Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai lima sila yang terdiri dari nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Rumusan Pancasila kemudian disepakati dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara

1. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN PANCASILA
Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk
mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu :
1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.
2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah
4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
5. Jangan mjnum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.
Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri,
Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.
2.1.1 Pengertian Pancasila Secara Etimologis
Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam
perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam
ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai
nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 J [idem].
2.1.2 Pengertian Pancasila Secara Historis
Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks
mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan
kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945

2. 2
disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana
didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang
duberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa
Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan
UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud
dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didaarkan
interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka
pembentukan Rumusan Dasar Negara.
2.1.3 Pengertian Pancasila Secara Termitologis
Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI
untuk melengkapai alat2 Perlengkapan Negara PPKI mengadakan
sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan
UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4
Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan
Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai
dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh
Rakyat Indonesia
Pancasila Berbentuk:
1. Hirarkis (berjenjang);
2. Piramid.
Berikut beberapa tokoh dan “pancasila”nya versi mereka masing-masing
dalam sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar negara.
A. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam
sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:
1. Peri kebangsaan;
2. Peri kemanusiaan;
3. Peri ketuhanan;

3. 3
4. Peri kerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat
B. Pancasila menurut Prof.Dr.Supomo yang disampaikan pada sidang
BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial
C. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945
di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:
1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
3. Mufakat/Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan;
D. Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi
Trisila yaitu:
1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
3. Ketuhanan YME.
Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi
menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.
E. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni
1945 rumusannya sebagai berikut:

4. 4
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan
permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;
Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila
tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah pancasila
yang tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal ini diperkuat dengan
adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12
tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan
dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah
sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2.2 PERUMUSAN-PERUMUSAN PANCASILA
Perumusan pancasila itu menurut beberapa dokumen sejarah tidak sama
sekali sama, mengalami perubahan-perubahan baik urutannya maupun kata-
katanya.
Berturut-turut dapat dilihat dalam :
a. Lahirnya pancasila,1 juni 1945
b. Piagam Jakarta, 22 juni 1945
c. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 (berita
Republik Indonesia II-7)
d. Mukaddimah konstitusi R. I. S. 31 Januari 1950 (Kepres R. I. S. tahun
1950 No. 48 L. N. 50-3)
e. Mukaddimah Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia
(Undang-undang 15 Agustus 1950 No. 7 L. N. 50-56)

5. 5
f. Dekrit presiden 5 juli 1959 “kembali kepada Undang-undang Dasar
1945”
Yang pada alinea ke lima konsideran menyatakan bahwa :
“ bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 juni
1945 menjiwai undang-undang dasar 1945, dan adalah merupakan
suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.
2.3 LAHIRNYA PANCASILA
Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai dengan
dibacakannya sebuah pidato yang waktu itu masih belum memiliki judul oleh
Soekarno pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPK, atau Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan yang nantinya diubah menjadi Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang jatuh pada tanggal 1 Juni 1945.
Hingga hari ini, hari lahirnya Pancasila masih sering diperingati oleh masyarakat-
masyarakat Indonesia meskipun tidak ada perayaan yang megah seperti yang
layaknya terjadi setiap tanggal 17 Agustus.
Pada masa-masa akhir Perang Dunia II, kekalahan Jepang pada sekutu
dalam perang Pasifik tak lagi bisa disembunyikan. Hal ini mendesak Jenderal
Kuniaki Koisi yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang untuk
mengumumkan sebuah rencana untuk Indonesia ke depannya pada tanggal 7
September 1944. Hal yang diumumkan oleh Koisi ternyata adalah sebuah rencana
untuk memerdekakan Indonesia ketika Jepang berhasil memenangkan perang Asia
Timur, berharap pengumuman ini akan membuat Indonesia berpikir bahwa
pasukan Sekutu adalah perenggut kemerdekaan mereka. Ketika pada 1 Maret,
Kumakichi Harada memberitahukan tentang pembentukan badan yang bertugas
menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai

