edukasi

1. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
DENGAN TEMA
STRATEGI PERCEPATAN PROSES
ADMINITRASI PENYIDIKAN MELALUI DIGITALISASI
Oleh : Budi Sokmo Wibowo
NDH : 29
Coach : Puja Samedhi, BE.,SE.,CES
Mentor : BJP Drs. Setyo Budiyanto

2. Pasal 56 Perkom
Nomor 7 Tahun
2020 (Ortaka KPK)
Tugas : menyiapkan
kebijakan dan
melaksanakan
penyidikan perkara
TPK/TPPU dan
bekerja sama dalam
kegiatan penyidikan
yang dilakukan oleh
aparat penegak
hukum lain
pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak
pidana pencucian uang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
c.
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENYIDIKAN
ADMINISTRASI
PENYIDIKAN
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
5 (lima) produk
yang tidak
mempunyai
akibat hukum
terhadap proses
penyidikan
30 (tiga puluh)
produk yang
memiliki akibat
hukum terhadap
proses
penyidikan
LEGALISASI
PEJABAT YG
BERWENANG

3. DASAR HUKUM
1. UU No 19/2016 tentang Perubahan
Atas UU No 11/2008 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. PP Nomor 71/2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan
Secara Elektronik;
4. Perpim KPK RI Nomor 2/2020 tentang
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
5. Perpim KPK RI Nomor 3/2020 tentang
Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Perpim KPK RI Nomor 7/2020 tentang
Ortaka Komisi Pemberantasan
Korupsi;
7. Surat Edaran Pimpinan KPK RI Nomor
2/2021 tentang Penggunaan Aplikasi
Sistem Penanganan Perkara
Terintegrasi (Sinergi)
III. LATAR BELAKANG PROYEK PERUBAHAN (1)
KONDISI SAAT INI
1. Belum dilaksanakannya legalisasi
administrasi penyidikan secara
digital
2. Waktu penyelesaian untuk proses
legalisasi administrasi yang
memerlukan waktu legalisasi selama
20 detik untuk 1 produk Surat
Panggilan;
3. Legalisasi administrasi penyidikan
yang tidak fleksibel terkait dengan
tempat pelaksanaannya;
4. Belum adanya Fatwa dari MA
terhadap 30 produk administrasi
penyidikan yang memiliki akibat
hukum terhadap proses penyidikan
apabila legalisasinya dilaksanakan
dengan menggunakan sistem digital
5. Belum adanya SOP di Kedeputian
Penindakan dan Eksekusi terkait
dengan legalisasi administrasi
penyidikan yang memanfaatkan
sistem digital
KONDISI YANG DIINGINKAN
1. Legalisasi administrasi penyidikan
dengan menggunakan secara digital;
2. Waktu Penyelesaian untuk legalisasi
administrasi penyidikan semakin
cepat,
3. Legalisasi administrasi penyidikan
yang fleksibel terkait dengan tempat
pelaksanaannya;
4. Adanya Fatwa dari Mahkamah Agung
terhadap 30 produk administrasi
penyidikan yang memiliki akibat
hukum terhadap proses penyidikan
apabila legalisasinya dilaksanakan
dengan menggunakan sistem digital;
5. Adanya SOP di Kedeputian
Penindakan dan Eksekusi terkait
dengan legalisasi administrasi
penyidikan yang memanfaatkan
sistem digital
INOVASI
MASALAH

