SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB.PASAMAN BARAT
AFKAR
SANITASI DAN KESLING
S2 ILMU LINGKUNGAN UNP 2023
Kerangka Peraturan Perundang-undangan
Bidang Sanitasi
UUD 1945
Pasal 28 H
UU 11/1974
tentang
Pengairan
UU 28/2002
tentang
Bangunan Gedung
UU 26/2007
tentang
Penataan Ruang
UU 32/2009
tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
UU 36/2009
tentang
Kesehatan
UU 01/2011
tentang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
UU 23/2014
tentang
Pemerintah Daerah
Undang-
Undang
Peraturan
Pemerintah
PP 122/2015
tentang
Sistem
Penyediaan Air
Minum
Peraturan
Presiden
Peraturan
Menteri
PP 36/2005
tentang
Peraturan Pelaksanaan
UU 28/2002 tentang
Bangunan Gedung
PP 82/2001
tentang
Pengelolaan
Kualitas Air dan
Pengendalian
Pencemaran Air
PP 27/2012
tentang
Izin
Lingkungan
PP 66/2014
tentang
Kesehatan
Lingkungan
PP 14/2016
tentang
Penyelenggaraan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
PermenLHK
68/2016
tentang
Baku Mutu Air
Limbah Domestik
PermennegLH 05/2012
tentang
Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
Wajib memiliki AMDAL
Permen PUPR 04/2017
tentang
Penyelenggaraan
SPALD
Perpres 185/2014
tentang
Percepatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi
PP 18/2016
tentang
Perangkat
Daerah
UU 18/2008
tentang
Pengelolaan Sampah
PP 81/2012
tentang
Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga
PermenPU 19/2012
tentang
Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Sekitar Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah
PermenPU 03/2013
tentang
Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan dalam
Penanganan Sampah RT dan Sampah
Sejenis RT
PermenLHK 59/2016
tentang
Baku Mutu Lindi bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah
2
Perpres 97/2017
tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
PP 2/2018
Tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
PP 54/2017
Tentang
Badan Usaha
Milik Daerah
PP 28/2018
Tentang
Kerja Sama
Daerah
Pengertian Sampah
UU No 18 Th 2008 ttg Pengelolaan Persampahan
Sampah adalah sisa
kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk
padat.
Peraturan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah
• 1. Perda no 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan
• 2. Perbub no 67 Tahun 2018 TentangKebijakan dan Strategi
Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga
• 3. Perbub no 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari
PROFIL / DATA PENGELOLAAN SAMPAH
KAB.PASBAR TAHUN 2020
Kerja Sama Kemitraan
(1) Pemerintah daerah dapat melakukan
kerja sama antar pemerintah daerah
dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2) Kerjasama dapat diwujudkan dalam
bentuk kerja sama dan/atau pembuatan
usaha bersama pengelolaan sampah.
(1) Pemerintahan daerah kabupaten/kota
secara sendiri-sendiri atau bersama dapat
bermitra dengan badan usaha
pengelolaan sampah dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Kemitraan dituangkan dalam bentuk
perjanjian antara pemerintah daerah
kabupaten/kota dan badan usaha yang
bersangkutan.
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan
dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Perizinan
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan
usaha pengelolaan sampah wajib memiliki
izin dari kepala daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Keputusan mengenai pemberian izin
pengelolaan sampah harus diumumkan
kepada masyarakat.
Pasal 26 Pasal 27
Pasal 17-18
UU 18/2008
tentang Pengelolaan Sampah
Aspek
Peran Serta
Masyarakat
Aspek
Kelembagaan
Aspek
Pengaturan
Aspek
Keuangan
Aspek
Teknis
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Menyusun Peraturan Daerah
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PUSAT
Pembinaan teknis dalam
pengembangan institusi
pengelolaan
persampahan
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Menyiapkan institusi
pengelolaan
persampahan
ASPEK UTAMA DALAM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PUSAT
• Menyusun dan menetapkan
Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria
• Membina dan mengawasi
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah, sesuai dengan
jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
Pasal 22
PENANGANAN
SAMPAH
PEMILAHAN
dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber
sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan
sampah terpadu.
PENGUMPULAN
dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
PENGANG-
KUTAN
dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
PENGOLAHAN
SAMPAH
dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman
PEMROSESAN
AKHIR
UU 18/2008
tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 16
PENANGANAN
SAMPAH
1. Dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, dan
pemerintah kabupaten/kota
2. Mengelompokkan sampah menjadi lima jenis sampah
PEMILAHAN
1. Dilakukan oleh: Pengelola kawasan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Pengelola kawasan menyediakan TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk
sampah terpilah; dan
3. Pemerintah Kabupaten(Kota menyediakan TPS dan TPS 3R.
PENGUMPULAN
1. Dilakukan oleh: Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pemerintah kabupaten/kota : menyediakan alat angkut untuk sampah terpilah
3. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA, TPST, atau
SPA
PENGANG-
KUTAN
1. Dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, pemerintah
kabupaten/kota
2. Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang
materi dan/atau daur ulang energi
3. Fasilitas pengolahan sampah : TPS 3R, SPA, TPA dan/atau TPST
PENGOLAHAN
1. Dilakukan oleh Pemrintah Kabupaten/kota
2. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah kabupaten/kota wajib
menyediakan dan mengoperasikan TPA
PEMROSESAN
AKHIR
PP 81/2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Rumah Tangga
PENANGANAN SAMPAH
10
PEMILAHAN • Terdiri dari 5 Jenis sampah :
1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun serta limbah bahan berbahaya dan
beracun.
2. Sampah yang mudah terurai
3. Sampah yang dapat digunakan kembali
4. Sampah yang dapat didaur ulang: dan
5. Sampah lainnya
Pada tahun 2011 DLH Kab. Pasaman Barat pernah
melakukan pemilahan oleh masyarakat pelanngan sampai
2105 dan tidak berjalan lagi karena tidak ada lagi anggaran
pembelian karung dan kurang edukasi dan pembinaaan
kepada masyarakat
Program Gerakan Bersih Sampah (GBS)
• Pada Tahun 2019 DLH membuat program Gerakan Bersih Sampah (GBS)
• Kegiatannya berupa masyarakat memilah sampah dari rumah, organik dan anorganik
kemudian disedekahkan oleh pelanggan melalui sekretariat yang dibentuk oleh DLH,
masyarakat yang ikut program ini digratiskan dari biaya retribusi.
• Sampah hasil pemilahan ini akan dijual kepada pengepul dan uangnya disedahkan
kepada masyarakat kurang mampu
• Program sangat berhasil dan pada tahun 2020 mendapat Top inovasi dari
Pemerintah Pusat
• Saat ini program ini sudah tidak jalan lagi disebabkan oleh anggaran yang minim,
sarana pengangkutan yang sudah mulai rusak yang belum ada regenerasi
12
PENGANGKUTAN
 Sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi ntanggung
jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk kenagarian
dan saat ini sdh diberikan bantuan TPS3R 5 unit dengan
tujuan pengelolaan sampah menjadi tanggaungjawan nagari
tetapi dalam proses pelaksanaaan. Saat ini pengnkutan
sampah di wilayah kota simpang empat ditangani oleh DLH
Kab
 Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab
pemerintah kabupaten
 Sampah kawasan tempat sudi, kawasan pemukiman,
kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus
dari sumber sampah dari TPS/TPST dan / atau TPA menjadi
tanggung jawab pengelola kawasan
 Sampah dan fasilitas umum fasilitasi sosial dan fasilitasi
lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai
ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
1.Dump Truck 3 Unit
2.Truck Ambrol 2 Unit
3.Mobil Pick up 2 Unit
4.Becak motor 8 Unit
Jumlah sarana
prasarana
sampah
14
Pengolahan Sampah
• Dilakukan dalam bentuk :
1. Pemadatan
2. Pengomposan
3. Daur ulang
4. Teknologi pengolahan sampah lainnya
• Pengolahan sampah dapat dilakukan dari sumber TPS, TPST
dan/atau TPA.
• Pada Saat ini Ada 4 TPS 3R yang baru akan beroperasi
menunggu kesiapan Pemnag utk menyiapkan tenaga dan
anggaran operasional
Pemrosesan akhir
sampah
 Dilakukan dalam bentuk pengambilan sampah atau
RESIDU hasil pengolahan sebelumnya kemedia
lingkungan secara aman.
 - Pengomposan
- pengolahan secara thermal
- penimbunan sesuai dengan metode yang di tentukan
 Pemprosesan akhir di TPA hanya menggunakan sistim
open dumping tanpa ada melakukan pengolahan
Kondisi TPA
PENGOPERASIAN
Pasal 44 - 46
SPA
a. Penampungan sampah;
b. Pemilahan sampah;
c. Pengolahan sampah organik;
d. Pendaur ulangan sampah non organik;
e. Pengelolaan sampah spesifik rumah tangga
dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
f. Pengumpulan sampah residu ke dalam
kontainer untuk diangkut ke TPA sampah.
Pengumpulan dan pengangkutan
dilakukan bila kontainer telah penuh
dan/atau sesuai dengan jadwal
pengangkutan
a. Sampah tidak boleh berada di SPA lebih dari 24
jam;
b. Kegiatan penyapuan dan penyiraman secara
teratur dilakukan untuk menjamin bahwa tidak
ada gangguan kebersihan baik di dalam
maupun di sekitar TPA; dan
c. Semua air yang bercampur dengan sampah
dikategorikan terkontaminasi dan langsung
dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya
dibawa menuju pengolahan lindi.
PENGOLAHAN
SAMPAH
TPS 3R
TPST
PermenPU 03/2013
tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT
PENANGANAN SAMPAH
17
KENDALA 1. Masyarakat yang melakukan pemillahan sangat sedikit sekali hal ini
dikarenakan masih kurangnya kesadran masyarakat terhadap lingkungan
2. Pemilahan sampah untuk wilayah kec. Pasaman, kec.LND dan Kinali pernah
berjlan ketika program Gerakan Berkah Sampah dan berlangsung selam 2
tahun, dikarenakan biaya opersasional bbmnya sudah tidak ada lagi
3. Untuk masyarakat lainnya dijemput kerumah masing –masing dengan
cakupan layanan hanya wilayah kota SP.4 dan mencover 10 %. Sehingga
banyak sampah yang berserakan ditepi jalan dan dibuang ke sungai
4. ketika sarana persampahan sudah banyak yang rusak dan tidak ada
regenerasi serta anggaran yang minim program ini hanya bertahan selama 2
tahun
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
persampahanpuprdsulu
 
