Tata cara pemilihan umum 2024

2. MODUL
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PELATIHAN
TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

3. 1. PESERTA MEMAHAMI KEDUDUKAN,
SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG,
KEWAJIBAN, HUBUNGAN KERJA,
EVALUASI KINERJA,
PEMBERHENTIAN, DAN
PENGAMBILALIHAN TUGAS KPPS
2. PESERTA MEMAHAMI KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU DAN
KODE PERILAKU KPPS, SEHINGGA
MENJADIKAN KPPS YANG
PROFESIONAL, BERINTEGRITAS
DAN MANDIRI.
TUJUAN PEMBELAJARAN
SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN
INI, PESERTA DIHARAPKAN MAMPU
MENJELASKAN KEDUDUKAN KPPS;
SUSUNAN KPPS; TUGAS, WEWENANG
DAN KEWAJIBAN KPPS; HUBUNGAN
KERJA KPPS; EVALUASI KINERJA KPPS;
PEMBERHENTIAN KPPS, DAN
PENGAMBILALIHAN TUGAS KPPS
INDIKATOR HASIL BELAJAR
DESKRIPSI SINGKAT, TUJUAN PEMBELAJARAN,
DAN INDIKATOR HASIL BELAJAR
MODUL INI MEMBEKALI PESERTA
DENGAN KEMAMPUAN MEMAHAMI
PROSES PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA YANG
DIMULAI DARI TAHAPAN
PERSIAPAN HINGGA TAHAPAN
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA
DESKRIPSI SINGKAT

4. MATERI POKOK
DAN
SUB MATERI
POKOK
MATERI POKOK
1. TATA KERJA KPPS
SUB MATERI POKOK
1. Kedudukan KPPS
2. Susunan KPPS
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS
4. Hubungan Kerja KPPS
5. Evaluasi Kinerja KPPS
6. Pemberhentian, dan Pengambilalihan Tugas KPPS
7. Kode Etik Penyelenggara Pemilu
8. Kode Perilaku KPPS
25 MENIT /
1 PERTEMUAN
2. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DAN KODE
PERILAKU KPPS
20 MENIT /
1 PERTEMUAN

5. TATA KERJA KPPS

6. • Modul;
• Power Point; dan
• Lembar Penugasan
ALOKASI WAKTU
TUJUAN PEMBELAJARAN
1 x 20 Menit/1 Pertemuan
MEDIA PEMBELAJARAN
Materi pembelajaran ini
diberikan dengan tujuan:
1) Peserta memahami
Kedudukan KPPS
2) Peserta memahami Susunan
KPPS
3) Peserta memahami Tugas,
Wewenang dan Kewajiban
KPPS
4) Peserta memahami
Hubungan Kerja KPPS
5) Peserta memahami Evaluasi
Kinerja KPPS
6) Peserta memahami
Pemberhentian KPPS
7) Peserta memahami
Pengambilalihan Tugas KPPS
INDIKATOR HASIL
BELAJAR
Setelah mengikuti pembelajaran
ini, peserta diharapkan:
1) Mampu menjelaskan
Kedudukan KPPS
2) Mampu menjelaskan Susunan
KPPS
3) Mampu menjelaskan Tugas,
Wewenang dan Kewajiban
KPPS
4) Mampu menjelaskan
Hubungan Kerja KPPS
5) Mampu menjelaskan Evaluasi
Kinerja KPPS
6) Mampu menjelaskan
Pemberhentian KPPS
7) Mampu menjelaskan
Pengambilalihan Tugas KPPS

7. A. KEDUDUKAN
• PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja badan
Adhoc Penyelenggara Pemilu dan
Pemilihan, KPPS dibentuk oleh PPS
untuk menyelenggarakan
pemungutan dan penghitungan
suara dalam Pemilu dan Pemilihan di
TPS.
• KPPS dibentuk paling lambat 14 hari
sebelum pelaksanaan pemungutan
suara dan dibubarkan paling lambat 1
bulan setelah pemungutan suara
selesai.

8. A. KEDUDUKAN
• Dalam hal, terjadi pemungutan dan/atau
penghitungan suara ulang, Pemilu susulan
atau Pemilu lanjutan, masa kerja KPPS
diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan
dan/atau penghitungan suara ulang,
Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan.
Apabila terjadi pemungutan dan
penghitungan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja
KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan
paling lambat 1 bulan setelah
pemungutan suara putaran kedua

9. B. SUSUNAN
1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang
yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua
merangkap anggota dan 6 (enam) orang
anggota.
2. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota
KPPS.

10. B. SUSUNAN
Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS
dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan
suara dan penghitungan suara meliputi:
1. Memberi penjelasan tentang tugas yang harus
dilaksanakan kepada anggota KPPS dan
Petugas Ketertiban TPS;
2. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan
pemungutan suara;
3. Menandatangani surat pemberitahuan untuk
memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
4. Menyampaikan salinan daftar Pemilih
sementara kepada saksi yang mewakili peserta
Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa
atau yang disebut dengan nama lain;
5. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
6. Menerima saksi yang memiliki surat mandat
yang ditandatangani oleh peserta Pemilu atau
Pemilihan.

11. B. SUSUNAN
Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS
dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
1. Memimpin kegiatan KPPS;
2. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan
suara;
3. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
4. Memandu pengucapan sumpah/janji para
anggota KPPS dan saksi yang hadir;
5. Menandatangani BA bersama-sama paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
6. Menandatangani tiap lembar surat suara;
7. Memberikan penjelasan terkait dengan
ketersediaan dan tata cara penggunaan alat
bantu tunanetra (template); dan
8. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat
waktu.

