Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai kelompok orang yang menduduki wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah berdaulat. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara yang mengatur pemerintahan. Keduanya saling terkait karena konstitusi diperlukan untuk mengatur jalannya suatu negara.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraYasmine Rusnandha
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY beserta tugas dan wewenang masing-masing.
Makalah ini membahas tentang latar belakang pembentukan NKRI, pengertian negara dan konstitusi, syarat-syarat pembentukan negara dan konstitusi, serta perbedaan antara konstitusi dengan UUD 1945.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraYasmine Rusnandha
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY beserta tugas dan wewenang masing-masing.
Makalah ini membahas tentang latar belakang pembentukan NKRI, pengertian negara dan konstitusi, syarat-syarat pembentukan negara dan konstitusi, serta perbedaan antara konstitusi dengan UUD 1945.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan unsur-unsurnya seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat. Juga dibahas fungsi dan tujuan negara serta pentingnya upaya bela negara bagi kelangsungan dan keutuhan negara. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Sistem pemerintahan dijelaskan mencakup unsur-unsur, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dokumen juga menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia secara historis sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, karakteristik sistem federal dan kesatuan, serta dinamika sistem pemerintahan federal dan kesatuan di Indonesia. Secara khusus membahas bahwa sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menganut sistem parlementer bukan presidensial seperti yang diatur.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika UUD 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, mulai dari UUD yang pernah berlaku, fungsi UUD 1945, isi materi UUD 1945, dan berbagai perubahan yang terjadi pada UUD 1945 pada masing-masing periode sejarah Indonesia."
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan unsur-unsurnya seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat. Juga dibahas fungsi dan tujuan negara serta pentingnya upaya bela negara bagi kelangsungan dan keutuhan negara. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Sistem pemerintahan dijelaskan mencakup unsur-unsur, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dokumen juga menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia secara historis sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, karakteristik sistem federal dan kesatuan, serta dinamika sistem pemerintahan federal dan kesatuan di Indonesia. Secara khusus membahas bahwa sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menganut sistem parlementer bukan presidensial seperti yang diatur.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika UUD 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, mulai dari UUD yang pernah berlaku, fungsi UUD 1945, isi materi UUD 1945, dan berbagai perubahan yang terjadi pada UUD 1945 pada masing-masing periode sejarah Indonesia."
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Exa Purnama
Dokumen ini membahas tentang konsep dasar konstitusi, klasifikasi konstitusi, pentingnya konstitusi dalam negara, peran konstitusi dalam negara demokrasi, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, dan cara perubahan konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dan bertujuan untuk membatasi kekuasa
NKRI merupakan negara kesatuan yang terbentuk dari berbagai proses sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. NKRI memiliki tujuan untuk melindungi seluruh warga negara serta memajukan kesejahteraan mereka berdasarkan Pancasila. Eksistensi NKRI senantiasa dihadapkan pada ancaman dari dalam dan luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Dokumen ini membahas tentang pengertian negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Konstitusi adalah aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara, yang dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diklasifikasikan berdasarkan fleksibilitas, kedudukan hukum, dan jenis negara federal atau kesatuan. Dokumen ini jug
Dokumen ini membahas tentang pengertian negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Konstitusi adalah aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara, yang dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diklasifikasikan berdasarkan fleksibilitas, kedudukan hukum, dan jenis negara federal atau kesatuan. Dokumen ini jug
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan manusia yang berkediaman di wilayah tertentu yang memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Konstitusi didefinisikan sebagai aturan pokok dasar negara yang membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM. Konstitusi Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah Teori Konstitusi dan Negara Hukum yang diampu oleh Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo dengan bobot 4 SKS selama 14 pertemuan. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara serta proses pembentukan dan perubahan konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang kajian bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang usaha pembelaan negara dan otonomi daerah. Dibahas pula tentang pengertian, asal mula, tujuan, fungsi, dan bentuk negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Negara dan Konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara yang bersumber dari dasar negara. Dokumen ini juga membahas hubungan antara Negara dan Konstitusi serta unsur-
Laporan ini membahas rancangan database sistem informasi pendataan penduduk di Kelurahan Sindang Sari untuk mengatasi masalah sistem manual sebelumnya. Laporan ini menjelaskan entity relationship diagram, logical record structure, dan normalisasi data untuk tabel kependudukan, kartu keluarga, dan kelahiran. Laporan ini juga berisi contoh data dummy dan syntax SQL untuk mengakses dan mengolah data pada database tersebut.
Pemerintahan yang baik memerlukan sikap untuk menangani masalah tanpa memandang siapa pelakunya. Pemerintah pusat harus menyebarkan konsep good governance ke seluruh jajaran untuk mengukur keberhasilan birokrasi. Mahasiswa dapat membantu dengan memberikan informasi bahaya korupsi dan mengontrol kebijakan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas perkembangan prosesor mulai dari generasi pertama hingga kelima, serta peranan komputer dalam berbagai bidang kehidupan. Prosesor generasi pertama menggunakan tabung hampa udara dan berukuran besar, sementara generasi terbaru menggunakan mikroprosesor dan ukurannya lebih kecil. Komputer kini telah banyak digunakan di bidang pendidikan, bisnis, industri, dan kedokteran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
1. NEGARA DAN KONSTITUSI
• Efronius Paduansi
181021400159
• Muhammad Yoga Adihtya
181021400183
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 1
2. 1. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
dibentuk pada tanggal 2 November 1949
2. Negara negara bagian terdiri dari ;Republik
Indonesia, negara Sumatera Timur, negara
Sumatera Selatan, Negara Pasundan, negara
Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia
Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak
Besar, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah.
