Lakip jakarta 2003

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban bagi penyelenggara
Negara, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komite organisasi yang telah
ditetapkan sebelumnya.Salah satu bentuk pertangungjawaban tersebut adalah
melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)
sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006, Laporan kinerja dihasilkan dari
suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan
oleh masing-masing entitas pelaporan, dikembangkan secara terintegrasi
dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan
sistem akuntansi pemerintahan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran
2011 juga mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang
pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sebagai
pelaksana tugas bidang Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2011 menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam
rangka memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dilaksanakan untuk
memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan rencana strategis Badan
Diklat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 serta bertanggungjawab
kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri.
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:
1. Memberikan gambaran nyata atas keberhasilan tugas yang diemban
selama tahun anggaran 2011 dan merupakan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan rencana strategis Badan Diklat;
2. Memberikan pelaporan realisasi kinerjadan keuangan pada
programPendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat Badan Diklat dalam penetapan
kinerja Tahun 2011;
4. Tersedianya data dan informasi kegiatan Badan Diklat Kementerian dalam
Negeri sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri.
C. GAMBARAN ORGANISASI
I. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi
Dilihat dari struktur organisasi, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di
lingkungan Kementerian Dalam negeri,Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kemendagri terdiri atas:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintahan Daerah;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,
Kependudukan dan Keuangan Daerah;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis; dan
5. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan
Pelatihan.
Tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Pusat Diklat adalah
sebagai berikut :

1. Sekretaris Badan
a. Tugas Sekretaris adalah memberikan pelayanan administratif dan teknis
kepada semua satuan organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan.
b. Sekretaris Badan Terdiri dari:
1). Bagian Perencanaan dan Anggaran;
2). Bagian Keuangan;
3). Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan; dan
4). Bagian Umum.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintahan Daerah
a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
kebijakan teknis, rencana dan program dan pedoman, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang
manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah.
b.Pusat Pendidikandan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintahan Daerah terdiri dari:
1).Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
2).Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
3).Bidang Kader dan Kepemimpinan.
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,
Kependudukan dan Keuangan Daerah
a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,
Kependudukan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan pedoman,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan
pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah.
b.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,
Kependudukan dan Keuangan Daerah terdiri dari :
1).Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat;
2).Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3).Bidang Keuangan Daerah.

4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis
a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan
pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan
dan pelatihan di bidang prajabatan, struktural, teknis dan profesionalisme
pendidikan dan pelatihan.
b.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis terdiri dari :
1). Bidang Prajabatan dan Struktural;
2). Bidang Teknis; dan
3). Bidang Profesionalisme Pendidikan dan Pelatihan.
5. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan
dan Pelatihan
a. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan
Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis,
rencana, program dan pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional,
pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional serta standardisasi
pendidikan dan pelatihan.
b.Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan
Pelatihan terdiri dari :
1). Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional;
2). Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional; dan
3). Bidang Standardisasi dan Kerjasama Luar Negeri.
Selain Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri yang berfungsi sebagai unit
peningkatan kapasitas aparatur dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2001 juga terdapat empat Pusat Diklat Kemendagri Regional yang
berkedudukan diBukittinggi, Bandung, Yogyakarta dan Makassar.Ke-empat
Pusat Diklat Kemendagri Regional tersebut secara teknis fungsional dibina oleh
Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
Wilayah kerja masing-masing Pusat Diklat Kemendagri Regional dalam
memberikan fasilitasi penyelenggaraan diklat adalah sebagai berikut:
1. Pusat Diklat Kemendagri Regional Bukittinggi meliputi:

a) Provinsi Aceh;
b) Provinsi Sumatera Utara;
c) Provinsi Sumatera Barat;
d) Provinsi Riau;
e) Provinsi Kepulauan Riau;
f) Provinsi Jambi;
g) Provinsi Bengkulu;
h) Provinsi Sumatera Selatan; dan
i) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pusat Diklat Kemendagri Regional Bandung meliputi:
a) Provinsi Lampung;
b) Provinsi Banten;
c) Provinsi Jawa Barat;
d) Provinsi DKI Jakarta;
e) Provinsi Kalimantan Barat;
f) Provinsi Kalimantan Tengah; dan
g) Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pusat Diklat Kemendagri Regional Yogyakarta meliputi:
a) Provinsi DI Yogyakarta;
b) Provinsi Jawa Tengah;
c) Provinsi Jawa Timur;
d) Provinsi Bali;
e) Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
f) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pusat Diklat Kemendagri Regional Makassar meliputi:
a) Provinsi Kalimantan Timur;
b) Provinsi Sulawesi Selatan;
c) Provinsi Sulawesi Barat;
d) Provinsi Sulawesi Tenggara;
e) Provinsi Sulawesi Tengah;
f) Provinsi Gorontalo;
g) Provinsi Sulawesi Utara;
h) Provinsi Maluku Utara;
i) Provinsi Maluku;
j) Provinsi Papua; dan
k) Provinsi Papua Barat.

II. Pegawai Badan Diklat
Jumlah pegawai Badan pendidikan dan Pelatihan hingga akhir bulan
Desember Tahun 2011 berdasarkan klasifikasi jabatan dapat dijelaskan
sebagaimana tabel berikut ini:
TABEL I
JUMLAH PEGAWAI MENURUT KLASIFIKASI JABATAN
No Jabatan
Unit Kerja
Badan
Diklat
Pusdiklatreg
Bukittinggi
Pusdiklatreg
Bandung
Pusdiklatreg
Yogyakarta
Pusdiklatreg
Makassar
1 Struktural 62 14 14 10 13
2
Fungsional
Widyaiswara
30 7 7 12 5
3
Fungsional
Arsiparis
1 - - - -
4
Fungsional
Pranata
Komputer
1 - - - -
5
Fungsional
Kesehatan
10 - - 3 -
6
Fungsional
Umum
162 17 35 97 23
JUMLAH 266 38 56 119 41
Pada dasarnya pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri selalu mengalami perubahan. Hal ini disebabkan antara lain karena
dinamisnya pembinaan karier dalam bentuk perputaran jabatan bagi pegawai
Kementerian Dalam Negeri dan juga karena faktor usia dimana beberapa pejabat
Badan Diklat memasuki masa pensiun selama periode tahun 2011. Dilihat dari
tingkat pendidikan, pegawai Badan Diklat dapat dirinci sebagai berikut:
TABEL 2
JUMLAHPEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
No
Strata
Pendidikan
UNIT KERJA
Badan
Diklat
Pusdiklatreg
Bukittinggi
Pusdiklatreg
Bandung
Pusdiklatreg
Yogyakarta
Pusdiklatreg
Makassar
1 Strata 3 5 - 2 1
2 Strata 2 75 11 12 19 13
3 Strata 1 102 20 20 49 17

