2. 2
TREN PERUBAHAN PARADIGMA
SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE
Mechanization, water
power, steam power
Mass production,
assembly line, electricity
Computer and
automation
Cyber physical system
Hunting society,
13.000 BC
Agrarian society
End of 18th century
Industrial society, invention of a steam
locomotive and start of mass production
End of 20th
century
Information society, invention of
a computer and start of distribution
of information
From 21th
century
Super smart society Industry 4.0 Governance 4.0
Bureaucratic-oriented
political model
Market-oriented new public
management model
Public value model
emphasizing the complex role
of network dan governmemt
Speed, convergence, ethics
1.0
2.0
3.0
4.0
Society 5.0
1.0
2.0
3.0
1.0
2.0
3.0
Industry 5.0
Mass customization
and cyber physical
cognitive system
Future
Governance
Konvergensi transformasi menuju
GovTech bersifat Citizen Centric
Modernisasi adalah proses
keterbukaan terhadap perubahan dan
mampu beradaptasi dengan nilai-nilai
baru yang lebih memberikan dampak
positif terhadap kehidupan baik
individu dan/atau masyarakat
Future Governance
(Governance 5.0)
Perubahan paradigma yang semula “pemerintah mengatur
masyarakat” menjadi “pemerintah bekerja bersama
masyarakat”/masyarakat sebagai mitra
(a mindset shift: “from governing for citizens to governing with
citizens”)
Technology Disruption, VUCA, Pandemic, Climate Change
Indonesia Maju 2045
melalui World Class
Government
“Indonesia Emas”
3. 3
ARAH KEBIJAKAN
TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Arsitektur Pemerintahan
Sumber: Rancangan Awal RPJPN Menuju Indonesia Emas 2045
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SDM
ASN
YANG
KOMPETITIF
KELEMBAGAAN
YANG
KOLBORATIF
DAN
ADAPTIF
(AGILE)
transformasi tata kelola untuk mewujudkan regulasi dan
birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat
TRANSFORMASI DIGITAL
PENGUATAN
PENGAWASAN
DAN
AKUNTABILITAS
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN Transformasi kelembagaan
dan tata laksana
Penerapan layanan digital
Terpadu
5. SPBE SEBAGAI LEVERAGE
TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL
Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional,
sebagai payung hukum keterpaduan
penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE
KERANGKA KERJA PERPRES 95/2018
meliputi seluruh unsur-unsur SPBE
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
adalah penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
• Mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya
• Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi
penyelenggaraan SPBE
Terwujudnya hasil berbagai program prioritas
pemerintah seperti:
• pengentasan kemiskinan
• pemberantasan korupsi
• peningkatan investasi
• penggunaan produk dalam negeri
TUJUAN SPBE
DAMPAK SPBE
Peraturan
Presiden
No. 132/2022
5
5
9. 9
Indeks Pembangunan
E-Government (SPBE)/
E-Government Development
Index 2022
Indeks Persepsi Korupsi/
Corruption Perceptions
Index 2022
Tingkat Kemudahan
Berusaha/Ease of Doing
Business 2020
Indeks Penegakan
Hukum/Rule of Law Index
2022
KETERKAITAN PENYELENGGARAAN SPBE DENGAN
PEMBERANTASAN KORUPSI, KEMUDAHAN BERUSAHA, PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM
82
83
84
84
84
84
85
85
86
87
Sweden
Norway
UK
Georgia
USA
South Korea
Denmark
Hongkong
Singapore
New Zealand
Denmark
0,81
0,82
0,83
0,83
0,83
0,83
0,86
0,87
0,89
0,90
Ireland
Estonia
Luxembourg
New Zealand
Germany
Netherland
Sweden
Finland
Norway
Denmark
Denmark
77
79
80
82
83
83
84
87
87
90
Ireland
Germany
Netherlands
Switzerland
Sweden
Singapore
Norway
New
Zealand
Finland
Denmark
Denmark
Peningkatan Nilai
EGDI selaras dengan
pencapaian
peringkat:
1. Indeks Persepsi
Korupsi (CPI),
2. Tingkat
kemudahan
dalam berusaha
(EODB),
3. Indeks
Penegakan
Hukum (Rule of
Law Index).