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptx
herusujatmiko2
 
Uu pengelolaan sampah btg tubuh
Uu pengelolaan sampah btg tubuhUu pengelolaan sampah btg tubuh
Uu pengelolaan sampah btg tubuh
Ardi Yanson
 
Permen 21 2006 ksnp-spp
Permen 21 2006 ksnp-sppPermen 21 2006 ksnp-spp
Permen 21 2006 ksnp-spp
wastuwp
 
Pengantar pengelolaan sampah
Pengantar pengelolaan sampahPengantar pengelolaan sampah
Pengantar pengelolaan sampah
annisaroshi
 
2012 Perda pengelolaan sampah
2012 Perda pengelolaan sampah2012 Perda pengelolaan sampah
2012 Perda pengelolaan sampah
PA_Klaten
 
Undang undang nomor 18 tahun 2008
Undang undang nomor 18 tahun 2008Undang undang nomor 18 tahun 2008
Undang undang nomor 18 tahun 2008
Masyrifah Jazm
 
Presentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptx
Presentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptxPresentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptx
Presentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptx
guyubadvertising
 

Similar to PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt (20)

02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 15041602 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
 
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 15041602 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
 
Pola Penanganan Sampah Domestik
Pola Penanganan Sampah DomestikPola Penanganan Sampah Domestik
Pola Penanganan Sampah Domestik
 
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Persampahan Dit Sanitasi status Juli 2023 ...
 
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni  2021_di Beruntung Baru.pptx
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptx
 
11937724.ppt
11937724.ppt11937724.ppt
11937724.ppt
 
Uu pengelolaan sampah btg tubuh
Uu pengelolaan sampah btg tubuhUu pengelolaan sampah btg tubuh
Uu pengelolaan sampah btg tubuh
 
No.18
No.18No.18
No.18
 
Uu 18 2008
Uu 18 2008Uu 18 2008
Uu 18 2008
 
Bab iv
Bab ivBab iv
Bab iv
 
Permen 21 2006 ksnp-spp
Permen 21 2006 ksnp-sppPermen 21 2006 ksnp-spp
Permen 21 2006 ksnp-spp
 
Pengantar pengelolaan sampah
Pengantar pengelolaan sampahPengantar pengelolaan sampah
Pengantar pengelolaan sampah
 
2012 Perda pengelolaan sampah
2012 Perda pengelolaan sampah2012 Perda pengelolaan sampah
2012 Perda pengelolaan sampah
 
tahapan program tps 3R-2.pptx
tahapan program tps 3R-2.pptxtahapan program tps 3R-2.pptx
tahapan program tps 3R-2.pptx
 
Lampiran a. kerangka kerja logis
Lampiran a. kerangka kerja logisLampiran a. kerangka kerja logis
Lampiran a. kerangka kerja logis
 