No
Strata
Pendidikan
UNIT KERJA
Badan
Diklat
Pusdiklatreg
Bukittinggi
Pusdiklatreg
Bandung
Pusdiklatreg
Yogyakarta
Pusdiklatreg
Makassar
4 Diploma 10 1 1 8 1
5 SLTA 67 6 13 28 7
6 SLTP 4 - 3 10 1
7 SD 3 - 5 5 1
JUMLAH 266 38 56 119 41
TABEL 3
KEADAAN PEGAWAI MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN
No
Klasifikasi Pangkat
dan Golongan
Badan
Diklat
Pusdiklatreg
Bukittinggi
Pusdiklatreg
Bandung
Pusdiklatreg
Yogyakarta
Pusdiklatreg
Makassar
1 Pembina Utama (IV/e) 3 - - 1 -
2
Pembina Utama Madya
(IV/d)
7 - 1 1 -
3
Pembina Utama Muda
(IV/c)
5 2 - 4 3
4 Pembina Tk. I (IV/b) 12 2 2 2 1
5 Pembina (IV/a) 19 7 4 9 5
6 Penata Tk. I (III/d) 31 7 4 13 10
7 Penata (III/c) 25 7 3 16 1
8
Penata Muda Tk. I
(III/b)
75 8 14 30 12
9 Penata Muda (III/a) 57 3 17 9 5
10 Pengatur Tk. I (II/d) 13 1 2 3 1
11 Pengatur (II/c) 13 1 1 22 2
12
Pengatur Muda Tk. I
(II/b)
1 - 3 4 -
13 Pengatur Muda (II/a) 5 - 5 5 1
J U M L A H 266 38 56 119 41
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri merupakan
salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai
tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang pemerintahan dalam
negeri,sebagai pelaksana pendidikan dan pelatihan, Badan Pendidikan dan
Pelatihan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kompetensi
aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Sesuai tugas dan fungsi Badan Diklat Kemendagri, setiap tahun menetapkan
program kerja yang akan dijadikan pedoman dan menjadi dasar pelaksanaan
kegiatan pokok dan kegiatan penunjang pada kegiatan kediklatan. Yang
menjadi kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitasi dan
penyelenggaraan diklat bagi aparatur pusat maupun daerah, sementara
kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif,
penyediaan sarana dan prasarana diklat serta penyediaan dukungan peralatan
dan personil.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat gambaran singkat LAKIP, dasar hukum, maksud dan
tujuan, uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi,
aspek strategis organisasi dan sistematika penyajian.
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini menjelaskan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan yang
memuat Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran rencana strategis Badan Diklat,
IKU Badan Diklat dan rencana kinerja Badan Diklat Tahun 2011.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini memuat tentang evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun
2011, evaluasi dan analisis capaian kinerja periode 2009-2011, metode
pengukuran dan evaluasi kinerja, pencapaian kinerja sasaran,
pencapaian kinerja program-program strategis, dan akuntabilitas
keuangan Badan Diklat Tahun 2011.
Bab IV Penutup
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
1. VISI
Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam menghadapi masa depan dan
tuntutan kerja secara internal dirumuskan“Terdepan dalam peningkatan
kompetensi dan profesionalitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah”
2. MISI
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri. Pernyataan misi membawa Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kemendagri kepada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri itu ada, apa yang dilakukannya, dan
bagaimana melakukannya. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan
seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri serta mengetahui peran dan
program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan
datang.
Adapun yang menjadi misi Badan Pendidikan dan Pelatihan didalam
mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kemendagri, yaitu sebagai berikut:
1. Mengembangkan program diklat;
2. Meingkatkan kapasitas SDM tenaga kediklatan;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
4. Meningkatkaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaranaa diklat;
5. Melakukan reformasi diklat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
dan penyelenggaraan diklat;
6. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;dan
7. Melaksanakan diklat.

3. KEBIJAKAN UMUM
Sejalan dengan semangat otonomi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, kebijakan diklat di jajaran Kemendagri dan Pemda
senantisa mencerminkan semangat otonomi, sebagaimana Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Kebijakan diklat
aparatur yang akan ditempuh oleh Badan Diklat Kementerian Dalam
Negeri dalam penyelenggaraan kegiatan kediklatan diidentifikasi sebagai
berikut:
a. Penyelenggaraan diklat berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah,
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan
memperhatikan isu-isu global antara lain berwawasan lingkungan,
pengarusutamaan gender dan HAM;
b. Memantapkan hubungan kelembagaan diklat berdasarkan jenjang
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
c. Menjadikan diklat sebagai unsur utama dalam penempatan dan/atau
pengangkatan dalam jabatan;
d. Mengalokasikan waktu bagi SDM Aparatur untuk mengembangkan diri
diantaranya mengikuti diklat antara 15 hari sampai dengan 30 hari
dalam satu tahun;
e. Menyelenggarakan diklat untuk tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya
dengan prioritas:
1). Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Diklat
Fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diatur
dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2008 tentang Rumpun
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah
dengan target peserta Kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota

