Kebijakan DAK FISIK Kemendikbud Ristek RI Tahun 2024

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Kebijakan DAK Fisik Pendidikan
Tahun Anggaran 2024
Agustus 2023

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Timeline Perencanaan - Penganggaran DAK 2024*
2
Source : Bappenas
Maret April
Mei
Penyusunan Rancangan
Arah Kebijakan DAK
Tahun 2024
Penyusunan Rancangan
Arah Kebijakan DAK
Tahun 2024
• Penyampaian arah kebijakan DAK 2024
kepada Kemenkeu (14 M aret 2023)
• Rapim Penetapan Arah Kebijakan DAK
2024 (3 April 2023)
• Penyampaian rancangan kebijakan DAK
2024 setelah Rapim kepada Kemenkeu
(4 April dan 18 April 2023)
• Sosialisasi Kebijakan DAK kepadaK/L dan Sektor
(4 Mei 2023)
• MM DAK Tematik dan DAK Fisik (4-11 Mei 2023)
• MM DAK Nonfisik (11-12 Mei 2023)
• Sosialisasi KebijakanDAK 2024kepadaPemda
(M3)
• Forum konfirmasi daerah untuk setiap tematik (M3
– M 4)
Juni
Juli
Agustus
September Oktober November Desember
• Pengusulan DAK 2024oleh
Pemda(26Juni– 14 Juli)
Januari Februari
• Verifikasi Usulan Daerah
• TM Penilaian Awal
• Penilaian Awal (17 Jul – 6
Agustus)
• TM Hasil Penilaian Awal
• Sinkronisasi dan Harmonisasi
• TM Pengalokasian
• Pembahasan dengan DPR - RI • Penetapan alokasi per-daerah
• Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
• Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) • Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)*
• Evaluasi dan Penyusunan Rancangan
Arah Kebijakan DAK Tahun 2025
*Timeline bersifat tentatif
5
Maret

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3
DAK Bidang Pendidikan mendukung arah kebijakan RKP 2024 yaitu peningkatan kualitas pelayanan
Pendidikan dan kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
DAK Bidang Pendidikan mendukung PN 3. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing PP 4. Pemerataan
Layanan Pendidikan Berkualitas KP 1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dan KP 2. Afirmasi Akses
dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun, serta PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing KP 1. Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Selain itu, DAK
Bidang Pendidikan juga mendukung PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PP 2. Pemajuan dan
Pelestarian Kebudayaan KP 1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal, KP 2. Pengembangan dan
Pemanfaatan Kekayaan Budaya, dan KP 5. Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu
menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan
prioritas, Major Project, dan sektor prioritas nasional.
Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan
pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan
perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.
Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Arah Kebijakan dan Penguatan DAK Fisik Pendidikan 2024
01
02
03
04
05

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kriteria Lokasi Prioritas* Metode Pelaksanaan
Arah Kebijakan dan Penguatan DAK Fisik Pendidikan 2024
4
▪ Daerah dengan kondisi prasarana pendidikan
dengan tingkat kerusakan minimal sedang.
▪ Keberpihakan pada 107 Kab/kota daerah
afirmasi.
▪ Keberpihakan pada daerah dengan APK di
bawah angka nasional.
▪ Daerah yang memiliki SMK dengan kompetensi
keahlian yang mendukung pengembangan
sektor prioritas nasional.
▪ Daerah terdampak bencana
▪ Kemiskinan Ekstrim
▪ Daerah yang tercakup dalam Inpres 9/2020
(Papua) & Perpres 79/2019 (Jateng), Perpres
80/2019 (Jatim), Perpres 87/2021 (Jabar), dan
Perpres 84/2021 (NTB).
Metode pelaksanaan untuk rehabilitasi dan
pembangunan
a) Penyedia
b) Swakelola
➢ Tipe I
➢ Tipe II
➢ Tipe III
➢ Tipe IV
berdasarkan kebutuhan daerah

