Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang: 1. Permasalahan pengelolaan sampah di daerah tersebut seperti timbulan sampah yang terus meningkat namun tidak dimanfaatkan dan dipilah dengan baik 2. Peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah 3. Konsep pengelolaan sampah terpadu regional untuk menang

1. 1
SOSPER
Rabu, 30 Juni 2021
diAula Kantor Kec. Beruntung Baru
SOSIALISASI/
PENYEBARLUASAN
PERATURAN
DAERAH

2. 2
Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Selatan
Oleh: H. AGUS MAWARDI
Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan
(Fraksi PKB – Komisi III)
Nomor 8 Tahun 2018
tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan
Sampah

3. KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH
3
Kondisi Penimbuhan Sampah
Simpang Tiga Jalan Pramuka –
Sungai Lulut – Simpang Gatot S

4. KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH
4
SAMPAH LAUT: Desa Rampa berada di Kecamatan Pulau Laut Utara.
Permukiman disana berdiri di pesisir laut.

5. A. Timbulan Sampah
1. Terus meningkat
2. Tidak dimanfaatkan
3. Tidak dipilah
4. Tidak semua dibuang ke
bak sampah, sebagian
dibuang ke:
- Sungai
- Kebun
- Pekarangan
- Jalan
- dll
B. Pengangkutan ke TPS
1. Tidak ada pemilahan
2. Jadwal angkut tidak rutin
3. Perlu biaya angkut
4. Kondisi alat angkut tidak
memadai
C. Tempat Penampungan Sementara
1. Susah mencari lokasi
2. Tidak ada pemilahan
3. Terbuka, bau, berlalat
4. Tidak setiap hari diangkut ke TPA
E. Tempat Pemrosesan Akhir
1. Susah mencari lokasi
2. Lokasi jauh diluar kota
3. Biaya pembangunan mahal
4. Biaya OP mahal
5. Masih Open Dumping
6. Pengolahan Lindi terbatas
7. Terbuka, Bau, Berlalat
8. Sumber penyakit
D. Pengangkutan ke TPA
1. Biaya angkut mahal
2. Jarak ke TPA jauh
3. Jadwal angkut tidak rutin
4. Tidak ada pemilahan
5. Kondisi alat angkut tidak
memadai
BAK
SAMPAH
TPS TPA
PERMASALAHAN PENGELOLAAN SAMPAH

6. PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH
6
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah
Spesifik;
PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Sampah;

7. DAERAH
PROVINSI
KALIMANTAN
SELATAN
7
Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
Tanggal 26 April 2018
19 BAB & 64 Pasal

8. PENANGANAN
SAMPAH
UU 18/2008
PP 81/2012
PENGURANGAN
SAMPAH
Pemilahan
Pengumpulan
Pengangkutan
Pengolahan PEMADATAN
PENGOMPOSAN
DAUR ULANG
MATERI
DAUR ULANG
ENERGI
METODE LAHAN URUG TERKENDALI
SKALA RUMAH TANGGA
SKALA KAWASAN
SKALA KOTA
SKALA KAWASAN
SKALA KOTA
SKALA KAB/KOTA
SKALA PROV : LINTAS
KAB/KOTA
SKALA KAWASAN, KOTA
SKALA RT, KAW, KOTA
SKALA KAWASAN, KOTA
SKALA KAWASAN, KOTA
SPA, TPS 3R,
TPST, TPA
SPA
Pemroresan
Akhir METODE LAHAN URUG SANITER
METODE RAMAH LINGKUNGAN
SKALA KAB/KOTA
SKALA PROV : LINTAS
KAB/KOTA
TPS 3R, TPST
Bantuan
APBN
KONSEP PROGRAM

9. PENANGANAN
SAMPAH
UU 18/2008
PP 81/2012
PENGURANGAN
SAMPAH
PERUBAHAN IKLIM
Pencegahan
terbentuknya emisi GRK
Penanganan emisi
GRK
Bantuan Teknis Perencanaan, Bantuan Pendampingan
Kelembagaan, Kampanye dan Edukasi, Pengembangan
Peraturan dan Pedoman Teknis
• Flare
(pembakaran)
• Pemanfaatan
Energy
TPS 3R : sampah
organik - kompos
Fasilitas
TPS 3R
TPA ITF/TPST SPA
STIMULAN APBN
• Producer Responsibility
• Packaging
KONSEP PROGRAM

10. PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH MELALUI POLA 3R
(REDUCE, REUSE, RECYCLE)
3R
INDIVIDUAL
RESIDU
PEMILAHAN &
PEWADAHAN
Kertas dll
Organik
Bahan
Beracun
Berbahaya
Gelas dll
PEMILAHAN &
PEWADAHAN
TPA
B3
TPS
3R
Komunal
RESIDU
PENGANGKUTAN
TPA
Target Pengurangan Sampah melalui 3R = 20%
Realisasi baru + 8 %

11. RENCANA STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH
ITF.II
ITF.II
ITF.II
ITF.II
ITF.II
TPA
+/-10%
Lokasi: Dipinggir/diluar kota
Volume sampah turun
Biaya transpor turun
Usia TPA lebih lama
Biaya OP Rendah
Pencemaran tak ada
Luas: 10-100 Ha
Dibangun : ITF (Intermediate Treatment Facilities)
Kapasitas : 100-1500 ton/hari
Lokasi : Ditengah/Dipinggir kota
Luas Lahan: 3 s/d 10 Ha
Produk : Kompos, Gas, Energi, CDM
RDF (Refuse Derived Fuel)

12. 12
BAB I - KETENTUAN UMUM
● Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.
● Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk
tinja dan sampah spesifik.
● Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang
tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
● Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah.
● Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Pasal 1

13. 13
● Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah
ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
● Tempat Pengelolaan Sampah Regional yang selanjutnya
disingkat TPS Regional adalah tempat pengelolaan sampah yang
melaksanakan fungsi TPST dan/atau TPA skala regional yang
dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
melaksanakan kewenangan di bidang persampahan.
● Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Regional yang
selanjutnya disebut disebut TPST Regional adalah TPST yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pengelolaan
sampah yang berasal dari lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
di Daerah.
● Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut
TPA Regional adalah TPA yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
yang melakukan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari lebih
dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1

14. 14
Tujuan Penyelengaraan Pengelolaan Sampah:
a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan kesehatan masyarakat; dan
b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Pengelolaan sampah
diselenggarakan berdasarkan asas
berkelanjutan, asas
manfaat, asas keadilan, asas
kesadaran, asas kebersamaan,
asas keselamatan, asas keamanan
dan asas nilai ekonomi.
Pasal 2
Pasal 3

15. 15
Tugas Pemerintah Daerah:
a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah;
b. Melakukan penelitian, pengembangan dan tehnologi pengurangan, dan
penanganan sampah;
c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melakukan upaya pengurangan,
penanganan dan pemanfaatan sampah;
d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana
dan prasarana pengelolaan sampah;
e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan
sampah;
f. Memfasilitasi penerapan tehnologi spesifik lokal yang berkembang pada
masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai
dengan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
BAB II - TUGAS DAN
WEWENANG
Pasal 5
Pasal 6

16. 16
Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah,
Pemerintah Daerah
mempunyai kewenangan:
a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam
pengelolaan sampah;
b. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam
satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam
pengelolaan sampah; dan
c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan kinerja kabupaten/kota
dalam pengelolaan sampah.
Pasal 7

17. 17
BAB III - PENGELOLAAN SAMPAH
REGIONAL
Pengelolaan sampah regional di Daerah
dilaksanakan dalam rangka:
a. Mendorong dan memfasilitasi upaya
penanganan sampah di Daerah;
b. Memfasilitasi dan pengembangan kerja
sama antarpemerintah kabupaten/kota
di Daerah, kemitraan, dan jejaring
dalam pengelolaan sampah.
Pasal 8

18. 18
● Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang
persampahan, Pemerintah Daerah membangun TPA
Regional.
● TPA Regional terdapat fasilitas TPST.
● Pengolahan sampah di TPST meliputi kegiatan:
a. pengumpulan
b. pemilahan
c. penggunaan ulang
d. pendauran ulang
e. pengolahan
f. pemrosesan akhir sampah
● Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pembangunan TPA Regional dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGELOLAAN SAMPAH
REGIONAL
Pasal 9