3. Setelah berdirinya negara RIS, segera muncul
usaha-usaha untuk membentuk kembali Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hingga pada akhinya tanggal 17 Agustus 1950
negara RIS secara resmi dibubarkan dan kita
kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
LATAR BELAKANG NKRI
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 2
3. Mengapa bisa bubar ?
a.Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak
sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus
1945.
Adanya kegiatan demonstrasi diberbagai daerah,
karena rakyat tidak puas dengan keputusan KMB
a.Dengan sistem pemerintahan federal berarti
melindungi manusia Indonesia yang setuju
dengan penjajah Belanda
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 3
4. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan
diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki
kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu
sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah
tersebut, dan berdiri secara independent.
Pengertian Negara
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 4
6. Pengertian Konstitusi
Konstitusi adalah hukum negara yang paling penting.
Konstitusi berasal dari kata “constitution” yang berarti peraturan
tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bahasa latin berasal dari kata
“constitutio atau constituere” yang memiliki arti membentuk.
Konstitusi menyatakan bahwa semua orang, apapun latar
belakang atau keyakinan yang dipegangnya, akan diperlakukan
secara adil oleh negara.
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 6
7. Latar belakang Konstitusi
1. Jimly mengacu pada nama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., seorang
figur publik yang dikenal luas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) yang pertama (2003-2008). Beliau adalah
seorang pakar hokum Indonsia terkemuka.
2. School mencerminkan lembaga ini berbasiskan pada ilmu
pengetahuan dan dikelola oleh tim yang mencintai ilmu
pengetahuan.
3. Law and Government merefleksikan fokus lembaga ini pada bidang
hukum dan pemerintahan dalam pengertian yang luas.
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 7
8. Syarat Syarat Terbentuknya Konstitusi
Syarat
• bersifat adil
agar suatu
bentuk
pemerintahan
dapat
dijalankan
secara
demokrasi
• memperhatikan
kepentingan
rakyat.
Syarat
• Melindungi asas
demokrasi.
• Menentukan
suatu hukum
Syarat
• . Menciptakan
kedaulatan
tertinggi yang
berada ditangan
rakyat Untuk
melaksanakan
dasar negara
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 8
10. Tujuan dan Fungsi Konstitusi
Tujuan
Mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan
untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa
terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk
mewujudkan tujuan Negara.
1.Fungsi
2.1. Membatasi Kekuasaan Pemerintah
3.2. Sumber Hukum Tertinggi
4.3. Melindungi Hak Warga Negara
5.4. Pertanda Lahirnya Suatu Negara
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 10
12. Perbedaan Konstitusi dengan UUD 1945
a.UUD 1945 merupakan hukum
dasar tertulis yang di sahkan
oleh Lembaga legislatif dan
bersifat memaksa atau mengikat
hak hak warga negara, apabil
dilanggar maka akan dikenakan
sanksi, berlaku bagi semua
warga negara dan pemerintah.
UUD
1945 Konstitusi merupakan hukum
negara yang paling penting yang
menentukan siapa penguasa
yang berhak memerintah
dinegara itu.
Konstitusi
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 12
13. Arti Penting Konstitusi Bagi Suatu Negara
a.Membagi kekuasaan dalam
negara, dan membatasi
kekuasaan pemerintah atau
penguasa dalam negara, serta
dipandang sebagai kumpulan
asas yang menetapakan
bagaimana kekuasaan diatur
antara Lembaga Legislatif,
Eksekutif dan Yudikatif.
Pemerintah
Digunakan sebagai alat untuk
menjamin hak-hak warga
negara. Hak-hak tersebut
mencakup hak-hak asasi, seperti
hak untuk hidup, kesejahteraan
hidup, dan hak kebebasan
Rakyat
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 13
14. Kesimpulan dan saran
Kesimpulan :
Negara merupakan sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu yang tentunya memiliki pemerintahan
berdaulat yang memegang kekuasaan tertinggi terhadap wilayah yang dimilikinya, berkuasa atas darat, laut, udara
serta berkuasa penuh terdapat semua sumber daya yang tersimpan didalamnya.
Untuk membentuk sebuah negara membutuhkan beberapa syarat penting yang disebut sebagai syarat primer
diantaranya adalah memiliki Rakyat, Wilayah, Pemerintahan dan Kedaulatan. Selain itu terdapat faktor lain sebagai
syarat sekunder yakni ; membutuhkan pengakuan dari negara lain.
Sedangkan Konstitusi merupakan hukum dasar yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara, yang
mengatur pemerintahan serta kekuasaan sebagai wewenang yang harus dimiliki oleh pemerintah atas apa yang
dimilikinya.
Antara negara dan konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau yang biasa disebut sebagai suatu
sistem. Dalam hal ini konstitusi berperan sangat penting dalam sebuah negara, karena negara tidak akan berjalan
dengan baik tanpa adanya sebuah konstitusi atau yang disebut hukum dasar yang mengatur negara tersebut.
Karena didalam sebuah negara konstitusi mempunyai kedudukan yakni ; sebagai Hukum dasar dan hukum tertinggi.
Karena itu, semua negara negara didunia harus memiliki konstitusi.
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 14
15. Kesimpulan dan saran
Saran :
Setelah kita menelaah makalah ini, kita diharapkan dapat memahami pengertian dari negara itu sendiri serta
konstitusi yang diterapkan didalamnya. Mahasiswa dapat memahami arti penting konstitusi dalam sebuah negara
dan benar benar paham akan perbedaan antara UUD 1945 dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Akhir kata
penulis mengharapkan agar pembaca khususnya Mahasiswa STMIK ERESHA dapat dengan mudah memahami serta
dapat mengaplikasikan isi makalah ini dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat.
Kelompok 4|STMIK ERESHA|NEGARA & KONSTITUSI 15