DPRD, perangkat daerah, PNSD, kepala desa, perangkat desa dan
anggota badan permusyawaratan desa;
2). Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dibina oleh
Departemen lain/Kementerian/Lembaga dengan target peserta
sesuai tugas dan/atau jabatannya;
3). Untuk efisiensi dan efektifitas pendayagunaan alumni,
Diklatpim diselenggarakan secara selektif dan diutamakan bagi
yang telah menduduki jabatan struktural, sebagaimana diatur dalam
pasal 14 ayat (1) PP 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS,
yang menegaskan bahwa peserta Diklatpim adalah PNS yang akan
atau telah menduduki jabatan struktural.
f. Menjamin penguasaan kompetensi alumni sesuai dengan diklat yang
diikuti, dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan
(STTPP) dan secara bertahap melakukan assessment penguasaan
kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi;
g. Melaksanakan diklat secara terkoordinasi oleh lembaga diklat atau
sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang
kediklatan, dengan menerapkan kebijakan satu pintu;
h. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non
pemerintah baik dalam maupun luar negeri guna meningkatkan kualitas
penyelenggaraan diklat;
i. Menyediakan tenaga kediklatan yang profesional, mengalokasikan dana
minimal sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari belanja pegawai,
menyediakan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya untuk
mendukung terselenggaranya diklat yang berkualitas dan dapat
menjangkau target group yang lebih besar;
j. Melakukan Reformasi Diklat dengan fokus pembenahan kelembagaan,
perbaikan sistem dan prosedur, dan peningkatan kualitas sumber daya
kediklatan dalam rangka mewujudkan lembaga diklat yang berkualitas,
berkinerja tinggi, dan menjadikan lembaga diklat sebagai pusat
unggulan (centre of exellence).

4. Strategi Diklat Aparatur
Strategi sebagai pilihan cara dan arah yang akan ditempuh untuk
mencapai tujuan dan sasaran diklat aparatur selama jangka waktu 2010-
2014 adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan Diklat, yaitu:
1) Melakukan kajian yang diarahkan untuk pengembangan kebijakan,
peraturan perundangan di bidang kediklatan.
2) Melakukan kajian pengembangan desain diklat berbasis kompetensi.
3) Melakukan kajian pengembangan metode dan media diklat untuk
menunjang proses pembelajaran.
b. Pelaksanaan Diklat, yaitu:
1) Memantapkan penyelenggaraan diklat dengan metode klasikal dan
mengembangkan diklat dengan metode e-learning.
2) Merumuskan dan menetapkan program diklat dengan skala prioritas
pada Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah, dan Diklat
Fungsional Binaan Kementerian Dalam Negeri, diklat Teknis dan
Diklat Fungsional yang dibina oleh Kementerian/Lembaga.
Sedangkan Diklatpim tetap diselenggarakan secara selektif dan
diutamakan bagi yang telah menduduki jabatan struktural.
3) Memantapkan penerapan prinsip diklat berbasis kompetensi
(competency based training).
c. Fasilitasi dan Koordinasi Diklat, yaitu:
1) Memantapkan hubungan kelembagaan secara berjenjang antara
Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, Pusat Diklat Kemendagri
Regional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2) Mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang untuk membahas
perumusan kebijakan dan program secara komprehensif minimal
pada:

a. Tingkat kabupaten/kota satu kali/tahun;
b. Tingkat provinsi satu kali/tahun;
c. Tingkat regional satu kali/tahun; dan
d. Tingkat Kementerian satu kali/tahun.
Disamping itu, secara parsial diadakan rapat koordinasi teknis yang
membahas pelaksanaan, pelaporan, dan penyediaan sumber daya
pendukung yang diselenggarakan Badan Diklat Kementerian Dalam
Negeri sebanyak empat kali dalam satu tahun.
3) Mengintegrasikan penyelenggaraan diklat oleh Badan/Kantor Diklat
atau sebutan lain sesuai kebijakan SATU PINTU(one gate policy) oleh
dan dalam koordinasi dengan lembaga yang memiliki tugas pokok
dan fungsi penyelenggaraan diklat. Sedangkan unit kerja/lembaga
lainnya tetap dilibatkan dalam pelaksanaan diklat utamanya
bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum dan substansi materi.
4) Meningkatkan koordinasi dengan komponen, unit kerja/lembaga
lainnya dalam satu tingkatan pemerintahan (lingkup Kemendagri,
lingkup Provinsi, lingkup Kabupaten/Kota).
5) Memantapkan dan mengembangkan kerjasama kediklatan dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik dalam
maupun luar negeri.
d. Evaluasi Diklat, yaitu:
1) Melaksanakan evaluasi terhadap produk kebijakan kediklatan.
2) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat.
3) Melaksanakan evaluasi terhadap manfaat diklat pada lembaga
pengguna alumni.
4) Melaksanakan evaluasi kinerja lembaga diklat di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Diklat Kemendagri Regional
Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta dan Makassar dan lembaga diklat
pemerintah daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011
Pada tahun 2011, dalam rangka implementasi otonomi daerah dan
pengembangan kapasitas daerah telah diambil langkah-langkah strategis dalam
upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan kediklatan berupa:
1. Mengembangkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan melalui diklat yang berkualitas
a. Mengembangkan program diklat pemerintahan, pembangunan,
kependudukan, administrasi dan profesionalisme kediklatan serta diklat
jabatan yang bersifat prioritas;
b. Mengembangkan rumpun diklat kepemimpinan pemerintahan daerah,
manajemen keuangan daerah, manajemen pemerintahan, manajemen
pembangunan daerah, manajemen pemberdayaan kemasyarakatan dan
jabatan fungsional pemerintah daerah;
c. Mengembangkan program diklat aparatur Kemendagri dan Pemda.
2. Mendorong implementasi kebijakan Kemendagri melalui kegiatan kediklatan
a. Meningkatkan koordinasi antara Badan Diklat dengan komponen
dilingkungan Kemendagri;
b. Penyebarluasan kebijakan Kemendagri melalui diklat yang berkualitas;
c. Penyelenggaraan kegiatan kediklatan satu pintu;
d. Terlibat aktif dalam pembuatan berbagai kebijakan Kemendagri.
3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai kepemerintahan yang baik dan politik dalam
negeri
a. Terselenggaranya kegiatan pemerintahan secara terbuka, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan melalui diklat;
b. Terjadinya perubahan sikap aparatur kearah yang lebih baik melalui diklat;
c. Mengembangkan nilai-nilai etika politik dalam penyelenggaraan
pemerintahan melalui diklat;
d. Mensinergikan pejabat pemerintahan dan politik untuk menciptakan tata
pemerintahan yang baik melalui diklat.
4. Melaksanakan fungsi fasilitasi bagi lembaga diklat dilingkungan Kemendagri dan
Pemda
a. Pengembangkan pedoman, norma dan standar kediklatan untuk
mendukung penyelenggaraan diklat di lingkungan Kemendagri dan Pemda;