19. 19
SARANA & PRASARANA
● TPA Regional dilengkapi sarana dan prasarana
pengelolaan sampah yang terdiri atas:
a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan
d. fasilitas penunjang.
● Kelengkapan sarana dan prasarana disesuaikan
dengan fungsi TPA Regional.
● Ketentuan mengenai jenis dan spesifikasi sarana
dan prasarana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 10

20. 20
JENIS SAMPAH
● Sampah yang dikelola di TPA Regional adalah Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
yang tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
di wilayah Daerah.
● Selain sampah, TPA Regional dapat melakukan pengelolaan
terhadap jenis sampah lainnya.
● Pengelolaan sampah lain dapat dilaksanakan jika:
a. Sesuai dengan kewenangan atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Tersedia sarana dan prasarana untuk melakukan
pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang
bersangkutan; dan
c. Disepakati dalam perjanjian kerja sama.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk sampah
yang dikelola di TPA Regional diatur dengan Peraturan
Gubernur.
Pasal 11

21. 21
● Dalam rangka memenuhi persyaratan jenis
sampah yang dikelola di TPA Regional,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau
pihak lain wajib melakukan pemilahan dan
pengolahan sampah.
● Ketentuan mengenai tata cara pemilahan
dan pengolahan sampah dan tata cara
penyimpanan dan pengumpulan limbah B3
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 12

22. 22
Pengelolaan sampah
di TPA Regional menggunakan
metode dengan prinsip
ramah lingkungan dan berkelanjutan,
dan bersinergi dengan program
mekanisme pembangunan bersih.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
SAMPAH Pasal 13
Pengelolaan sampah di TPA Regional
meliputi kegiatan:
a. pengolahan; dan/atau
b. pemrosesan akhir sampah.
Pasal 14

23. 23
● Pemerintah Daerah berhak melakukan pengolahan terhadap
sampah yang berada di TPA Regional.
● Pengolahan sampah meliputi kegiatan mengubah karakteristik,
komposisi, dan/atau jumlah sampah dengan cara:
a. Pemadatan;
b. Pengomposan;
c. Daur ulang materi; dan/atau
d. Daur ulang energi.
● Pengolahan sampah bertujuan:
a. Mengurangi volume sampah; dan
b. Meningkatkan nilai ekonomis sampah.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah
diatur dalam peraturan gubernur.
Sampah yang tidak dapat diolah, ditimbun
di TPA Regional.
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

24. 24
● Pemerintah Daerah wajib melakukan pemrosesan akhir sampah.
● Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
a. Metode lahan urug terkendali;
b. Metode lahan urug saniter; dan/atau
c. Teknologi ramah lingkungan.
● Penetapan metode pemrosesan akhir sampah disesuaikan dengan
situasi dan kondisi TPS Regional dan kearifan lokal.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dan
tata cara pemrosesan akhir sampah diatur dalam
peraturan gubernur.
● Dalam rangka pengelolaan sampah regional di Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan
pengangkutan.
● Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
● Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilahan,
pengumpulan, dan pengangkutan sampah regional, diatur
dalam peraturan gubernur.
Pasal 18
Pasal 19

25. 25
● Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional,
Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas stasiun
peralihan antara.
● Stasiun peralihan antara dimaksud, dibangun untuk
menunjang pengelolaan sampah sebelum dikelola di TPA
Regional.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan
dan pemanfaatan stasiun peralihan antara sebagaimana
dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur.
● Operasional dan pemeliharaan TPA Regional
dilaksanakan sesuai dengan standar
operasional prosedur.
● Ketentuan mengenai standar operasional
prosedur sebagaimana dimaksud, diatur dalam
peraturan gubernur
Pasal 20
Pasal 21

26. 26
BAB IV - KELEMBAGAAN
Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
di TPA Regional, Pemerintah Daerah dapat membentuk
kelembagaan pengelola sampah.
● Kelembagaan pengelola sampah dapat berbentuk:
a. unit pelaksana teknis daerah; atau
b. BUMD.
● Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud
merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang
menyelengarakan urusan di bidang pengelolaan sampah di
lingkungan Pemerintah Daerah.
● BUMD sebagaimana dimaksud, harus memiliki bidang usaha
atau salah satu bidang usahanya adalah pengelolaan sampah
regional.
● Tata cara pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan
BUMD sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Pasal 23

