Materi ini mencakup upaya yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan AMPL berbasis masyarakat di daerah melalui proyek PAMSIMAS.

1. Konsep Operasionalisasi
Kebijakan Nasional AMPL di Daerah
Sinergi Pokjanas AMPL dg PAMSIMAS

2. Tujuan
Umum
 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Pembangunan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis
Masyarakat
Khusus
 Adopsi dan implementasi Kebijakan Nasional
(AMPL), dalam rangka keberlanjutan pelayanan
dan efektifitas penggunaan sarana yang
dibangun

3. Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
Tujuan Umum
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air
minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan
Tujuan Khusus
Keberlanjutan dan penggunaan efektif
 Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi
 Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap
Kebutuhan.
 Pembangunan Berwawasan Lingkungan
 Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 Keberpihakan pada Masyarakat Miskin
 Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
 Akuntabilitas Proses Pembangunan
 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
 Peran Aktif Masyarakat
 Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran
 Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

4. Pendekatan
 Demand Responsive, bantuan teknis hanya diberikan
kepada pemerintah daerah yang berminat
 Partisipatif, proses bantuan teknis dilakukan melalui
pendekatan yang tidak menggurui, tetapi memberikan
ruang kepada semua daerah untuk terlibat aktif dalam
proses
 Inclusive, diupayakan seluruh stakeholder daerah, baik
dinas instansi terkait, LSM, Perguruan Tinggi,
masyarakat, dapat terlibat dalam program di daerah
 Fasilitatif, Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA
bertindak sebagai fasilitator yang mendorong keaktifan
Pokja AMPL daerah dalam menyusun, melaksanakan,
dan mengawasi suatu agenda atau kegiatan

5. Metodologi
 Pemahaman: melalui fasilitasi, daerah didorong untuk
memahami isu dan permasalahan AMPL di daeranya.
Sehingga timbul kesadaran untuk memperbaikinya, yang
harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi. Kegiatan
yang dilakukan adalah lokakarya stakeholder dan diskusi
kelompok kerja
 Pendalaman (internalisasi): melalui kegiatan-kegiatan
yang bersifat lokal, daerah didorong untuk lebih
memahami dan menghayati persoalan sektor AMPL.
Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa kajian
keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL di
daerah, kegiatan koordinasi antar dinas, dialog, dan
rapat kerja
 Kerja mandiri (aktualisasi): daerah diharapkan dapat
melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang
bermanfaat dalam upaya perbaikan pembangunan
AMPL di daeranya, dengan inisiatif dan pendanaan
sendiri

6. Output
Adopsi Kebijakan dengan indikator:
 Adanya komitmen daerah dalam adopsi Kebijakan
yang dituangkan dalam surat minat Kepala
Daerah
 Ada dan berfungsinya Kelompok Kerja AMPL
daerah yang bertugas mengawal proses adopsi
dan implementasi Kebijakan
 Adanya rencana Kelompok Kerja daerah baik
tahunan maupun jangka yang lebih panjang
 Adanya produk perencanaan pembangunan
AMPL yang mengadopsi pokok-pokok Kebijakan
(misalnya Renstra AMPL)

7. Outcome (sangat didorong)
Implementasi Kebijakan dengan indikator:
 Adanya kegiatan-kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan sesuai dengan prinsip Kebijakan. Misalnya
penerapan partisipasi masyarakat dalam proyek
pembangunan sarana air minum di perdesaan dengan
dana APBD.
 Adanya dukungan bagi pelaksanaan proyek-proyek dari
pihak luar, seperti LSM, donor, termasuk dari pemerintah,
seperti WSLIC2 dan PAMSIMAS.
 Adanya rencana untuk proses keberlanjutan proyek-proyek
di atas, termasuk dalam monitoring selama dan pasca
konstruksi, serta replikasinya di lokasi lain yang belum
terlayani

8. Alur Fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah
Diseminasi Ke- Pemahaman Pendalaman Pengembangan Pemantapan
bijakan Nasio-nal Kebijakan dan Kebijakan Rencana Pemba- Rencana Kerja
AMPL-BM Identifikasi Isu ngunan AMPL Pokja AMPL
AMPL Daerah
1 4 5 6 7
Penggalangan Lokakarya Ope- Kajian Kesepakatan Pe- Lokakarya Konso-
dukungan pim- rasionalisasi a keberlanjutan & b nyusunan Rencana f lidasi Hasil Pelak- h
pinan daerah Kebijakan kegagalan sarana Pembangunan sanaan Kebijakan
2 AMPL daerah AMPL-BM
Kajian penge-lolaan
c
data & informasi
AMPL daerah
Penyusunan
Penyiapan dokumen Renstra g
Kelompok Kerja Kajian investasi & AMPL-BM
AMPL Daerah alternatif penda- d
naan AMPL daerah
3
Penilaian diri
(self assesment) e
Finalisasi Rencana
Strategis AMPL
Lokalatih Lokakarya&orien-
A C Sosialisasi & Penyempur- Legalitas
Operasionalisasi tasi MPA PHAST
dialog publik naan rensta renstra
Kebijakan
Pelatihan B Pelatihan D Acuan SKPD Monitoring Umpan
keterampilan penyusunan dan evaluasi balik
dasar fasilitasi Renstra AMPL
Lokakarya/pelatih E
an CLTS

