PKN

1. SISTEM
PERADILAN
DI
INDONES
I
A

2. KELOMPOK 2
M. SULTHAN AKBAR B. A.
ANNISAHASNA SALSABILA
AZRIEL FAHREZA W.
01
02 ARYAN DAFI MAULANA
TABINA RAFA WIDYA
SURYANI NURMILAWATI
03
04
05
06

3. D
EF INISI

4. PERADILAN NASIONAL
merupakan rangkaian
perkara di
Peradilan nasional
dari keseluruhan
pengadilan yang
proses
terdapat dalam
Komponen procedural
suatu
dalam
negara.
system
tetapi
peradilan nasional berbeda-beda,
saling
membentuk suatu
procedural
berkaitan
mekanisme
peradilan di
sehingga
peradilan.
Indonesia
Proses
terdiri atas penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan.

5. PENGADILAN
Pengadilan merupakan suatu lembaga yang menjalankan tugas
kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan. Landasan
hukum kekuasaan kehakiman tertuang dalam pasal 24 UUD NRI
Tahun 1945. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta lingkungan
peradilan yang terletak di bawahnya seperti lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Fungsi pengadilan:
1.
2.
3.
Sebagai lembaga hukum yang menyelenggarakan peradilan
guna tercipta negara yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.
Menjalankan proses mengadili suatu perkara sesuai dengan
kategori perkara yang diselesaikan.
Sebagai tempat untuk mengadili dan memberikan putusan
hukum pada perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

6. TINGKATAN
PERADILAN
NASIONAL

7. PENGADILAN
TINGKAT KEDUA
PENGADILAN
TINGKAT PERTA
3
2
1
KASASI OLEH
MAHKAMAH AGUNG

8. Wewenang pengadilan negeri:
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian
tuntutan.
2. Ganti kerugian dan/atau
seseorang yang perkaranya
rehabilitasi
dihentikan
bagi
pada
tingkat penyidikan atau tuntutan.
• Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri.
• Dibentuk atas keputusan presiden.
• Berkududukan di wilayah kabupaten/kota dan memiliki wilayah
hukum kabupaten/kota.
• Putusan pengadilan dapat dimintakan banding kepada pengadilan
tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
PENGADILAN
TINGKAT
PERTAMA

9. PENGADILAN
TINGKAT
KEDUA
• Pengadilan tingkat kedua
tingkat kedua disebut juga
pengadilan tinggi.
• Memiliki wilayah hukum di
daerah provinsi.
• Merupakan
tingkat banding.
pengadilan
Wewenang pengadilan tinggi:
1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan
negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan
banding.
2. Memiliki kewenangan memerintahkan pengiriman
berkas-berkas perkara untuk diteliti dan memberi
penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.

10. MAHKAMAH
AGUNG
putusan pengadilan tingkat banding atau
tingkat terakhir di semua lingkungan
peradilan.
2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah
putusan hakim pengadilan tinggi.
Alasan batalnya suatu putusan pengadilan
tinggi oleh MA:
1. Tidak berwenang atau melampaui batas
wewenang.
2. Salah menerapkan atau karena melanggar
ketentuan hukum yang berlaku.
3.
diwajibkan oleh perundang-undangan dan
mengancam kelalaian itu dengan batalnya
perbuatan yang bersangkutan.
Mahkamah Agung berkedudukan
sebagai puncak peradilan.
Wewenang Mahkamah Agung:
1. Memutus permohonan kasasi terhadap

13. MAHKAMAH
AGUNG

14. • Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
• Mahkamah Agung membawahi badan peradilan
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

15. 01
03
MENGADILI PADA TINGKAT KASASI, MENGUJI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG, DAN KEWENANGAN
LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH UU.
MENGUSULKAN TIGA ANGGOTA
02 HAKIM KONSTITUSI
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN
DALAM HAL PEMBERIAN GRASI DAN REHABILITASI
KEW
AJIBANDAN

16. PIMPINAN
T
erdiri dari eorang ketua, dua orang wakil ketua (wakil ketua bidang yudisial
dan nonyudisial), dan beberapa orang ketua muda
A
HAKIM ANGGOTA
B
P
ANITERA
C
SEKRETARIS
D
K
E
L
A E
L N
A G
T K
A
P
A
N

17. PERADILAN UMUM

18. 1
• Peradilan umum adalah lingkungan
peradilan di bawah Mahkamah
Agung yang menjalankan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya.
• Peradilan umum diatur
berdasarkan UU No.2 tahun 1986
(Lembaran Negara No. 20 tahun
1986).
2
KEK
PENG
TI
DIL
GGI
AN
PENGADILAN
NEGERI
3
PENGADILAN NEGERI
UASAAN KEHAKIMAN
• Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-
hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama
dari segala perkara perdata dan pidana.
• Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah
A kabupaten/kota.
N • Susunan PN:
1. Pimpinan, yang terdiri atas ketua dan wakil ketua
pengadilan.
2. Hakim anggota, yang diangkat dan diberhentikan
oleh presiden.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
5. Juru sita, bertugas melakukan panggila, peringatan,
dan acaman secara resmi terhadap orang yang
berutang atau kalah dalam suatu perkara.
4
PENGADILAN TINGGI
• Pengadilan Tinggi merupakan sebuah
lembaga peradilan di lingkungan peradilan
umum yang berkedudukan di ibukota
Tingkat
Provinsi
Banding
sebagai Pengadilan
terhadap perkara-perkara yang
diputus oleh Pengadilan Negeri.
• Perangkat Lembaga peradilan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas ketua dan
wakil ketua pengadilan tinggi.
2. Hakim anggota pengadilan tinggi.
3. Panitera.
4. Sekretaris.

