIMPADU adalah
pegawai pada Subbagian Disiplin
Pegawai

71
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
Rekapitulasi Hukuman Disiplin Tahun 2015-2022
Berdasarkan Jenis Hukuman
per 1 Maret 2022
No Jenis Hukuman Disiplin 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Tingkat Ringan
1 Teguran Lisan 10 9 37 4 108 77 5 44 1 295
2 Teguran Tertulis 11 14 14 2 8 35 2 12 1 99
3 Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 4 9 5 2 2 4 1 2 29
Tingkat Sedang
4
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1
(satu) Tahun
2 6 4 1 5 7 1 1 27
5
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1
(satu) Tahun
7 4 3 9 9 12 2 46
6
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 1 (Satu) Tahun
7 3 4 4 10 8 10 1 1 46
Tingkat Berat
7
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 3 (tiga) Tahun
2 10 10 5 4 3 34
8
Pemindahan Dalam Rangka Penurunan
Jabatan Setingkat Lebih Rendah
0
9 Pembebasan Dalam Jabatan 9 6 2 1 10 28
10
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai PNS
10 5 13 11 16 20 10 85
11
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai PNS
5 10 3 11 28 3 3 60
Total 60 48 83 48 176 190 68 78 3 749
Rekapitulasi Hukuman Disiplin Tahun 2015-2022
Berdasarkan Jenis Pelanggaran
per 1 Maret 2022
No. Jenis Pelanggaran
Tahun
Total
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Tindak Pidana Korupsi 5 1 11 19 1 3 37
2
Tindak Pidana Umum
a. Diberhentikan 2 2 3 6 3 16
b. Tidak Diberhentikan 1 2 1 3
3
PP Nomor 53 Tahun 2020
a. Tingkat Ringan 32 56 8 118 116 8 58 2 398
b. Tingkat Sedang 16 12 8 24 24 23 4 111
c. Tingkat Berat 8 28 20 23 33 12 79
Total 48 83 48 176 190 68 78 2 644

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
72

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROSES SUB PROSES
ATR/BPN 06.04
PENATAAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
ATR/BPN 06.03.01
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI
ATR/BPN 06.03.02
PENGELOLAAN, PENATAAN DAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI
ATR/BPN 06.03.03
PENINGKATAN PROFESIONALISME
APARATUR SIPIL NEGARA
ATR/BPN 06.03.04
PENINGKATAN KUALITAS KINERJA
ORGANISASI DAN SDM MELALUI
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
SUPPLIER/INPUT
OUTPUT/CUSTOMER
ATR/BPN 06.01
PERENCANAAN,
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PROGRAM DAN
ANGGARAN SERTA
ADMINISTRASI KERJASAMA
ATR/BPN 06.07
PENGELOLAAN SISTEM
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
ATR/BPN 06.02
PEMBINAAN ADMINTRASI,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BMN
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Pelaksanaan
anggaran kegiatan
pembinaan
organisasi dan
pengelolaan
kepegawaian
Kebijakan/peraturan
pembentukan
organisasi dan
manajemen
kepegawaian
Hasil assesment
pelaksanaan RB
Kementerian
Pembinaan dan pengawasan
kinerja
RENSTRA,
Renja,
RKAKL,
DIPA
PEGAWAI
Target Kinerja
Kelengkapan
data Pegawai,
Kelengkapan
data simpeg
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
PEGAWAI
Capaian nilai
RB
ATR/BPN 06.06
PELAKSANAAN
PERUMUSAN,
HARMONISASI KEBIJAKAN,
PENGESAHAN DAN
PENETAPAN PERATURAN
PERUNDANGAN
Konsep
kebijakan
kepegawaian
Konsep kebijakan organisasi 1
2
3
4
5
6
ATR/BPN 06.11
PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
PADA PROSES BISNIS BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
73

SIMPEG
(Layanan Kepegawaian)
SAPK (Sistem Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian) BKN
Tahap
Development
SIMPEG
(Manajemen Profil
Pegawai)
Tahap
Perencanaan
Tahap
Implementasi
Presensi Mobile/Online
Tahap
Perencanaan
Learning Management System
(PPSDM)
Tahap
Implementasi
Akun Pertanahan, KKP &
Eoffice
Tahap
Development
Kinerja (PP 30 2019)
Melayani, Profesional, Terpercaya
INTEGRASI BASIS DATA
Adanya integrasi data antar aplikasi/lintas KL
74

@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
KOMPUTERISASI KEGIATAN
PERTANAHAN (KKP)
SIMPEG
EOFFICE
Dasar Hukum:
 SE Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2013
 Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor OT.02/1678-100/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021
Single Sign On
• User: NIP
• Password: ~xxxxxxxxxx~
• Email domain @atrbpn.go.id
PEGAWAI/MITRA
LARANGAN:
ꓫ tidak memberikan hak akses ke orang lain
ꓫ tidak mengalihkan akun ke pihak lain
ꓫ penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi
tanggungjawab pemilik akun
Pengawasan:
Pusat: Kabiro Orpeg/SesDitjen/SesItjen
Kanwil/STPN: Kabag TU/Adum
Kantah: Kasubbag TU
75

SINGLE SIGN ON
@
b
i
r
o
o
r
p
e
g
.
a
t
r
b
p
n
76

Kebijakan Pengelolaan SDM.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Kebijakan Pengelolaan SDM.pptx

Similar to Kebijakan Pengelolaan SDM.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

Kebijakan Pengelolaan SDM.pptx