4. III. LATAR BELAKANG PROYEK PERUBAHAN (2)
STRATEGI
PERCEPATAN
PROSES
ADMINITRASI
PENYIDIKAN
MELALUI
PROSES
DIGITALISASI
A. Jangka Pendek (60 Hari)
1. Pembuatan Nota Dinas dari Deputi Bidang Penindakan/ Eksekusi terkait Implemetasi legalisasi 5
(lima) produk mindik yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap proses penyidikan
2. Pembuatan Nota Dinas dari Dir. Penyidikan kepada Dir. Manajemen Informasi terkait Implementasi
legalisasi administrasi penyidikan;
3. Implementasi Rencana Panggilan dan Surat Panggilan yang legalisasinya secara digital
B. Jangka Menengah (6 Bulan)
1. Pembuatan Surat Permohonan Fatwa kepada MA terkait dengan legalisasi administarsi penyidikan
dengan menggunakan sistem digital (Tanda Tangan Elektronik);
2. Pembuatan POB di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi terkait dengan legalisasi administrasi
penyidikan yang memanfaatkan sistem digital (Tanda Tangan Elektronik)
C. Jangka Panjang (1-1.5 Tahun)
Digitalisasi melalui Aplikasi mobile device terhadap legalisasi administrasi penyidikan
A. Internal
1) Mengurangi beban pekerjaan legalisasi terhadap produk administrasi penyidikan yang dilaksanakan oleh
pejabat eselon I, eselon II di Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi serta Pimpinan;
2) Makin cepatnya penyelesaian pembuatan administrasi penyidikan dengan menggunakan sistem
digitalisasi tangan elektronik;
3) Makin meningkatnya kinerja serta akuntabilitas Kedeputian Penindakan dan Eksekusi sebagai organisasi
yang Adaptif dan Agile
B. Eksternal
1) Makin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penyidikan TPK/TPPU oleh KPK RI;
2) Makin mudahnya masyarakat melakukan kontrol terhadap proses penyidikan TPK/TPPU oleh KPK RI.

5. III. LATAR BELAKANG PROYEK PERUBAHAN (3)
A. Jangka Pendek
1. Nota Dinas dari Deputi Bidang Penindakan/ Eksekusi terkait
Implemetasi legalisasi 5 (lima) produk adminitrasi penyidikan
yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap proses
penyidikan
2. Nota Dinas dari Dir. Penyidikan kepada Dir. Manajemen
Informasi terkait Implementasi legalisasi administrasi
penyidikan;
3. Rencana Panggilan dan Surat Panggilan yang legalisasinya
secara digital
A. Jangka Menengah
1. Surat Permohonan Fatwa kepada MA terkait dengan
legalisasi administarsi penyidikan dengan menggunakan
sistem digital (Tanda Tangan Elektronik);
2. POB di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi terkait dengan
legalisasi administrasi penyidikan yang memanfaatkan sistem
digital (Tanda Tangan Elektronik)
A. Jangka Panjang
Tersedianya Aplikasi mobile device terhadap legalisasi
administrasi penyidikan
1. Meningkatnya efektivitas dan
efisiensi terhadap proses
penyidikan TPK/TPPU yang
dilaksanakan oleh KPR
sehingga dapat meningkatkan
produktivitas penyelesaian
perkara;
2. Meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap proses
penyidikan TPK/TPPU serta
semakin mudahnya
masyarakat melakukan kontrol
terhadap proses penyidikan
TPK yang dilaksanakan oleh
KPK