6. 6
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat
BPUPKI).
Ketika BPUPKI secara resmi dibentuk pada 29 April 1945, yang ditunjuk
menjadi ketua adalah Radjiman Wedyodiningrat, didampingi oleh Raden Pandji
Soeroso dan satu orang Jepang sebagai wakil ketuanya. Soeroso sendiri
sebenarnya memegang posisi ganda, yaitu sebagai kepala sekretariat BPUPKI
bersama Abdoel Gafar dan Masuda Toyohiko. Ketika didirikan, BPUPKI
memiliki 67 anggota dengan 7 diantaranya merupakan orang Jepang yang tidak
memiliki hak suara.
Pada 28 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama mereka di
gedung Volksraad, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Sidang hari pertama ini hanya
merupakan upacara pelantikan, dan sidang sesungguhnya baru dimulai keesokan
harinya selama empat hari. Pada sidang ini, Muhammad Yamin menyampaikan
pidato dan merumuskan hal yang menjadi awal sejarah lahirnya Pancasila sebagai
dasar negara Indonesia, yaitu: ideologi Kebangsaan, ideologi kemanusiaan,
ideologi ketuhanan, ideologi kerakyatan, dan ideologi kesejahteraan. Pada tanggal
1 Juni 1945, Soekarno mencetuskan dasar-dasar kebangsaan, internasionalisme,
kesejahteraan, ketuhanaan, dan mufakat sebagai dasar negara. Ia juga memberi
nama dasar-dasar tersebut Pancasila, dari kata panca yang berarti lima dan sila
yang berarti dasar atau azas.
Usulan Pancasila milik Soekarno kemudian ditanggapi dengan serius,
menyebabkan lahirnya Panitia Sembilan yang berisi Soekarno, Mohammad Hatta,
Marami Abikoesno, Abdul Kahar, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Mohammad
Yamin, dan Wahid Hasjim. Panitia ini kemudian bertugas untuk merumuskan
ulang Pancasila yang telah dicetuskan oleh Soekarno dalam pidatonya.
Rumusan selanjutnya yang nantinya menjadi pencipta sejarah lahirnya
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah ketika dibuatnya Piagam Jakarta,
di sebuah rapat non-formal pada 22 Juni 1945 dengan 38 anggota BPUPKI. Pada

7. 7
pertemuan ini, terjadi debat antara golongan Islam yang ingin Indonesia menjadi
negara Islam dan golongan yang ingin Indonesia menjadi negara sekuler. Ketika
mereka mencapai persetujuan, dibuatlah sebuah dokumen bernama Piagam
Jakarta yang di dalamnya terdapat usulan bahwa pemeluk agama Islam wajib
menjalankan syariat Islam. Rancangan ini akhirnya dibahas secara resmi pada
tanggal 10 dan 14 Juli 1945, dimana dokumen ini dipecah menjadi dua, bernama
Deklarasi Kemerdekaan dan Pembukaan.
Pada sore hari di 17 Agustus tahun 1945, menyusul menyerahnya
Kekaisaran Jepang, petinggi-petinggi masyarakat dari daerah Papua, Maluku,
Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan menemui Soekarno untuk menyatakan
keberatan mereka terhadap rumusan sebelumnya yang menuliskan bahwa
pemeluk agama Islam wajib menaati syari’at Islam. Soekarno dengan segera
menghubungi Hatta dan merencanakan pertemuan dengan wakil-wakil dari
golongan Islam yang tentu saja keberatan dengan usulan ini pada awalnya. Setelah
diskusi cukup mendalam, kalimat dalam rumusan tersebut kemudian diubah
menjadi “ketuhanan yang maha esa” demi menjaga kesatuan Indonesia.
Pada akhir tahun 1949, Republik Indonesia harus menerima rumusan
penggantian bentuk pemerintahan menjadi negara federal dan hanya menjadi
negara bagian Belanda. Pada masa ini, sudah terbentuk kerangka Pancasila yang
hampir mengikuti Pancasila modern. Beberapa bulan setelah menjadi RIS, banyak
negara bagian yang memilih bergabung dengan RI Yogyakarta, dan setuju
mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS. Pada era kehancuran RIS
ini, kerangka Pancasila belum berubah dari era awal RIS dibentuk oleh Belanda.
Ketika 5 Juli 1959 tiba, presiden Soekarno memutuskan untuk menetapkan
UUD yang disahkan pada 18 Agustus oleh PPKI untuk menggantikan UUDS
yang gagal menciptakan kestabilan negara pada saat itu. Menyusul penggunaan
kembali UUD 1945, Pancasila yang menjadi rumusan resmi adalah Pancasila
dalam pembukaan UUD, yang merupakan Pancasila yang kita kenal di era modern
ini.