0,92
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,97
USA
Netherlands
Estonia
Australia
Iceland
Sweden
New Zealand
South Korea
Finland
Denmark
Denmark
9
10. LESSON LEARNED PENERAPAN GOVERNMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE
UNTUK TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Indeks EGDI
#1 untuk
tahun 2018,
2020, & 2022
Danish Government Enterprise
Architecture Framework - Offentlig
Information Online
Enterprisearkitektur (OIO EA) - 2003
Indeks EGDI
#1 untuk
tahun 2016
The cross-Government Enterprise
Architecture (xGEA), 2005
Strategy Domain
Channel Domain
Business
Process
Domain
Business
Information
Domain
Application
Domain
Infrastructure
Domain
Service
Management
Domain
Integration
Domain
Securuty
Domain
Indeks EGDI
#1 untuk
tahun 2010,
2012, & 2014
Government-wide Enterprise
Architecture Framework (GEAF) -
1999
Indeks EGDI
#12 untuk
tahun 2022,
index 0,9133
Singapore Government Enterprise
Architecture (SGEA) - 1980
Denmark
Inggris
Korea Selatan
Singapura
Arsitektur SPBE Nasional
2022 (Perpres 132/2022)
Portal pelayanan publik
terpadu (MPP-Digital)
Indonesia Digital ID
Indonesia Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
Portal pelayanan publik
terpadu
(smartnation.gov.sg)
Digital ID – Singpass
Portal pelayanan publik
terpadu (gov.kr)
Digital ID – Mobile ID Card
Portal pelayanan publik
terpadu (gov.uk)
Digital ID - DSIT
Portal pelayanan publik
terpadu (borger.dk)
Digital ID -MitID
idEA
Indonesia
Enterprise Architecture
10
11. FUTURE GOVERNANCE (KONVERGENSI PEMERINTAHAN DAN DIGITALISASI)
TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL
Proses Bisnis Tematik
Birokrasi kolaboratif Standar Sistem dan
Keamanan Informasi
(Kualitas dan keberlangsungan
layanan digital)
Interoperabilitas Aplikasi
dan Teknologi Informasi
(Sistem Informasi pemerintahan
terpadu)
Interoperabilitas
Data dan Informasi
Kebijakan berbasis data (data-driven policy)
Keselarasan
Arsitektur SPBE Nasional
Agile
Government
Birokrasi adaptif, lincah, dan cepat
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
Tata Kelola
Pemerintahan Digital (SPBE)
Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan
transaparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan Melalui Digitalisasi
Transformasi
Tata Kelola
Pemerintahan
Integrasi Layanan
digital Berbagi Pakai
Layanan pemerintahan
terpadu
11
12. Content Title
Pengembangan
E-Government
untuk peningkatan
efisiensi, efektivitas,
dan transparansi
penyelenggaraan
pemerintahan
melalui
INPRES 3/2003
Pembangunan TIK
Sektoral
Tata Kelola TIK
Tidak Terpadu
Tingkat Kematangan
SPBE Rendah
ISU DALAM PENERAPAN E-GOV
KEBUTUHAN
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
Perpres 95/2018
“Penerapan
prinsip
keterpaduan
SPBE, melalui
penerapan
Arsitekur SPBE”
KETERPADUAN
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
MELALUI SPBE
Tim Koordinasi
SPBE Nasional
Menteri
Kominfo
MENTERI PANRB
(Ketua Tim Koordinasi
SPBE Nasional)
Menteri
Dalam
Negeri
Kepala
BSSN
Kepala
BRIN
Menteri
Keuangan
Menteri
PPN/Bappenas
12
ISU DAN TANTANGAN
TATA KELOLA PENERAPAN e-GOVERNMENT DI INDONESIA
Pembangunan
aplikasi di Instansi
juga didasarkan
pada amanat
peraturan
perundang-
undangan
(sektoral)
16. TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK
PEMANFAATAN DIGITAL ID BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
Inisiatif
Strategis
2024 Ç√ Ç√
G2C G2B
Ç√
G2G & G2E
Ç√
Layanan DATA (SDI)
Ç√
Komponen Umum Aplikasi
Single Sign-On Security Access
Digital
Signature
Government
Service Bus
Layanan Sosial
Layanan Kesehatan
Layanan Pendidikan
Layanan Perizinan
Berusaha
Layanan PBJ
Data Statistik Data Geospasial Data Keuangan
Portal Layanan Administrasi Pemerintahan
Portal Nasional
Pelayanan Publik
Ç√
Pusat Data Nasional Jaringan Intra Pemerintah Nasional CSIRT
Layanan
Pekerjaan Umum
Layanan SPPT-TI
Layanan SIM Online
Data Kependudukan
D I G I T A L I D
Layanan
Pemerintahan
Daerah
Layanan
Keuangan
Negara
Layanan
Informasi
Pemerintahan
Layanan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Layanan