19. PERADILAN KHUSUS

20. PERADILAN
AGAMA
PERADILAN
MILITER
PERADILAN
SYARIAH
ISLAM
PERADILAN
TATA USAHA
NEGARA
Peradilan
adalah
peradilan
khusus
lingkungan
dibawah
Mahkamah Agung
yang
untuk
berwenang
menangani
kasus-kasus
tertentu.

21. PERADILANAG
AMA

22. • Peradilan bagi orang-orang yang beragam Islam.
• Wewenang yang dimiliki oleh peradilan agama adalah memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang-orang
yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
• Menurut UU No. 7 Tahun 1989, ruang lingkup peradilan agama terdiri
atas:
1. Pengadilan Agama: Badan peradilan tingkat pertama yang
2. bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri.
Pengadilan Tinggi Agama: Badan peradilan tingkat banding,
berkedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi

23. • Infographic Style
PENGADILAN
AGAMA
PENGADILAN TINGGI
AGAMA
• Merupakan pengadilan tingkat pertama.
• Tugas dan wewenangnya adalah
memeriksa, memutuskan, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infak yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam, serta sedekah dan ekonomi syariat.
• Susunan pengadilan agama:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang
ketua dan seorang wakil ketua yang
diangkat dan diberhentikan oleh
menteri agama berdasarkan
persetujuan MA.
2. Hakim agung, yang yang diangkat
dan diberhentikan oleh presiden atas
usul menteri agama berdasarkan
persetujuan MA.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
• Merupakan pengadilan tingkat kedua atau
tingkat banding.
• Tugas dan wewenang:
1. Mengadili perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan agama dalam
tingkat banding.
2. Mengadili sengketa kewenangan.
3. Mengadili antar pengadilan agama
pada wilayah hukumnya.
4. Memberikan nasihat tentang hukum
Islam pada instansi pemerintah yang
berada pada wilayah hukumnya.
5. Memberikan kesaksian rukyat hilal
dalam rangka penentuan awal tahun
Hijriah.
• Susunan alat kelengakapan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang
ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim anggota, yang merupakan
hakim tinggi.

24. PERADILAN
TATAUSAHA
NEG
ARA

25. • Sarana masyarakat untuk mencari keadilan yang
berhubungan dengan sengketa tata usaha negara.
• Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul
dalam tata usaha negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan hukum atau pejabat tata usaha
contoh sengketa adalah sengketa
negara.
• Salah satu
kepegawaian.

26. • Infographic Style
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
PENGADILAN TATA USAHA NEGA
• Sebagai
pengadilan
tingkat
banding.
• Merupakan
pengadilan
tingkat
pertama.
• Alat kelengkapan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang ketua dan wakil
ketua.
2. Hakim anggota.
3. Panitera.
4. Sekretaris.
5. Juru sita.
• Alat kelengkapan:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang ketua dan
wakil ketua.
2. Hakim anggota.
3. Panitera.
4. Sekretaris.

27. PERADILAN
SYARIAHISLAM

28. DEFINISI
Peradilan syariah Islam sebagai
bagian dari struktur hukum Syariah.
Peradilan syariah Islam tidak
terpisahkan dari sistem hukum
syariah Islam yang juga mengalami
perkembangan sejalan dengan
perkembangan budaya hukumnya

29. 04
Dilakukan
beragama
oleh
Islam
aparat hukum
sebagai bagian
yang
dari
pengamalan syariah Islam dan symbol
syariah Islam.
05
Berfungsi memberi pelayanan hukum dan
Islam,
serta
keadilan berdasarkan syariah
mengawal dan menegakkan,
mengembangkan syariah Islam.
03 merupakan
Kelembagaanya
symbol syariah Islam.
Dibentuk dan diselenggarakan
01 berdasarkan perintah syariah Islam. 02
Kedudukannya merupakan bagian
dari system kekuasaan negara.
PRINSIP-PRINSIP DASAR PERADIALN SYARIAH
ISLAM

30. PERADILA
N
MILITER

31. militer merupakan
• Peradilan
kekuasaan kehakiman
pelaksana
di lingkungan
angkatan bersenjata untuk menegakkan
hukum dan keadilan dengan memperhatikan
kepentingan penyelenggaraan pertahanan
dan keamanan negara.
• Pada lingkungan peradilan militer terdapat
oditurat. Oditurat merupakan badan atau
lembaga di lingkungan TNI yang melakukan
kekuasaan pemerintahan negara di bidang
penuntutan dan penyidikan di lingkungan
angakatan bersenjata berdasarkan
pelimpahan dari panglima TNI.