8. 8
Hal lain yang menjadi titik penting dalam sejarah lahirnya Pancasila
sebagai dasar negara Indonesia adalah saat terjadi insiden Gerakan 30 September
(G30S) pada tahun 1965. Meskipun hingga saat ini masih sering terjadi
perdebatan tentang siapa dan apa motif yang ada di belakang insiden ini, pihak
militer bersama dengan kelompok agama terbesar pada waktu itu sepakat untuk
menyebarkan kabar bahwa penggiat insiden ini adalah PKI yang ingin mengubah
ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi Komunis. Karena upaya kudeta
ini gagal, pemerintahan orde baru memutuskan 1 Oktober sebagai hari kesaktian
Pancasila, menyimbolkan bahwa Pancasila menunjukkan kekuatannya
(kesaktiannya) terhadap ideologi Komunis.
2.4 PENGERTIAN DASAR NEGARA
Sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara
adalah sesuatu yang hidup, tumbuh,mekar dan dapat mati atau lenyap, maka
pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut :
a. Basis atau fundament negara
b. Tujuan yang menentukan arah negara
c. Pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu
menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu.
Istilah presiden soekarno ialah” dasar statis“ dan “ Leitsatar dinamis “ di kutip
sebagai berikut :
“ . . . bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa
menjadi dalam statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis. Leitstar, bintang
pimpinan”1[1]
1[1]Kaelan, 2003, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.hlm:29-46

9. 9
2.5 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana di
tegaskan oleh “ Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 :
“ . . . . . maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang berkadaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada (garis dari penulis) : Ketuhanan Yang Maha Esa . . .
. . . . dan seterus nya”
Presiden soekarno dalam uraian “Pancasila Sebagai Dasar Negara”
mengartikan dasar Negara itu sebagai Weltanshauung, demikian beliau berkata :
“ saudara mengerti dan mengetahui, bahwa pancasila adalah saya anggap
sebagai dasar dari pada Negara Republik Indonesia, atau dengan bahasa jerman
: satu Weltanscahauung di atas mana kita meletakkan Negara Republik
Indonesia”
Weltanschauung suatu abstraksi, konsepsi atau susunan pengertian-
pengertian yang melukiskan asal mula kekuasaan Negara, tujuan Negara dan cara
penyelenggaraan kekuasaan Negara itu, di samping itu Weltanschauung berarti
pandangan(filsafat) hidup dari suatu bangsa atau masyarakat tertentu.
Pancasila dalam kedudukannya ini sering di sebut sebagai Dasar Filsafat
atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari negara,ideology negara
atau (staatsidee).
Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma
untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pancasila
merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya
seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan
perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang ini,
dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan

10. 10
sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakan sumber kaidah hukum
negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta
seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat,wilayah,serta pemerintahan negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang
meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Sehingga merupakan suatu
sumber nilai,norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan
menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun
yang tidak tertulis atau convensi.Dalam kedudukannya sebagai dasar negara,
pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, Sebagai sumber dari
segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila
tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian
dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran. Yang
meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya
dikongkritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.
Kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai
berikut :
Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber
hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan
asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945
dijelma lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang
Dasar 1945.
Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar
tertulis maupun tidak tertulis). Mengandung norma yang mengharuskan Undang-
Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan
fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran ketempat yang bunyinya sebagai
berikut :
“ . . . . . Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.