Aparatur
Negara
Layanan
Kesekretariatan
Negara
Berbasis data kependudukan
(UU 24/2013 Administrasi Kependudukan)
Portal Nasional Pelayanan Publik
akan mendukung dalam
program MPP-Digital
Melalui arsitektur SPBE, tidak mengutamakan
pembangunan aplikasi baru, tetapi memastikan
interoperabilitas antar aplikasi existing menjadi
layanan digital pemerintah yang terpadu
(berupa platform digital nasional, dengan
mengintegrasikan e-services berbagai instansi)
16
18. ORKESTRASI TRANSFORMASI DIGITAL
UNTUK KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL
Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investasi
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Kemanusiaan dan
Kebudayaan
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Diperlukan untuk mengakomodasi Peran Kementerian Koordinator untuk
“pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas percepatan transformasi digital
dan pencapaian Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional”
Keterpaduan Layanan Digital Nasional
ditopang oleh Arsitektur SPBE
Penanganan
program nasional
secara terpadu
melalui
peningkatan
akurasi
dan akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan
program lintas
sektor
Interoperabilitas
Aplikasi &
Teknologi
Informasi serta
keamanan
informasi
Platform
digital
layanan
penanganan
program
nasional
berbasis
Arsitektur
SPBE
Tata kelola
penyelenggaran
Satu Data
Indonesia, menuju
interoperabilitas
data dan informasi
lintas sektor dalam
penanganan
program nasional
(Data-Driven
Policy)
Orkestrasi &
harmonisasi
penanganan
program
nasional
antar Instansi
Pemerintah
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
18
19. FUTURE GOVERNANCE
FASE PEMERINTAHAN DIGITAL
Fase digitalisasi
Indonesia “Saat ini”
Indonesia
@palm_ur_hand
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
id.EA
(Indonesia Enterprise Architecture)
Melalui pemanfaatan
Arsitektur SPBE, pemerintah
Indonesia dapat melompat fase
digitalisasi administrasi
pemerintahan, menuju fase
GovTech
GovTech
1. Layanan
inklusif
berbasis
Citizen Centric,
berbasis
outcome
2. Implementasi
Transformasi
Digital secara
Nasional
(Government-
Wide)
3. Sistem
Pemerintah
yang
sederhana,
efisien, &
transparan
Digital
Government
1. Desain prosedur
layanan
berbasis digital
2. Layanan bersifat
citizen centric
3. Data-driven
policy
4. Proaktif layanan
administrasi
pemerintah
Peraturan
Presiden
95/2018
e-Government
1. Layanan berbasis
user & penyediaan
oleh instansi
2. Layanan berbasis
elektronik, masih
terdapat kegiatan
fisik
3. Interoperabilitas
Sistem Informasi
Analog
Government
Konvergensi
Pemerintahan dan Digital
menjadi GovTech,
meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah
dan peningkatan kualitas
pelayanan publik
Peraturan
Presiden
132/2022
19
20. Peningkatan e-Government Development Index (EGDI)
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Berpengaruh signifikan
terhadap efektivitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Peningkatan daya saing
digital Indonesia untuk
peningkatan daya saing
ekonomi
Peningkatan capaian
GovTech Maturity Index
(GTMI) oleh Indonesia,
menjadi Smart Government
yang bersifat agile dan
citizen centric
Indonesia naik 11
peringkat
*EDGI dinilai setiap 2 tahun oleh PBB
20
DAMPAK PENERAPAN
PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI GOVTECH
21. ARAHAN STRATEGIS SPBE SUMMIT 2023 [20 Maret 2023]
01
02
03
04
05
Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat
(citizen centric).
Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan
Daerah menjadi Digital Transformation Agent (DTA)
dalam memastikan manajemen perubahan dan
operasional layanan digital.
Moratorium Pembangunan Aplikasi dan
mengutamakan peningkatan efektivitas
pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu,
baik di inter maupun antar Instansi Pusat dan Daerah.
Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik
Layanan Digital.
06 Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui
Pemanfaatan Arsitektur SPBE. 21