Paparan Jcc180609
Paparan Jcc180609Paparan Jcc180609
Paparan Jcc180609
 
Undang undang nomor 18 tahun 2008
Undang undang nomor 18 tahun 2008Undang undang nomor 18 tahun 2008
Undang undang nomor 18 tahun 2008
 
Uu18 2008 Pengelolaan Sampah
Uu18 2008 Pengelolaan SampahUu18 2008 Pengelolaan Sampah
Uu18 2008 Pengelolaan Sampah
 
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008
 
Presentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptx
Presentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptxPresentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptx
Presentasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Paca UBL.pptx
 

Recently uploaded

Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
luqmanhakimkhairudin
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
EirinELS
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
Asimilasi Masyarakat Cina Dengan Orang Melayu di Kelantan (Cina Peranakan Kel...
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
 
MESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG
MESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANGMESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG
MESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG
 
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdfWebinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
 
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SDMateri Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia untuk kelas 5 SD
 
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa Pemrograman
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa  PemrogramanMateri Bab 6 Algoritma dan bahasa  Pemrograman
Materi Bab 6 Algoritma dan bahasa Pemrograman
 
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi TrigonometriSudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
 
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
 

PPT Pola Pengelolaan Persampahan Afkar.ppt

  • 1. PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.PASAMAN BARAT AFKAR SANITASI DAN KESLING S2 ILMU LINGKUNGAN UNP 2023
  • 2. Kerangka Peraturan Perundang-undangan Bidang Sanitasi UUD 1945 Pasal 28 H UU 11/1974 tentang Pengairan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung UU 26/2007 tentang Penataan Ruang UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 36/2009 tentang Kesehatan UU 01/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Undang- Undang Peraturan Pemerintah PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Presiden Peraturan Menteri PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan PP 66/2014 tentang Kesehatan Lingkungan PP 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman PermenLHK 68/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik PermennegLH 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL Permen PUPR 04/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD Perpres 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga PermenPU 19/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah PermenPU 03/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT PermenLHK 59/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 2 Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal PP 54/2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah PP 28/2018 Tentang Kerja Sama Daerah
  • 3. Pengertian Sampah UU No 18 Th 2008 ttg Pengelolaan Persampahan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
  • 4. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah • 1. Perda no 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan • 2. Perbub no 67 Tahun 2018 TentangKebijakan dan Strategi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga • 3. Perbub no 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari
  • 5. PROFIL / DATA PENGELOLAAN SAMPAH KAB.PASBAR TAHUN 2020
  • 6. Kerja Sama Kemitraan (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. (2) Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. (1) Pemerintahan daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perizinan (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. Pasal 26 Pasal 27 Pasal 17-18 UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
  • 7. Aspek Peran Serta Masyarakat Aspek Kelembagaan Aspek Pengaturan Aspek Keuangan Aspek Teknis TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Menyusun Peraturan Daerah TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT Pembinaan teknis dalam pengembangan institusi pengelolaan persampahan TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Menyiapkan institusi pengelolaan persampahan ASPEK UTAMA DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT • Menyusun dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria • Membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
  • 8. dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah, sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Pasal 22 PENANGANAN SAMPAH PEMILAHAN dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. PENGUMPULAN dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. PENGANG- KUTAN dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. PENGOLAHAN SAMPAH dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman PEMROSESAN AKHIR UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
