7. Karakteristk sampah berdasar
klasifikasinya
• Garbage : Sampah yang terdiri dari bahan
organik dan memiliki sifat segera membusuk
(Sampah dapur)
• Rubish : sampah yang terdiri dari bahan
organik atau anorganik yang tidak berubah
sifatnya (Kaca, plastik, kertas, logam)
• Ashes : sampah sisa pembakaran dari bahan
partikel kecil yang memiliki sifat mudah
berterbangan
16/12/13
7
8. Sampah ditinjau dari sumbernya
•
•
•
•
•
•
Sampah Domestik
Sampah Industri
Sampah dari jalan dan taman
Sampah dari pasar
Sampah dari kawasan komersil
dll
16/12/13
8
9. Sampah dari sifat kimia
• Organik
• An-Organik
• Bahan Beracun dan Berbahaya
16/12/13
9
10. . Jenis
Limbah Padat Domestik
1. Berdasarkan Tingkat Bahaya
a. Sampah Berbahaya (B3)
* Sampah terkontaminasi oleh bahan beracun
* Harus dikelola secara khusus
b. Sampah Tidak Berbahaya
* Sampah tidak tercemar oleh bahan beracun
* Dapat dimanfatkan kembali
2. Berdasarkan Dekomposisi
a. Sampah Organik
* Dapat terurai
* Berasal dari makluk hidup
b. Sampah Anorganik
* Tidak dapat terurai
* Berasal dari benda mati
11. Dampak Negatif Sampah
1. Media Perkembangbiakan Vektor Penyakit
Sampah organik tempat untuk perkembangbiakan lalat
Sampah organik terdapat makanan lalat (bau busuk)
2. Tempat hidup kuman penyakit
Kuman penyakit dapat berkembang biak pada sampah
Gangguana kesehatan bagi manusia
3. Pencemaran lingkungan
a. Pencemaran air
b. Pencemaran tanah
c. Pencemaan udara
12. Model Pengelolaan Sampah
1. Model di Pedesaan
Unsur- Unsur
Penimbulan
Pembuangan /
Pemusnahan
Model Konvensional / Tradisional
tanpa pengolahan
13. Pembuangan “Pawuhan” dan pembakaran
Pembuangan di sungai, parit atau saluran Irigasi
Dampak negatif : * Asap
* Bau
* Pencemaran
* Pennyumbatan
* Pendangkalan
* Banjir
Pengelolaan sampah Model ini tidak layak lagi
15. Masyarakat dan pemerintah bertanggung
jawab terhadap penanganan sampah pada
semua unsur (penanganan dan pembiayaan)
Masyarakat 2 unsur
Pemerintah 4 unsur
Keberhasilan pengelolaan sampah tercermin
pada keberhasilan penanganan di setiap
unsur termasuk TPA (indikataor
keberhasilan)
Model ini digunakan dalam pengelolaan
sampah perkotaan di Indonesia
16. 3. Model Mandiri dan Produktif
Unsur-unsur
Penimbulan
Pengolahan /
Pemanfaatan
Penerapan Teknologi Tepat Guna,
menggali potensi lokal
Ide : - tidak ada sesuatupun yang tidak berguna
- sampah di TPA selalu dinanti
30. LIMBAH DAN SAMPAH
PROSES PRODUKSI
POLLUTER PAY PRINCIPLE
CAIR, GAS, DSB
USAHA
PADAT
LIMBAH
CAIR
KEGIATAN
16/12/13
UU SD AIR, PP
16/2005, PERMEN
PU
PUBLIC SERVICE PRINCIPLE
PADAT
PROSES KONSUMSI
UU 23/1997, PP
AIR, PP B3,
PERMEN LH
SAMPAH
UU SAMPAH
PROSES ALAM
30
31. PRINSIP KEBIJAKAN DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH
1.
2.
LIMBAH => 3P (POLLUTER’S PAY PRINCIPLE).
SAMPAH => PUBLIC SERVICES
KONSEKUENSINYA:
1. UNTUK LIMBAH => UPAYA PENGENDALIAN
PENCEMARAN MERUPAKAN TANGGUNG
JAWAB PELAKU USAHA.
2. UNTUK SAMPAH => PADA PRINSIPNYA,
PENGELOLAAN SAMPAH MERUPAKAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH.