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Mendorong pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang
berorientasi hasil
Mendorongpola pikir penyelesaian
pemenuhan sarpras pendidikan bagi
perencana dan pelaksana
Mendorongkomitmen daerah untuk
sinergi pemenuhan sarpras dengan
sumber dana dari APBD dan komitmen
sekolah untuk pemanfaatan B
OS/BOP
secara tepat
Mendorongsinergi pelaksanaan
antara pemenuhan sarpras via pusat
(Kemendikbudristek. PUPR)dan
daerah
Konsep Ketuntasan DAK Fisik Pendidikan
5
KONSEP KETUNTASAN
Intervensi DAK Fisik dilakukan berbasis satuan Pendidikan, dimana satuan Pendidikan diberikan
seluruh rincian menu yang dibutuhkan berdasarkan data dapodik yang kemudian dikonfirmasi oleh
pemerintah daerah.
Arah Kebijakan dan Penguatan DAK Fisik Pendidikan 2024

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6
Kebijakan Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2024
Revitalisasi PAUD
Revitalisasi SD
Revitalisasi SMP
Revitalisasi SKB
Revitalisasi SMA
Revitalisasi SLB
Revitalisasi SMK
Menu DAK
7 Subbidang Terkait
Rincian Menu
Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana
Berdasarkan arahan Mendikbud, rehabilitasi dan pembangunan prasarana
Pendidikan melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari
proses pengusulan (menggunakan instrument PUPR) hingga pelaksanaan.
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana dapat
menggunakan mekansime swakelola atau kontraktual
Penyediaan Sarana Pendidikan
Penyediaan sarana Pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog,
kecuali jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat
menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesuai
peraturan perundangan
Pembangunan Baru Satuan
Pendidikan (PAUD, SMA, SLB, dan
SMK)
Pembangunan Unit Sekolah Baru
Dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru, pemerintah daerah
sudah menyediakan tanah siap bangun
Revitalisasi
Akses

7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 7
Kriteria Rehabilitasi, Pembangunan, dan Pengadaan
Rehabilitasi Prasarana
• Berdasarkan arahan Mendikbudristek, rehabilitasi prasarana Pendidikan melibatkan
peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan
(menggunakan instrument PUPR)
• Tingkat kerusakan yang dapat di intervensi melalui DAK Fisik minimal rusak sedang
(minimal 30%)
• Mekanisme pelaksanaan swakelola atau kontraktual
I
Pembangunan Prasarana
• Berdasarkan kebutuhan sekolah sesuai konsep ketuntasan hasil Analisa data cut off Dapodik
• Lahan tersedia dan siap bangun
• Mekanisme pelaksanaan swakelola atau kontraktual
II
Penyediaan Sarana
Kontraktual
Diutamakan menggunakan e-purchasing/e-katalog
III
Pembangunan Unit
Sekolah Baru
• Fotocopy Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Pakai) atas nama Pemerintah daerah; Atau sekurang-kurangnya
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan BPN; Atau sekurang-kurangnya Surat Ukur/Peta Bidang
Tanah yang diterbitkan BPN; Atau sekurang-kurangnya Akta Jual Beli atas lokasi calon USB yang diterbitkan notaris/PPAT;
Atau surat pelepasan tanah adat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat; Atau sekurang-kurangnya Akta Hibah/Waqaf atas
lokasi calon USB dengan Pemda sebagai penerima yang diterbitkan notaris/PPAT.
• NPSN sebagai prioritas (opsional)
• Komitmen pengadaan guru dan tenaga kependidikan oleh Pemda
• Komitmen pengadaan Bantuan Operasional asrama oleh Pemda (opsional jika USB dilengkapi asrama siswa)
• Komitmen pemanfaatan satuan pendidikan setelah satu tahun pembangunan.
IV

8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pembangunan baru melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) meliputi:
1. Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan USB;
2. Penyiapan Data Pendukung Pembangunan USB;
3. Data Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
4. Analisa Data Pendidikan;
5. Aspek Teknis dan Kriteria.
a. Bangunan
b. Pola Tata Bangunan
6. Aspek Non Teknis (Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota atau
Yayasan)
a. Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung
b. Tahap Operasional Sekolah
8
Pembangunan Unit
Sekolah Baru