b. Terlaksananya bimbingan, arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan
kegiatan kediklatan di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
c. Menyelenggarakan diklat yang bersifat kebijakan, spesifik dan strategis;
d. Tersedianya widyaiswara/pengajar yang cukup dan berkualitas untuk
fasilitasi kegiatan kediklatan;
e. Memberikan pelayanan untuk pengembangan program diklat aparatur.
5. Memperluas jaringan kerjasama kediklatan
a. Secara aktif membina hubungan kerjasama bidang kediklatan dengan
lembaga kediklatan Departemen/LPND, perguruan tinggi dan lembaga
diklat swasta lainnya serta pemerintah daerah;
b. Menjalin kerjasama dengan lembaga donor international seperti IASTP,
World Bank, dan ADB;
c. Mengikuti secara aktif pelaksanaan program kediklatan yang dilaksanakan
oleh lembaga Internasional.
6. Memanfaatkan teknologi komunikasi informasi
a. Tersedianya perangkat lunak (softwere) dan perangkat keras (hardwere)
dalam bidang teknologi informasi dalam mendukung kegiatan kediklatan;
b. Meningkatkan kemampuan penyelenggara diklat yang menguasai
teknologi informasi;
c. Tersedianya data dan informasi yang aktual dalam mendukung
penyelenggaraan diklat.
Sebagai acuan yang akan menjadi ukuran capaian kinerja sasaran pada
tahun 2011, disusun Rencana Kinerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun 2011. Capaian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011
yang direncanakan tersebut, dirinci berdasarkan program, kegiatan, indikator
serta rencana target yang dikelompokan berdasarkan sasaran Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2010-2014, serta berdasarkan
Penetapan Kinerja Badan Diklat Tahun 2011.
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasekan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. METODE PENGUKURAN
Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
rencana dengan realisasi. Untuk itu digunakan dua rumus sesuai dengan kondisi
sebagai berikut:
1. Apabila semakin tinggi realisasi berindikasi semakin tingginya kinerja, atau
semakin rendah realisasinya mnunjukan semakin rendahnya kinerja.
Realisasi
Capaian indikator kinerja = ............................. x 100%
Rencana
2. Apabila semakin tinggi realisasi berindikasi sebaliknya yaitu menunjukan
semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukan
semakin tingginya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:
Realisasi – (Realisasi-Rencana)
Capaian indikator kinerja = ....................................................x 100%
Rencana
atau:
(2 x Rencana) - Rencana
Capaian indikator kinerja = ............................................ x 100%
Rencana
3. Selanjutnya untuk membuat simpulan hasil capaian, skala pengukuran
kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil
b. 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil
c. 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil
d. s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil
Dalam proses analisis dan evaluasi, pengukuran kinerja dilakukan pada level
program dengan menggunakan indikator kinerja pada level program yang
diukur dari jumlah rata-rata capaian kinerja level kegiatan.

Untuk indikator kinerja yang lebih dari satu, maka capaian kinerja
menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator
kinerja outcome pada hirarki yang tertinggi. Selanjutnya tingkat capaian pada
setiap program dihitung berdasarkan rata-rata indikator yang adaa dalam
program tersebut.
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2011 Per-Sasaran
Pada tahun 2011 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri dapat mewujudkan dua sasaran strategis. Duasasaran strategis
tersebut dinilai ’Sangat Berhasil’, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat
pencapaian indikator sasaran lebih dari 100%. Tingkat Capaian sasaran
tersebut dapat dijelaskan pada analisis berikut ini.
a) Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan
Persyaratan Diklat.
Capaian sasaran tersebut diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran, yaitu
Jumlah alumni Diklat dan Prosentase peserta sesuai dengan persyaratan
Diklat, sebagaimana tabel berikut ini.
TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2011
No. Indikator Kinerja
Sasaran
Target Realisasi Prosentase
Capaian
1 Jumlah alumni Diklat 12.000 alumni 10.894 alumni 91 %
2 Prosentase peserta
sesuai dengan
persyaratan Diklat
25% 90% >100 %
Indikator kinerja pertama dari sasaran ini adalah terdidiknya aparatur
Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Target dari sasaran tersebut pada
tahun 2011 sebesar 12.000 alumni sedangkan yang terealisasi sebesar
10.894 alumni atau 91 %. Kurang maksimalnya pencapaian target pada
tahun 2011 ini disebabkan oleh rendahnya minat peserta terhadap
beberapa jenis diklat teknis PNBP yang diselenggarakan oleh Badan Diklat
Kemendagri, serta reschedule jadual dari kegiatan diklat yang bersumber
dari anggaran PHLN.