27. 27
BAB V - KERJA SAMA
● Pengelolaan sampah di TPA Regional dapat dilakukan
melalui mekanisme kerja sama untuk seluruh atau
sebagian kegiatan pengelolaan sampah.
● Kerja sama sebagaimana dimaksud, dilakukan
dengan badan usaha.
● Kerja sama sebagaimana dimaksud, tidak
menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan sampah regional.
● Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
regional Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai
penyedia jasa dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau
pihak lainnya sebagai pengguna jasa.
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26

28. 28
● Pengelolaan sampah di TPA Regional dilaksanakan
berdasarkan kerja sama berdasarkan prinsip efisiensi
dan efektivitas pelayanan publik dan saling
menguntungkan.
● Kerja sama dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja
sama antara pemberi jasa dan pengguna jasa.
● Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jenis dan persyaratan sampah yang dapat dikelola;
c. kuota minimal dan maksimal sampah jenis
pelayanan yang diberikan;
d. besarnya jasa pelayanan; dan
e. sanksi.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan
perjanjian kerja sama, persyaratan dan tata cara
pelaksanaan kerja sama diatur dengan peraturan
gubernur.
Pasal 27

29. 29
BAB VI - PERIZINAN
● Perizinan meliputi jenis usaha pengelolaan
TPA Regional, antara lain berupa:
a. Usaha jasa pengolahan dan pemrosesan
sampah;
b. Usaha jasa pengelolaan gas; dan
c. Usaha jasa lainnya.
● Pemberian izin sesuai dengan kewenangan.
● Keputusan pemberian izin pengelolaan
sampah harus diumumkan kepada
masyarakat.
● Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
pemberian izin dalam pengelolaan sampah
diatur dengan peraturan gubernur.
Pasal 28

30. 30
BAB VII - PENDAPATAN
● Pendapatan TPA Regional terdiri atas:
a. Jasa pelayanan pengelolaan sampah;
b. Hasil penjualan sampah yang telah dilakukan pengolahan; dan
c. Jasa lainnya sebagai menunjang pengelolaan sampah;
d. Produk lainnya yang dihasilkan dari kegiatan pengelolan
sampah; dan
e. Sewa atas barang milik daerah yang berada di lokasi TPA
Regional.
● Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan
jenis layanan, jenis sampah, dan volume sampah dari pengguna
jasa.
● Besarnya jasa layanan sebagaimana dimaksud, disepakati antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak
pengguna jasa lainnya.
● Kesepakatan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam
perjanjian kerja sama antar pihak.
Pasal 29
Pasal 30

31. 31
● Penjualan hasil produksi, jasa pelayanan penunjang, dan
sewa atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud,
merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
● Ketentuan mengenai jenis dan besaranya tarif retribusi
sebagaimana dimaksud, diatur dalam
peraturan daerah.
Pendapatan sebagaimana dimaksud, merupakan pendapatan
Daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.
● Dalam hal Pengolahan Sampah di TPA Regional
diselenggarakan oleh badan usaha, pendapatan dibagi
antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang
melaksanakan pengelolaan sampah.
● Pembagian pendapatan disepakati dalam perjanjian kerja
sama.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pendapatan
diatur dalam peraturan gubernur.
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33

32. 32
BAB VIII - KOMPENSASI DAMPAK
LINGKUNGAN
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
pengendalian dampak lingkungan TPA Regional.
● Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi Dampak Lingkungan
kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA Regional.
● Dampak negatif sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:
a. Pencemaran air;
b. Pencemaran udara;
c. Pencemaran tanah;
d. Longsor;
e. Kebakaran;
f. Ledakan gas metan; dan/atau
g. Hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
● Kompensasi sebagaimana dimaksud, berupa:
a. Relokasi penduduk;
b. Pemulihan lingkungan;
c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
d. Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
e. Kompensasi dalam bentuk lain.
Pasal 34
Pasal 35