6. JANGKA MENENGAH
(6 Bulan)
1. Surat Permohonan Fatwa kepada MA
terkait dengan legalisasi administarsi
penyidikan dengan menggunakan
sistem digital;
2. POB di Kedeputian Penindakan dan
Eksekusi terkait dengan legalisasi
administrasi penyidikan yang
memanfaatkan sistem digital (Tanda
Tangan Elektronik)
IV. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
JANGKA PENDEK (60 Hari)
1. Nota Dinas dari Deputi Bidang Penindakan/Eksekusi terkait
Implemetasi legalisasi 5 (lima) produk adminitrasi penyidikan;
2. Nota Dinas dari Dir. Penyidikan kepada Dir. Manajemen
Informasi terkait Implementasi legalisasi administrasi
penyidikan;
3. Rencana Panggilan dan Surat Panggilan yang legalisasinya
secara digital
JANGKA
PANJANG
(1-1,5 Tahun)
Tersedianya mobile
device untuk proses
legalisasi
administrasi
penyidikan (Tanda
Tangan Elektronik)
a. Perbentukan Tim Agile dan Tim Pelaksana Proyek Perubahan;
b. Terpenuhinya dukungan dari stakeholder internal;
c. Menyamakan persepsi terhadap proyek perubahan yang
akan dilakukan;
d. Identifikasi kebutuhan terhadap masalah yang akan menjadi
fokus proyek perubahan
e. Penerbitan Nota Dinas dari Deputi Bidang Penindakan dan
Eksekusi kepada Direktur Penyidikan tentang penggunaan
tanda tangan elektronik pada administrasi penyidikan
rencana panggilan dan surat panggilan
f. Implementasi Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dari
para pejabat yang berwenang di Direktorat Penyidikan untuk
penandatangan administrasi penyidikan
g. Terlaksananya uji coba penggunaan tanda tangan elektronik
pada administrasi penyidikan rencana panggilan dan surat
panggilan
a. Koordinasi dan FGD dengan Biro
Hukum untuk mempercepat proses
permohonan Fatwa kepada
Mahkamah Agung terkait dengan
legalisasi administarsi penyidikan
dengan menggunakan sistem digital
b. Mengusulkan dan membuat
tahapan-tahapan legalisasi
administarsi penyidikan dengan
menggunakan sistem digital ke
dalam POB di Kedeputian Bidang
Penindakan dan Eksekusi
Koordinasi dan FGD
dengan Tim IT dari
Direktorat
Manajemen
Informasi terkait
pembuatan aplikasi
Mobile Device
untuk legalisasi
administrasi
penyidikan

7. 1. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN
LATENTS
Pemangku kepentingan yang memiliki tindakan yang berpengaruh
terhadap implementasi reformasi kebijakan tapi memberikan prioritas
rendah terhadap reformasi kebijakan
KA BIRO HUKUM
APATHETICS
Pemangku kepentingan yang tindakannya tidak berpengaruh terhadap
implementasi reformasi kebijakan dan tidak memberikan prioritas
terhadap reformasi kebijakan
MASYARAKAT
PROMOTORS
Pemengku kepentingan yang memberikan prioritas tinggi terhadap
reformasi kebijakan dan memiliki tindakan yang dapat berdampak pada
implementasi kebijakan
PIMPINAN KPK;DEPUTI PENINDAKAN
DEPUTI INFORMASI DATA; DIREKTUR PENYIDIKAN
DIREKTUR PENYELIDIKAN; DIREKTUR PENUNTUTAN
DIREKTUR MI; DEWAS KPK; PENYELENGGARA SERTIFIKASI
ELEKTRONIK
DEFENDERS
Pemengku kepentingan yang memberikan prioritas tinggi terhadap
reformasi kebijakan tapi tidak memiliki tindakan yang dapat
berdampak pada implementasi kebijakan
SEKJEN KPK; INSPEKTORAT KPK; MA
V. RENCANA STRATEGI MARKETING

8. 2. STRATEGI KOMUNIKASI
STAKEHOLDER KRITERIA STRATEGI
Promotor ( + + ) kelompok stakeholders yang sangat menentukan
berjalan atau tidaknya RPP, memiliki kepentingan
dan pengaruh yang tinggi
Melaporkan, konsultasi dan audiensi
menyampaikan penjelasan maksud
pelaksanaan RPP
Latent (+ −) kelompok stakeholders yang memiliki pengaruh
tinggi, yang meskipun tidak memiliki kepentingan
secara langsung, tetapi mendukung RPP ini.
Kelompok ini paling membutuhkan komunikasi
efektif agar dapat didorong menjadi kelompok
promotor
Memberikan penjelasan maksud
pelaksanaan RPP, persuasif untuk
mendapatkan dukungan melalui
koordinasi dan FGD
Defender (− +) kelompok stakeholders yang memiliki
kepentingan yang tinggi, namun dukungan
terhadap RPP ini rendah. Kelompok ini tidak
dapat diabaikan, karena justru finishing dari RPP
ini justru akan melibatkan mereka
Koordinasi/sosialisasi dan
memberikan informasi dan
menyamakan persepsi dalam
pelaksanaan RPP
Apathetic (− −) kelompok stakeholders yang kepentingan dan
pengaruhnya sama-sama rendah
Koordinasi/sosialisasi dan
memberikan pemahaman tentang
pentingnya RPP