Indikator kinerja kedua dari sasaran ini adalah terlaksananya kesesuaian
peserta diklat, yang meliputi jabatan peserta dan tupoksi peserta dengan
jenis diklat yang diikutinya.Target dari sasaran tersebut pada tahun 2011
sebesar 25%, sedangkan yang terealisasi sebesar 90%. Hal ini dapat
dicapai karena seluruh penyelenggara diklat pada Badan Diklat dan empat
Pusat Diklat Kemendagri Regional telah menetapkan target group peserta
diklat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan diklat tersebut.
b) Sasaran 2: Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif
Pemda yang disusun; Jumlah desain sistem diklat yang berbasis
kompetensi, dan selanjutnya sebagaimana tabel berikut ini.
TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2011
No. Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi
Prosentase
Capaian
1 Jumlah Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Diklat Substantif Pemda yang
disusun. (KK.8.8)
90 NSPK 38 NSPK 42%
2 Jumlah desain sistem diklat
yang berbasis kompetensi.
(KK.8.4)
22 Naskah 22 Naskah 100%
3 Jumlah bahan ajar atau modul
yang terstandar.
154 Modul 136 Modul 88%
4 Prosentase Alat Bantu Latihan
(ABL) Diklat sesuai dengan
standar kebutuhan.
60% 60% 100%
5 Prosentase sarana dan
prasarana sesuai dengan
standar kebutuhan.
70% 70% 100%
6 Jumlah tenaga penyusun
standar dan assesor
kompetensi yang tersedia.
(KK. 8.6)
200 Orang 200 Orang 100%
7 Jumlah peta standar
kompetensi dan peta
kompetensi aparatur lembaga
diklat yang tersedia. (KK.8.7)
34 Jabatan 114 Jabatan >100%
8 Jumlah lembaga Diklat yang
dipetakan kapasitasnya.
(KK.8.5)
10 lembaga
Diklat
7 Lembaga
Diklat
70%
9 Jumlah Lembaga diklat yang
efektif. (KK.8.9)
5 lembaga
Diklat
1 Lembaga
Diklat
20%

Indikator kinerja pertama dari sasaran ini adalah tersedianya norma,
standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kegiatan kediklatan pada Badan
Diklat dan empat Pusat Diklat Kemendagri Regional sebagai acuan dalam
penyelenggaraan diklat. NSPK dimaksud meliputi pedoman dan kursi
Diklat, Produk hukum Kediklatan, dan standardisasi kegiatan kediklatan.
Target dari sasaran tersebut pada tahun 2011 sebesar 90 NSPK,
sedangkan yang terealisasi sebesar 38 NSPK atau 42%. Kurang
maksimalnya realisasi pencapaian target pada indikator ini dikarenakan
adanya beberapa kegiatan prioritas bidang Badan Pendidikan dan
Pelatihan yang membutuhkan alokasi anggaran lebih banyak, sehingga
tidak semua penyusunan NSPK dapat dialokasikan pada tahun anggaran
2011.
Indikator kinerja kedua dari sasaran ini adalah tersedianya desain sistem
diklat berbasis kompetensi sebanyak 22 naskah. Realisasi capaian kinerja
pada indikator kedua ini sebesar 22 naskah atau 100%. Hal ini dapat
dicapai karena Badan Diklat Kemendagri telah menyelesaikan penyusunan
22 desain sistem diklat berbasis kompetensi, diantaranya adalah
pembahasan dan penerapan skema sertifikasi; dan pelaksanaan
assesment kompetensi. Tersedianya desain sistem diklat berbasis
kompetensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi
kediklatan Badan Diklat Kemendagri.
Indikator kinerja ketiga dari sasaran ini adalah tersedianya modul kegiatan
diklat yang sesuai dengan standar pelayanan pendidikan dan pelatihan.
Target dari sasaran tersebut pada tahun 2011 sebesar 154 modul,
sedangkan yang terealisasi sebesar 136 modul atau 88%. Kurang
maksimalnya capaian target pada indikator ini dikarenakan diperlukannya
pembahasan yg lebih banyak mengenai penyusunan modul diklat,
sehingga menghasilkan modul diklat yang berkualitas bagi pelaksanaan
diklat berbasis kompetensi.
Indikator kinerja keempat dari sasaran ini adalah tersedianya alat bantu
latihan kegiatan kediklatan sesuai dengan standar pelayanan pendidikan
dan pelatihan. Target dari sasaran tersebut pada tahun 2011 sebesar 60%
sesuai dengan standar pelayanan, sedangkan yang terealisasi sebesar

60% sesuai dengan standar pelayanan. Hal ini dapat dicapai karena Badan
Diklat Kemendagri dan empat Pusat Diklat Kemendagri Regional telah
melengkapi beberapa kelas diklat dengan alat bantu latihan sesuai dengan
standar pelayanan minimal kegiatan diklat (diantaranya ialah flip chart, lcd,
sound system, layar lcd, dan laptop) sehingga target indikator kinerja
tersebut dapat tercapai.
Indikator kinerja kelima dari sasaran ini adalah tersedianya sarana dan
prasarana sesuai dengan standar kebutuhan. Target dari sasaran tersebut
pada tahun 2011 sebesar 70% dari standar pelayanan pendidikan dan
pelatihan, sedangkan yang terealisasi sebesar 70% dari standar pelayanan
pendidikan dan pelatihan. Target dapat dicapai dikarenakan Badan Diklat
Kemendagri telah melengkapi sarana dan prasarana yang ada, sesuai
dengan standar pelayanan minimal kegiatan pendidikan dan pelatihan
(diantaranya adalah jumlah kelas sebanding dengan jumlah kegiatan diklat
dalam setahun dan jumlah peserta diklat dalam setahun sebanding dengan
jumlah kamar asrama peserta diklat).
Indikator kinerja keenam dari sasaran ini adalah tersedianya tenaga
penyusun standar dan asessor kompetensi untuk pengembangan
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Target dari sasaran
tersebut pada tahun 2011 sebesar 200 orang, sedangkan yang terealisasi
sebesar 200 orang atau 100%. Target dapat dicapai dikarenakan telah
dilaksanakannya semua diklat asessor pada tahun anggaran 2011 melalui
anggaran PHLN.
Indikator kinerja ketujuh dari sasaran ini adalah terpetakannya standar
kompetensi dan kompetensi aparatur lembaga diklat. Target dari sasaran
tersebut pada tahun 2010 sebesar 34 jabatan, sedangkan yang terealisasi
sebesar 114 jabatan atau lebih dari 100%. Hal ini dapat dicapai
dikarenakan pada tahun 2011 Badan Diklat telah melaksanakan pemetaan
jabatan fungsional pada semua lembaga diklat provinsi di seluruh
Indonesia.
Indikator kinerja kedelapan dari sasaran ini adalah terpetakannya kapasitas
lembaga diklat melalui kegiatan evaluasi kelembagaan Badan Diklat
Kemendagri. Target dari sasaran tersebut pada tahun 2011 sebesar 10
lembaga diklat, sedangkan yang terealisasi sebesar 7 lembaga diklat atau

