Download to read offline
Dana Alokasi Khusus.pptx
- 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelompok6: Septi Asriani Siti Aisyah Sri Mulya Saputri
- 2. Defenisi DAK Menurut Pasal1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3. Unsur-unsur DAK • Merupakandanayang bersumber dari pendapatan APBN • Dialokasikankepada daerahtertentu • Digunakanuntukmendanaikegiatankhususyang merupakan urusandaerah • Kegiatankhusus yang didanai dengan DAK harus sesuai dengan prioritaSnasional/fungsi yang telah ditetapkan dalamAPBN • DAK ditentukanoleh Pemerintah Pusat dan/atau diusulkan oleh daerahtertentu • DAK diperuntukanguna membiayai kegiatan fisikpelayanan masyarakatdenganumur ekonomis yang panjang.
- 4. Dasar Hukum DAK Undang-UndangNo 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan Peraturan mentri keuangan Nomor 06/PM.07/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah Peraturan mentri keuangan nomor 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah
- 5. Kebijakan Dana Alokasi Khusus 1.Penetapan program dan kegiatan, 2. Penghitungan alokasi DAK, 3. Arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan 4. Administrasi pengelolaan DAK.
- 6. 1. Penetapan Programdan Kegiatan Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan Sementara itu, menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Selanjutnya, menteri teknis menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan alokasi DAK
- 7. 2. Penghitungan Alokasi DAK Pasal54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: 1) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 2) penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah
- 8. Penentuan daerah tertentutersebut harus memenuhi : 1. Kriteria Umum 2. Kriteria Khusus 3. Kriteria Teknis
- 9. 3. Arah Kebijakan DAK 1.Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. 2. Sasaran lokasi penerima dak relative belum jelas.Sasaran lokasi penerima DAK sudah jelas yang difokuskan untuk daerah tertinggal,daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. 3. Jumlah bidang dak sebanyak 11 bidang, meliputi: DAK bidang pendidikan, DAK bidang kesehatan, DAK bidang infrastruktur jalan infrastruktur irigasnair minum dan penyehatan lingkunga, dak bidang kelautan dan perikanan, DAK bidang pertanian, DAK bidang prasarana pemerintahan desa, DAK bidang lingkungan hidup, DAK bidang keluarga berencana, DAK bidang kehutanan , DAK bidang sarana dan prasarana pedesaan , DAK bidang perdagangan . 4. Tidak ada prioritas daerah penerima dak dalam pengalokasian dak berdasarkan kriteria umum (kinerja pelayanan belum digunakan sebagai indikator alokasi).
- 10. 4. Administrasi PengalokasianDAK 1. Proses Penetapan Alokasi DAK a. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dilakukan perumusan kebijakan umum DAK di APBN, termasuk didalamnya bidang-bidang yang akan di danai dari DAK. b. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam rangka pembahasan kegiatan khusus yang diusulkan oleh Menteri Teknis. c. Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. d. Menteri keuangan menetapkan alokasi DAK untuk masing- masing daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan.
- 11. Dana Pendamping Daerah penerimaanDAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang- kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterima untuk mendanai kegiatan fisik. Dana pendamping terseut wajib di anggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- 12. Optimalisasi Sisa DAK 1.Daerah penerimaan DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK degan merencanakan dan mengganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis 2. Dalam hal terdapat sisa DAK pada kasdaerad ada tahun anggaran berakhir,daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pda bidang yang sama tahun anggaran
- 13.