9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Percepatan
Pengelolaan DAK
Fisik Di Daerah
❑ Kenali Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur Pelaksanaan DAK Fisik.
❑ Penetapan Target Output & Kegiatan dan
Lokasi Kegiatan DAK (dokumen RK)
❑ Percepatan Penganggaran DAK Dalam
perda APBD
❑ Penyesuaian Kegiatan DAK dengan Sub
Kegiatan melalui Pemetaan Kodefikasi,
Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah dalam
SIPD
❑ Penyelesaian Pelaporan Pelaksanaan DAK
Tahun Sebelumnya
❑ Menyusun Jadwal dan Tahapan
Pelaksanaan DAK Fisik
9

10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bappeda
Pentingnya
Sinergi,
Koordinasi
Dalam melaksanakan DAK
Fisik, Dinas pendidikan
provinsi perlu untuk secara
terus menerus berkoordinasi,
bersinergi dengan
instansi/lembaga/biro di
pemerintah daerahnya antara
lain
Berkoordinasi terkait mekanisme pengusulan tahun berikutnya, teknis dan
persyaratan yang perlu dipenuhi aplikasi yangdigunakan
Badan yang menangani aset dan keuangan
Berkoordinasi terkait mekanisme penyaluran, syarat dan teknisyang
dipenuhi.
APIP/Inspektorat Daerah
Berkoordinasi terkait review laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian keluaran DAK Fisik
Unit Layanan Pengadaan
Berkoordinasi terkait proses pengadaan barang dan jasaapabila
pelaksanaannya kontraktual
Pihak ketiga pelaksana kontrak
Berkoordinasi terkait kontrak yang dilaksanakan, syarat dan hal teknis
yang dipenuhi, (untuk pekerjaan yang dilaksanakanpihak ketiga)
Sekolah Penerima dan Komite
Sosialisasi terkait kebijakan DAK Fisik, Koordinasi terkait pelaksanaan
10

11. Penyerapan Anggaran DAK Fisik Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 11
17,783,061,707,000 17,798,534,641,000 15,295,300,000,000
-
2,000,000,000,000
4,000,000,000,000
6,000,000,000,000
8,000,000,000,000
10,000,000,000,000
12,000,000,000,000
14,000,000,000,000
16,000,000,000,000
18,000,000,000,000
20,000,000,000,000
90,10% 88,07%
99,98%
86,27%
100 %
96,72% 96,45% 94,75%
99,91%
95,78%
RK
Pagu Kontrak Penyaluran Penyerapan RK
Pagu Kontrak Penyaluran Penyerapan RK
Pagu Kontrak Penyaluran Penyerapan
Anggaran DAK Fisik
Pendidikan TA 2021
Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan
Anggaran DAK Fisik
Pendidikan TA 2022
Anggaran DAK Fisik
Pendidikan TA 2023

12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
USULAN DAK FISIK TA 2024
Daerah Pengusul dan Nilai anggaran
12
Sub bidang
Jumlah Daerah yang
sesuai dengan Refensi
(eligible)
Jumlah Proposal
Jumlah Daerah yang
mengusulkan
Jumlah Anggaran seusai Refrensi Jumlah Anggaran usulan Pemda
% Anggaran
mengusulkan
01-PAUD 502 482 18.163.888.004.000 7.254.055.652.000 39,94%
02-SD 508 505 112.206.820.897.000 46.941.894.071.000 41,84%
03-SMP 508 506 31.519.263.260.000 17.968.829.129.000 57,01%
04-SKB 420 255 409.096.812.400 235.918.183.100 57,67%
05-SMA 73 72 21.648.520.269.000 10.528.147.807.000 48,63%
06-SLB 32 32 3.457.622.534.600 2.582.730.504.000 74,70%
07-SMK 60 60 41.824.715.323.000 23.184.406.373.000 55,43%
Grand Total 229.229.927.100.000 108.695.981.719.100 47,42%
Dari Total refrensi anggaran sebesar 229 Triliun yang dikirimkan dapodik ke krisna, sebesar 108 Triliun
yang diusulkan pemda, sebanyak 47,42% yang diusulkan oleh pemda dari total usulan di refrensi