33. 33
BAB VIII - KOMPENSASI DAMPAK
LINGKUNGAN
● Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk,
dan tata cara pemberian kompensasi diatur dengan
peraturan gubernur.
● Dalam hal terjadi dampak negatif akibat pengelolaan
sampah di TPA Regional, dilaksanakan mitigasi terhadap
masyarakat yang terkena dampak.
● Mitigasi dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah kabupaten/kota di lokasi TPA Regional
berada; dan/atau
b. Pemerintah kabupaten/kota yang ikut terkena dampak
negatif.
● Biaya mitigasi dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 37

34. 34
KOMPENSASI DAMPAK
LINGKUNGAN
● Pemerintah Daerah atas usulan
Pemerintah Kabupaten/Kota
menetapkan pemberian Kompensasi
Dampak Lingkungan dan mengoordinasikan
pemberiannya kepada masyarakat.
● Ketentuan mengenai bentuk, syarat, dan
tata cara pemberian kompensasi
disepakati dalam perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan.

35. 35
BAB IX - SISTEM INFORMASI
● Dalam rangka menyediakan informasi pengelolaan sampah skala provinsi,
Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan
sistem informasi persampahan.
● Informasi sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat:
a. Sumber sampah;
b. Timbulan sampah;
c. Komposisi sampah;
d. Karakteristik sampah;
e. Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga; dan
f. Informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka
pengelolaan sampah.
● Informasi dimaksud, terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
● Informasi sebagaimana dimaksud, harus dapat diakses oleh setiap orang.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi yang dimuat dan pelaksanaan
sistem informasi dimaksud, diatur dalam peraturan gubernur.
Pasal 38

36. 36
BAB X - PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL
● Dalam rangka pengelolaan sampah regional, Pemerintah Daerah
melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
regional.
● Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
sebagaimana dimaksud, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. Pembangunan tempat pengelolaan sampah regional terpadu;
b. Pembangunan dan/atau penyediaan fasilitas di lokasi
pengelolaan sampah regional terpadu; dan
c. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan
teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.
● Pembangunan tempat pengelolaan sampah regional terpadu
sebagaimana dimaksud, dapat dilaksanakan di dalam lokasi TPA
Regional yang sudah ada atau yang baru.
● Ketentuan mengenai pembangunan sebagaimana dimaksud
dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan
daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
Pasal 40

37. 37
● Pembangunan dan/atau penyediaan fasilitas dalam rangka pengelolaan
sampah regional terpadu dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan
pengeloaan sampah di tempat pengelolaan sampah regional terpadu;
● Ketentuan mengenai tata cara pembangunan dan/atau penyediaan
fasilitas sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
● Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud,
dilaksanakan untuk menemukan dan menentukan metode dan/atau
teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahaan dalam
pengelolaan sampah regional.
● Dalam melakukan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud,
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
a. Perguruan tinggi;
b. Lembaga penelitian dan pengembangan;
c. Badan usaha;
d. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan
sampah; dan/atau
e. Perusahaan asing.
● Ketentuan mengenai tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah
dengan pihak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 41
Pasal 42

38. 38
BAB XI - PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
● Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Sampah di Daerah.
● Pembinaan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan terhadap:
a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
b. Badan usaha yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan
sampah regional.
● Pembinaan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan Gubernur dalam
kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di Daerah.
● Pembinaan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam bentuk:
a. Bantuan teknis;
b. Bimbingan teknis;
c. Diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah;
d. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar
kabupaten/kota.
● Pembinaan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam hal pengelolaan
sampah dilaksanakan oleh UPTD, BUMD, atau pihak ketiga.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan tata cara
pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud, diatur dalam
peraturan gubernur.
PEMBINAAN Pasal 43

39. 39
PEMBINAAN
● Dalam rangka pembinaan, Gubernur dapat
memberikan insentif atau penghargaan kepada
bupati/walikota yang menyelenggarakan
pengelolaan sampah secara baik dan
berwawasan lingkungan.
● Pemberian insentif dan penghargaan
sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk,
dan tata cara pemberian insentif atau
penghargaan sebagaimana dimaksud, diatur
dalam peraturan gubernur.
Pasal 44

