Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan

1,510 views

Published on

Penyenggaraan Pengelolaan Persampahan untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

  • Be the first to comment

Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan

  1. 1. Penyelenggaraan Pengelolaan SampahSeri Belajar Bersama, Lestari Bersama (Bagian 3/7)Pengelolaan Sampah Rumah Tangga danSampah Sejenis Rumah Tangga nawasis.com
  2. 2. Penyelenggaraan Pengelolaan SampahUmum• Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: – pengurangan sampah; dan – penanganan sampah.• Setiap orang wajib melakukan – pengurangan sampah dan – penanganan sampah.
  3. 3. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah TanggaPENGURANGAN SAMPAH nawasis.com
  4. 4. Pengurangan SampahCakupan• Pembatasan timbulan sampah;• Pendauran ulang sampah;• Pemanfaatan kembali sampah.
  5. 5. Pengurangan SampahCara• Menggunakan bahan yang dapat – diguna ulang, – bahan yang dapat didaur ulang, – bahan yang mudah diurai oleh proses alam;• Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudahdigunakan.
  6. 6. Kewajiban ProdusenMendaur-ulang sampah• Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;• Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau• Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
  7. 7. Kewajiban ProdusenMemanfaatkan kembali sampah• Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;• Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau• Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
  8. 8. Penggunaan Bahan Baku ProduksiTahapan dan peta jalan• Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.• Pentahapan sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  9. 9. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah TanggaPENANGANAN SAMPAH nawasis.com
  10. 10. Penanganan SampahCakupan Kegiatan1. Pemilahan;2. Pengumpulan;3. Pengangkutan;4. Pengolahan; dan5. Pemrosesan akhir sampah.
  11. 11. 1. Pemilahan SampahPelaku• Setiap orang pada sumbernya;• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan• Pemerintah kabupaten/kota.
  12. 12. 1. Pemilahan SampahPengelompokan sampah• Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;• Sampah yang mudah terurai;• Sampah yang dapat digunakan kembali;• Sampah yang dapat didaur ulang; dan• Sampah lainnya.
  13. 13. 1. Pemilahan SampahPenyedia sarana pemilahan sampah• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.• Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/ kota.
  14. 14. 1. Pemilahan SampahPersyaratan sarana pemilahan sampah• Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan: – jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah; – diberi label atau tanda; dan – bahan, bentuk, dan warna wadah.
  15. 15. 2. Pengumpulan SampahPelaku• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan• Pemerintah kabupaten/kota.
  16. 16. 2. Pengumpulan SampahPenyediaan sarana• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan: – TPS; TPS 3R; dan/atau – alat pengumpul untuk sampah terpilah.• Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan: – TPS dan/atau – TPS 3R pada wilayah permukiman.
  17. 17. 2. Pengumpulan SampahPersyaratan TPS dan/atau TPS 3R• Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;• Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;• Lokasinya mudah diakses;• Tidak mencemari lingkungan; dan• Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
  18. 18. 3. Pengangkutan SampahPelaku• Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  19. 19. 3. Pengangkutan SampahPenyediaan alat angkut dan sarana• Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah : – menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan – melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.• Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara (SPA).
  20. 20. 3. Pengangkutan SampahKerjasama antar Kabupaten/Kota• Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan – stasiun peralihan antara dan – alat angkut.
  21. 21. 4. Pengolahan SampahLingkup kegiatan• Pemadatan;• Pengomposan;• Daur ulang materi;• Daur ulang energi.
  22. 22. 4. Pengolahan SampahPelaku• Setiap orang pada sumbernya;• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan• Pemerintah kabupaten/kota.
  23. 23. 4. Pengolahan SampahPenyediaan fasilitas pengolahan sampah• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.• Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa: – TPS 3R; – stasiun peralihan antara; – TPA; dan/atau – TPST.
  24. 24. 5. Pemrosesan Akhir SampahLingkup kegiatan• Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan : – metode lahan urug terkendali; – metode lahan urug saniter; dan/atau – teknologi ramah lingkungan.• Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  25. 25. 5. Pemrosesan Akhir SampahTPA• Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.• Dalam menyediakan TPA pemerintah kabupaten/kota: – melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota; – menyusun analisis biaya dan teknologi; dan – menyusun rancangan teknis.
  26. 26. 5. Pemrosesan Akhir SampahPenentuan Lokasi TPALokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:• geologi;• hidrogeologi;• kemiringan zona;• jarak dari lapangan terbang;• jarak dari permukiman;• tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;• bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
  27. 27. 5. Pemrosesan Akhir SampahFasilitas TPATPA harus dilengkapi:• Fasilitas dasar;• Fasilitas perlindungan lingkungan;• Fasilitas operasi; dan• Fasilitas penunjang.
  28. 28. 5. Pemrosesan Akhir SampahPengoperasian TPA• Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.• Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
  29. 29. 5. Pemrosesan Akhir SampahTahapan dan kegiatan pembangunan• Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan: – perencanaan; – pembangunan; dan – pengoperasian dan pemeliharaan.• Pembangunan meliputi kegiatan: – konstruksi; – supervisi; dan – uji coba.
  30. 30. Kelembagaan & Kemitraan• Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat: – membentuk kelembagaan pengelola sampah; – bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau – bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.• Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.• Dalam hal terdapat kondisi khusus, pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
  31. 31. Retribusi• Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.• Retribusi ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.• Hasil retribusi digunakan untuk: – kegiatan layanan penanganan sampah; – penyediaan fasilitas pengumpulan sampah; – penanggulangan keadaan darurat; – pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; – peningkatan kompetensi pengelola sampah.
  32. 32. Daftar ModulPengelolaan Sampah1. Pengantar Pengelolaan Sampah2. Kebijakan Pengelolaan Sampah Dapatkan seluruh3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah modulnya dan ikuti pelatihannya di :4. Kompensasi Pengelolaan Sampah www.nawasis.com5. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah6. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah7. Pembinaan dalam Pengelolaan Sampah nawasis.com
  33. 33. Referensi Peraturan Remerintah RI No. 81 Tahun 2012 Contact: Tentang Joy Irmanputhra Pengelolaan Sampah Indonesian Institute for Rumah Tangga dan Sampah Infrastructure Studies Sejenis Rumah Tangga Email : joyirman@nawasis.com nawasis.com
  34. 34. Websites Pilihan Nawasis.ComSanitasi.Net, Sanitasi.Org PenataanRuang.Com Page 34

×