13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
USULAN DAK FISIK TA 2024
Hasil Penilaian KL,
JUMLAH SEKOLAH
JUMLAH USULAN
13
Sub bidang
Jumlah rincian
menu sesuai
refrensi
Jumlah rincian menu Penilaian KL
Usulan Daerah Diterima % Diterima Diskusi % Diskusi Ditolak % Ditolak
01-PAUD 111.313 43.747 3.044 6,96% 37.226 85,09% 3.477 7,95%
02-SD 404.756 175.222 20.246 11,55% 136.043 77,64% 18.933 10,81%
03-SMP 100.157 59.504 13.994 23,52% 45.510 76,48% - 0,00%
04-SKB 2.476 1.335 458 34,31% 877 65,69% - 0,00%
05-SMA 53.204 25.375 5.258 20,72% 19.815 78,09% 302 1,19%
06-SLB 12.431 8.697 987 11,35% 7.710 88,65% - 0,00%
07-SMK 64.569 34.375 4.453 12,95% 29.922 87,05% - 0,00%
Grand Total 748.906 348.255 48.440 13,91% 277.103 79,57% 22.712 6,52%
Sub bidang
Usulan Ref
Krisna
Jumlah Proposal Penilaian KL
Daerah yang
mengusul
Diterima % Diterima Diskusi % Diskusi Ditolak % Ditolak
01-PAUD 34.080 12.668 1.044 8,24% 10.990 86,75% 634 5,00%
02-SD 110.643 43.105 4.041 9,37% 35.284 81,86% 3.780 8,77%
03-SMP 24.653 13.226 3.071 23,22% 10.155 76,78% - 0,00%
04-SKB 1.806 926 202 21,81% 724 78,19% - 0,00%
05-SMA 8.551 3.821 818 21,41% 2.964 77,57% 39 1,02%
06-SLB 1.575 1.089 152 13,96% 937 86,04% - 0,00%
07-SMK 9.295 4.596 522 11,36% 4.074 88,64% - 0,00%
Grand Total 190.603 79.431 9.850 12,40% 65.128 81,99% 4.453 5,61%

14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pagu Anggaran DAK Fisik Pendidikan TA 2024
15.295.300.000.000
(Tetap atau sama dengan Tahun 2023)

15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hal yang perlu diperhatikan Pemda dalam Sinkronisasi DAK Fisik TA 2024
15
Mengawal konsep Ketuntasan dalam pengusulan di setiap satuan pendidikan
1
Memperhatikan readines criteria setiap rincian menu yang diusulkan
2
Memastikan kembali kesiapan dan kesesuaian kondisi satuan Pendidikan dengan usulan
4
Afirmasi kepada sekolah di daerah yang benar benar membutuhkan ( Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan, dsb)
5
Memastikan petugas desk adalah petugas yang kompeten dalam mengambil keputusan, melakukan kordinasi internal dan
mempersiapkan semua sumber daya dalam menentukan metode pelaksanaan ( Kontraktual atau Swakelola)
6
Memperkuat Koordinasi OPD dan Bappeda supaya tidak ada kendala teknis yang akan mengganggu koordinasi dengan
pusat (akun KRISNA-DAK, Role akun, dll).
7
8 Seluruh proses sinkronisasi, RK, hingga pelaksanaan harus dilaksanakan sesuai dengan tatakelola pemerintahan yg baik,
penuh integritas dan tidak diperkenankan ada gratifikasi dalam bentuk apapun
Menyusun skala prioritas sekolah yang menjadi prioritas pelaksanaan tahun 2024
3

16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terima Kasih
16