9. VI. STRATEGI MARKETING
Product
Secara khusus produk yang dihasilkan dalam Proyek Perubahan ini adalah berupa legalisasi adminitrasi penyidikan dengan
menggunakan sistem digital, POB (Prosedur Operasional Baku) yang mengaturnya serta Fatwa MA
Price
1. Biaya untuk kegiatan pembuatan produk sampai dengan tahap promosi untuk legalisasi adminitrasi penyidikan dengan menggunakan
sistem digital ini diambi sepenuhnya dari anggaran KPK;
2. Keuntungan dari legalisasi adminitrasi penyidikan dengan menggunakan sistem digital sangat besar dan sangat signifikan pengaruhnya
dalam penyidikan TPK maupun TPPU di KPK
Place
1. Melalui Website Internal KPK berupa Aplikasi SINERGI;
2. Melalui QR Code Legalisasi Administrasi Penyidikan;
3. Melalui Mobile Device.
Promotion
Sistem promosi yang akan digunakan dalam hal mengedukasi pegawai internal KPK melalui Media Eletronik Internal KPK dan Berupa Buku
Panduan tentang Tata Cara Legalisasi Digital Administrasi Penyidikan. Selain itu dilakukan juga Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat
melalui Iklan layanan masyarakat di seluruh Media Sosial dan Media Pemberitaan yang ada baik cetak maupun elektronik terkait dengan
penerapan teknologi digital dalam administrasi penyidikan
Customer
Customer dalam proyek perubahan ini adalah masyarakat, penyidik KPK, Direktur Penyidikan, Deputi Bidang Penindakan, Dewan
Pengawas, Jaksa Penuntut Umum KPK, Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor yang menerima atau menggunakan produk dari Proyek
Perubahan ini

10. VII. MITIGASI RESIKO PROPER
RESIKO MITIGASI KET
Adanya Resistensi dari
masyarakat terhadap
penggunaan legalisasi secara
digital pada administrasi
penyidikan sebagai bentuk
perlawanan terhadap
Penindakan TPK/TPPU
Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan obyek
utama dalam output jangka pendek proper ini bahwa legalisasi secara
digital pada administrasi penyidikan memiliki kekuatan hukum dan akibat
hukum yang sama dengan tanda tangan manual juga tanda tangan
elektronik memilki sistem yang lebih aman daripada tanda tangan manual.
Dengan penggunaan tanda tangan elektronik maka dapat dilakukan
verifikasi terhadap siapa pemilik tanda tangan elektronik sekaligus
menjamin autentifikasi atau memastikan keutuhan dari dokumen
elektronik yang ditandatanggani secara elektronik dari perubahan yang
dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang
Pada
Output
Jangka
Pendek
Proper
Tidak dikeluarkannya Fatwa dari
Mahkamah Agung terkait legalisasi
administrasi penyidikan dengan
menggunakan sistem digitalisasi
1. Dilakukan Legislative review, yaitu pengujian terhadap suatu
undang-undang yang dilakukan badan politik atau lembaga
parlemen seperti legislator.
2. Dilakukan Executive review dilakukan dengan mendasarkan pada
fungsi legislasi yang dimiliki Presiden. Bentuknya, yaitu dengan
mengubah atau mengganti undang-undang.
3. Dilakukan Judicial review, yaitu peninjauan atau pengujian yang
dilakukan melalui lembaga peradilan.
Pada
Output
Jangka
menengah
dan
Panjang
Proper