Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep politik dan pemerintahan di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip dasar pemerintahan, tata aturan perundangan, hak dan kewajiban warga negara, serta konsep otonomi daerah.
Makalah ini membahas tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menjelaskan pengertian negara, tujuan dibentuknya negara, dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang definisi negara, pemerintah, komponen negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep politik dan pemerintahan di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip dasar pemerintahan, tata aturan perundangan, hak dan kewajiban warga negara, serta konsep otonomi daerah.
Makalah ini membahas tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menjelaskan pengertian negara, tujuan dibentuknya negara, dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang definisi negara, pemerintah, komponen negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai kelompok orang yang menduduki wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah berdaulat. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara yang mengatur pemerintahan. Keduanya saling terkait karena konstitusi diperlukan untuk mengatur jalannya suatu negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai bentuk kekuasaan oleh, dari, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari sistem presidensial dan parlementer. Sistem presidensial diadopsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sedangkan sistem parlementer diterapkan setelah amandemen UUD 1945. Kedua sistem memiliki perbedaan dalam pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara, susunan, dan sistem pemerintahan. Ada beberapa bentuk negara seperti republik, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Negara dapat berupa negara kesatuan atau federasi. Terdapat beberapa sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, quasi, dan referendum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan unsur-unsurnya seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat. Juga dibahas fungsi dan tujuan negara serta pentingnya upaya bela negara bagi kelangsungan dan keutuhan negara. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Negara dan Konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara yang bersumber dari dasar negara. Dokumen ini juga membahas hubungan antara Negara dan Konstitusi serta unsur-
Makalah ini membahas tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kedaulatan negara. Ada dua bentuk negara utama yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan memiliki satu pemerintah pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaan ke pemerintah pusat. Makalah ini juga membedah sistem pemerintahan seperti pres
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada. Sistem pemerintahan dibagi menjadi presidensial dan parlementer, dengan karakteristik masing-masing. Bentuk pemerintahan menurut Aristoteles dibagi menjadi monarki, aristokrasi, polity, tirani, oligarki, dan demokrasi. Contoh negara dengan sistem presidensial adalah Amerika Serikat, sedangkan Inggris menganut sistem
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu. Dokumen ini menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang bersifat federal dan Indonesia yang bersifat kesatuan.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai kelompok orang yang menduduki wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah berdaulat. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara yang mengatur pemerintahan. Keduanya saling terkait karena konstitusi diperlukan untuk mengatur jalannya suatu negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai bentuk kekuasaan oleh, dari, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari sistem presidensial dan parlementer. Sistem presidensial diadopsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sedangkan sistem parlementer diterapkan setelah amandemen UUD 1945. Kedua sistem memiliki perbedaan dalam pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara, susunan, dan sistem pemerintahan. Ada beberapa bentuk negara seperti republik, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Negara dapat berupa negara kesatuan atau federasi. Terdapat beberapa sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, quasi, dan referendum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan unsur-unsurnya seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat. Juga dibahas fungsi dan tujuan negara serta pentingnya upaya bela negara bagi kelangsungan dan keutuhan negara. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Negara dan Konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara yang bersumber dari dasar negara. Dokumen ini juga membahas hubungan antara Negara dan Konstitusi serta unsur-
Makalah ini membahas tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kedaulatan negara. Ada dua bentuk negara utama yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan memiliki satu pemerintah pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaan ke pemerintah pusat. Makalah ini juga membedah sistem pemerintahan seperti pres
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada. Sistem pemerintahan dibagi menjadi presidensial dan parlementer, dengan karakteristik masing-masing. Bentuk pemerintahan menurut Aristoteles dibagi menjadi monarki, aristokrasi, polity, tirani, oligarki, dan demokrasi. Contoh negara dengan sistem presidensial adalah Amerika Serikat, sedangkan Inggris menganut sistem
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu. Dokumen ini menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang bersifat federal dan Indonesia yang bersifat kesatuan.
Asas asas htn dalam uud 1945 setelah perubahanswirawan
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas HAM dalam UUD 1945 setelah perubahan yang mencakup 4 asas yaitu: 1) Kedaulatan Rakyat, 2) Negara Hukum, 3) Negara Kesatuan, dan 4) Pemisahan Kekuasaan berdasarkan Prinsip Checks and Balances.
Negara dan warganegara adalah topik utama dokumen ini. Dokumen ini menjelaskan bahwa negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan warganegara adalah penduduk negara yang memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum negara tersebut."