70%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penghematan 10 % pada
anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan direncanakan capaian
indikator kinerja ini pada tahun 2011 akan digabungkan pada kegiatan
indikator kinerja ini pada tahun anggaran 2012, serta telah dialokasikan
pada pagu anggaran tahun 2012.
Indikator kinerja kesembilan dari sasaran ini adalah terdapatnya jumlah
lembaga diklat yang efektif. Target dari sasaran ini pada tahun 2011
sebesar 5 lembaga diklat sedangkan yang terealisasi sebesar 1 lembaga
diklat. Efektifitas lembaga diklat dapat tercapai diantaranya ialah adanya
jumlah tenaga pengajar (widyaiswara) yang sesuai dengan jenis mata
diklat yang ada pada lembaga diklat tersebut. Kurang maksimalnya
capaian target pada indikator ini dikarenakan masih diperlukannya
beberapa perbaikan internal dari target lembaga diklat pada indikator
dimaksud.
2. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2010 Per-Tujuan
Pada tahun 2011 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri dapat mewujudkan satu tujuan strategis. satutujuan strategis tersebut
dinilai ’Sangat Berhasil’, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat
pencapaian indikator tujuan sebesar 331,5% atau lebih dari 100%.Tingkat
Capaian sasaran tersebut dapat dijelaskan pada analisis berikut ini.
a) Tujuan :Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM
aparatur lingkup Kemdagri dan pemerintah daerah.
Capaian tujuan tersebut diukur dengan 2 indikator kinerja tujuan, yaitu
meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan
diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan prosentase
peningkatan kompetensi Diklat Teknis, khususnya Teknis Substantif
Pemerintahan Daerah, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan,
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
BERDASARKAN IKU TUJUAN
No TUJUAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA
RATA-RATA
CAPAIAN
INDIKATOR
TUJUAN
1
.
Meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
kapasitas SDM aparatur
lingkup Kemdagri dan
pemerintah daerah
1. Meningkatnya jumlah
alumni, kesesuaian peserta
dengan persyaratan diklat
dan terlaksananya reformasi
diklat aparatur di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah
>100%
2. Prosentase peningkatan
kompetensi Diklat Teknis,
khususnya Teknis
Substantif Pemerintahan
Daerah, Diklat
Fungsional dan Diklat
Kepemimpinan
>100%
Karena tujuan dicapai melalui 2 indikator tujuan maka capaiannya diukur
dengan rata-rata capaian kedua indikator tujuan dimaksud.Dengan capaian masing-
masing indikator 225% dan 106%, sehingga rata-rata capaian indikator tujuan
adalah 331,5% atau lebih dari 100%. Dengan demikian capaian kinerja tujuan juga
lebih dari 100%.
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009, 2010, dan 2011.
1. Capaian Kinerja Tahun 2009, 2010 dan 2011 Per-Sasaran
a) Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta
dengan Persyaratan Diklat.
Jumlah alumni Diklat dan Prosentase peserta sesuai dengan persyaratan
Diklat, sebagaimana tabel berikut ini.
TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
TAHUN 2009-2011
No. INDIKATOR REALISASI REALISASI REALISASI

KINERJA SASARAN 2009 2010 2011
1 Jumlah alumni Diklat 2129 alumni 8510 alumni 10894 alumni
2
Prosentase peserta
sesuai dengan
persyaratan Diklat
- 89,82 % 90 %
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2011, indikator kinerja
sasaran jumlah alumni diklat mengalami kenaikan yang signifikan apabila
dibandingkan dengan tahun 2010 dan tahun 2009.
Untuk indikator kinerja prosentase peserta sesuai persyaratan diklat pada
Tahun 2011 juga mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
b) Sasaran 2: Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif
Pemda yang disusun; Jumlah desain sistem diklat yang berbasis
kompetensi, dan selanjutnya sebagaimana tabel berikut ini.
TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
TAHUN 2009-2011
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN
REALISASI
2009
REALISASI
2010
REALISASI
2011
1 Jumlah Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) Diklat
Substantif Pemda yang
disusun. (KK.8.8)
7 NSPK 14 NSPK 38 NSPK
2 Jumlah desain sistem
diklat yang berbasis
kompetensi. (KK.8.4)
- 17 naskah 22 Naskah
3 Jumlah bahan ajar atau
modul yang terstandar.
90 Modul 110 Modul 136 Modul
4 Prosentase Alat Bantu
Latihan (ABL) Diklat
sesuai dengan standar
kebutuhan.
- 40% 60%
5 Prosentase sarana dan
prasarana sesuai
dengan standar
kebutuhan.
- 60% 70%
6 Jumlah tenaga
penyusun standar dan
asessor kompetensi
yang tersedia. (KK. 8.6)
- 50 Orang 200 Orang

7 Jumlah peta standar
kompetensi dan peta
kompetensi aparatur
lembaga diklat yang
tersedia. (KK.8.7)
- 22 Jabatan 114 Jabatan
8 Jumlah lembaga Diklat
yang dipetakan
kapasitasnya. (KK.8.5)
- 5 Lembaga
Diklat
7 Lembaga
Diklat
9 Jumlah Lembaga diklat
yang efektif. (KK.8.9)
- - 1 Lembaga
Diklat
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2011, capaianindikator
kinerja jumlah NSPK Diklat substantif pemda mengalami kenaikan yang
signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 dan tahun 2009. Hal
tersebut dapat tercapai dikarenakan oleh adanya berbagai macam jenis
pendidikan dan pelatihan baru, sebagai tindak lanjut dari permendagri
nomor 37 tahun 2008 tentang rumpun diklat teknis substantif pemda.
Untuk capaian indikator kinerja jumlah bahan ajar atau modul yang sesuai
dengan standar juga mengalami kenaikan yang signifikan apabila
dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2009. Hal ini dapat dicapai
dikarenakan adanya jenis pendidikan dan pelatihan yang baru, diantaranya
adalah Orientasi Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintah Daerah
(OKPPD) bagi walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati se-Indonesia.
Untuk capaian indikator kinerja Jumlah desain sistem diklat yang berbasis
kompetensi mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun
2010. Hal ini dapat tercapai dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan
penyusunan lima naskah desain sistem diklat pada bidang standardisasi
dan kerjasama luar negeri.
Untuk capaian Prosentase Alat Bantu Latihan (ABL) Diklat sesuai dengan
standar kebutuhan dan Prosentase sarana dan prasarana sesuai dengan
standar kebutuhan juga mengalami kenaikan yang signifikan apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat tercapai
dikarenakan Badan Pendidikan dan Pelatihan dan empat Pusat Diklat
Kemendagri Regional terus berupaya memaksimalkan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana yang ada guna menunjang sistem
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
Untuk capaian indikator kinerja jumlah tenaga penyusun standar dan
assesor kompetensi yang tersedia, juga mengalami kenaikan apabila

dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat tercapai dikarenakan
telah dilaksanakannya kegiatan diklat bagi assesor dengan jumlah target
group sesuai dengan yang direncanakan.
Untuk capaian indikator kinerja jumlah peta standar kompetensi dan peta
kompetensi aparatur lembaga diklat yang tersedia mengalami kenaikan
apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, bahkan capaian Tahun
2011 sudah melampaui target Tahun 2012.
Untuk capaian indikator kinerja jumlah lembaga Diklat yang dipetakan
kapasitasnya dan jumlah lembaga diklat yang efektif pada Tahun 2011 juga
mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, walaupun
pada dasarnya target capaian tahun ini kurang maksimal dikarenakan
alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut terkena penghematan anggaran.
2. Capaian Kinerja Tahun 2009, 2010 dan 2011 Per-Tujuan
a) Tujuan :Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM
aparatur lingkup Kemdagri dan pemerintah daerah.
Capaian tujuan tersebut diukur dengan 2 indikator kinerja tujuan, yaitu
Prosentase peningkatan kompetensi Diklat Teknis, khususnya Teknis
Substantif Pemerintahan Daerah, Diklat Fungsional dan Diklat
Kepemimpinan; sertaMeningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta
dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana tabel berikut ini.
TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009-2011
BERDASARKAN IKU TUJUAN
No
TUJUAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
CAPAIAN
TAHUN
2009
CAPAIAN
TAHUN
2010
CAPAIAN
TAHUN
2011
1. Meningkatkan
akuntabilitas dan
transparansi dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
kapasitas SDM
aparatur lingkup
1. Meningkatnya jumlah
alumni, kesesuaian
peserta dengan
persyaratan diklat dan
terlaksananya
reformasi diklat
aparatur di lingkungan
Kementerian Dalam
32,20% 100% >100%

No
TUJUAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
CAPAIAN
TAHUN
2009
CAPAIAN
TAHUN
2010
CAPAIAN
TAHUN
2011
Kemdagri dan
pemerintah daerah
Negeri dan Pemerintah
Daerah
2. Prosentase
peningkatan
kompetensi Diklat
Teknis, khususnya
Teknis Substantif
Pemerintahan
Daerah, Diklat
Fungsional dan
Diklat Kepemimpinan
- 100% >100%
Sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian target
indikator kinerja Tahun 2011 apabila dibandingkan dengan Tahun 2010 dan tahun
2009 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan
Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2011 lebih berkualitas apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Akuntabilitas keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri dan
empat Pusat Diklat Kemendagri Regional tercermin dari capaian realisasi anggaran
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri dan empat Pusat Diklat Kemendagri
Regional pada Tahun 2011. Dapat dijelaskan bahwa Tahun 2011 Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kemendagri dan empat Pusat Diklat Kemendagri Regional realisasi
anggarannya mencapai 90,60% atau sebesar Rp. 140.630.551.111,- dari total pagu
program pendidikan dan pelatihan aparatur Kemendagri sebesar
Rp. 155.220.722.000,-. Anggaran yang tidak terserap terdapat pada beberapa
kegiatan PNBP dan PHLN Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta adanya
optimalisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Diklat selama Tahun
2011. Untuk realisasi anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri dan
empat Pusat Diklat Kemendagri Regional Tahun 2011 dapat dijelaskan
sebagaimana tabel berikut ini.
TABEL REALISASI ANGGARAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2011

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI
1 2 3 4
12
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kemendagri
155,220,722,000 140,630,551,111
1285 Pendidikan dan Pelatihan Bidang
Struktural dan Teknis
9,025,155,000 8,141,985,650
Manajemen Pembangunan,
Kependudukan dan Keuangan Daerah
14,209,995,000 12,208,139,930
Pembinaan Jabatan Fungsional dan
Standardisasi Diklat
7,209,480,000 7,011,570,800
Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintahan Daerah
22,111,633,000 16,262,765,555
1290 Pendidikan dan Pelatihan Regional 66,148,240,000 62,940,129,993
Pusat Diklat Kemendagri Regional
Bukittinggi
18,001,794,000 16,778,102,268
Bandung
18,841,800,000 17,927,432,464
Yogyakarta
21,731,366,000 21,151,623,847
Makassar
7,573,280,000 7,082,971,414
1291 Dukungan Manajemen Dan Pelayanan
Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan
Pelatihan
36,516,219,000 34,065,959,183
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 disusun
sebagai bahan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Komponen Badan
Pendidikan dan Pelatihan, dan selanjutnya sebagai bahan masukan bagi
Kementerian Dalam Negeri untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Diklat Kemendagri tahun 2011 telah menggunakan tatacara baku baik
yang ditetapkan oleh Menpan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri,
maka data yang disajikan merupakan data yang akurat dan keberhasilan yang
dicapai adalah hasil karya seluruh jajaran Badan Diklat Kemendagri.
Dapat dilaporkan bahwa dalam tahun 2011 Badan Diklat Kemendagri
telah mencapai target-target sasaran yang terangkum dalam misi yang telah
ditetapkan. Terdapat beberapa indikator kinerja yang kurang maksimal capaian
targetnya, hal ini terjadi disebabkan oleh penghematan anggaran dan rendahnya
target group beberapa jenis diklat PNBP. Walaupun demikian secara
keseluruhan dengan menggunakan indikator kinerja tujuan dapat digambarkan
bahwa pencapaian tujuan telah mencapai lebih dari 100%. Dengan demikian
dapat digambarkan bahwa kedua sasaran telah dicapai dengan indikator ”Sangat
Berhasil”.
B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan guna peningkatan lebih lanjut
capaian indikator kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2012
adalah tidak adanya penghematan anggaran pada kegiatan dengan prioritas
bidang atau prioritas kementerian dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Selain hal tersebut perlu memilah kembali jenis diklat PNBP yang kurang target
groupnya, sehingga capaian target group alumni diklat dapat tercapai secara
maksimal.
Selain hal tersebut diatas perlunya evaluasi terhadap penyusunan
LAKIP Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011 ini, agar di Tahun 2012
LAKIP Badan Pendidikan dan Pelatihan bisa lebih baik secara kualitas apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Jakarta, 20 Februari 2012