12. B. SUSUNAN
Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS
dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
1. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
2. Menandatangani BA dan sertifikat hasil
penghitungan suara bersama-sama paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat
ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat
mandat dari peserta Pemilu atau Pemilihan;
3. Memberikan 1 (satu) rangkap salinan BA dan
sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi
peserta Pemilu atau Pemilihan, Panwaslu
Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS;
4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada
PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi
surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara
dan alat kelengkapan pemungutan suara
kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama,
dengan mendapat pengawalan dari Petugas
Ketertiban TPS.

13. B. SUSUNAN
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajiban, Ketua KPPS bertanggung jawab
kepada PPS melalui Ketua PPS. Anggota KPPS
bertanggung jawab kepada Ketua KPPS, dan
bertugas membantu melaksanakan tugas
Ketua KPPS.

14. C. HUBUNGAN KERJA
• KPPS bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan tahapan Pemilu kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPS. Pada
penyelenggaraan tahapan tersebut, KPPS
berkoordinasi dengan perangkat RT atau yang
disebut dengan nama lain, RW atau yang disebut
dengan nama lain, Pengawas TPS, peserta Pemilu,
Pemilih, dan pihak terkait lain pada tingkat TPS.
• KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan
tahapan Pemilu kepada PPS paling sedikit 1 (satu)
kali dalam masa kerjanya.

15. D. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja KPPS digunakan untuk mengetahui
pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh KPPS, sebagai
bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung
kegiatan tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPPS dan
menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam
melakukan pengangkatan kembali KPPS. Komponen evaluasi
kinerja KPPS digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu,
kesesuaian penggunaan anggaran; dan koordinasi pada tiap
tingkatan.

16. D. EVALUASI KINERJA
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilu,
Pemilihan, KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan
Pemilu atau Pemilihan dan kinerja kepada PPS paling sedikit 1
(satu) kali dalam masa kerjanya. Pada akhir masa jabatan
KPPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan
aspek:
1. Pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan pada tingkatan
KPPS;
2. Penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta
integritas penyelenggara Pemilu; dan
3. Hasil laporan.

17. D. EVALUASI KINERJA
Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir
masa jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS sesuai dengan
wilayah kerja KPPS. Penghitungan nilai evaluasi KPPS menjadi
tanggung jawab PPS. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi
KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

18. Anggota KPPS diberhentikan oleh PPS atas nama
Ketua KPU Kabupaten/Kota, karena:
1. Meninggal dunia;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan tidak
diketahui keberadaannya, dan tidak mampu
melaksanakan tugas secara permanen.
3. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat
diterima; atau

19. Anggota KPPS diberhentikan dengan tidak hormat oleh
KPU Kabupaten/Kota, apabila:
1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
3. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban
tanpa alasan yang sah;
4. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau
tindak pidana lainnya;
5. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat
KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam
mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan, apabila terjadi hal-hal
yang mengakibatkan KPPS tidak dapat
menjalankan tugasnya, tahapan
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan
oleh PPS.

22. • Modul;
• Power Point; dan
• Video
ALOKASI WAKTU
1 x 25 Menit/1 Pertemuan
MEDIA PEMBELAJARAN
TUJUAN PEMBELAJARAN
Materi pembelajaran ini
diberikan dengan tujuan:
1) Peserta memahami Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
2) Peserta memahami Kode
Perilaku KPPS
INDIKATOR HASIL
BELAJAR
Setelah mengikuti pembelajaran
ini, peserta diharapkan:
1) Mampu memahami Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
2) Mampu memahami Kode
Perilaku KPPS

23. A. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja,
bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan
kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu
dengan berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu.

24. B. KODE PERILAKU KPPS
Untuk menjaga integritas dan profesionalitas,
KPPS wajib berpedoman pada kode perilaku,
sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU
Nomor 12 Tahun 2023.

25. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
1) Netral atau tidak memihak salah satu
Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
2) Menghindari intervensi dari pihak lain dalam
pengambilan keputusan sebagai
Penyelenggara Pemilu;
3) Tidak memakai, membawa, atau
mengenakan simbol, lambang atau atribut
yang secara jelas menunjukkan
keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
4) Tidak memberitahukan dan menanyakan
pilihan politiknya kepada orang lain;
5) Menyampaikan informasi yang benar
kepada publik sesuai dengan data dan/atau
fakta;

26. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
6) Melayani pemilih dalam memenuhi hak
konstitusionalnya;
7) Memperlakukan dan memberi kesempatan
yang sama setiap Peserta Pemilu;
8) Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;
9) Tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap
suatu aturan yang sudah ditetapkan;
10) Memberikan akses dan pelayanan kepada
Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku
kepentingan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

27. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
11) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka
sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu;
12) Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih,
Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan
sesuai dengan standar profesional administrasi
Penyelenggaraan Pemilu;
13) Bertindak berdasarkan standar operasional
prosedur dan substansi profesi administrasi
Pemilu dan Pemilihan;
14) Berani menghadapi dan menerima konsekuensi
keputusan;
15) Menciptakan kondisi yang kondusif dalam
Penyelenggaraan Pemilu.

28. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
16) Menyampaikan informasi terkait kepemiluan
kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan
kelompok marginal;
17) Memberikan pelayanan kepada penyandang
disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
untuk menggunakan hak pilihnya; dan
18) Memberikan kesempatan yang sama kepada
penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok
marginal untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan Pemilu.

29. KOMISI PEMILIHAN UMUM
MODUL PELATIHAN TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU Januari 2024
THANK YOU!