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan khususnya adalah menjelaskan teori-teori dasar negara, tujuan dan fungsi negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Hukum Tata Negara membahas tentang organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, hak-hak warga negara, dan asas-asas yang meliputi negara kesatuan, negara hukum, dan demokrasi. Dokumen ini juga menjelaskan proses amendemen UUD 1945 yang telah mengubah paradigma Indonesia menjadi lebih desentralistik, demokratis, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dalam eksistensinya, sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan serta perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
1. Bentuk , sistem ,pemerintahan , dan kedaulatan
negara
Nama kelompok ;
Siswoyo
Septi melinda sari
Septiana sari
Rina ayudiya a
2. a. Bentuk negara dan pemerintahan
1 . Konsep negara
konsep negara meliputi:
pengertian, tujuan , dan fungsi serta
unsur – unsur negara itu sendiri.
3. • A. Pengertian negara menurut para ahli :
• 1. MIRIAM BUDIARDJO
• Negara diartikan sebagai suatu daerah
teritorial yang rakyatnya diperintah (governed)
oleh sejumlah pejabat dan pihak – pihak yang
berhasil menurut warga negarauntuk taat pada
peraturan perundang-undangan dengan
penguasaan ( kendali ) monopolistis dan
kekuasaan yang sah .
4. • 2. HAROLD J. LASKI
• Negara merupakan masyarakan yang diintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat
memaksa. Secara sah, negara lebih berkuasa dari pada
individu atau kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat .
• 3. ROGER H. SOLATU
• Negara dipahami sebagai badan ( agency ) atau
kewenangan ( authority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas
nama masyarakat
5. • B. FUNGSI NEGARA
Suatu negara didirikan oleh sekelompok
masyarakat untuk mencapai tujuan yang di
tentukan bersama . dengan tujuan berdirinya
suatu negara menurut miriam budiardjo adalah
untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi
seluruh rakyat .
6. • C. Fungsi negara
• . Melaksanakan penertiban (law and order )
• negara berfungsi melakukan penertiban
umum serta bertindak sebagai stabilisator untuk
mencegah terjadinya bentrokan – bentrokan
dalam masyarakat
• 2. Mengusahakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat
• fungsi ini merupakan fungsi yang sangat
penting . karena jika pemerintahan tidak
mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat negara itu akan tertinggal .
7. • 3. Pertahanan
• Fungsi ini mengharuskan negara menjaga
wilayah , kedaulatan , dan memberikan rasa aman
kepada masyarakat dari gangguan , ancaman dari
dalam atau dari luar negeri .
• 4 . menegakkan keadilan
• negara berfungsi untuk menegakkan
keadilan bagi seluruh rakyat indonesia .
8. • Unsur – unsur negara
• Unsur – unsur negara terdiri dari :
• ~ rakyat
• keseluruhan orang yang mendiami negara.
• ~ Wilayah
• tempat yang di diami rakyat
• ~ pemerintahan yang berdaulat .
• artinya adanya pemerintahan di negara
tersebut.
9. • 2. BEBTUK NEGARA
• Di bagi menjadi :
• ~ negara kesatuan
• kedaulatan negara kesatuan sepenuhnya
terletak pada pemerintahan pusat .
• ~ negara serikat
• terdiri dari dari beberapa negara bagian (
federal )
10. • 3 . Bentuk negara indonesia yang sesuai dengan uud 1945
• NKRI , menurut UUD 1945 pasal 25 A
sesudah amandemen , adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri nusantara dengan
wilayah , batas – batas ,dan hak – hak yang
di tetapkan dengan undang – undang .
11. B. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA.
1. PENGERTIAN SISTEM DAN
PEMERINTAHAN
a. Pengertian sistem
sistem adalah suatu kesatuan utuh dari suatu
rangkaian , unsur – unsur sistem :
~ seperangkat komponen , elemen , dan bagian
~saling berkaitan dan bergantung
~ Kesatuan yang terintregasi ( terkait , dan
menyatu )
~ memiliki peranan dan tujuan tertentu
12. • 2. sistem pemerintahan negara
Dua sistem pemerintahan
a. Sistem pemerintahan presidensial
sistem pemerintahan presidensial berasal
dari konsep pemisahan kekuasaan yang terdapat
dalam teori trias polistika .
b. Sistem pemerintahan parlementer
dalam sistem pemerintahan parlementer,
tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas
antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan
legislatif .
13. • C . sistem pemerintahan semipresidensial .
sistem pemerintahan semipresidensial
Merupakan gabungan dari sistem pemerintahan
presidensial dan parlementer