Lampiran: I
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2010-2014
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Transparansi dalam
Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Kapasitas SDM
Aparatur lingkup
Kemendagri dan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan
tugas dan fungsi
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
1 Jumlah Alumni
Diklat
11.000
alumni
12.000
alumni
13.000
alumni
14.000
alumni
20.000
alumni
2
Prosentase
peserta sesuai
dengan
persyaratan
diklat
15% 25% 40% 60% 75%

Terlaksananya
reformasi diklat
aparatur di
lingkungan
Kementerian
Dalam Negeri
dan Pemerintah
daerah
3 Jumlah Norma
Standar,
Prosedur, dan
Kriteria (NSPK)
Diklat Substantif
Pemda yang
disusun
40 NSPK 90 NSPK 130 NSPK 165 MSPK
190 NSPK
(K)
4 Jumlah Desain
Sistem diklat
yang berbasis
kompetensi
10
Naskah
22 Naskah 34 Naskah 44 Naskah
50 Naskah
(K)
5 Jumlah bahan
ajar atau modul
yang terstandar
94 Modul 154 Modul 226 Modul 298 Modul
358 Modul
(K)
6 Prosentase Alat
bantu Latihan
(ABL) Diklat
sesuai dengan
standar
kebutuhan
40% 60% 80% 100% 100%
7 Prosentase
sarana dan
prasarana sesuai
dengan standar
kebutuhan
60% 70% 80% 85% 90%
8 Jumlah tenaga
penyususn
standar dan
asse-sor
kompetensi yang
tersedia
100
Orang
200 Orang 275 Orang 350 Orang 400 Orang
9 Jumlah peta
standar
kompetensi dan
peta kompetensi
aparatur lembaga
diklat
22
Jabatan
34 jabatan
(K)
34 Jabatan
(K)
34 jabatan
(K)
34 Jabatan
(K)
10 Jumlah lembaga
diklat yang
dipetakan
kapasitasnya
5
Lembaga
Diklat
10
Lembaga
Diklat
28
Lembaga
Diklat
38
Lembaga
Diklat (K)
38
Lembaga
Diklat (K)
11 Jumlah Lembaga
diklat yang efektif -
5 Lembaga
Diklat
10
Lembaga
Diklat
28
Lembaga
Diklat
38
Lembaga
Diklat (K)
Lampiran: II
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pake yang asli, lalu fotocopy
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1
A. Latar Belakang............................................................................ 1

B. Maksud dan Tujuan ..................................................................... 1
D. Gambaran Organisasi ................................................................. 2
E. Aspek Strategis Organisasi .......................................................... 8
F. Sistematika Penyajian ................................................................. 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................. 9
A. Perencanaan Strategis Tahun 2010-2014.................................... 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2011....................................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………….. 16
A. Metode Pengukuran...................................................................... 16
B. Evaluasi capaian Kinerja Tahun 2011 ............................................ 17
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2009, 2010, 2011 ............ 22
D. Akuntabilitas Keuangan .................................................................. 26
BAB IV PENUTUP………………………………………………………………..... 28
A. Kesimpulan .................................................................................. 28
B. Rekomendasi Tindak Lanjut ......................................................... 28
LAMPIRAN
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
hidayahNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 yang memaparkan
realisasi pelaksanaan kinerja, program, dan kegiatanTahun 2011di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Diklat
Kementerian Dalam Negeri Regional dapat terselesaikan dengan baik.
iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 sebagai salah satu
laporan evaluasi untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kinerja, program,
dan kegiatanBadan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2011, yang telah direncanakan pada awal tahun
2011 melalui Rencana Strategis Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Tahun
2010-2014 dan Indikator Kinerja Utama Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 juga merupakan
ukuran tingkat keberhasilan suatu unit organisasi lembaga diklat, sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 ini dapat
bermanfaat bagi evaluasi organisasi Kementerian Dalam Negeri.
a.n. KEPALA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIS,
Dra. Suwarni, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19520907 198003 2 001
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendidikan dan
Pelatihan KementerianDalam Negeri disusun dengan maksud memberikan
gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja,
sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2011 yang merupakan tahun kedua pelaksanaanRencana Strategis Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Laporan ini
berisi realisasi tujuan dan sasaran strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan
i

Kementerian Dalam Negeri yang masing-masing diukur menggunakan indikator
kinerja utama yang telah ditetapkan sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor
061-41 Tahun 2010.
Dapat digambarkan pencapaian tujuan strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kemendagri Tahun 2011 rata-rata mencapai lebih dari 100%. Dalam konteks
pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah
ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Dalam Negeri dapat dinyatakan sangat berhasil.
Merujuk pada tingkat capaian kinerja tersebut, diharapkan pada tahun 2012 Badan
Diklat Kementerian Dalam Negeri dapat konsisten dan semakin berkembang dalam
mewujudkan aparatur yang profesional dan kompeten.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2011
REPUBLIK INDONESIA

Lakip jakarta 2003

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to Lakip jakarta 2003

Similar to Lakip jakarta 2003 (20)

Lakip jakarta 2003