40. 40
PEMBINAAN
● Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan
kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah
yang baik dan berwawasan lingkungan.
● Pembinaan sebagaimana dimaksud, dilakukan
melalui:
a. Bantuan teknis;
b. Bimbingan teknis;
c. Diseminasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
d. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
sampah.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan
dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud, diatur dalam peraturan gubernur.
Pasal 45

41. 41
PENGAWASAN
● Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
● Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan
Gubernur dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan
pemerintah di Daerah.
● Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam
rangka:
a. Pencapaian target cakupan pelayanan pengelolaan
sampah regional;
b. Sinkronisasi antara pengelolaan sampah di Kabupaten/
Kota dengan pengelolaan sampah regional; dan
c. Pencapaian standar pelayanan minimal, standar
operasional prosedur, norma, standar, pedoman dan
kriteria serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Pasal 46

42. 42
PELAKSANAAN & PELAPORAN
● Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di Daerah
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sampah.
● Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, satuan kerja
perangkat daerah sebagaimana dimaksud , dapat berkoordinasi
dengan satuan kerja perangkat daerah lain atau bekerja sama
dengan instansi/lembaga lainnya di Daerah.
● Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
di bidang pengelolaan sampah berkewajiban melaporkan hasil
pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
● Laporan sebagaimana dimaksud, disampaikan paling lama setiap
6 (enam) bulan sekali.
● Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud,
diatur dalam peraturan gubernur.
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49

43. 43
BAB XII - PARTISIPASI
MASYARAKAT
● Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan
dan pengelolaan TPA Regional.
● Partisipasi sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan
melalui:
a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada
Pemerintah Daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian
sengketa.
● Pemerintah Daerah wajib memberikan tanggapan atas
partisipasi yang disampaikan oleh masyarakat.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan
gubernur.
Pasal 50

44. 44
BAB XIII - PENDANAAN
Pendanaan yang diperlukan untuk
melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota; dan
c. dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan
tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 51

45. 45
BAB XIV - PENYELESAIAN
SENGKETA
● Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah
terdiri atas:
a. Sengketa antara pemerintah daerah dengan
pengelola sampah;
b. Sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
c. Sengketa antara pengelola sampah dan
masyarakat skala provinsi.
● Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud, dapat
dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan
ataupun melalui pengadilan.
● Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud,
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 52

46. 46
BAB XV - LARANGAN
Badan Usaha dan/atau perseorangan
di Tempat Pengelolaan Sampah TPA
Regional dilarang:
a. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan;
b. Membuang sampah ke media lingkungan atau
tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau
disediakan di sekitar lokasi;
c. Melakukan penanganan sampah dengan
pembuangan terbuka;
d. Membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai
dengan persyaratan
teknis pengelolaan sampah; dan/atau
e. Mencampur sampah dengan
limbah berbahaya dan beracun.
Pasal 57

47. 47
BAB XVI - SANKSI
ADMINISTRATIF
● Gubernur dapat menerapkan sanksi administratif kepada
pengelola sampah regional yang melanggar ketentuan
persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
● Sanksi administratif, berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan; penghentian
sementara pelayanan umum;
c. Penutupan lokasi;
d. Pencabutan izin;
e. Pembatalan izin;
f. Paksaan pemerintahan; dan/atau
g. Uang paksa.
● Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud,
diatur dalam Peraturan Gubernur.
Pasal 58
Pasal 59

48. 48
BAB XVII - KETENTUAN
PENYIDIKAN
● Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
● Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud,
memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi
dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik
kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 62

49. 49
BAB XVIII - KETENTUAN
PIDANA
● Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud,
diancam pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau
denda paling tinggi Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
● Tindak pidana sebagaimana dimaksud,
adalah pelanggaran
Pasal 63

50. 50
BAB XIX - KETENTUAN
PENUTUP
Peraturan Daerah ini
mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan.
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 April 2018
Pasal 64

51. Tantangan kedepan
Pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat perlu melaksanakan
pengelolaan sampah secara bersinergi,
mulai dari mengurangi jumlah timbulan
sampah dari sumber, pengumpulan,
pengangkutan serta pemrosesan akhir
sampah.

52. TERIMA
KASIH
ATAS
PERHATIANN
YA
SAMPAI KETEMU DILAIN WAKTU &
KESEMPATAN 52