16/12/13
31
32. JENIS SAMPAH YANG DIATUR (PASAL 2)
SAMPAH RUMAH
TANGGA
SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH
TANGGA
Sampah yang berbentuk
padat yang berasal dari
sisa kegiatan sehari-hari
di rumah tangga, tidak
termasuk tinja dan
sampah spesifik, dan dari
proses alam yang
berasal dari lingkungan
rumah tangga, tidak
termasuk tinja dan
sampah spesifik
Sampah rumah tangga yang
berasal bukan dari rumah
tangga dan lingkungan rumah
tangga melainkan berasal dari
sumber lain, misalnya: pasar,
pusat perdagangan, kantor,
sekolah, rumah sakit, rumah
makan, hotel, stasiun,
terminal, pelabuhan, industri,
taman kota, hutan kota, jalan,
sungai, dan lain-lain.
Sampah ini bersumber
dari rumah per rumah
atau komplek perumahan
Sampah ini bersumber dari
fasilitas publik, fasilitas sosial,
dan fasilitas lainnya.
SAMPAH SPESIFIK
Sampah yang karena sifat,
konsentrasi, dan/atau
volumenya memerlukan
pengelolaan khusus, meliputi:
•Sampah yang mengandung
B3 (batere bekas, obat
bekas);
•Sampah yang mengandung
limbah B3 (sampah medis);
•Sampah akibat bencana;
•Puing bongkaran;
•Sampah yang secara
teknologi belum dapat
diolah;
•Sampah yang timbul tidak
secara periodik
16/12/13
32
33. HAK DAN KEWAJIBAN
HAK SETIAP ORANG (PASAL
11)
KEWAJIBAN (PASAL 12-16)
1. Mendapatkan pelayanan
pengelolaan sampah dengan
cara baik & berwawasan
lingkungan.
1. Setiap orang wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara
berwawasan lingkungan.
Diatur Perda
2. Berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan,
penyelenggaraan, dan
pengawasan.
1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan
komersial, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
wajib menyediakan fasilitas pemilahan
sampah.
3. Memperoleh informasi yang
benar, akurat, dan tepat waktu.
2. Setiap produsen harus mencantumkan
label dan/atau tanda yang berhubungan
dengan pengurangan dan penanganan
sampah pada kemasan dan/atau
produknya.
4. Mendapatkan perlindungan dan
kompensasi akibat dampak
negatif.
5. Mendapatkan pembinaan
dalam pengelolaan sampah.
3. Produsen wajib mengelola kemasan dari
barang yang diproduksinya yang tidak
dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
Diatur PP dan Perda
12/16/13
setyo
Diatur PP
35. PENGURANGAN SAMPAH
PASAL 20
PASAL 21
DALAM MELAKUKAN KEGIATAN
PENGURANGAN SAMPAH
PEMERINTAH & PEMERINTAH
DAERAH WAJIB:
PEMERINTAH MEMBERIKAN:
1. INSENTIF KEPADA SETIAP ORANG
YANG MELAKUKAN PENGURANGAN
SAMPAH.
• MENETAPKAN TARGET
PENGURANGAN SAMPAH.
2. DISINSENTIF KEPADA SETIAP ORANG
YANG TIDAK MELAKUKAN
PENGURANGAN SAMPAH.
• MEMFASILITASI PENERAPAN
TEKNOLOGI RAMAH
LINGKUNGAN.
Diatur PP dan/atau Perda
• MEMFASILITASI PENERAPAN
LABEL RAMAH LINGKUNGAN.
• MEMFASILITASI KEGIATAN GUNA
ULANG DAN DAUR ULANG.
• MEMFASILITASI PEMASARAN
PRODUK DAUR ULANG.
Diatur PP dan Perda
12/16/13
setyo
36. LARANGAN
PASAL 29
1. Setiap orang dilarang:
a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI;
b. Mengimpor sampah;
c. Mencampur sampah dengan limbah B3;
d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan;
e. Membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan
disediakan;
f. Melakukan penanganan sampah dengan sistem open dumping di
TPA; dan/atau
g. Membakar sampah yang melanggar persyaratan.
Ketentuan a, c, dan d diatur PP sedangkan ketentuan e, f, dan g diatur
Perda dimana Perda tersebut harus menetapkan sanksi pidana atau denda.
12/16/13
setyo
37. KETENTUAN PIDANA
PASAL 41
1. Pengelola sampah yang karena kealpaannya mengabaikan NSPK
sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan
keamanan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diancam pidana
paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.
2. Jika tindak pidana di atas mengakibatkan mati atau luka berat, diancam
pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.
12/16/13
setyo
38. KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 44
1. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat
pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan
terbuka (open dumping) paling lama 1 tahun sejak berlakunya undang
undang ini.
2. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah
yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling
lama 5 tahun sejak berlakunya undang undang ini.
12/16/13
setyo