32. SUSUNAN
PENGADILAN DI
LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER
punct
4
uation
3
2
1
5

33. 1
PENGADILAN
MILITER
PENGADILA
N MILITER
TINGGI
PENGADILAN
MILITER
UTAMA
punc
4
tuation
3
2
PENGADILAN
MILITER
PERTEMPURA
N
5

34. 2
1
PENGADILAN
5
4
3
P
Me
n
Ig
La
Id
Ti
l
a
En
Rm
i
l
i
t
e
r (Dilmil) adalah pengadilan
yang bertugas untuk memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama perkara
pidana dan sengketa tata usaha militer
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40
Undang-Undang Republik Indonesia No. 31
Tahun 1997, yakni prajurit yang berpangkat
k
P
a
e
p
n
g
t
e
a
n
d
i
k
l
a
e
n
b
a
w
m
a
h
i
l
i
.
t
e
r mempunyai kekuasaan
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama
perkara pidana yang terdakwanya adalah:
1. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.
2. Orang-orang yang oleh UU dipersamakan
dengan prajurit militer yang berpangkat
kapten ke bawah.
3. Orang-orang yang oleh keputusan panglima
TNI yang disetujui oleh MA harus diadili
berdasarkan hukum militer.

35. 3
2
1
5
4
PENGADILAN MILITER
T
Pe
In
N
gG
ad
G
ila
In militer tinggi merupakan
pengadilan militer yang pada daerah
hukumnya dapat dimintakan banding.
Tugas dan wewenang:
1. Memeriksa dan memutus
pidana yang terdakwanya
prajurit atau salah satu
perkara
adalah
prajurit
berpangkat mayor ke atas.
2. Memutus pada tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan
mengadili antara pengadilan militer
dalam daerah hukum pengadilan militer
tinggi.
3. Mempunyai kewenangan memeriksa,
memutus, dan menyelsaikan sengekta

36. 4
3
2
1
5 PENGADILAN MILITER
UT
emTpAa
tMAk
edud
u
k
an pengadilan militer utama
berada di ibu kota negara yang daerah hukumnya
meliputi wilayah NKRI.
Wewenang:
1. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding
perkara pidan dan sengketa tata usaha
militer/angkatan bersenjata yang telah diputus
pada tingkat pertama oleh pengadilan militer
tinggi yang dimintakan banding.
2. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi,
peninjauan kembali, dan grasi kepada MA.

37. 5
4
3
2
1
PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN
Menurut Pasal 46 UU No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, pengadilan militer bersifat mobil
mengikuti pasukan dan bekedudukan serta
berdaerah hukum di daerah pertempuran.
Pengadilan ini memiliki wewenang mengadili tindak
pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada
waktu melakukan tindak pidana adalah:
1. prajurit militer;
2. yang berdasarkan UU dipersamakan dengan
prajurit;
3. anggota sesuatu golongan/jawatan/badan yang
dipersamakan atau dinggap sebagai pajurit
berdasarkan UU;
4. seseorang oleh keputusan panglima militer
yang disetujui oleh MA harus diadili oleh
peradilan militer.

38. MAKAMAH KONSTITU

39. 1
M E N G A D I L I P A D A T I N G K A T P E R T A M A D A N
T E R A K H I R Y A N G K E P U T U S A N N Y A B E R S I F A T
F I N A L U N T U K M E N G U J I U U T E R H A D A P U U D
2
M E M U T U S S E N G K E T A K E W E N A N G A N
L E M B A G A N E G A R A Y A N G
K E W E N A N G A N N Y A D I B E R I K A N O L E H
U U D
4
M E M U T U S
P E R S E L I S I H A N
T E N T A N G H A S I L P E M I L U
WEWENANG MAHKAMAH KOSNTITUSI
3 M E M U T U S P E M B U B A R A N
P A R T A I P O L I T I K

40. MELAKUKAN
PENGKHIANATA
N TEHADAP
NKRI BERUPA
KORUPSI,
PENYUAPAN,
DAN TINDAK
PIDANA BERAT
LAINNYA
MELAKUK
AN
PERBUATA
N
TERCELA
TIDAK LAGI
MEMENUHI
SYARAT-
SYARAT
SEBAGAI
PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
SEBAGAIMANA
YANG
DIMAKSUD
DALAM UUD
NRI TAHUN
PELAGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESEIDEN
YANG MENJADI KEWAJIBAN MK UNTUK MEMBUAT
KEPUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR

41. • MK memiliki 9 hakim anggota konstitusi. Hakim diajukan dengan
ketentuan 3 oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh presiden.
• MK terdiri atas seorang ketua dan seseorang wakil ketua. Tujuh
hakim lainnya sebagai anggota hakim konstitusi.
• Ketua dan wakil ketua hakim konstitusi memiliki masa jabatan 5
tahun dan dapat dipilih kembali satu periode selanjutnya.
• Ketua dan wakil ketua dipilih oleh hakim anggota konstitusi untuk
masa jabatan 3 tahun.
ALAT KELENGAKAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI

42. THANK
YOU
F O R YOUR ATTENTION