9. Mengapa Proyek-Proyek Fisik Harus
Didahului dengan Pemahaman Kebijakan
 Fakta bahwa organisasi proyek seringkali eksklusif, tidak melibatkan stakeholder luas di daerah.
Hal ini menyebabkan tidak terinformasikannya kegiatan pembangunan, yang akhirnya
menyulitkan dalam tindak lanjut pembinaan pasca konstruksi
 Fakta bahwa koordinasi antar dinas di daerah dalam pembangunan AMPL seringkali tidak
berjalan. Sehingga asumsi-asumsi bahwa serah terima proyek adalah urusan nanti, adalah keliru
besar
 Exit strategy adalah kegiatan di akhir proyek, tetapi kalau tidak disiapkan sejak dini, yang terjadi
hanya exit untuk proyek, bukan melahirkan keberlanjutan
 Untuk itu:
– daerah perlu memahami kondisi makro AMPL di daerahnya, memahami tugas
dan kewajibannya, memahami kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan
sektor, memiliki strategi penanganan yang disesuaikan dengan kemampuan,
memahami peran stakeholder luar dengan baik, sehingga dapat
mengapresiasinya
– Daerah perlu memahami bahwa kegiatan pembangunan oleh pihak luar,
termasuk pemerintah pusat, bukan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang
ada, bukan untuk seluruh wilayah, sehingga tanggung jawab daerah tetap ada di
dalam pengembangannya
– Daerah harus paham bahwa proyek fisik dari pihak luar merupakan tanggung
jawab daerah dalam melestarikannya. Karena itu perlu diupayakan
keberlanjutannya dengan mengalokasikan sumber dayanya sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan operasi serta pemeliharaannya

10. Fasilitasi Kebijakan di Daerah Proyek
PAMSIMAS
 Dalam kondisi ideal, proyek fisik hadir
setelah daerah memahami kebijakan dan
memiliki strategi
 Dalam hal proyek fisik datang bersamaan
dengan fasilitasi kebijakan, perlu upaya
yang lebih besar dalam memberikan
pemahaman kepada daerah

11. Karakteristik Daerah Pamsimas
1. Daerah mitra WASPOLA (Memiliki Pokja
AMPL, telah memahami kebijakan,
memiliki renstra)
2. Daerah Pamsimas non dampingan
WASPOLA (belum memiliki apapun)

12. Daftar Daerah Mitra WASPOLA
1. Sumatera Barat: Kab.Solok, Sw.Lunto Sijunjung, Payakumbuh, Tanah
Datar, Pesisir Selatan, Kt.Bukittinggi
2. Bangka Belitung: Kab.Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat,
Kt.Pangkal Pinang
3. Banten: Kab.Lebak, Pandeglang, Serang, Tanggerang,
Kt.Tanggerang, Cilegon
4. Jawa Tengah: Kab.Kebumen, Pekalongan, Grobogan, Cilacap,
Pemalang, Purbalingga, Brebes
5. NTB: Kab.Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima,
Lombok Tengah
6. Gorontalo: Kab.Gorontalo, Bone Bolango, Pahuwato, Boalemo,
Kt.Gorontalo
7. Sulawesi Selatan: Kab.Pangkep, Selayar, Takalar, Wajo, Soppeng,
Gowa, Jeneponto
8. Sulawesi Tenggara: Kab.Konawe, Konawe Selatan,
9. NTT: Kab.Rote Ndao, Timor Tengah Selatan

13. Daerah Mitra WASPOLA melalui Proyek Lain
1. WES UNICEF: NTT, NTB, Sulsel, Maluku
Utara, Papua Barat
2. UNICEF NAD: calon
3. Pro Air: NTT
4. CWSHP: Jambi, Bengkulu, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah

14. Kerangka Keberlanjutan
Operasionalisasi Kebijakan dalam Pamsimas

15. Skenario Umum Penguatan Kapasitas
Oleh Pokja AMPL

16. Sinergi PAMSIMAS dg Pokjanas AMPL
 Identifikasi dan klasifikasi kualifikasi
konsultan/fasilitator PAMSIMAS
 Melakukan Training of Trainers dalam
Operasionalisasi Kebijakan dan Pengembangan
Renstra AMPL, tingkat nasional
 Melakukan pelatihan Operasionalisasi Kebijakan
dan Pengembangan Renstra, oleh tim PAMSIMAS
atas supervisi Pokjanas, tingkat provinsi
 Koordinasi tahunan Pokja daerah PAMSIMAS
dalam rangka monev diselenggarakan oleh
Pokjanas

17. Terima Kasih