  • 9. Pasal 16 PENANGANAN SAMPAH 1. Dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, dan pemerintah kabupaten/kota 2. Mengelompokkan sampah menjadi lima jenis sampah PEMILAHAN 1. Dilakukan oleh: Pengelola kawasan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Pengelola kawasan menyediakan TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk sampah terpilah; dan 3. Pemerintah Kabupaten(Kota menyediakan TPS dan TPS 3R. PENGUMPULAN 1. Dilakukan oleh: Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Pemerintah kabupaten/kota : menyediakan alat angkut untuk sampah terpilah 3. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA, TPST, atau SPA PENGANG- KUTAN 1. Dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, pemerintah kabupaten/kota 2. Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi 3. Fasilitas pengolahan sampah : TPS 3R, SPA, TPA dan/atau TPST PENGOLAHAN 1. Dilakukan oleh Pemrintah Kabupaten/kota 2. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA PEMROSESAN AKHIR PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
  • 10. PENANGANAN SAMPAH 10 PEMILAHAN • Terdiri dari 5 Jenis sampah : 1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. 2. Sampah yang mudah terurai 3. Sampah yang dapat digunakan kembali 4. Sampah yang dapat didaur ulang: dan 5. Sampah lainnya Pada tahun 2011 DLH Kab. Pasaman Barat pernah melakukan pemilahan oleh masyarakat pelanngan sampai 2105 dan tidak berjalan lagi karena tidak ada lagi anggaran pembelian karung dan kurang edukasi dan pembinaaan kepada masyarakat
  • 11. Program Gerakan Bersih Sampah (GBS) • Pada Tahun 2019 DLH membuat program Gerakan Bersih Sampah (GBS) • Kegiatannya berupa masyarakat memilah sampah dari rumah, organik dan anorganik kemudian disedekahkan oleh pelanggan melalui sekretariat yang dibentuk oleh DLH, masyarakat yang ikut program ini digratiskan dari biaya retribusi. • Sampah hasil pemilahan ini akan dijual kepada pengepul dan uangnya disedahkan kepada masyarakat kurang mampu • Program sangat berhasil dan pada tahun 2020 mendapat Top inovasi dari Pemerintah Pusat • Saat ini program ini sudah tidak jalan lagi disebabkan oleh anggaran yang minim, sarana pengangkutan yang sudah mulai rusak yang belum ada regenerasi
  • 12. 12 PENGANGKUTAN  Sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi ntanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk kenagarian dan saat ini sdh diberikan bantuan TPS3R 5 unit dengan tujuan pengelolaan sampah menjadi tanggaungjawan nagari tetapi dalam proses pelaksanaaan. Saat ini pengnkutan sampah di wilayah kota simpang empat ditangani oleh DLH Kab  Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten  Sampah kawasan tempat sudi, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah dari TPS/TPST dan / atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan  Sampah dan fasilitas umum fasilitasi sosial dan fasilitasi lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
  • 13. 1.Dump Truck 3 Unit 2.Truck Ambrol 2 Unit 3.Mobil Pick up 2 Unit 4.Becak motor 8 Unit Jumlah sarana prasarana sampah
  • 14. 14 Pengolahan Sampah • Dilakukan dalam bentuk : 1. Pemadatan 2. Pengomposan 3. Daur ulang 4. Teknologi pengolahan sampah lainnya • Pengolahan sampah dapat dilakukan dari sumber TPS, TPST dan/atau TPA. • Pada Saat ini Ada 4 TPS 3R yang baru akan beroperasi menunggu kesiapan Pemnag utk menyiapkan tenaga dan anggaran operasional Pemrosesan akhir sampah  Dilakukan dalam bentuk pengambilan sampah atau RESIDU hasil pengolahan sebelumnya kemedia lingkungan secara aman.  - Pengomposan - pengolahan secara thermal - penimbunan sesuai dengan metode yang di tentukan  Pemprosesan akhir di TPA hanya menggunakan sistim open dumping tanpa ada melakukan pengolahan
  • 16. PENGOPERASIAN Pasal 44 - 46 SPA a. Penampungan sampah; b. Pemilahan sampah; c. Pengolahan sampah organik; d. Pendaur ulangan sampah non organik; e. Pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. Pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah. Pengumpulan dan pengangkutan dilakukan bila kontainer telah penuh dan/atau sesuai dengan jadwal pengangkutan a. Sampah tidak boleh berada di SPA lebih dari 24 jam; b. Kegiatan penyapuan dan penyiraman secara teratur dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada gangguan kebersihan baik di dalam maupun di sekitar TPA; dan c. Semua air yang bercampur dengan sampah dikategorikan terkontaminasi dan langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dibawa menuju pengolahan lindi. PENGOLAHAN SAMPAH TPS 3R TPST PermenPU 03/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT
  • 17. PENANGANAN SAMPAH 17 KENDALA 1. Masyarakat yang melakukan pemillahan sangat sedikit sekali hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadran masyarakat terhadap lingkungan 2. Pemilahan sampah untuk wilayah kec. Pasaman, kec.LND dan Kinali pernah berjlan ketika program Gerakan Berkah Sampah dan berlangsung selam 2 tahun, dikarenakan biaya opersasional bbmnya sudah tidak ada lagi 3. Untuk masyarakat lainnya dijemput kerumah masing –masing dengan cakupan layanan hanya wilayah kota SP.4 dan mencover 10 %. Sehingga banyak sampah yang berserakan ditepi jalan dan dibuang ke sungai 4. ketika sarana persampahan sudah banyak yang rusak dan tidak ada regenerasi serta anggaran yang minim program ini hanya bertahan selama 2 tahun